PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH KEPADA TOKOH MASYARAKAT YANG BERPERAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN BERBUDAYA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 637
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH KEPADA TOKOH MASYARAKAT YANG BERPERAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN BERBUDAYA DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kota Batam sebagai bandar dunia madani melalui peran serta/partisipasi tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta terwujudnya masyarakat madani yang religius, beradab dan berbudaya, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (apresiasi) terhadap tokoh masyarakat di Kota Batam berupa penghargaan dengan pemberangkatan Ibadah Umroh. Berpedoman pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Romawi III angka 2 huruf b sub angka 3) dan sub huruf c), Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan masyarakat madani yang religious. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Bagi Tokoh Masyarakat Yang Berperan Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Beradab Dan Berbudaya Di Kota Batam.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah ini diatur Pedoman Pemberian Penghargaan berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Kepada Tokoh Masyarakat yang Berperan Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Beradab dan Berbudaya di Kota Batam Dasar Pertimbanngan dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
8 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan percepatan percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka perwujudannya. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, diperlukan adanya langkah-langkah yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah melalui kerjasam yang efektif, efisien, transparan dan berkesinambungan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 18 TAhun 2008; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PERPRES No. 67 Tahun 2005
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Subjek Kerja Sama, Objek Kerja Sama, Bentuk-Bentuk Kerja Sama, Tata Cara Kerja Sama, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pelaksanaan dan Hasil Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama, Penyelesaian Perselisihan, Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2009.
24 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAh
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara optimal, DPRD Kota Batam perlu diberikan hak keuangan dan administratif yang memadai, rasional, wajar dan sesuai kemampuan keuangan daerah
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.53 Tahun 1999;
Merubah peraturan daerah No.3 Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Ketentuan dalam pasal 17
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa sistem jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan/ pengusaha yang menggunakannya, maka perlu adanya program perlndungan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi perusahaan
UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010
Ketentuan Umum, Kepesertaan Dan Jaminan, Tata Cara pendaftaran, Besaran dan Tata cara pembayaran Iuran Sanksi administratif; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 01 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah
satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam
usaha perdagangan sektor informal sehingga
perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan
dan mengembangkan usahanya dalam rangka
pemberdayaan perekonomian masyarakat dan
sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan
barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat
dengan harga yang relatif terjangkau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2012 ; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
24
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang Peraturan Walikota No.63 Tahun 2017 sudah tidak relevan lagi dengan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan belanja Pemerintah Daerah sudah diatur maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Perwako No.63 Tahun 2017
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PerPres No.16 Tahun 2018
Pencabutan Peraturan Walikota No.63 Tahun 2017 karena sudah tidak relevan dengan ketentuan Perundang undangan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2019.
2 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN PEMAKAMAN DI TEMPAT PEMAKAMAN KOTA BATAM
ABSTRAK:
Semakin pesat pertumbuhan penduduk di Kota Batam semakin meningkat kebutuhan tanah pemakaman masyarakat, perlu diatur berdasarkan beberapa aspek. Maka perlu ditetapkan peraturan Walikota mengenai pelaksanaan pemakaman di Kota Batam
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2014;
Pengaturan Pelaksanaan Pemakaman di Tempat Pemakaman Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang LAMBANG DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Kota Batam sebagai Daerah Otonom perlu memiliki Lambang Daerah, Lambang Daerah merupakan jati diri dan identitas yang khas dari suatu Daerah yang menggambarkan corak, budaya maupun dinamisasi dari masyarakat
UU No.61 Tahun.1958; UU No.8 Tahun.1981; UU No.22 Tahun.1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; KEPPRES No. 44 Tahun 1999
Lambang daerah Kota Batam, serta menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, bentuk dan makna, warna serta penggunaan lambang daerah, ketentuan pidana, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2001.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM (HOSFITAL BY LAW
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM (HOSFITAL BY LAW
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Batam Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Hosfital By Law
Pasal 18 Ayat (6) UUD Ri Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 ; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; PP Nomor 23 Tahun 2005; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Kepmenkes Nomor 722/MENKES/SK/VI/201
Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam (Hosfital By Law) Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 355) diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 65 Tahun 2022
sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah kota batam - penyelenggaraan manajemen kemananan informasi
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 933
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi kerahasian,
keutuhan dan ketersediaan aset informasi di
Pemerintah Kota Batam dari berbagai ancaman
keamanan informasi baik dari dalam maupun luar,
perlu adanya pengelolaan keamanan informasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan
ketentuan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen
Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkominfo No.4 Tahun 2016; Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, teknis pelaksanaan dan penanggung jawab
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
