PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS TRANS BATAM PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN JASA TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BUS TRANS BATAM PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN JASA TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Bus Trans Batam pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan
•Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; •Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 •Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 •Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 •Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 •Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 •Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2015
Struktur dan besarnya tarif angkutan penumpang umum Bus Trans Batam Regule
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 60TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang pergeseran antar rincian objek belanja maka perlu menetapakan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004
Perubahan Peraturan Walikota tentang APBD Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 21 Tahun 2022
dinas kesehatan - tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 889
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Kesehatan
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; Perda Batam No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.1 Tahun 2021; Perwali Batam No.78 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016
Nomor 484) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
sepanjang bukan terkait ketentuan yang mengatur
tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas terhadap
Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV yang
Pejabat Fungsionalnya disetarakan/disederhanakan
sebagai pengganti Jabatan Struktural Eselon III dan
Eselon IV yang disetarakan/disederhanakan sebagai
tindak lanjut pelaksanaan kebijakan
penyetaraan/penyederhanaan birokrasi di lingkungan
instansi pemerintah, belum diangkat/dilantik oleh Wali
Kota.
44 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
ABSTRAK:
Menimbang terhadap penanganan dampak ekonomi berupa pemberian insentif perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan
Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetStruktur OrganisasiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Batam No. 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1147
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 18 Th. 2016; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th,. 2022; Permendagri No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan peroses bisnis pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 stdd Peraturan Wai Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022
37 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Permendagri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; Permendagri No. 18 Tahun 2018
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
31 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) disebabkan karena tidak tersedianya Kode rekening untuk belanja tunjangan tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan yang tersedia adalah kode rekening untuk belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
•Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; •Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 •Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 •Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 •Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 •Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 •Peraturan Pemerintah 69 tahun 2010 •Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 •Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 t•Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 •Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015•Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 618) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan dalam rangka penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang untuk penerbitan lzin Mendirikan Bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) di Kota Batam
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 87 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan bangunan gedung; dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunun bangunan gedung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017.
33 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2019; PP No.36 Tahun 2019
Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas PNS, Pejabat Negara, Anggota DPR di Lingkungan Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas PNS, Pejabat Negara, Anggota DPR di Lingkungan Kota Batam
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 22 Tahun 2022
badan kesatuan bangsa dan politik - tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 890
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan
Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenDagri No.12 Tahun 2017; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; Perda Batam No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.1 Tahun 2021; Perwali Batam No.78 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2014 Nomor 367) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, sepanjang bukan terkait
ketentuan yang mengatur tugas pokok, fungsi, dan
uraian tugas terhadap Jabatan Struktural Eselon
III dan Eselon IV yang Pejabat Fungsionalnya
disetarakan/disederhanakan sebagai pengganti
Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV yang
disetarakan/disederhanakan sebagai tindak lanjut
pelaksanaan kebijakan penyetaraan/penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, belum
diangkat/dilantik oleh Wali Kota.
44 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
