Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terakit tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparantif dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui sistem penanganan pengaduan. Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Daearah perlu dilakukan pengaturan secara khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2011; PBPK No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Mekanisme Pengaduan; Tindak Lanjut; Ekspos Hasil Audit Investigasi atas Pengaduan; Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigastif (LHAI); Perlindungan terhadap Whistle Blower; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2020
dprd - PIMPINAN - ANGGOTA - hak - KEUANGAN - ADMINISTRATIF
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2020/61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2017; Perbup No. 57 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 14 Tahun 2018
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 yang diubah adalah ketentuan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu disusun pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Berau. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab. Berau No. 9 Tahun 2008; Peraturan DPRD Kab. Berau No. 7 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Jenis Reses; Tahapan Pelaksanaan Reses; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Reses; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 59 Tahun 2020
s1 Puri - perikanan - kemitraan - PELAKU - UTAMA - SISTEM
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2020/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kemitraan Pelaku Utama Perikanan (S1 Puri)
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi pelaku utama perikanan melalui peningkatan usaha yang produktif, efisien, bernilai tambah dan berkelanjutan, serta menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana dan pemasaran, serta kualitas dan stabilitas pasokan komoditas ikan bagi mitra usaha, maka diperlukan kemitraan usaha perikanan. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kemitraan pelaku utama perikanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kemitraan Pelaku Utama Perikanan (S1 PURI).
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2015; Permen Kelautan dan Perikanan No. 16/PERMEN-KP/2019
Ketentuan Umum; Mitra Usaha; Prinsip Kemitraan; Pola Kemitraan; Persyaratan dan Tata Cara Bermitra; Perjanjian Kemitraan; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No. 9 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu melakukan perubahan target penerimaan pajak daerah per Triwulan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perbup Berau No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 11 Tahun 2017
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 yang diubah adalah Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasioanl, perlu melakukan perubahan target penerimaan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perbup Berau No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 11 Tahun 2017
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2020 yang diubah adalah Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pendanaan kegiatan Pilkada sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernu, Bupati dan Walikota, yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, Penambahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/202 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020. kegiatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2020.
UUD Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020.
Rincian APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2020
GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS-TEKNIS PEMBERIAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurir TNI, Anggota Kepolisan Negara RI, Pegawai Non PNS dan Penerima Penisun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 44 Tahun 2020
Ketentuan Umum dan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung TA 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
BLT dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung TA 2020
22 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
