KEWAJIBAN - LARANGAN - SANKSI - PEMILIK TERNAK - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/NO 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMILIK TERNAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak, perlu mengatur kewajiban, Larangan dan Sanksi Pemilik Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Perbup tentang Kewajiban, Larangan dan Sanksi Pemilik Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2011; PERDA Kab. Tanjabtim No. 3 Tahun 2016; PERDA Kab. Tanjabtim No. 6 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Kewajiban, Larangan dan Sanksi Pemilik Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Nama, Objek, dan Subjek Penertiban; Kewajiban dan Larangan Bagi Pemilik/Pengusaha Ternak; Kewajiban dan Larangan bagi Petugas; Larangan; Biaya Penertiban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
7 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 52 Tahun 2001
pENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 52,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Bahwa untuk pengendalian dan Pengawasan Lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 13 Tahun 1994; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 71 Tahun 1999
Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, meliputi; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; ketentuan Perizinan; Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa; Prinsip dan Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pungutan dan Tempat Sarang Burung; Tata Cara Pemungutan; Pembinaan dan Pengawasan; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
14 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2017
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH - ORGANISASI PERANGKAT DAERAH - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG RIMUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/NO 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG RIMUR
ABSTRAK:
Penatausahaan keuangan daerah diselenggarakan sebagai upaya mendukung kinerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka terwujudnya manajemen Pemerintah Daerah yang baik melalui penatausahaan Keuangan Daerah yang tertib;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan Daerah pada Organisasi Peringkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2915; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERDA No. 7 Tahun 2012; PERDA No. 4 Tahun 2013; PERDA No. 6 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi Ruang Lingkup; Penatausahaan Keuangan Daerah; Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 53 Tahun 2008
KEBIJAKAN AKUNTANSI - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2008/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 239 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999;UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.1 Tahun 2005; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2008; dan Perda No.4 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2008.
54 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ijin Usaha Hutan Tanaman (IHT)
ABSTRAK:
Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang kehutanan perlu mengatur penyelengaraan perizinan usaha hutan tanaman dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan usaha hutan tanaman di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hutan Tanaman.
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 6 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; Keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No. 312/Kpts-II/1999; Keputusan Menteri Kehutanan No. 09.1/Kpts-II/2000; Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000; Keputusan Menteri Kehutanan No. 13.1/Kpts-II/2000; Perda Kab. Tanjabtim No. 14 Tahun 2001
Perda ini mengatur mengenai Ijin Usaha Hutan Tanaman (IHT), meliputi; Tata Cara Pemberian Izin; Pelaksanaan Izin; Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Berakhirnya Izin; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
10 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 54 Tahun 2001
PUNGUTAN RETRIBUSI JASA FASILITAS SUNGAI - DERMAGA - PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PELAYANAN KAPAL PEDALAMAN DALAM WILAYAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 54,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai, Dermaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayanan Kapal Pedalaman Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengatasi kebutuhan bagi kelancaran pembelanjaan pembangunan daerah terutama dalam hal pemeliharaan dan pembangunan prasarana fasilitas dermaga dan penyeberangan sungai perlu meningkatkan sumber dan penerimaan daerah baik secara intensif maupun secara ekstensif; bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan pungutan retribusi atas pemakaian fasilitas dermaga dan penyebrangan sungai dalam daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bahwa untuk keperluan penyelenggaraan keselamatan pelayaran dianggap perlu untuk melaksanakan pungutan terhadap kapal – kapal pedalaman sungai dengan ordonantie kapal pedalaman 1927.
UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 21 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 70 Tahun 1996; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1998
Perda Ini mengatur mengenai Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai, Dermaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayanan Kapal Pedalaman Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Pelaksanaan; Tarif Pungutan; Insentif; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
10 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 55 Tahun 2001
pENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 55, LD.2001/NO.64
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf “a” diatas perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Daerah.
UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999: UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 1997; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997
Perda ini mengatur mengenai Penerimaan Sumbangan dari Pihak KetigaKepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Objek dan Subjek; Ketentuan Sumbangan; Tata Cara Pelaksanaan dan Besarnya Sumbangan; Wilayah Penerimaan Sumbangan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2001.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 55 Tahun 2018
PENGKAJIAN - KESESUAIAN - USAHA DAN/ATAU KEGIATAN - RENCANA TATA RUANG WILAYAH - INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2018/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PENGKAJIAN KESESUAIAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH MELALUI INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategis dalam pemanfaatan ruang;
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan ruang baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan masyarakat dan dunia usaha, dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian kesesuaian usaha dan/ atau kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui informasi dan dokumen elektronik.
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 24 Tahun 2018; Perda No. 11 Tahun 2012; Perda No. 18 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2016.
Perbup Ini mengatur mengenai Pelaksanaan Pengkajian Kesesuaian usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Melalui Informasi dan Dokumen Elektronik, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Pengkajian Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Melalui Informasi dan Dokumen Elektronik; Penerbitan Surat Keterangan Kesesuaian dengan RTRW.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 55 Tahun 2017
PEDOMAN - TATA KEARSIPAN - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/NO.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan Penataan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
Kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.78 Tahun 2012; PERDA Tanjung Jabung Timur No.15 Tahun 2013; PERDA Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016
Perbup Ini Mengatur Mengenai Pedoman Tata Kearsipan DI LIngkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Ruang Lingkup; Pengurusan Surat; Pemberkasan; Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip; Penyusutan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
10 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 56 Tahun 2018
PENGGUNAAN - BIAYA PEMUNGUTAN - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - SEKTOR PERKEBUNAN - SEKTOR PERHUTANAN - SEKTOR PERTAMBANGAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, SEKTOR PERHUTANAN DAN SEKTOR PERTAMBANGAN
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta ketentuan Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Kepmenkeu No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu mengatur penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan;
Berdasarkan Pertimbangan sebagaimaan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Biaya Pungutan Pajak bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor perhutanan dan sektor Pertambangan.
UUD No.54 Tahun 1999; UUD 1945 14 tahun 2002; PP No.16 Tahun 2000; UUD 1945 No.15 Tahun 2004; UUD 1945 No. 33 tahun 2004; PP No.58 tahun 2005; UUD 1945 No. 28 tahun 2009; UUD 1945 No. 12 Tahun 2011; UUD 1945 No.5 Tahun 2014; UUD 1945 No.23 Tahun 2014; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.69 tahun 2010; Permendagri
Perbup ini mengatur mengenai Penggunaan Biaya Pungutan Pajak bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor perhutanan dan sektor Pertambangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
