Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan
ABSTRAK:
a. Bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu
kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat;
b Bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan
perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu
sehingga diperlukan standar pelayanan minimal Rumah
Sakit;
c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 55 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Penggunaan
Sisa Perhitungan Lebih Anggaran pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar
Kasongan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/Menkes/SK/III/2002/ ; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, NILAI, DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL;
BAB IV
PELAKSANAAN;
BAB V
PENERAPAN;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas/Honorer/Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
b. bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Perubahan tentang:
a. pegawai harian lepas dan honorer;
b. jabatan dan kualifikasi pendidikan; dan
c. pengadaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018
Perbup Kab. Katingan No. 31 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dari Bupati kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Lampiran II, huruf f angka 2.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
b.Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
diatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan
dan non perizinan Bupati mendelegasikan kewenangangnya
kepada Kepala DPMPTSP;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Katingan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP DAN ASAS;
BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN;
BAB V
PELAKSANAAN KEWENANGAN;
BAB VI
TIM TEKNIS;
BAB VII
TIM PEMBINA;
BAB VIII
PENGADUAN;
BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING
DAN EVALUASI;
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan
Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, Pejabat/Pegawai
Pemerintah Kabupaten Katingan dilarang menerima hadiah atau
suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan atau pekeijaannya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan ;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP;
BAB III
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI;
BAB IV
UNIT PENGENDALLAN GRATIFIKASI;
BAB V
PENGAWASAN;
BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan tentang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mas Amsyar Katingan; b. bahwa untuk terlaksananya penggunan sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mas Amsyar Katingan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Bab I Ketentuan Umum ; Bab II Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD ; Bab III Prosedur Penggunaan Silpa BLUD ; Bab IV Pemantauan Dan Evaluasi ; Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan
keijasama dengan pihak lain;
b. Bahwa untuk terlaksananya keijasama dengan baik dan
optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum
Daerah sebagai acuan pelaksanaan keijasama;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan
Keijasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KERJASAMA BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN;
BAB III
BENTUK KERJASAMA;
BAB IV
TATA CARA KERJASAMA;
BAB V
HASIL KERJASAMA BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN;
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggarann Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah , perlu dibuat suatu
Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2017;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2018 perlu adanya beberapa perbaikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017;Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun; Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2017 Nomor 364)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
(1) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 yang tidak
mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah
(PFP2UPD) dan Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Katingan dicabut
dan dinyalakan tidak berlaku lagi.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja dan produktivitas kerja pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, serta untuk menyesuaikan dengan perrkembangan sosial, ekonomi dan kemampuan keuangan daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011
undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; undang-undang Nomor 3 tahun 2010; undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Daerah KAbupaten KAtingan nomor 9 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; Bab IV Pemberian Tamahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; Bab V Pengelola Data; Bab VI Penginputan Bahan Tambahan Penghasilan Negeri Sipil; Bab VII Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; Bab VIII Tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai Negeri Sipil; Bab IX Tim Monitoring dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja
undang-undang nomor 5 tahun 2002; undang-undang nomor 17 tahun 2003; undang-undang nomor 1 tahun 2004; undang-undang nomor 12 tahun 2011; undang-undang nomor 5 tahun 2014; undang-undang nomor 23 tahun 2014; peraturrran pemerintahan nomor 16 tahun 1994; peraturran pemerintahan nomor 100 tahun 2000; peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005; peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016; peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017; peraturan daerah kabupaten katingan nomor 9 tahun 2016; peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2008; peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015; peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2016; peraturan Bupati Katingan nomor 26 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 75 tahun 2016 ; Peraturan Bupati Katingan Nomor 76 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 78 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 79 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 80 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 81 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 82 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 85 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 86 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 87 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 89 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 90 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 91 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 92 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 93 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 94 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 95 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 96 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 97 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 tahun 2016; Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum ; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Tim Analisis Beban Kerja; Bab IV Pelaksanaan Analisis Beban Kerja; Bab V Hasil dan Manfaat Analisis Beban Kerja; Bab VI Penetapan dan Hasil Analisis Beban Kerja; Bab VII Evaluasi Jabatan; Bab VIII Pembiayaan; Bab IX Penerapan Hasil Analisis Beban Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 49 Tahun 2017
PERBUP Kab. Katingan No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Serta Disiplin Pegawai Harian Lepas/Honorer/Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
Bahwa Sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Displin Pegawai Harian Lepas/Honorer/Pegawai Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan Penyesuaian dengan perkembangan yang ada
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
Berisi Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Displin Pegawai di Lingkungan Pemerintahan kabupaten Katingan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
