Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Tahun 2024 No. 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UndangUndang
Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan
bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap
Penyelenggara Negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia
dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.
1.Ketentuan Umum;
2.Wajib Lapor LHKPN;
3.Penyampaian LHKPN;
4.Pengelolaan LHKPN;
5.Tugas Aparat Pengawasan dan intern Pemerintah dalam LHKPN;
6.Sanksi dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi;
7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito SeIatan
11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD Tahun 2024 No. 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berimplikasi pada perubahan alokasi dana desa pada Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian jumlah dan rincian alokasi dana desa bagi tiap desa dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 9 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Juran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
22 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD Tahun 2024 No. 31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, doperlukan pedoman pengelolaan resiko yang dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahaun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD Tahun 2024 No. 30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan
memberikan perlindungan bagi Pekeija Perkebunan
Sawit, maka diperlukan perlindungan sosial bagi
pekerja sawit melalui program Jaminan Sosial
Ketenagakeijaan yang bersumber dari dana bagi hasil
perkebunan sawit.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021
tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan.
1.Ketentuan Umum;
2.Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3.Peran Pemerintah Daerah;
4.Pelaporan;
5.Pembinaan dan Pengawasan;
6.Pendanaan;
7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2024.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD Tahun 2024 No. 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DesaTahun 2022-2023.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
1.Ketentuan Umum;
2.Sumber dan Perhitungan Dana Bagi Hasil;
3.Sumber dan Perhitungan Dana Bagi Hasil;
4.Penggunaan Dana;
5.Pengelolaan dan Pertanggungjwaban;
6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Derah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.489.253.594.771,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp.361.682.290.307,00 (Tiga ratus enam puluh satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah), menjadi Rp.1.850.935.885.078,00 (Satu triliun delapan ratus lima puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah;
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.663.515.199.167,00 (Satu trilyun enam ratus enam puluh tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah Rp.285.490.124.825,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar empar ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp.1.949.005.323.992,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Pasal 70: Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024.
1282 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD Tahun 2024 No. 25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrarif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan
layanan Anak Usia Dini Holistic-Integratif sesuai
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistic-Integratif, perlu
menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Holistic-Integratif di Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistic-Integratif;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.
1.Ketentuan Umum;
2.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
3.Gugus Tugas Kabupaten;
4.Peran Serta Masyarakat;
5.Penghargaan;
6.Evaluasi dan Pelaporan;
7.Pembinaan dan Pengawasan;
8.Pendanaan;
9.Ketentuan Penutup.
Pasal 30: Penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang sudah ada dan belum sesuai dengan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
18 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD tahun 2024 No. 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2015
tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Barito Selatan.
1.Ketentuan Umum;
2.Pemilhan Kepala Desa;
3.Pengawasan;
4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Tahun 2024 No. 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan
efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
ingkungan Pererintah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009
tentang Kearsipan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Arsip Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan.
1.Ketentuan Umum;
2.Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas;
3.Pembatan Naskah Dinas;
4.Pengaman Naskah Dinas;
5.Pejabat Penandatangan Naskah Dinas;
6.Pengendalian Naskah Dinas;
7.Pembinaan dan Pengawasan;
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
74 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Tahun 2024 No. 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Bab III: Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Bab IV: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD;
Bab V: Pengajuan, Penerbitan Dan Penggunaan KKPD;
Bab VI: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD;
Bab VII: Biaya Penggunaan KKPD;
Bab VIII: Monitoring Dan Evaluasi;
Bab IX: Ketentuan Lain-Lain;
Bab X: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
46 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
