Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:
bahwa untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta terciptanya kehidupan masyarakat yang berdaya tahan lingkungan sebagai perwujudan dari visi pembangunan Daerah, maka perlu adanya keserasian dankeseimbangan dalam pemanfaatan ruang; bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat dan alih fungsi lahan yang semakin pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur wilayah dan penurunan kualitas lingkungan hidup, maka perlu penyediaan ruang untuk pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam rangka perencanaan tata ruang perlu memeperhatikan perencanaan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 1974; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 1983; PP No 63 Tahun 2002; PP No 34 tahun 2006; PP no 15 Tahun 2010; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2011; Perda Kab batang No 2 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan RTH, Fungsi RTH yang antara lain memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan, jenis RTH, perencanaan RTH, penyediaan RTH, pengelolaan RTH, Pembinaan dan Pengawasan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, Larangan, sanksi Administratif, pembiayaan dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permenkeu No 50/PMK.08/017; Permendes PDTT No 16 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penghitungan dan pembagian dana desa, penetapan besaran dana desa, tata cara dan tahapan penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, pengelolaan, laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan dana desa, pendampingan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, penundaan penyaluran dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa TA 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa TA 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
45 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014;PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda No 7 Tahun 2015; Perda No 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian desa ditetapkan sebesar 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaannya merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan umum keuangan desa. Diatur pula mengenai tata cara dan penyaluran, jua termasuk penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penganggaran dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan berdasarkan Permenkes No 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisil Bidang Kesehatan dan Evaluasi Kegiatan pada tahun 2018, maka Perbup Batang No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Jaminan Persalinan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Batang No 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Permen Kelautan No 61 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup No 13 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada penambahan Pasal diantara Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu Pasal 7a, Perubahan pada penambahan Pasal diantara Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu Pasal 2A, Perubahan pada Pasal 6, perubahan pada Pasal 7, perubahan pada penambahan Pasal diantara Pasal 8d an Pasal 9 yaitu Pasal 8A,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 32 Tahun 2018
inspektorat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/NO. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten'Kota, dan telah ditetapkannya Perda Kab Batang No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kab Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Buati Batang No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Isnpektorat perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 107 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kedudukan Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan Organisasi yang terdiri dari Inspektorat, Sekretariat, Irban, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Diatur juga mengenai tugas dan fungsi yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan leh perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Pada saat Paraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 109 Tahun 2000; PP No 20 Tahun 2001; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 70 Tahun 2015; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 62 Tahun 2011; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati in mengatur tentang kewenangan, tugas dan fungsi pengelola keuangan daerah yang merupakan kewenangan bupati dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan kewenangan tersebut kepada DPRD. Diatur juga mengenai pengelolaan keuangan desa yang tata cara pelaksanaan keuangan desa berpedoman pada pertauran bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 84, Pasal 90, Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kab Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kab Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara perencanaan kebutuhan BMD, tata cara kerjasama penyediaan infrastruktur, tata cara pengamanan/penyimpanan dokumen kepemilikan, penilaian, tata cara penghapusan, tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi danpelaporan, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas BMD dan BBMD berupa rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
65 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), dan asal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kab Batang No 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 8 Tahun 1981; UU No 17 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 55 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2008; Perda Kab Batang No 15 Tahun 2011; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Tarif dan Masa Pajak yang disebut dengan Nilai Jual Tenaga Listrik, Mekanisme Tata Cara Pemungutan Pajak, Penatausahaan mulai dari Formulir SPTPD, Buku Induk data potensi PPJ, Kartu Kendali Subjek dan Objek PPJ, Buku Penetapan dan penerimaan. Diatur juga mengenai Jenis Formulir, Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan dan Tata Cara Penagihan Pajak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab Batang TA 2019 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan standarisasi indeks biaya kegiatan dan honoroarium, standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang standarisasi indeks biaya kegiatan dan honoroarium, standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi indeks biaya kegiatan dan honoroarium, standarisasi indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kab Batang Tahun 2019 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk PPN dan Pajak Penghasilan sebagai pedoman penyusunan perencanaan TA 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
255 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa merokok merupakan aktifitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat; bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu pengaturan kawasan tanpa rokok atau kegiatan memproduksi, menjual, megiklankan dan/atau mempromosikan rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 9 Tahun 1965; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 41 Tahun 1999; PP No 109 Tahun 2012; Perda Kab Batang No 2 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, kawasan tanoa rokok, larangan, peran serta masyarakat, tanggungjawab dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana danketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
