Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 195 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 8 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

Peraturan Daerah_No. 8 Tahun 2007.pdf

retribusi-kekayaan-daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007/NO.8, TLD No.35, LL KAB. MELAWI: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan guna mengatur pemungutan retribusi kekayaan daerah sebagai salah satu jenis retribusi daerah kabupaten.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1993; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005.
Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, retribusi kekayaan daerah ini mencakup objek berupa pemakaian tanah, bangunan, ruangan, kendaraan, kekayaan lainnya milik pemerintah daerah, selain kekayaan daerah untuk keperluan umum. Pengaturan perda ini, antara lain, meliputi penetapan tarif, pengukuran, pelaporan, pemungutan, dan pembayarannya, serta mengatur hingga tahap penyidikan apabila terjadi permasalahan pidana dalam pemungutannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Peraturan berikut ini masih membutuhkan penetapan dari Bupati: 1) pengadaan dan pelayanan tanda pembayaran retribusi; 2) tata cara permintaan pembayaran biaya operasional; 3) bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian atas surat pendaftaran wajib retribusi, surat penetapan; 4) mekanisme tata cara pembayaran retribusi; 5) tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi;
14 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan,

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 7 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Pasar Pemerintah Daerah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah_No. 7 Tahun 2007.pdf

Retribusi-Pasar

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2007/NO.7, TLD No.34, LL KAB. MELAWI: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Mempertimbangkan bahwa retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah kabupaten, perda ini diperlukan untuk mengatur retribusi dimaksud.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005.
Guna menunjang pelaksanaan otonomid daerah, pemerintah daerah perlu memaksimalkan pendapatan asli daerah, yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemungutan retribusi. Retribusi Pasar ini dipungut sebagai kompensasi kepada Pemda atas penyediaan fasilitas pasar grosir. Pengaturan dalam Perda ini antara lain atas pendefinisian objek retribusi, penetapan tarif, pemungutan dan pembayarannya, hingga permasalahan pidana yang mungkin terjadi selama proses pemungutan berlangsung.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Atas hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini, masih diperlukan penetapan Bupati, antara lain: 1) pengadaan dan pelayanan tanda pembayaran retribusi ; 2) tata cara permintaan pembayaran biaya operasional; 3) bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian atas surat pendaftaran wajib retribusi, surat penetapan; 4) mekanisme tata cara pembayaran retribusi ; 5) tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi.
14 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 6 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Daerah_No. 6 Tahun 2007 ocr.pdf

pajak-reklame

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6, TLD No.33, LL KAB. MELAWI: 17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

Mempertimbangkan bahwa pajak reklame merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten, demi kelancaran administrasi dan pemungutannya, maka Perda ini ditetapkan.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005.
Perda ini mengatur tata cara pemungutan pajak reklame. Sebagai salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Melawi guna mengintensifikasi pendapatan daerah dan mengimbangi laju peningkatan kegiatan usaha yang perlu dibina dan ditertibkan oleh Pemda. Tata cara yang diatur antara lain meliputi penetapan objek, dasar dan penetapan tarif, pemungutan, serta pengaturan kala terjadi kondisi pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Penetapan Bupati masih diperlukan untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini. Antara lain meliputi: 1) tata cara pembayaran upah pungut; 2) format dan tata cara pengisian pengakuan pajak terutang, bukti pembayaran dan penerimaan pajak; 3) persyaratan pengangsuran atau penundaan, pengurangan atau pembebasan .pembayaran pajak;
16 Halaman dan 1 Halaman penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pajak Hiburan

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah_No. 5 Tahun 2007 ocr.pdf

pajak-hiburan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5, TLD No.32, LL KAB. MELAWI: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Penetapan Perda ini dilakukan untuk menertibkan administrasi dan kelancaran pemungutan pajak hiburan, sebagai salah satu jenis pajak daerah
UU Nomor 49 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997 ; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomr 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 27 tahun 1983; UU Nomor 66 Tahun 2001; UU Nomor 58 Tahun 2005; UU Nomor 79 Tahun 2005.
Perda ini mengatur tata cara pemungutan pajak hiburan. Hiburan yang dimaksud dalam perda ini adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati semua orang dengan dipungut bayaran, kecuali atas penggunaan fasilitas olah raga. Pengaturan antara lain dimulai dari penetapan, sampai dengan mekanisme penghapusan pajak dan penanganan atas perkara pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Hal yang belum diatur dalam Perda ini, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Antara lain: 1. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian atas Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, bukti penerimaan pajak, penagihan pajak daerah; 2. persyaratan atas pengangsuran dan penundaan, pengurangan atau pembebasan pajak pembayaran pajak; 3.
15 Halaman, 3 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 4 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pajak Penerangan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Peraturan Daerah_No. 4 Tahun 2007 ocr.pdf

Pajak-Penerangan jalan-jalan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.20107/NO.4, TLD No.31, LL KAB. MELAWI: 17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Penetapan Perda ini adalah mempertimbangkan bahwa pajak penerangan jalan, merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten,
UU NOmor 49 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1961; UU Nomor 17 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005
Perda ini mengatur mekanisme pemungutan pajak untuk penerangan jalan yang konsumsi listrik atas penerangan jalan tersebut dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Melawi. Dimulai dari penetapan, sampai dengan penghapusan dan penyidikan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
15 Halaman, 2 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 3 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Penyeberangan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Peraturan Daerah_No. 3 Tahun 2007 ocr.pdf

Retribusi-Pelabuhan-Sungai-Danau-Pelabuhan Penyeberangan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3, TLD No.30, LL KAB. MELAWI: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Penyeberangan

ABSTRAK:

Perda ini mempertimbangkan bahwa retribusi atas pelabuhan sungai, danau, dan pelabuhan penyeberangan merupakan retribusi daerah kabupaten, dan dengan adanya retribusi dari hal dimaksud, pelayanan kepada masyarakat akan dapat ditingkatkan.
UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 21 Tahun 1992; UU Nomor 24 tahun 1992; UU nomor 23 Tahun 1997; UU nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 69 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005.
Perda ini memuat materi pokok : Pemungutan retribusi adalah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan, angkutan sungau, danau, dan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Melawi. Penetapan struktur dan tarif retribusi juga ditujukan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan jasa pelayanan. Perda ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa terutang, mekanisme atas penetapan, pembayaran, dan penagihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
12 Halaman, dan 2 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Terminal

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Peraturan Daerah_No. 2 Tahun 2007 ocr.pdf

Retribusi-terminal

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD No.29, LL KAB. Melawi: 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

Selain sebagai salah satu retribusi daerah, retribusi terminal dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan atas pengaturan arus lalu lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi
UU Nomor 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992 : UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 22 Tahun 1990; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; Pp Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005;
Untuk mengatur penerimaan daerah dari retribusi terminal, Perda ini mengatur penetapan objek dan subjek dari retribusi dimasksud, cara pengukuran, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutam, biaya operasional, masa terutang dan batas kedaluwarsa penagihan, lalu penyidikan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Peraturan berikut ini masih membutuhkan penetapan dari Bupati: 1) pengadaan dan pelayanan tanda pembayaran retribusi terminal; 2) tata cara permintaan pembayaran biaya operasional; 3) bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian atas surat pendaftaran wajib retribusi, surat penetapan; 4) mekanisme tata cara pembayaran retribusi terminal; 5) tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi; 6) hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini.
15 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 15 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pembangunan Prasarana Pelayanan AIr Bersih Kota Nanga Pinoh

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Daerah_No. 15 Tahun 2006 ocr.pdf

Pembangunan-Prasarana-Pelayanan-AIr-Kota-Nanga Pinoh

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/NO.23, TLD No.27, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan AIr Bersih Kota Nanga Pinoh

ABSTRAK:

Perda ini mempertimbangkan perlunya jaminan hukum atas pelaksanaan pembangunan prasarana air bersih di Pancur Aji, Desa Poring. Pembangunan ini sebagai pemenuhan kebutuhan primer masyarakat atas tersedianya air bersih.
UU NOmor 1 Tahun 1995; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU NOmor 7 tahun 2004; UU Nomor25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 14 Tahun 1987; PP Nomor 20 Tahun 1990; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2003; PP Nomor 16 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Perpres Nomor 8 Tahun 2006; Perda Nomor 1 Tahun 2006; Perda Nomor 14 Tahun 2006.
Tujuan Perda ini adalah untuk mengatur pembangunan prasarana pelayanan air bersih di Nanga Pinoh demi menjamin ketersediaan dana, ketercapaian target, serta sistem kerja yang akuntabel, Prasarana dimaksud menggunakan sumber air di Pancur Aji hingga Dusun Tanjung Lai untuk didistribusikan di Kota Nanga Pinoh, serta desa lain yang dapat dijangkau. Perda ini ,antara lain juga mengatur waktu pelaksanaan dan pembiayaan dari tahun 2006 s.d. 2008, serta pelaksanaan operasional oleh pelaksana s.d. tahun 2026.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2006.
Hal-hal yang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Melawi.
9 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 13 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Daerah_No. 13 Tahun 2006 ocr.pdf

perizinan-Usaha-Rekreasi-Hiburan-Umum

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/NO.21, TLD No.25, LL KAB. SINTANG: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi daerah oleh Kabupaten Melawi dalam bidang kepariwisataan, khususnya rekreasi dan hiburan umum.
UU Nomor 8 Tahhun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1990; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 67 Tahun 1996; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005;
Perda ini antara lain mengatur pendefinisan usaha rekreasi dan hiburan umum, bentuk usaha, pengklasifikasian usaha, perizinan, penyidikan, dan pemidanaan,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006.
Peraturan yang akan diatur adalah tata cara pemindahan kepemilikan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, serta hal lain yang masih belum cukup diatur dalam Perda ini.
12 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 12 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan Bar dan Jasa Boga

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

Peraturan Daerah_No. 12 Tahun 2006 ocr.pdf

Perizinan-Usaha-restoran-Rumah Makan-Bar-Jasa Boga

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2006/NO.20, TLD No.24, LL KAB. SINTANG: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan Bar dan Jasa Boga

ABSTRAK:

Mempertimbangkan otonomi daerah, bahwa perizinan kepariwisataan, termasuk di dalamnya adalh restoran, rumah makan, bar dan jasa boga merupakan kewenangan daerah kabupaten.
Dasar Hukum: UU nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1990: UU Nomor 23 tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU NOmor 34 Tahun 2003: UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 67 Tahun 1996; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005;
Cakupan usaha restoran, rumah makan, dan bar adalah penyediaan jenis jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok, serta penyediaan hiburan atau kesenian sebagai usaha penunjangnya. Sedangkan, cakupan usaha jasa boga adalah penyediaan jasa makanan dan minuman untuk umum atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya. Selanjutnya Perda ini, antara lain, mengklasifikasikan golongan jenis usaha, mengatur tata cara permohonan izin usaha dan pencabutannya, kewajiban pimpinan usaha, mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006.
13 Halaman, 2 Halaman Penjelasan

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT