PERBUP Kab. Katingan No. 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati katingan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintahn Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Umum Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan menteri keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
PASAL I; PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 TAhun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil si Lingkungan Depatermen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PAKAIAN DINAS;
BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS;
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB V
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 35 Tahun 2021 tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Pola Hubungan Kerja, Jalur koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/371
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian tarhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivita dan menciptakan sinergitas pelaksanaaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintan Kabupaten Katingan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG;
BAB III
POLA HUBUNGAN KERJA;
BAB IV
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAMKONSULTASI INTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/BUMN/BUMD/ DENGAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN KATINGAN;
BAB V
JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI, DAMKONSULTASI INTANSI VERTIKAL/DINAS/BADAN/KANTOR/BAGIAN/BUMN/BUMD/ DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN;
BAB VI
STAF AHLI
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Jalur Hubung Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupatean Katingan Tahun 2009 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah kabupaten Katingan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kabupaten Katingan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahn Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan daerah Kabupaten Katingn Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB V
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS;
BAB VI
TATA KERJA;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 96 Tahun 2016 tentag Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan (Berita Daerah kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 340) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 23 Tahun 2017
Perbup Kab. Katingan No. 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaiman telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan daerah kabipaten katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahn 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahu 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
KRITERIA
BAB IV
PRNGANGGARAN;
BAB V
PELAKSANAAN;
BAB VI
PERNYATAAN TANGGAP DARURAT;
BAB VII
PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA;
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB IX
PENGAWASAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaran Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; Keputusan Kepala Bapedal nomor 107 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2013; Peraturan Gubenur Provinsi kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
KRITERIA PENETAPAN STATUS KEADAAN DRARURAT BENCAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN;
BAB IV
STATUS DAN TINDAKAN KEADAAN DARURAT BENCANA;
BAB V
PROSEDUR PENETAPAN KEADAAN DARURAT BENCANA;
BAB VI
JANGKA WAKTU DARURAT BENCANA;
BAB VII
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA;
BAB VIII
UPAYA YANG DILAKUKAN;
BAB IX
MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI;
BAB X
KEMUDAHAN AKSES;
BAB XI
PEMBIAYAAN;
BAB XII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khusus masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSEL;
BAB III
PENYELENGGARAAN JAMPERSEL;
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSEL;
BAB V
BESARAN TARIF PELAYANAN;
BAB VI
PERALIHAN;
BAB VII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (2) pada Tarif Pelayanan Poli KIA/KB, Jenis Pellayanan pada angka 1 Persalinan Normal dan angka 2 Persalinan dengan Penyulit pada peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendapatan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pukesmas Keliling dan polindes Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati katingan Nomor 44 tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten Katingan Tahun 2017.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuam Pasal 26 ayat (2) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Katingan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
PASAL I; PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016.
PASAL I; PASAL II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan No. 16 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk bantuan sosil untuk pelayanan kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas pendampingan bagi masyarakat miskin dan tidak ampu yabf tidak termasuk Kouta kepersetaan BPJS, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin, orang terlantar 9sakit jiwa), Tenaga Kontrak dan penghuni lapas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kbupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Katingan Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 19 Tahun 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
KEBIJAKAN OPERASIONAL;
BAB IV
KEPESERTAAN;
BAB V
TEMPAT PELAYANAN;
BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN;
BAB VII
PENDANAAN DAN MEKANISME KLAIM;
BAB VIII
BESARAN TARIF PELAYANAN;
BAB IX
ADMINISTRASI PELAYANAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
