Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.156 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2013

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 29 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2013/No.24 Seri E Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencampaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Rencana Pencapaian SPM Bab IV Pembiayaan SPM Bab V Pengorganisasian SPM Bab VI Pelaporan SPM Bab VII ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
31 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2017

Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planing) Kabupaten Purworejo

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
2017-Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2017 (1).pdf

Abstrak

PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-DAERAH-BERBASIS-ELEKTRONIK-E-PLANNING-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/No. 29 Seri E Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planing) Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokrasi, transparan akuntabel efisien dan dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-planning) b. bahwa perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-planning) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dan perwujudan integrasi dan perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program serta kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (e-planning) Kabupaten Purworejo
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor SS Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluass Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2MXM4 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3)
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupatu ini adalah a memberikan acuan kepada Perangkat Dacrah dalam pengelolaan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E- Planning dan b memberikan acuan kepada Perangkat Dacrah dalam mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan dalam penyusunan dokumen RKPD dan perubahan RKPD

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2021

Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Olahraga Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

APBD Pemuda dan Olah Raga Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa Standar/Pedoman

Abstrak

BANTUAN KEUANGAN BIDANG OLAHRAGA - PEDOMAN PENGELOLAAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 29 Seri E Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Olahraga Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan di Kab Purworejo Pemkab Purworejo akan memberikan bantuan keuangan kepada Pemdes untuk kegiatan sarana dan prasarana olahraga; bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) PP no 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (6) PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan ditetapkan oleh Pemda pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan menegani pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Olahraga kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU no 3 Tahun 2005; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri no 1 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 tahun 2020; Perbup Purworejo No 103 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyaluran, verifikasi, penggunaan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo

Kesehatan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Purworejo No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo

Mengubah :

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo

Download :
PERBUP 29 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

percepatan penanganan covid19

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 22, penghapusan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, perubahan Pasal 56.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 diubah.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012

APBD

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Purworejo No. 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012

Download :
PERBUP 29 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-PURWOREJO-TAHUN-ANGGARAN-2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2012/No.29 Seri A Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 dan Pasal 53 Peraturan Bupati Purworejo Nomor l Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012; b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat pergeseran anggaran, dan pembetulan rekening anggaran yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan DPRD Nomor 1314/DPRD/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Rekomendasi Atas Laporan Hasil Perneriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pernerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011, serta kebutuhan mendesak lainnya, yang harus dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2012, pergeseran anggaran untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD serta ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Angaran 2012;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551; 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Percncanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 10. Uodang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161 scbagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans! Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pcmberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51651; 24. Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Oaerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Peraturan Menteri Oalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 27. Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2007 Nomor 3}; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Millk Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tabun 2008 Nomor 4); 29. Peraturan Daerab Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tabun 2008 Nomor 4); 30. Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerab Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tabun 2010 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3); 32. Peraturan Oacrah Kabupatcn Purworcjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupatcn Purworejo Tahun 2011; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nornor 29); 34. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23.A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pcmbangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2012 (Serita Daerah Kabupaten Purwore]o Tahun 2011 Nomor 23.A); 35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2); 36. Peraturan Bupati Purworejo Nomor I Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor l); 37. Peraturan Bupati Purwore]o Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Belita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 5);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 Ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwore]o Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 6)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2012.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 Ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwore]o Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2011 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 6)
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Download :
PERBUP 29 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

rencana kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2023/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023; bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 diubah.
4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

Download :
PERBUP 30 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

TATA-CARA-PENERBITAN-IZIN-AIR-TANAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2012/No.30 Seri E Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pemberian izin air tanah, maka dengan Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 telah ditetapkan Tata Cara Pcnerbitan lzin Air Tanah; b, bahwa dengan adanya perkcmbangan keadaan dan tingkat kcbutuhan, beberapa ketcntuan yang diatur dalam Peraturan Bupati scbagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai 1118i, schingga perlu scgcra dilakukan perubahan dan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan lzin Air Tanah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2015); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan den Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Llngkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27); 19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 20 IO tentang Tata Cara Penerbltan lzln Air Tanah (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor21);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah (Serita Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2011 Nomor 21)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012.
Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah (Serita Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2011 Nomor 21)
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2021

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERBUP 30 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 30 Seri E Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri no 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, perlu menetapkan Perbup tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 23 Tahun 2014; Permendagri No 18 Tahun 2018; Permensos No 25 Tahun 2019; Permendagri No 36 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewajiban, pengurus LKK, pendanaan, tata kerja dan hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2011 dicabut.
24 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2009

Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

Arsip Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/8492/1994

Download :
PERBUP 30 TAHUN 2009.pdf

Abstrak

JADWAL RETENSI ARSIP - pedoman

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2009/No.29 Seri E Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib pengelolaan arsip pada Pemkab Purworejo, maka dengan Kepbup Purworejo No 188.4/8492/1994 telah ditetapkan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka penetapan Pedoman Jadwal Retensi Arsip sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilaukan perubahan dan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional RI No PK.01/1466B/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemkab Purworejo (sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No 34 Tahun 1979, Pedoman Jadwal Retensi Arsip ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional), maka perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1971; UU No 32 Tahun 2004; PP No 34 Tahun 1979; PP No 38 Tahun 2007; Peremndagri No 39 Tahun 2005; Perda Kab Purworejo No 23 Tahun 2000; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Kepbup Purworejo No 34 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jadwal retensi arsip.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2009.
Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/8492/1994 dicabut.
75 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Purworejo No. 10 Tahun 2006 tentang Izin Ketenagakerjaan

Mengubah :

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Izin Ketenagakerjaan

Download :
PERBUP 30 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

IZIN KETENAGAKERJAAN - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2007/No.17 Seri E Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

bahwa dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2006 terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 17/MENA/ll//2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2003; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005;
Peraturan Bupati Ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Izin Ketenagakerjaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT