Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai, pengaturan jam kerja, fungsional di RSUD, Puskesmas dan Sekolah serta belum terakomodirnya beberapa ketentuan tentang apel gabungan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku untuk lebih objektif dan berkeadilan sehingga perlu diubah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021
12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam perkembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan destinasi pariwisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Fungsi penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata
a. pengembangan sarana rekreasi dan edukasi;
b. pengembangan sarana seni budaya;
c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat;
d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
15
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Solok Selatan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Muatan Lokal Budaya Alam Minangkabau merupakan Bahan Kajian atau Mata Pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisikan Muatan dan Proses Pembelajaran tentang Budaya yang dilakukan oleh Masyarakat Minangkabau termasuk budaya yang ada di Solok Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru SD dan SMP di Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk membantu) meringankan beban masyarakat, kususnya orang tua wali murid SD dan SMP di Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan memberikan bantuan pakaian sekolah bagi siswa baru;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan seragam
sekolah dengan urutan prioritas: a. Seragam Nasional (Putih Merah untuk Sekolah Dasar dan Putih Biru untuk Sekolah Menengah Pertama); b. Seragam Pramuka untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya beberapa ketentuan perubahan dalam analisa standar belanja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terkait dengan analisa standar belanja fisik, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dan diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
91
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
· a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu diatur tata caranya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan TinggiSecara Terbuka.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 201 7 ten tang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
25
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penumbuhan dan Pengembangan
Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian perikanan, dan kehutanan yang menyatakan bahwa pos penyuluhan desa merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama (petani)
b. bahwa Pos Penyuluh Desa (Nagari) berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta, Penyuluh Swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di Nagari sebagai tempat berdiskusi,
merencanakan, melaksanakan dan memantau
kegiatan penyuluhan di Nagari;
c. bahwa Pos Penyuluhan Nagari sebagai Balai Penyuluhan ditingkat Nagari sangat diperlukan untuk pengembangan penyuluhan ditingkat Nagari dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian di Nagari;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluh Pertanian perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 201 7 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1810);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2020;
14. Peraturan Kepala Badan PPSDMP Nomor 18 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan
Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 13 Tahun
2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun
2021.
a. Penyusunan program penyuluhan pertanian ditingkat Nagari.
b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian ditingkat Nagari.
c. Inventarisasi dan upaya pemecahan permasalahan di bidang pertanian.
d. Pelaksanaan proses pembelajaran bidang pertanian
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 66
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari dengan berpedoman pad a ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Nagari tidak sesuai lagi dengan peraturan lebih tinggi maka perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang- Undang Nomor 6 Tah un 2 0 14 ten tang Nagari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk
Hukum Daerah,
sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 19
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Solok selatan Nomor 14 tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Nagari.
a. Para Pihak
b. Persiapan Pengadaan
c. Pelaksanaan Pengadaan
d. Pembayaran Prestasi Kerja
e. Sanksi
f. Keadaan Kahar
g. Penyelesaian Perselisihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
92
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri;
b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahunn 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Rekening Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kode Rekening Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan, perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP NO 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 56 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 39 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016;
Peraturan ini memuat III Bab, 8 Pasal dan 1 Lampiran, yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Anggaran Daerah; Bab III Ketentuan Penutup. Penyusunan Dokumen dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang digunakan pada tahap Perencanaan Anggaran Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran terdiri atas Kode Rekening : Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
UU No 28 Tahun 1999; UU o 38 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 112 Tahun 2018; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perbup Solok Selatan No 12 Tahun 2019;
Peraturan ini memuat IX Bab, 28 Pasal, dan 1 Lampiran, yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Prinsip Penerapan dan Penyelenggaraan Manajemen Risiko; Bab IV Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Bab V Proses Manajemen Risiko; Bab VI Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII Koordinasi dan Konsultansi; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain; Bab IX Ketentuan Penutup.
Maksud disusunnya peraturan ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
58 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
