Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan
efektifitas pelaksanaan kewenangan dalam pengenaan retribusi daerah
perlu untuk menghentikan pemungutan retribusi yang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan angka 19 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2013
tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011
Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012
Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pegundangan
Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Denpasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2014.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 10 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kewenangan Penghapusan Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang ada, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan
seefisien mungkin termasuk pengelolaan piutang ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Penghapusan
Piutang Badan Layanan Umum Dearah Rumah Sakit Umum Daerah
Wangaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang
Kewenangan Penghapusan Piutang pada Rumah Sakit Umurn Daerah Kota
Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008
Pasal 3 Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pasal 11 Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2014.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 9 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2009
ABSTRAK:
a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang
dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi
kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 17);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota
Denpasar Basil Pemilu Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006
Peraturan Walikota Denpasar tanggal 17 Desember 2013 Nomor 48 Tahun 2013
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Nama Partai Politik dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 14 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 8 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada
veteran yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan, rnaka Pemerintah Kota Denpasar memandang perlu
memberikan santunan kematian kepada ahli waris veteran yang mengalami
musibah meninggal dunia karena usia tua, sakit, kecelakaan dan penyebab
kematian lainnya;
b. bahwa wujud dari kepedulian Pemerintah Kota Denpasar terhadap anggota
veteran yang meninggal dunia tersebut, maka perlu memberikan santunan
kematian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian
Santunan Kematian Bagi Veteran Di Kota Denpasar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 23 Tahun2006
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002
Pasal 1 Memberikan santunan kematian bagi salah satu ahli wans veteran di Kata Denpasar.
Santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat ( 1)
Pasal 6 Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal mulai diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 7 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan
kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah
dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
Kebijakan akuntansi berbasis akrual dimaksud pada ayat (1)
Pasal 4 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 2 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman
pengadaan serta pelaksanaan pengadaan dari instansi lain maupun
BUMN/BUMD yang tidak membentuk Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) dipandang perlu untuk membentuk Layanan
Pengadaan Secara elektronik (LPSE) di Kota Denpasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang
Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kota Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010
BAB II UNSUR LAY ANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA DENPASAR
BAB III TUGAS DAN FUNGSI LAY ANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA DENPASAR
Pasal 3 LPSE di Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
