PENJABARAN APBD - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2015 - PERUBAHAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2015/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARNA 2015
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan asumsi pencatatan nomilnal pada Perbup No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2015, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan atau perbaikan;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2015
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Uu No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP NO.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 1010; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015; PERMENDAGERI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.57 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.37 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.44 Tahun 2015; PERMEN Keu No.93/PMK.07/2015; PERDA No.4 Tahun 2013; PERDA No.17 Tahun 2014; PERBUP No.36 Tahun 2014; PERBUP No.9 Tahun 2015; PERBUP No.16 Tahun 2015
Perbup Ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
Mengubah ketentuan Pasal 1;
Menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 2, yakni ayat (2)
7 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2012
PETUNJUK TEKNIS - PROGRAM SAMISAKE - TAHUN 2012 - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2012/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2012 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan membangun Kecamatan berbasis desa dan kelurahan maka perlu dukungan dana dari Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) sebagai bagian dari dana transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Dalam rangka pelaksanaan Program dimaksud maka perlu disusun langkah-langkah secara terpadu antar lintas pelaku dan menyiapkan perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan yang merupakan penjabaran dari Pergub No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program SAMISAKE Provinsi Jambi;
Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Perbup tentang Petunjuk Teknis Program SAMISAKE Tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2009; PERDA No. 1 Tahun 2011; PERDA No. 9 Tahun 2011; PERDA No. 11 Tahun 2011; PERDA No. 1 Tahun 2012; PERGUB No. 14 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Program Samisake Tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2018
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA - perubahan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA.
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dan adanya perubahan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan keadaan daerah, perlu melakukan Perubahan Kedua atas Perbup Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 79 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denan PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Peraturan Kepala LKPP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP No. 22 Tahun 2015; Perbup No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 2 Tahun 2015.
Perbup ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Mengubah ketentuan Pasal 13.
Menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 13 dan Pasal 14, Pasal 13A.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 22 Tahun 2017
PEDOMAN - PENGELOLAAN - DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA - KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-47 TINGKAT PROVINSI JAMBI - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA
UNTUK KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-47 TINGKAT
PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN2017
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor S.2019/Setda. Kesramas/2.3/VIII/2016, dipandang perlu dukungan berbagai pihak baik itu dukungan pendanaan ataupun dukungan barang melalui sumbangan pihak ketiga;
Bentuk dukungan melalui sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud, agar dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan pedoman pengelolaan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Kepgub No. S.2009/Setda.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Sumbangan Pihak Ketiga untuk Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-47 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017, meliputi: Prinsip; Ruang Lingkup; Pihak dalam Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga; Persyaratan Penggunaan Dana Sumbangan Pihak Ketiga; Penerima Sumbangan Pihak Ketiga; Pengeluaran Biaya MTQ.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Para pihak pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dengan ditetapkannya Perbup ini, segala pengelolaan dan sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jambi ke-47 di Kabupaten Tanjabtim Tahun 2017 mengacu kepada Perbup ini.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasai 96 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu Pengaiokasian
Alokasi Peraturan Bupati;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri NO 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa terkait Ketentuan Umum, Penganggaran, Pengajuan dan Penyaluran, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut pasal 93 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, meliputi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; Pembiayaan; Batas Wilayah Desa; Mekanisme Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; Pembagian Wilayah Desa; Kewenangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2007
PEMBENTUKAN - SANGGAR KEGIATAN BELAJAR - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2007/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
bahwa pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasa pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional;
bahwa pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan; serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pesera didik;
bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dengan UU No. UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; PERDA No. 7 Tahun 2007
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Meliputi Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Kedudukan Tugas dan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Kegiatan-Kegiatan yang Dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Uraian Tugas dan Fungsi Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
3 hlmn; 1 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2013
PENJABARAN APBD - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2013 - PERUBAHAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2013/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013 telah diatur dan ditetapkan dalam Perbup Tanjung Jabung Timur No. 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013;
Sehubungan dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten penerima Bantuan Keuangan dari Gubernur Jambi Sesuai dengan Pergub Jambi No. 33 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jambi TA 2013 dan Pergub Jambi No. 41 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota bersifat khusus Program Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2013;
Sesuai dengan PMK No. 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, kabupaten, dan Kota TA 2013 dan sesuai dengan PMK No. 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2013;
Untuk memenuhi hal tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No. 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013
UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.37 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.37 Tahun 2012; Permen Keuangan No.41/PMK.07/2013; Permen Keuangan No.42/PMK.07/2013; Pergub No.33 Tahun 2013; Pergub No.41 Tahun 2013; Perda No.1 Tahun 2005;
Perbup Ini mengatur mengenai Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
Mengubah ketentuan Pasal 1; Lampiran 1; Lampiran II
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI - DESA/KELURAHAN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA / KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pergub Jambi No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jambi No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub Jambi No. 28 Tahun 2017, pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kab. Tanjung Jabung Timur, perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kab. Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU N0. 9 Tahun 2015; UU No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; PermenDes PDTT No. 19 Tahun 2017; Pergub No. 28 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 37 Tahun 2018.
Perbup Ini mengatur mengenai Petunjuk teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi Ke desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Penerima Bantuan Keungan; Rincian Dana dan Penggunaan Dana; Penyaluran Dana; Pelaporan dan PertanggungJawaban; Monitoring dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbub Tanjung Jabung Timur No. 58 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kab. Tanjung Jabung Timur TA 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam suatu Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Perda Kab. Tanjabtim No. 14 Tahun 2001
Perda ini mengatur mengenai Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kewenangan; Eselonnering Dinas Kelautan dan perikanan; Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2003.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
6 hlmn; 2 pnjlsn; 1 lmprn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
