Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 44 Seri E Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri No 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemda Provinsi dan Kab/Kota, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 112 Tahun 2018; Perka LKPBJ No 14 Tahun 2018; Perda Kab Purworejo No 14 Tahun 2016; Perbup Purworejo No 95 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UKPBJ, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2018 dan Peratran Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2011 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 47 Tahun 2021
PERBUP Kab. Purworejo No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Purworejo TA 2021, telah ditetapkan Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purworejo No 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021; Bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah kembali; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah kembali; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB I Biaya Kegiatan dan Honorarium I.A.1 Jamuan Makan I. Jamuan Makan untuk Penerimaan Tamu Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Penyuluhan/Kursus, jamuan makan prasmanan, halaman 1; penambahan huruf d pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.a.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas, 4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, halaman 6; perubahan Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.a.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas, D. Perjalanan Pulang Pergi Dalam Daerah, halaman 24; penambahan angka 9 pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.A.5 Kesehatan, B. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Medical Check Up (MCU), Pemeriksaan Jiwa dan Bebas Narkoba, halaman 33; penambahan angka 2 pada Bab I. Biaya Kegiatan dan Honorarium I.A.9 Biaya Operasional Kegiatan Lainnya, halaman 60, huruf L. Biaya Kegiatan Lainnya; penghapusan Bab I Kegiatan dan Honorarium, I.B.2 Honorarium Pelaksana Teknis sampai dengan I.B.11 Honorarium Pendapatan Pajak Daerah, halaman 68-99; penambahan rincian Sub Bab I.B.2 pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium; penambahan sub bab V sampai dengan Sub Bab AA pada Bab II. Jasa, Sewa dan Pemeliharaan, II.A Jasa dan Sewa, halaman 103.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 diubah.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 48 Tahun 2021
APBDPemuda dan Olah RagaPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Purworejo No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
HIBAH BIDANG PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 48 Seri E Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, Pemda dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat dan/atau masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dalam rangka pemberian hibah bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dari APBD, diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan hibah; bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang pendidikan, kepemudaan dan hibah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dari APBD serta untuk melaksanaan ketentuan dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang taat cara Penagnggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dan kriteria penerima hibah, permohonan dan penganggaran, pelaksanaan da penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawbaan penerima hibah, pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku pemberi hibah, tim evaluasi dan verifikasi, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfataan cagar budaya skal daerah memerlukan koordinasi dan peran masyarakat untuk eklangsungannya; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 95 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemda mempunyai tugas melakukan pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta berwenang menyusun peraturan mengenai pengelolaan cagar budaya; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kab Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950 UU No 11 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah, kriteria cagar budaya, kepemilikan dna penguasaan cagar budaya, penemuan dan pencarian cagar budaya, pendaftaran, pengkajian dan penetapan cagar budaya, cagar budaya peringkat kabupaten, tim ahli cagar budaya daerah, pelestarian cagar budaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 50 Tahun 2021
PERBUP Kab. Purworejo No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kabupaten Purworejo
PERATURAN BUPATI PURWOREJO BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - PENCABUTAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 50 Seri E Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purworejo Bidang Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa beberapa Perbup Purworejo Bidang Lingkungan Hidup bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu dicabut; bahwa sesuai dalam UU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pencabutan Perbup Purworejo Bidang Lingkungan Hidup;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP no 5 Tahun 2021; PP no 22 Tahun 2021; Permen LH dan Htan No 3 Tahun 2021; OermenLH dan Hutan No 4 Tahun 20221; PermenLH dan Hutan No 5 Tahun 2021; Permen LH dan Hutan Nomor 6 tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati pruworejo Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan BupatI purworejo Nomor 39 tahun 2012; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014 dan Peraturan BupatI Purworejo Nomor 99 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
Peraturan Bupati pruworejo Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan BupatI purworejo Nomor 39 tahun 2012, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2014, Peraturan BupatI Purworejo Nomor 99 Tahun 2018 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 51 Tahun 2021
HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 51 Seri E Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang politik, Pemda dapat memberikan hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dalam rangka pemberian hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD, diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik; bahwa Perbup Purworejo No 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan kepada Parpol sudah tidak sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah; bahwa untuk memberikan pedoman dan dasaar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah berupa bantuan keuangankepada partai politik dari APBD serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan evaluasi hibah berupa bantuan keuangan kepada Parpol dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 2009; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 36 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria bantuan keuangan partai politik, perhitungan bantuan keuangan partai politik, penganggaran, pengajuan bantuan keuangan partai politik, verifikasi kelengkapan administrasi, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2017 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 52 Tahun 2021
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Purworejo No. 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
HIBAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 52 Seri E Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang kesejahteraan rakyat, Pemda dapat memberikan hibah dari APBD dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas danmanfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa beberapa ketentuan dalam Perbup Purworejo No 35 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi hibah bidang kesejahteraan rakyat dari APBD Kab Purworejo Tahun2 021, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diubah; bahwa untuk memberikan landasan hukum perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang perubahan atas Perbup Purworejo No 35 Tahun 2021 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat dari APBD Kab Purworejo TA 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 13 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 Pasal 1, ayat (1) huruf d Pasal 3, ayat (6) Pasal 4 dan penambahan ayat (7) Pasal 4, penyisipan Pasal 5A, perubahan huruf b dan huruf c Pasal 6, ayat (1) dan ayat (3) huruf d Pasal 7 serta penambahan ayat (6), perubahan ayat (2) huruf e dan huruf h, ayat (7) dan ayat (10) Pasal 8, perubahan ayat (1) Pasal 10, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12, perubahan ayat (2) Pasal 13, ayat (3) Pasal 16, ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 17, perubahan ayat (1) Pasal 18, perubahan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 dan penambahan ayat (6) dan ayat (7), perubahan huruf d Pasal 24, perubahan Pasal 25, penghapusan Bab IX, penyisipan Bab IXA, penghapusan Pasal 29 dan perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Peraturan Bupati purworejo Nomor 35 Tahun 2021 diubah.
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 53 Tahun 2021
HIBAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 53 Seri E Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Lingkungan Hidup Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup, Pemda dapat memberikan hibah kepada masyarakat dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dalam rangka pemberian dan pengelolaan hibah; bahwa untuk memberikan pdoman dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang lingkungan hidup dari APBD serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dna huruf c perllu menetapkan Perbup tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah bidang lingkungan hidup dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dan krtiteria penerima hibah, permohonan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah, pertanggngjawaban pemerintah daerah selaku pemberi hibah, tim evaluasi dan verifikasi hibah, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 dicabut.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 54 Seri E Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perwujudan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (3) UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu dilakukan tata kelola perumahan dan permukiman sesuai ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang tata kelola perumahan dan permukiman di Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 4 Tahun 1988; PP No 36 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 88 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2021; PP No 21 Tahun 2021; Permendagri No 9 Tahun 2009; PermenPUPR No 7 Tahun 2013; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 7 Tahun 2019; Perda Kab Purworejo No 18 Tahun 2009; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2015; Perda Kab Purworejo No 10 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, pembinaan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemerliharaan dan perbaikan, penyediaan tanah, pendanaan, peran masyarakat, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
35 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 75 Tahun 2021
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 75 Seri D Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanalan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentarg Pembcntukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan
.Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubshar Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pus,orejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, telatr ditetePl€n
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dart
Fungsi, serta Tata Keda Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Purworejo; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
202 I tentang Penyederhanaan StruLhrr Organisasi
Pada Instalsi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi
dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan
Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkaJr Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaar Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016 dicabut.
27 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
