Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok tengah dipandang perlu di sesuaikan dengan dinamika perkembangan perubahan yang terjadi maka perlu mengatur pelaksanaan perjalanan dinas secara lebih efisien , efektif, transparan, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
PP Nomor 12 Tahun 2017
PP Nomor 12 Tahun 2019
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendagri Nomor 33 Tahun 2019
Permendagri Nomor 133 Tahun 2017
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Prinsip perjalanan dinas;
jenis dan pelaksana perjalanan dinas;
Kewenangan Penandatanganan SPT dan SPD;
Mekanisme Pemberian izin perjalanan dinas;
Batas waktu dan Pembiayaan Perjalanan Dinas;
Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas;
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
Perbub Nomor 16 Tahun 2018
-
25
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya Lombok Tengah serta sumber informasi lainnya yang berupa karya tulis, karya·cetak dan/atau karya rekam;
c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Lombok Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang
Penyelenggaraan Perpustakaan;
UU No. 13 Tahun 2018; PP No. 55 Tahun 2021; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017;
Dalam Perda ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Hal pokok yang diatur:
1. Hak dan Kewajiban Masyarakat
2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
3. Pembentuan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
4. Jenis perpustakaan
5. Standar penyelenggaraan perpustakaan
6. Kerjasama dan peran serta masyarakat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Menindaklanjuti surat edaran menteri dalam negeri nomor 910/1867/SJ tanggal 17 april 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada kabupaten/kota yang harus diimplementasikan per 1 januari 2018. Guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu membentuk peraturan bupati yang mengatur sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang sistem pembayaran non tunai dalam APBD kabupaten lombok tengah .
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Jenis Pembayaran dan Pengecualian, Sanksi Administasi, Pengecualian, Pembinaan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Peresak Kecamatan Batukliang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukurn wilayah Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lornbok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diselenggarakan penetapan batas desa di wilayah Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lornbok Tengah;
bahwa dalam rangka rnelaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu rnenetapkan peta batas Desa Peresak;
Undang- Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655)
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6398
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang• Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7)
Ruang Lingkup Peraturan ini, meliputi maksud dan tujuan, wilayah Desa Peresak, batas desa, titik koordinat dan peta., terdir dari 7 Bab dan Pasal dengan sistimatika sebagai berikut.
1. Bab I Ketentuan Umum, 1 Pasal;
2. Bab II Ruang Lingkup , terdiri dari 1 Pasal;
3. Bab III Maksud dan Tujuan , Terdidi dari 1 Pasal;
4. Bab IV Batas Desa, terdiri dari 1 pasal;
5. Bab V Ketentuan Lain-lain, terdiri dari 1 Pasal;
6. Bab V Ketentuan Peralihan, terdiri dari 1 Pasal
7. Bab VII Ketentuan Penutup, terdiri dari 1 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
tidak ada
tidak ada
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 39 Tahun 2007
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 48 Tahun 2016
PP Nomor 11 Tahun 2017
PP Nomor 12 Tahun 2017
PP Nomor 12 Tahun 2019
Permendagri Nommor 13 Tahun 2006
Perda Nomor 1 Tahun 2007
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Perda Nomor 4 Tahun 2019
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
Prinsip pemebrian TPP;
Kriteri Pemberian TPP;
Indikator Penerima TPP;
Pengurangan TPP;
Penghentian TPP;
Besaran TPP;
Tatacara Pembayaran TPP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Bagian Hukum Pemkab Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Ketentuan Rincian dan Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pelaporan Dana Desa, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
-
-
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Bagian Hukum Pemkab Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagj Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa. Alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh setiap desa pemanfaatanya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pemanfaatan alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, makan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan penetapan rincian alokasi dana desa dan dana bagi hasil pajak daerah setiap desa di kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018
Ketentuan Umum, Penetapan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mempunyai Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mendukung Besaran Bantuan Keuangan yang akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Lombok tengah pada Pemilu 2019
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 2 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 7 Tahun 2017
PP Nomor 1 Tahun 2018
Permendagri Nomor 36 Tahun 2018
Perda Nomor 20 Tahun 2005
Perda Nomor 4 Tahun 2019
Perbup Loteng Nomor 44 Tahun 2019
Pemberian Bantuan Keuangan dan Besarannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
-
-
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif merupakan aspek
penting dan fundamental dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik;
b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup pengaturan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka perlu mengatur kembali pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan peraturan perundang undangan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 33 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020;
Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal pokok yang diatur:
1. Pengelola Keuangan Daerah
2. APBD
3. Penyusunan Rancangan APBD
4. Penetapan APBD
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan
6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban APBD
9. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
10. Badan Umum Layanan Daerah
11. Penyelesaian Kerugian Daerah
12. Informasi Keuangan daerah
13. Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
80 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi PNS daerah dan CPNS Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu memberi tambahan penghasilan kepada PNS Daerah dan CPNS Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Tujuan, Indikator Penerima Tambahan Penghasilan, Penghentian Tambahan Pengahasilan dan Besaran Tambaham Penghasilan, Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
-
-
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
