CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 627
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
DASAR PERTIMBANGAN
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan tentang Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
40 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Menimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan efisien, cepat dan terjangkau dalam layanan terpadu satu pintu maka perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur perizinan pelayanan terpadu satu pintu
UU No.25 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,efisien dan profesionalisme untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
29 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 40 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 827
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Batam perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No, 53 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009
Menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 6A Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 06 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
31 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 40 Tahun 2022
dinas lingkungan hidup - tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 908
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Lingkungan Hidup;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; Perda Batam No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.1 Tahun 2021; Perwali Batam No.78 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2016 Nomor 496), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku, sepanjang bukan terkait ketentuan yang
mengatur tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
terhadap Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV
yang Pejabat Fungsionalnya
disetarakan/disederhanakan sebagai pengganti
Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV yang
disetarakan/disederhanakan sebagai tindak lanjut
pelaksanaan kebijakan penyetaraan/penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, belum
diangkat/dilantik oleh Wali Kota.
55 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2021
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DARAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meminimalisir terjadinya tungakan pinjaman dana bergulir pada UPT pengelolaan dana bergulir BPKAD, Perlu dilakukan perubahan persyaratan yang telah ditentukan khususnya terkait jaminan yang diagunkan oleh pelaku usaha mikro dan koperasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2022
modal kota batam tahun 2022-2025 - rencana umum penanaman modal
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 909
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batam Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
Untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal diperlukan suatu kebijakan dasar penanaman modal. Sehingga dianggap perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batam Tahun 2022-2025
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.16 Tahun 2012; Perka BKPM No.9 Tahun 2012; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; Perda Batam No.1 Tahun 2014; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batam Tahun 2022-2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Fungsi, Sistematika RUPMK, Penyusunan dan Pelaksanaan RUPMK Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batam Tahun 2022-2025
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KRITERIA CALON KELOMPOK PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PERLINDUNGAN PRODUK HASIL PETERNAKAN
ABSTRAK:
Menimbang dalam rangka menjamin tertib penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan kegiatan peningkatan pengolahan maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan persyaratan bagi kelompok calon penerima bantuan kegiatan
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014
Menetapkan peraturan walikota tentang kriteria calon kelompok penerima dan prosedur penyaluran bantuan kegiatan peningkatan pengolahan pemasaran dan perlindungan produk hasil pangan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 628
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2018
ABSTRAK:
Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2016-2021, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Kota Batam per semester untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Batam. Mengacu pada hasil evaluasi triwulan Kedua atau semester pertama pelaksanaan APBD Tahun 2018, dipandang perlu melakukan penyesuaian target capaian kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
3 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Undang-Undang Nomo r 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021,Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Menimbang berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retrubusi Perizinan Tertentu dan Telaah Staf dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 02/TS/UPTDMET 12/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2013
Perubahan tarif retribusi pelayanan umum dan perizinan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
LD.2013/No.93 dan BD.2014/No.386
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
