Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2020

Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. Penyusunan program penyuluhan pertanian ditingkat Nagari. b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian ditingkat Nagari. c. Inventarisasi dan upaya pemecahan permasalahan di bidang pertanian. d. Pelaksanaan proses pembelajaran bidang pertanian

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Solok Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Padang Aro

Tanggal Penetapan

28 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2020

Tanggal Berlaku

28 Desember 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 69

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 9 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 69 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Dana Nagari
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian perikanan, dan kehutanan yang menyatakan bahwa pos penyuluhan desa merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama (petani) b. bahwa Pos Penyuluh Desa (Nagari) berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta, Penyuluh Swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di Nagari sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan di Nagari; c. bahwa Pos Penyuluhan Nagari sebagai Balai Penyuluhan ditingkat Nagari sangat diperlukan untuk pengembangan penyuluhan ditingkat Nagari dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian di Nagari; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Presiden 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 201 7 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1810); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2020; 14. Peraturan Kepala Badan PPSDMP Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan. 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. a. Penyusunan program penyuluhan pertanian ditingkat Nagari. b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian ditingkat Nagari. c. Inventarisasi dan upaya pemecahan permasalahan di bidang pertanian. d. Pelaksanaan proses pembelajaran bidang pertanian
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 69 Tahun 2020

Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT