Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 284 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO 3 TAHUN 2013 Per...awaban APBD 2012.pdf

PERTANGGUNGJAWABAN-APBD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2012
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. Laporan arus kas; dan d. Catatan atas laporan keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pajak Bumi dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO 2 TAHUN 2013 Paj...umi dan Bangunan.pdf

PAJAK-PBB

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Barito Selatan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 ; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 ; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
KETENTUAN UMUM ; NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK ; DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK ; WILAYAH PEMUNGUTAN ; TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG ; PENETAPAN; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN ; KEDALUWARSA PENAGIHAN ; KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN ; PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ; PEMERIKSAAN; KETENTUAN KHUSUS ; KETENTUAN PERALIHAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
Peraturan Bupati
28

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2024.pdf

Kartu Kredit Pemerintah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Tahun 2024 No. 21

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Bab III: Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Bab IV: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD; Bab V: Pengajuan, Penerbitan Dan Penggunaan KKPD; Bab VI: Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD; Bab VII: Biaya Penggunaan KKPD; Bab VIII: Monitoring Dan Evaluasi; Bab IX: Ketentuan Lain-Lain; Bab X: Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
46 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Barito Selatan No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024.pdf

STRUKTUR ORGANISASI

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 20

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dari Perangkat Daerah sebagai berikut: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Inspektorat Daerah; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kesehatan; 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 10. Dinas Sosial; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14. Dinas Lingkungan Hidup; 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 16. Dinas Perhubungan; 17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 21. Dinas Perikanan; 22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 23. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata; 24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 29. Badan Pendapatan Daerah; dan 30. Kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
mencabut: Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barit6/Selatan Nomor 87 Tahun/2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
333 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2024.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Tahun 2024 No. 19

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan pada pokoknya perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2024, meliputi: perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
7 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun 2025

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2024.pdf

Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD Tahun 2024 No. 18

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun 2025.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup standarisasi satuan harga barang/jasa Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. Standar Biaya Umum (SBU), b. Standar Satuan Harga (SSH), c. Analisis Standar Biaya (ASB), dan d. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Standarisasi Harga Barang /Jasa sebagaimana dimaksud merupakan Acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025. Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menyeragamkan harga barang dan jasa sesuai dengan kualitas, jenis barang bagi Pemerintah Daerah. Standar harga satuan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari : Lampiran I: Standar Biaya Umum (SBU): Lampiran II: Standar Satuan Harga (SSH), Lampiran III: Analisis Standar Biaya (ASB): dan Lampiran IV: Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
351 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2024.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Tahun 2024 No. 17

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disusun secara konkrit, sistematis dan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
RKPD Kabupaten Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
7 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Barito Selatan No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural Kabupaten Barito Selatan

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024.pdf

Kebijakan Akuntansi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD Tahun 2024 No.16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Bagan Akun Standar untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, b. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan c. BAS.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Mencabut: a. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akural Kabupaten Barito Selatan; b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual.
395 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024.pdf

MAL PELAYANAN PUBLIK

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD Tahun 2024 No. 15

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyrakat untuk memperoleh pelayanan, serta memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Barito Selatan diperlukan Pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayaan Publik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan Penyelenggaraan Mal Pelayan Publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
Ruang lingkup penyelenggaraan MPP, meliputi: a. Penyelenggaraan; b. Kedudukan; c. susunan organisasi; d. tugas dan fungsi; e. tata kerja; f. pengangkatan dan pemberhentian; g. kepegawaian; h. monitoring dan evaluasi; dan i. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Ketentuan mengenai pedoman teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
19 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023

Download file:

Perbup Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2024.pdf

TUNJANGAN HARI RAYA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BD Tahun 2024 No. 14

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Bab III: Pembayaran; Bab IV: Pendanaan; dan Bab V: Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
mencabut: Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
7 halaman

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT