PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU: 8,98/2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA
USAHA, DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:
menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6338 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Daerah
UUD Tahun 1945 Pasal 18 (Ayat) 6; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tentang Retribusi Daerah Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan tertentu
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU NO. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan bantuan Sosial diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 9 Tahun 2023
pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa pada belanja operasi dan belanja modal anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis elektronik - pedoman pengendalian, evaluasi, dan pelaporan atas
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1135
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan
Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 195 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan
Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, peraturan, dan ketentuan saat ini. Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam serta sebagai pedoman melaksanakan
kegiatan pemantauan pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan yang efektif dan efisien perlu dilakukan
secara elektronik. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
Pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Elektronik.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.39 Tahun 2003; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permenpanrb No.88 Tahun 2021; Perwali Batam No.40 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Elektronik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Der.gan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan
Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1056) dan Peraturan Wali Kota nomor 195 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Berbasis Elektronik atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2022 NOmor 1063) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 9 Tahun 2022
sekretariat daerah kota batam - tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 877
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Batam
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6)
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan
Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Kota Batam
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenPANRB No.17 Tahun 2021; PermenPANRB No.25 Tahun 2021; Perda Batam No.10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.1 Tahun 2021; Perwali Batam No.77 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istillah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2019 Nomor 705) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, sepanjang bukan terkait ketentuan yang
mengatur tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
terhadap Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV
yang Pejabat Fungsionalnya disetarakan/
disederhanakan sebagai pengganti Jabatan Struktural
Eselon III dan Eselon IV yang disetarakan/
disederhanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan
kebijakan penyetaraan/penyederhanaan birokrasi di
lingkungan instansi pemerintah, belum
diangkat/dilantik oleh Wali Kota
103 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 10 Tahun 2021
reformasi birokrasi pemerintah kota batam - pedoman pelaksanaan
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 797
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan birokrasi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang PedomanPelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; Perpes No. 81 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Menetapkan Peraturan Walikota tentang PedomanPelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
Peraturan Walikota tentang PedomanPelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
38 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 18 ayat (6) UUD Ri Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 ; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 81 Tahun 2012
Arah Jakstrada Daerah , penyelenggara jakstrada, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2019.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEPADA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERTANIAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN PROGRAM PENGETASAN KEMISKINAN
ABSTRAK:
Menjamin tertibnya penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana Bantuan pada Kegiatan Pengembangar, Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian Kota Batam Program Pengentasan Kemiskinan, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan prosedur bagi masyarakat calon penerima bantuan kegiatan, Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan yang disalurkan berupa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014
Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Pada Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian Program Pengentasan Kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 10 Tahun 2023
PERWALI Kota Batam No. 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023
Mengubah sebagian :
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2023
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota batam tahun anggaran 2023 - perubahan atas peraturan wali kota batam nomor 247 tahun 2022 tentang
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1136
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2023 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam
Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Kegiatan/Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 yang Ditunda Pembayarannya pada Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Nomor 005/KU.11.03/REVIU/I1/2023. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2023
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.33 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.25 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.17 Tahun 2021; Permendagri No.28 Tahun 2021; Perka BKPM No.3 Tahun 2022; Permendagri No.56 Tahun 2022; Permendikbudristek No.63 Tahun 2022; Permendagri No.84 Tahun 2022; Permenkeu No.212/PMK.07/2022; Permenkes No.42 Tahun 2022; Permenparekraf No.1 Tahun 2023; Permentan No.8 Tahun 2023; Perda Batam No.7 Tahun 2021; Perda Batam No.4 Tahun 2022; Perda Batam No.7 Tahun 2022
Dalam Peraturan Wali Kota Batam ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2023
43 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
