Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa unhrk trrelaksanalan ketentuan Pasal 166 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kebijakan pergeseran anggaran, jenis pergeseran anggaran, serta kondisi yang menyebabkan perlunya pergeseran anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Anti Korupsi
ABSTRAK:
bahwa tindakan korupsi terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atan abuse of power, sehingga dibutuhkan adanya panduan dan sistem pencegahan yang terpadu;
bahwa dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik korupsi diperlukan adanya suatu bentuk peranan kebijakan dalam hal memberikan kontrol terhadap persoalan korupsi di Daerah melalui kontrol atas kebijakan anti korupsi;
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperlukan adanya panduan dan pedoman Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. tindakan korupsi;
b. komitmen Kepala Perangkat Daerah;
c. kebijakan anti korupsi;
d. implementasi kebijakan anti korupsi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
14 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Baru dan/atau Rusak Berat dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagt masyarakat berpenghasilan rendah, maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan bantuan rumah yang dikelola secara swadayauntuk meningkatkan kualitas hidup bagt masyarakat bagi masyarakat;
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan rumah yang dikelola secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan adanya penambahan nilai uang bantuan pembangunan dengan biaya yang memenuhi standar kebutuhan;
bahwa dengan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan pemberian bantuan pembangunan rumah yang merupkan bantuan sosial maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan nilai uang bantuan pembangunan rumah, maka Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk kegiatan pembangunan baru dan/atau rusak berat dan peningkatan kualitas rumah yang dikelola swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu diubah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Nomor 46 Tahuan 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadpa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Baru dan/ atau Rusak Berat dan Peningkatan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk kegiatan pembangunan baru dan/atau rusak berat dan peningkatan kualitas rumah yang dikelola swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Massal Selamatkan Bayi dan Ibu Hamil
ABSTRAK:
bahwa Kesehatan adalah hal fundamental setiap warga Negara, sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhal hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk bagi ibu yang akan melahirkan dan bayi yang dilahirkan;
bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesehatan ibu harnil dan bayi sehingga dapat menekan tingginya kematian ibu hamil dan bayi serta membangun generasi bangsa yang sehat;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dalam rangka meningkatkan upaya penyelamatan ibu hamil dan bayi baru lahir, diperlukan suatu pedoman yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan gerakan massal selamatkan bayi dan ibu hamil;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan bayi;
b. Penyelenggara;
c. Kewajiban; dan
d. Peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
10 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi ;
bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan Program dan kegiatan lingkup lnspektorat Daerah Kabupaten Morowali, diperlukan evaluasi intem lingkup Inspektorat Daerah;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat pengawasan Intern Pemerintah secara berkala perlu dilaksanakan evaluasi internal daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Pedoman pelaksanaan evaluasi intern yang terdiri dari perumusan tujuan evaluasi, penentuan ruang lingkup, perancangan desain evaluasi, pelaksanaan penugasan evaluasi, pemilihan metode dan teknik serta instrumen dan alat, dan pelaporan hasil evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
3 Halaman; Lampiran 6 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan Daerah yang berfokus kepada pencapaian kinerja pembangunan, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pembangunan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kineda Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. penyusunan perencanaan jangka menegah pada PD;
b. penyusunan perencanaan tahunan dan Anggaran;
c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian Kinerja;
d. pengukuran Kinerja;
e. penyusunan pelaporan akuntabilitas Kinerja;
f. evaluasi Kinerja instansi Pemerintah; dan
g. pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Nomor 11 Tahun 2O2O lentang Indikator Kinerja Utama 2Ol8-2O23 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 01 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman; Lampiran 9 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa layanan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu diwujudkan dengan mengedepankan etika pengadaan yang professional, penuh integritas dan menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi;
bahwa untuk mencapai hasil pengadaan barang danjasa pada Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu didukung sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa yang menjunjung tinggi kode etik pengadaan barang dan jasa;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Majelis pertimbangan kode etik, Penanganan pelanggaran kode etik, Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor, dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
9 Halaman; Lampiran 2 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman penyusunan APBDesa yang meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APBDesa, kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, dan hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
4 Halaman; Lampiran 20 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7)serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkal Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggarun 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Alokasi Dana Desa, Tata Cara Penganggaran Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
8 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu l,angkah pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja bagi pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan;
bahwa untuk meningkatkan efektifitas kine{a Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai motivasi kerja dan meningkatkan kesejahteraan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5), darr Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturart Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
b. Sumber penghasilan tetap dan tunjangan;
c. Tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa;
d. Kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
5 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
