Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, persyaratan, tata cara, hak dan kewajiban, larangan, pembiayaan, pengawasan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Berau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tanjung Redep

Tanggal Penetapan

12 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2019

Tanggal Berlaku

12 Maret 2019

Sumber

LD.2019/NO.2; TLD NO.13

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Berau

Bidang

Halaman ini telah diakses 267 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BANTUAN-PENYELENGGARAAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2; TLD NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 Pasal 19 ayat (2) tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.16 Tahun 2011; UU No.23 tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.42 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, persyaratan, tata cara, hak dan kewajiban, larangan, pembiayaan, pengawasan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan yang akan Diatur: Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 12 mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 14 mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2019

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT