TA 2019-BERAU-SPD-PERSEDIAAN-UANG-JUMLAH-PENETAPAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Satuan perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi Perda Berau No.8 Tahun 2009 Pasal 183 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Perda Berau No.8 Tahun 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Berau 2019; Perbup Berau No.70 Tahun 2009; Perbup Berau 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Satuan perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Website Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang professional dan berkualitas perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis website; Diperlukan suatu landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang berbasis website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Website di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEBSITE; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PNS; BAB IV KERAHASIAAN DATA KEPEGAWAIAN; BAB V SARANA DAN PRASARANA; BAB VI LAYANAN INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN; BAB VII PEMBINAAN; BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil kesepakatan Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Biaya Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau dan usulan Perangkat Daerah Kabupaten Berau perlu dilakukan perubahan pengaturan atas standar biaya masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017; Perbup Berau Nomor 31 Tahun 2017.
Ketentuan Lampiran angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 iubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2022
DPRD - PIMPINAN DAN ANGGOTA - HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Berau Tahun 2022 No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini berisi :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diubah adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
4 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabuapten Berau
ABSTRAK:
Dengan adanya penambahan Objek Retribusi dan Jenis Pelayanan Retribusi serta penambahan Bab untuk Insentif Pemungutan maka perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.22 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1983; PP No.82 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Berau No.8 Tahun 2009; Perda Kabupaten Berau No.8 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabuapten Berau. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya Penambahan angka 33 dan 34 pada Pasal 1; Penambahan angka 3 Pasal 8; dan Penambahan BAB XVI.a.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; PP No.19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Berau No.8 Tahun 2010 Penambahan angka 33 dan 34 pada Pasal 1; Penambahan angka 3 Pasal 8; dan Penambahan BAB XVI.a.
8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2; TLD NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 Pasal 19 ayat (2) tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.42 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, persyaratan, tata cara, hak dan kewajiban, larangan, pembiayaan, pengawasan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan yang akan Diatur: Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 12 mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 14 mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
11 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Perbup Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Perbup tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Perda Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003; Perda Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017; Perbup Berau Nomor 1 Tahun 2015; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Berau Nomor 15 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II DANA BAGI HASIL; Bab III Pengalokasian Pajak Daerah; Bab IV Pengalokasian Retribusi Daerah; Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah per Triwulan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 81 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK DAERAH; BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa tanah dan/atau bangunan perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik {good governance); Sesuai ketentuan PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (4) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2010.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SUBJEK DAN OBJEK SEWA; BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB; BAB IV JANGKA WAKTU, PERJANJIAN, PEMBAYARAN, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN SEWA; BAB V TARIF/BESARAN SEWA; BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN SEWA; BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB VIII PENATAUSAHAAN; BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB X GANTI RUGI DAN DENDA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk memenuhi Perda Kab. Berau No.18 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perubahan APBD TA 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD TA 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.18 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat