Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang bersumber dari Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) atas penyaluran DBH-DR sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang masih terdapat di kas daerah sebagaimana amanat Pasal 9 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-l/PK/2018, serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2018; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Perbup tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tenteng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Nomor 10 Tahun 2017; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 866.133.025.400,00; Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.502.800.197.702; Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan menjadi Rp. 453.333.223.102.00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Perbup Berau No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup Berau No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup No. 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
61 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2019
PEMDA-BEASISWA-DANA-BANTUAN-PEMBERIAN-PERUBAHAN KEDUA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa Oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP No.48 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (3) tentang Pendanaan Pendidikan merupakan sebagai dasar pertimbangan kondisi saat ini perlu dilakukan perubahan Perbup No.14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa dan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.48 Tahun 2008; Perbup Berau No.14 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan Perbup No.14 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Dana Beasiswa, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 1 angka 5 dihapus; Pasal 9 diubah; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.14 Tahun 2017
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2021
saksi - menghadirkan - BIAYA - HONORARIUM - PENGGANTIAN - TATA CARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Menghadirkan Saksi, Pemberian Penggantian Biaya dan Honorarium Saksi
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi fasilitasi bantuan hukum pada tahap proses pembuktian dalam gugatan perkara perdata dan/atau tata usaha negara di persidangan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, perlu menghadirkan saksi pada saat proses pembuktian di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah perlu diapresiasi karena saksi dalam memberikan keterangan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Saat ini Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kesulitan menghadirkan saksi pada saat menghadapi gugatan perkara perdata dan/atau tata usaha negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Saksi.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 12 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan Penerima Penghargaan; Tata Cara Menghadirkan Saksi; Penggantian Biaya dan Pemberian Honorarium; Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung
ABSTRAK:
Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, sehingga perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang telah diubah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2017; Perbup No. 35 Tahun 2015.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 35 Tahun 2015.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 29 Tahun 2023
tunjangan hari raya - gaji ketiga belas - anggaran pendapatan dan belanja daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2023/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Berau No. 10 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil Dan
Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; Seiring dengan meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok, maka perlu diimbangi dengan peningkatan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil; Perbup No. 32 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB III PEMBIAYAAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Perbup No.49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, termasuk juga diatur tentang ketentuan yang berubah yaitu Lampiran Perbup No.49 Tahun 2018 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.49 Tahun 2018
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu melakukan penataan kelembagaan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Nomor 7 Tahun 2016; Perbup Berau Nomor 72 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan diubah sebagai berikut: Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 40 diubah; Ketentuan Pasal 41 diubah; Ketentuan Pasal 43 diubah; Ketentuan Pasal 44; Ketentuan Pasal 45 diubah; Ketentuan Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 47 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
Malaria merupakan jenis penyakit menular yang saat ini menjadi kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga diperlukan tata laksana serta landasan hukum disesuaikan dengan kondisi dan keadaan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Penyakit Malaria serta akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 5 Tahun 2013; Permenkes No. 41 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Kebijakan dan Strategi; Tim Eliminasi Malaria; KLB; Tahapan dan Kegiatan Percepatan Eliminasi Malaria; Pengorganisasian; Peran Serta Masyarakat; Sumber Daya Manusia; Pelayanan Kesehatan pada Percepatan Eliminasi Malaria; Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Penilaiaan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
38 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Dalam rangka menyeragamkan pemahaman di lingkungan pemerintah daerah terkait penanganan benturan kepentingan. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan benturan kepentingan, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 37 Tahun 2012
Ketentuan Umum; Sumber Benturan Kepentingan; Pejabat yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Tindakan terhadap Potensi Benturan Kepentingan; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan; Sanksi; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
