Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Perdagangan Orang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Perdagangan Orang
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; III Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Perdagangan Orang; IV Program dan Kegiatan; V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018.
Terdiri dari 13 Halaman Isi; 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya, menanamkan kecintaan kita kepada budaya daerah, mendorong promosi pariwisata dan pertumbuhan
ekonomi daerah melalui industri kerajinan tenun masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan di kalangan Aparatur Sipil Negara, maka perlu diatur penggunaan pakaian adat lengkap sebagai salah satu pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2017
Materi Pokok terdiri dari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Mengubah Pasal 2; Diantara ayat 5 (a) dan ayat 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 5 (b) sehingga Pasal 4; Mencabut Pasal 31
Terdiri dari 6 Halaman Isi; 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Masyarakat Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia; Bahwa Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan layanan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan bantuan hukum yang bersifat non litigasi yang selama ini belum berjalan optimal; Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP); Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Masyarakat pada Bagian Hukum Sekretariata Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah · Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 38 Tahun 2012; dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2017
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Prinsip; III Tujuan, Manfaat dan Sasaran; IV Ruang Lingkup; V Jenis SOP; VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
Terdiri dari 10 Halaman Isi; 11 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditetapkan Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah; bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE dibutuhkan tenaga non PNS; bahwa dalam rangka untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 14 Tahun 1993; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2009; Permenkes No. 1199/ Menkes/Per/X/2004; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/VI/2004; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 21 Tahun 2007.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Status, Formasi, Penerimaan, Pengangkatan, dan Kepangkatan; Bab IV Kewajiban dan Hak; Bab V Hak Kerja dan Jam Kerja; Bab VI Perkawinan dan Perceraian; Bab VII Kesejahteraan Pegawai; Bab VIII Pelanggaran Disiplin dan Sanksi; Bab IX Hubungan Kerja; Bab X Komite Pertimbangan Pegawai; Bab XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pembentukan Produk Hukum Desa yang baik secara prosedur, teknis maupun substansi maka Produk Hukum Desa perlu dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; bahwa sehubungan dengan keterbatasan sumber daya pembentuk produk hukum di Desa perlu adanya suatu pedoman untuk digunakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UUNo. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2014
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum di Desa; III. Peraturan Desa; IV. Evaluasi, Klarifikasi dan Nomor Register Peraturan Desa; V. Peraturan Bersama Kepala Desa; VI. Peraturan Kepala Desa; VII. Pembatalan Peraturan di Desa; VIII. Penetapan Keputusan Kepala Desa, Peraturan BPD dan Keputusan BPD; IX. Penyebarluasan Peraturan di Desa; X. Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa; XI. Pembiayaan; XII. Ketentuan Lain-lain; XIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2018.
13 halaman; 55 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaporkan kekayaannya; bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dakam hal kepatuhan laporan-laporan harta kekayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kabupaten Timot Tengah Selatan.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No, 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Wajib Lapor; III. Penyampaian LHKPN; IV. Pengelola LHKPN; V. Sanksi; VI. Tata Cara Penjatuhan Sanksi; VII. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 43 ayat (5), pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan anomor 9 Tahun 2017 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
Dasar hukum peratura tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tempat Pemakaman Bukan Umum; III. Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah; IV. Pemindahan, Penggalian Jenazah atau Kerangka Jenazah; V. Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Sanksi Administrasi; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Kerdil (Stunting) Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Pencegahan dan Penanganan Stunting; Bahwa upaya penurunan prevalensi Stunting, dapat terlaksana dengan baik bila terjalin harmonisasi dan
sinergi antara Pemangku Kebijakan pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat; Bahwa prevalensi Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Kerdil (Stunting) Terintegritas
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Azas, Maksud dan Tujuan; III Pilar Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting; IV Ruang Lingkup; V Strategi; VI Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi; VII Penajaman Sasaran, Indikator Kinerja dan Manfaat; VIII Peran Pemerintah Desa; IX Peran Serta Masyarakat; X Pencatatan dan Pelaporan; XI Penghargaan; XII Pendanaan; XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
Terdiri dari 14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Izin Gangguan dan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
Mencabut Perbup Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2016
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat ( 1} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Bahwa profesi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi adalah Profesi yang langka maka sebagai penghargaan atas kinerja mereka dianggap perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Pola Perhitungan Tunjangan Kinerja; III Sumber Dana; IV Besaran dan Pemberian Tambahan Penghasilan; V Tata Cara Pengajuan dan Permintaan Pembayaran; VI Ketentuan Peralihan; VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
Terdiri dari 9 Halaman Isi; 1 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
