PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 UU No. 23 Tahun 2014 dan perlu menetapkan Pemerintahan Daerah perlu menetepkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019
UUD Pasal 18 Ayat 6; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009
Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 73 Tahun 2020
PERWALI Kota Batam No. 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Uji Lulus Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji (Smart Card) dan Tanda Uji, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Batam 3 Tahun 2012;
Ketentuan lampiran I dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi izin trayek Kota Batam diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGRAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang program tahunan APBD, pergeseran rincian objek belanja dan penanganan kasus Covid 19 maka perlu ditetapkan peraturan pemerintah untuk APBD Tahun 2020
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004
Ketentuan pertimbangan APBD dalam penanganan kasus Covid 19
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
BD.2019 No. 700
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 38 Tahun 2020
Kegiataan pembangunan sarana dan prasarana - petunjuk
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, BD.2020/No.748
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
Menimbang UUD Pasal 5 No.1 Tahun 2004, Permendagri No.130 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2018
APBD dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
34 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Lampiran I angka V Hal Khusus Lainnya pada poin 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari DAK dan/atau DAK Tambahan dan dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
57 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYISIAN DANA BERGULIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, disebutkan Tata cara penyisihan dana bergulir dapat dilakukan dengan tahapan penentuan kualitas dana bergulir, penentuan besaran penyisihan dana bergulir, pencatatan penyisihan dana bergulir, pelaporan dana bergulir dan penghapusan dana bergulir
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir untuk menentukan nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 66 Tahun 2020
PERWALI Kota Batam No. 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2020-2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam tahun 2019-2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan reformasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian Mencabut PeraturanWalikota Batam Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur • Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut: a. Kriteria Penerima Hibah; b. Penganggaran; c. Tata Cara Pemberian Hibah; d. Mekanisme Penyaluran Hibah; e. Pengawasan dan Pengendalian; dan f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
69 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Batam merekomendasikan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengimplementasikan pendidikan Antikorupsi melalui insersi pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan, bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi sehingga diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal, non formal dan informal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Undang-Undang Nomo r 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021,Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
