Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 187 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 7 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PerBup No. 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

pedoman pengelolaan keuangan nagari

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-UNdang Nomor 38 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 6. Undang-UNdang Nomor 12 Tahun 2011 7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Nagari Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari Bab IV Asas Umum dan Struktur APBNagari Bab V Penyusunan Rancangan APBNagari Bab VI Penetapan APBNagari Bab VII Perubahan APBNagari Bab VIII Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBNagari Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015
163

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Pasaman Barat Pada PDAM Kabupaten Pasaman Barat

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup no. 2 thn 2015.pdf

Abstrak

penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten pasaman barat pada perusahaan daerah air minum kabupaten pasaman barat

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Pasaman Barat Pada PDAM Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan/atau pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMN/BUMD atau badan usaha lainnya; b. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten pasaman Barat; c. bahwa dalam DPA PPKD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2015 telah dianggarkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp.2.000.000.000,- (DUa Miliyar Rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasaman Barat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Pasaman Barat.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2013 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penambahan Penyertaan Modal Bab III Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2022pb1312048.pdf

Abstrak

semua orang, peMERINTAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa serta Pasal 22 ayat (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM, PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
31 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2019

Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Perindustrian

Download :
PERBUP NO 74 TH 2019.pdf

Abstrak

jadwal-retensi-arsip-substantif-perindustrian

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat; b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 38 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2009; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 17 Tahun 1986; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi Indonesia No 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perindustrian No 105/M-IND/PER/10/2010; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3; Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6; Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Perindustrian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 74 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Standar/Pedoman

Download :
Perbup No 25 Thn 2022.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko: b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat,
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Tahun 2019, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan Pemerintah. (2 Peraturan Bupati ini mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko dan pelaporan pengelolaan risiko

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
54 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Pasaman Barat Pada Bank nagari PT BPD Sumatera Barat

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Perbup no. 4 tahun 2015.pdf

Abstrak

penambahan penyertaab modal pemerintah pada bank nagari

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Pasaman Barat Pada Bank nagari PT BPD Sumatera Barat

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal pada Bank Nagari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015; b. bahwa salah satu bentuk investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah penambahan penyertaan modal pada Bank nagari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2013 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penambahan Penyertaan Modal Bab III Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2022

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perbup No 18 Thn 2022.pdf

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

bahwa dengan telah berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada perlu dilakukan penyesuaian, bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Pasaman Barat:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2426/Menkes/SK/XI/2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT : Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Intalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat masuk klasifikasi B

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
10 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Mengubah :

Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal

Download :
Perbup Kab. Pasaman Barat No. 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

perubahan atas peraturan bupati pasaman barat nomor 7 tahun 2017

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 No. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan "Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah"; b. bahwa berdasarkan inventarisasi perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat masih terdapat beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang pelayanannya belum dilaksanakan melalui PTSP; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Prizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dividang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pasaman Barat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

Download :
PERBUP NO 42 TH 2019.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.7/20 19 Hal Peringatan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)Tanggal 28 Juni 2019 perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor91 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubah an Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019, DENGAN MENGUBAH lampiran I Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Peraturan Bupati Pasaman Barat Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 (Dalam Rp.) NO NAMA NAGARI AlOKASI DASAR DANA NAGARI AlOKASI BERDASAR DANAPllWANA TOTAL PERSIAPAN 1. AIABANGIH 1.487.606.416,00 225.000.000,00 1.554.276.561,00 - 3.266.882.977,00 2. UJUNGGADING 1.487.606.416,00 1.800.000.000,00 2.127.282.579,00 290.111.000,00 5.704.999.995,00 3. lINGKUANGAUA 1.487.606.416,00 1.575.000.000,00 995.325.094,00 - 4.057.931.510,00 4. AUA KUNIANG 1.487.606.416,00 900.000.000,00 856.813.332,00 - 3.244.419.748,00 5. AIAGADANG 1.487.606.416,00 450.000.000,00 603.165.812,00 - 2.540.772.228,00 6. KAJAI 1.487.606.416,00 450.000.000,00 897.172.264,00 78.140.000,00 2.912.918.680,00 7. TAlU 1.487.606.416,00 450.000.000,00 915.557.753,00 - 2.853.164.169,00 8. SINURUIK 1.487.606.416,00 225.000.000,00 954.171. 781,00 - 2.666.778.197,00 9. KINALI 1.487.606.416,00 3.375.000.000,00 2.246.252.813,00 - 7.108.859.229,00 10. KATIAGAN 1.487.606.416,00 - 978.622.421,00 - 2.466.228.837,00 11. MUAROKIAWAI 1.487.606.416,00 450.000.000,00 759.782.451,00 75.000.000,00 2.772.388.867,00 12. RABIJONGGOR 1.487.606.416,00 675.000.000,00 1.374.981.864,00 - 3.537.588.280,00 13. BATAHAN 1.487.606.416,00 900.000.000,00 1.488.231.672,00 - 3.875.838.088,00 14. DESABARU 1.487.606.416,00 225.000.000,00 648.592.360,00 - 2.361.198.776,00 15. PARIT 1.487.606.416,00 1.125.000.000,00 1.770.631.297,00 150.111.000,00 4.533.348.713,00 16. SUNGAIAUA 1.487.606.416,00 1.350.000.000,00 2.224.527.668,00 - 5.062.134.084,00 17. KOTOBARU 1.487.606.416,00 1.575.000.000,00 845.547.460,00 - 3.908.153.876,00 18. KAPA 1.487.606.416,00 - 770.234.628,00 - 2.257.841.044,00 19. SASAK 1.487.606.416,00 675.000.000,00 1.091.378.686,00 101. 750.000,00 3.355.735.102,00 JUMLAH 28.264.521.904,00 16.425.000.000,00 23.102.548.496,00 695.112.000,00 68.487.182.400,00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2019

Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Pasaman Barat

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 61 TH 2019.pdf

Abstrak

Pedoman-Pengelolaan uang daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini memuat 12 Bab dan 21 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 2; Bab II Bendahara Umum Daerah, Pasal 3-Pasal 5; Bab III Uang Daerah, Pasal 6-Pasal 7; Bab IV Rekening Milik Bendahara Umum DAerah, Pasal 8-Pasal 9; Bab V Bunga dan/atau Jasa Giro, Pasal 10-Pasal 11; Bab VI Penerimaan Pemerintah Daerah, Pasal 12; Bab VII Uang Persediaan, Pasal 13-Pasal 14; Bab VIII Perencanaan Kas Pemerintah Daerah, Pasal 15; Bab IX Pengelolaan Kekurangan dan/ Kelebihan Kas, Pasal 16-Pasal 18; Bab X Pertanggungjawaban dan Pelaporan Uang Daerah, Pasal 19; Bab XI Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah, Pasal 20; Bab XII Penutup, Pasal 21.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Pasaman Barat
10 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT