Pencarian Peraturan

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG PEMBANTU RANTEPAO

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2014/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG PEMBANTU RANTEPAO

ABSTRAK:

bahwa untuk peningkatan kemitraan dan pembinaan ke Bank-Bank yang ada di Kabupaten Toraja Utara khususnya melalui Tabungan Deposito Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Rantepao untuk tempat penampungan bunga deposito.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Alruntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah •• (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG PEMBANTU RANTEPAO. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas• luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republilc Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Ut.ara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab. .- • 1. 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 10. Rekening Tabungan Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Pasal 2 Penetapan Nomor Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Rantepao Nomor Rekening: 171.21.10.06.00001-6. Pasal 3 Rekening Tabungan Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk penampungan bunga deposito yang ditempatkan di Bank Papua, dana saldo rekening dari giro tersebut sewaktu-waktu dana dapat ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Rantepao apabila Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memerlukan dana tersebut dalam rangka kelancaran pembayaran tagihan dari Pihak Ketiga atau Bendahara Pengeluaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. .. Pasal 4 ( 1) Pemberian Sunga atas Rekening Tabungan Deposito, disesuaikan dengan ketentuan Sunga Deposito yang berlaku umum dan hasilnya untuk keuntungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. (2) Sunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung dipindahbukukan setiap bulannya ke Rekening Giro dan sewaktu-waktu dapat dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Rantepao oleh Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Pembantu Rantepao. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
6

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2014/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan suatu upaya penanggulangan bahaya rokok dengan menetapkan ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); • I 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah - . ' Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3). 21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 9).
PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. . I • 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja sebagai unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), serta Kecamatan dan Kelurahan. 5. Tim Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/ atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat di tempat-tempat tertentu. 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 7. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. 8. Prociuk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu dan hentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 10. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. 11. Tar merupakan kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik. 12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Prociuk Tembakau, adalah iklan komersial dengan , . \ tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan. 13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan infonnasi suatu Prociuk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. 14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Prociuk Tembakau. 15. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan. 17. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan. 18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana orang bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk melakukan suatu usaha yang di dalamnya terdapat sumber-sumber bahaya. 19. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok. 20. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang menetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah: a. menciptakan lingkungan kantor yang sehat dan bersih dari kegiatan merokok; dan . . b. menciptakan lingkungan kantor yang bebas dan kegi�tan menjual, mengiklankan, dan/atau memprornosikan produk tembakau. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah a. melindungi kesehatan pegawai dari bahaya rokok; b. melindungi lingkungan sekitar kantor dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau; dan c. melindungi kesehatan masyarakat dalam pemberian pelayanan. BAB III KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengatur dan menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab membina dan mengawasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 5 (1) Bupati berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Kantor SKPD dan Unit Pelaksana Teknis; b. tempat belajar mengajar milik Pemerintah Daerah; c. tempat pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; d. perpustakaan Daerah; e. tempat arsip Daerah; dan f. tempat lainnya milik Pemerintah Daerah. Pasal 6 (1) Dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati wajib menyediakan tempat khusus merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok. • l (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria: a. berada dalam Kawasan Tanpa Rokok; b. jauh dari pintu masuk dan keluar; c. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; d. tempat terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar yang memudahkan asap rokok dapat langsung keluar ke udara bebas; e. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok (asbak) dan/atau tempat sampah; f. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dengan memberi tanda peringatan tertulis; g. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan/atau h. dilengkapi tanaman-tanaman untuk mereduksi asap rokok. Bagian Kedua Tim Pelaksana KTR Pasal 7 (1) Dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Pelaksana KTR. (2) Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib berkoordinasi dengan Kepala SKPD atau pimpinan ternpat/gedung milik Pemerintah Daerah. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Kewajiban Kepala SKPD Pasal 8 (1) Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/ atau pimpinan gedung milik Pemerintah Daerah. (2) Kepala SKPD atau Pimpinan sebagaimana dimaksud ... ( '• ; pengertiannya untuk penanggulangan bahaya rokok; 3. mencantumkan dasar hukumnya; dan 4. tanda / petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan. (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan banyaknya disesuaikan dengan jumlah dan luas ruangan. Bagian Kedua Larangan Pasal 11 Setiap orang atau Badan yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang melakukan kegiatan: a. merokok di tempat bertanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); b. menjual rokok; c. menyelenggarakan iklan rokok; d. mempromosikan rokok; atau e. memproduksi atau membuat rokok. BABV LAYANAN INFORMASI Pasal 12 (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan pendidikan (edukasi) kepada masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat melalui: a. media; dan/atau b. pembuatan dan pemasangan stiker /spanduk / baliho. (2) Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengenai : a. bahaya menggunakan produk tembakau; dan b. penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok. (3) Jklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang : a. memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala; b. memasang iklan pada media radio lokal secara berkala; c. memasang iklan pada media cetak; dan/atau d. memasang iklan di media luar ruang Kawasan Tanpa Rokok dalam jumlah yang memadai. (4) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh : a. Dinas Kesehatan mengenai bahaya menggunakan produk tembakau; dan .. b. Bagian Hukum mengenai penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD dan/atau Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VII SANKSI Pasal 14 ( 1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; dan/atau c. penghentian kegiatan. (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administrasi bidang kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Tim Penegakan Hukum Larangan merokok di tempat-tempat tertentu yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. ,,...' . • BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
10

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2013/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2012 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.04, Pengadaan alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.04 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.03, Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan kode rekening 1.05.01.01.15.06, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02,Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.02, pada Sadan pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.01.03, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.03.01.01.10, Rapat-rapat koordinasi dan konsu\tasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.20.03.01.01.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.03.01.01.21, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.09, pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.20.03.01.02.10, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.03.01.05.01, Peningkatan pelayanan publik dengan kode rekening 1.20.03.01.05.05, Peningkatan pelayanan aparatur dengan kode rekening 1.20.03.01.05.06, Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri dengan kode rekening 1.20.03.01.16.02, Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Pembentukan forum anak padatindo Kabupaten Toraja Utara dengan kode rekening 1.20.03.01.19.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening 1.20.03.01.22.01, Pembentukan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan kode rekening 1.20.03.01.23.02, koordinasi/fasilitasi penyelesaian batas wilayah administrasi antar kecamatan dengan kode rekening 1.20.03.01.27.05, pada Sekretariat Daerah, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.01.02.09, Peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.01.17.23, lntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penetapan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.29 pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.05.01 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana te\ah diuban dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tarrah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengg,ara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo:r 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu� 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penge'lolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ) ) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), diubah sebagai berikut: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/Defisit c. Pembiayaan Pasal2 Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah sebagai berikut: Rp.619.316.996.100,• Rp.622. 176.052.500.• Rp.317. 933.392.900,• Rp.304.242.659.600,• Rp. (2.859.056.400,-) - Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.359.056.400,- - Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.500.000.000.- Pembiayaan Netto Surplus Rp. 2.859.056.400,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran 11 (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 6 ) ) (3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2013.
11

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Lembang di Kabupaten Toraja Utara; Dengan adanya perkembangan kebutuhan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan pemutakhiran terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan perlu diatur sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan perlu diatur sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Provinsi, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, Wilayah Administrasi Pemerintahan, Penetapan Batas Lembang, Penegasan Batas Lembang, Numerik, Digit. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP. BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAN LEMBANG. BAB IV KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Kade Wilayah Administrasi Pemerintahan. Bagian Kedua Data Wilayah Adrn:inistrasi Pemerintahan. BABV PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 21 Tahun 2014 ten tang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NECERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NECERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; b. bahwa pedoman pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berpedoman pada hasil analisis kajian dari Tim Ahli Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar Tahun 2014; c. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalisme, dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu me netapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ..... Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Oaerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); -, 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2010).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Otara. 4. Pejabat adalah Kepala DPPKAD, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi (Pemegang Eselon) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 6. Beban kerja adalah tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang karena sifatnya menuntut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas yang melampaui beban kerja normal. 7. Beban kerja normal adalah aktifitas produktif bagi suatu jabatan atau seseorang pegawai yang ditetapkan sebanyak 1244 jam kerja dalam satu tahun. 8. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI Pasal 2 (1) Setiap pegawai pada DPPKAD wajib a. melaksanakan tugas dan bekerja secara optimal; b. melaksanakantugas sesuai beban kerja; c. mematuhi ketentuan jam kerja; d. mematuhi kode etik dan kode perilaku; dan e. mematuhi ketentuan Aparatur Sipil Negara. (2) Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai beban kerja sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Bagian Kesatu Analisis Behan Kerja Pasal 3 (1) Pernberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi Pegawai pada DPPKAD berdasarkan Analisis Beban Kerja. (2) Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis. (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban kerja dan menerbitkan Hasil Analisis Behan Kerja. (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Hasil Analisis sebagairnana dimaksud pada ayat (3) digambarkan pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi. Pasal 4 Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu : a. jumlah maksimal tambahan penghasilan Pejabat Eselon dan staf dihitung berdasarkan kelas jabatan dan beban kerja hasil analisis terhadap kinerja yang ditetapkan untuk : 1. Eselon II, sebesar Rp. 7.346.430,00,- 2. Eselon III, sebesar : Rp. 5.173.896,00,- sampai dengan Rp. 5.726.448,00,- 3. Eselon IV, sebesar : Rp. 3.265.080,00,- sampai dengan Rp. 3.591.588,00,- 4. Jabatan Fungsional : Rp. 1.230.684,00,- sampai dengan Rp. 2.725.086,00,- 5. Staf , sebesar : Rp. 539.994,00,- sampai dengan Rp. 1.037.291,00 b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Oinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tambahan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah tambahan penghasilan sesuai dengan golongannya ; dan c. tambahan penghasilan dapat saja berubah sesuai kemampuan Daerah atau pertimbangan lain mengenai tugas yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan tambahan penghasilan sesuai beban kerja masing-masing unit organisasi. Bagian Kedua Prosedur Pembayaran Tarnbahan Penghasilan Pasal 5 Prosedur pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut : a. pembayaran tambahan Penghasilan didasarkan pada daftar hadir setiap hari; b. selain daftar hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dasar penilaian pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pengamatan dan penilaian langsung; c. tambahan penghasilan dibayarkan setiap dua bulan dan atau setiap triwulan pada awal bulan berikutnya; dan d. khusus untuk bulan Desember atau triwulan terakhir tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenan. Pasal 6 Pegawai yang menjalankan tugas di luar kota seperti rapat, menghadiri pertemuan dan kegiatan/ tugas kedinasan lainnya, maka Pegawai yang bersangkutan diperhitungkan seperti Pegawai yang bertugas di kantor sepanjang Pegawai yang bersangkutan ada Nota Tertulis dari Pimpinan yang memberikan perintah/ tugas dimaksud atau dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Pegawai yang mengikuti rapat dinas/tugas kedinasan di luar Daerah maupun dalam Daerah. Pasal 7 Tarnbahan penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai yang: a. sedang mengikuti tugas belajar; b. tidak hadir kerja tanpa keterangan; atau c. sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak hadir kerja. 5 Pasal 8 Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Golongan Ill dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bruto sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN JAM KERJA Pasal 9 (1) Jam kerja Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut a. Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.30-13.30 Wita; b. Jumat, pukul 07.30 - 11.30 Wita; dan c. Sabtu, pukul 07 .30 - 12.30 Wita. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan : a. apabila dalam tenggang waktu jam kerja masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan beban tugas hari itu yang diberikan oleh atasan langsung, maka pekerjaan tersebut wajib diselesaikan hari itu tanpa adanya perhitungan lembur kerja kecuali makan kerja lembur jika pekerjaan tersebut minimal diselesaikan 2 (dua) jam setelah waktu normal kerja selesai; dan b. penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang. (3) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik. (4) Pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal : a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik; c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; dan d. terjadi keadaan memaksa (force majeure). (6) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. (7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain. BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 10 ( 1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja; b. Pegawai yang terlambat masuk kerja; c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya; d. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya; e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; atau f. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan. (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus). (3) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar 100 % (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.45 diberlakukan pemotongan sebesar 20 % (dua puluh per seratus); (5) Pegawai yang pulang sebelum waktunya yaitu sebelum : a. jam 13.15 untuk hari Senin sampai dengan kamis; b. jam 11.15 untuk hari Jumat; dan c. jam 12.15 untuk hari Sabtu diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus). (6) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus). (7) Pemotongan tambahan penghasilan dihitung kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling sebesar 100 % (seratus perseratus). Pasal 11 secara banyak (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan : a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau c. menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah : a. Pegawai yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan fotocopy rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau Rumah Sakit; b. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan; dan d. Pegawai yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajibannya. (3) Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang pertama dan kedua sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dikenakan pemotongan 50 % (lima puluh perseratus). Pasal 12 (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut : a. hukuman disiplin ringan : 1. sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus), selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau 3. sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. hukuman disiplin sedang : 1. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau 2. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas)) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; c. hukuman disiplin berat : 1. sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan; 2. sebesar 90 % (Sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. sebesar 95 % (Sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan 4. sebesar 100 % (seratus perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Jabatan Daerah. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c bagi pegawai yang dijatuhi hukuman tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan. (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas. (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya. Pasal 13 (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf f karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan sebesar 100 % (seratus per seratus) selama masa pemberhentian sementara dari jabatan. (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka pemotongan yang dikenakan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali. BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 14 (1) Perhitungan tidak masuk kerja selain berdasarkan ketidakhadiran, juga dihitung dari setiap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan konversi sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (2) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya. (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dihitung secara kumulatif setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. (4) Pejabat yang menangani sistem kehadiran elektronik atau manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan pemotongan terhadap ketidakhadiran atau keterlambatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai bahan perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai . Pasal 15 Perhitungan pengurangan penghasilan setiap hari pada jam kerja sebagai berikut : a. tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikurangi sebesar jumlah hari tidak masuk kerja dibagi jumlah hari kerja pada bulan berkenaan dikalikan dengan tunjangan beban kerja perbulan; atau b. jumlah pengurangan setiap hari diakumulasi pada rekapitulasi daftar hadir setiap bulan dan hasilnya menjadi pengurangan tambahan penghasilan yang seharusnya diterima oleh setiap Pegawai yang bersangkutan per bulan. Pasal 16 Jumlah tambahan penghasilan kepada Pegawai ditetapkan berdasarkan akumulasi pada rekapitulasi daftar hadir Pegawai setiap bulan oleh Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada DPPKAD BAB VII PENGENDALlAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 ( 1) Kepala Dinas berwenang dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dalam lingkungan DPPKAO. (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, dan para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dengan memberi uraian tugas dan petunjuk yang jelas kepada staf untuk bekerja secara optimal. BAB VIII LARA NGAN Pasal 18 Pegawai yang memperoleh tarnbahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang menerima pendapatan lain pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lingkungan DPPKAD. BAB IX SANKSI Pasal 19 Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; dan/ atau c. pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1). BAB X KETENTUAN JJENUTUP Pasal '.20 Peraturan Bupati mi rnulai diundangkan. berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
12

PEMBIBITAN KERBAU

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2014/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIBITAN KERBAU

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak asli dan/atau lokal di kabupaten Toraja Utara, diperlukan ketersediaan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai kriteria wilayah sumber bibit; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatn Hewan, perlu mengatur Pembibitan Kerbau di Kabupaten Toraja Utara dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembibitan Kerbau di Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi .. ' t Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2845/ Kpts/LB.430/ 8/ 2012 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Toraya; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIBITAN KERBAU. . ' SABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dinas Peternakan adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Toraja Utara. 6. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit temak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan. 7. Bibit temak adalah hasil pemuliaan temak yang mempunyai sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 8. Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 9. Petemak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. 10. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur. 11. Perwilayahan sumber bibit adalah serangkaian kegiatan untuk memetakan sesuatu wilayah dengan agroekosistem tertentu sebagai wilayah sumber bibit. 12. Wilayah sumber bibit adalah suatu wilayah agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah Administratif pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis, rumpun atau galur temak tertentu. 13. Jenis temak yang selanjutnya disebut jenis adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat dan karakteristik genetik sama, dalam kondisi alaminya dapat melakukan perkawinan untuk menghasilkan keturunan. 14.Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. 15.Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu temak dalam suatu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. 16.Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada kelompok ternak dari satu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. 17.Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu. 18.Persilangan adalah cara perkawinan, dimana perkembangbiakan temaknya dilakukan dengan jalan perkawinan antara hewan-hewan satu spesies tetapi berlainan rumpun. 19.Silsilah adalah catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya. 20.Uji performance adalah metode pengujian untuk memilih temak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif yang meliputi pengukuran, penimbangan, dan penilaian. 21.Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia. 22.Ternak lokal adalah temak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat. 23.Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting. 24.Pemuliaan temak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. 25.Renik pathogen adalah mikroba yang dapat membahayakan ternak dan manusia. 26.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembangbiak. 27.Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. 28.Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan yang antara Iain disebabkan oleh cacat genetik, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan dan ricketsia. I ( 29.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Pasal 2 Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. program pembibitan; b. pengelolaan temak bantuan di kelompok temak masyarakat; c. pemasukan dan pengeluaran ternak di wilayah pembibitan; dan d. pembinaan serta pengawasan. . BAB II PROGRAM PEMBIBITAN KERBAU Pasal 3 Pelaksanaan pembibitan kerbau harus didukung oleh saran.a prasarana: a. pendanaan; b. lokasi; c. lahan; d. sumber air; e. bangunan dan peralatan; f. pakan; g. obat-obatan hewan; dan h. tenaga kerja. Pasal 4 (1) Pendanaan pembibitan kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didanai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. (2} Lokasi untuk pembibitan kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan: a. tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); b. mempunyai potensi sebagai sumber bibit kerbau serta dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit; c. terkonsentrasi dalam satu wilayah pembibitan ternak; d. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; dan ayat (3), suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah pernbibitan apabila memenuhi kriteria. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis dan rumpun; b. agroklimat; c. kepadatan penduduk; d. sosial ekonomi; e. budaya; dan f. ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 6 (1) Jenis dan rumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang dapat dimuliabiakkan dalam wilayah pembibitan harus temak asli atau rumpun kerbau toraya. {2) Rumpun yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) populasinya harus lebih dominan dari populasi jenis dan rumpun temak lainnya. (3) Rumpun yang dimuliabiakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari satu dan harus berbeda jenisnya sepanjang tidak saling menyebabkan penyebaran suatu penyakit hewan. (4) Struktur populasi dalam suatu rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan keseimbangan jumlah jantan dan betina produktif dalam suatu wilayah sumber bibit. Pasal 7 ( 1) Agroklimat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi sumber pakan, daya dukung pakan, kesesuaian lahan, topografi dan kapasitas tampung. (2) Agroklimat untuk wilayah pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dihitung secara kumulatif. Pasal 8 ( 1) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c pada suatu wilayah sumber bibit harus memperhitungkan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah. (2) Perhitungan rasio jumlah penduduk dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. ' . Pasal 13 ( 1) Pembibitan kerbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh kelompok peternak dengan sistem pasture (penggembalaan), sistem semi intensif, dan sistem intensif. (2) Sistem pasture merupakan pembibitan kerbau yang sumber pakan utamanya berasal dari pasture, yang dapat merupakan milik perorangan atau kelompok peternak/masyarakat. (3) Sistem semi intensif yaitu pembibitan kerbau yang menggabungkan antara sistem pasture yang cara pemeliharaannya di padang penggembalaan dan dikandangkan. (4) Sistem intensif yaitu pembibitan kerbau dengan pemeliharaan di kandang, dimana kebutuhan pakan disediakan penuh. Pasal 14 (1) Untuk kebutuhan pembibitan perlu dilakukan seleksi bibit berdasarkan uji performance anak dan calon bibit dengan mempergunakan kriteria. (2) Seleksi dilakukan terhadap bibit ternak yang akan dikembangkan maupun terhadap keturunan/bibit ternak yang diproduksi. (3) Seleksi calon bibit jantan dipilih dari hasil perkawinan 5%>- l 00/o (lima persen sampai sepuluh persen) pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 75o/o-80o/o (tujuh puluh lima persen sampai delapan puluh persen) dari populasi selanjutnya dilakukan uji performance. Pasal 15 ( 1) Dalarn seleksi bibit sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 hams diperhatikan sifat-sifat kuantitatif dan kualitatif. (2) Sifat kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi umur pubertas, melahirkan teratur, berat lahir, berat sapih, berat dewasa, laju pertumbuhan setelah disapih, tinggi pundak, produksi susu dan lingkar scrotum untuk jantan. (3) Sifat kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk tubuh/eksterior, abnormalitas/cacat, tidak ada kesulitan melahirkan, libido jantan, tabiat, dan kekuatan (vigor). Pasal 16 (1) Untuk memperoleh bibit yang berkualitas perlu dilakukan perkawinan temak dengan cara kawin alam atau dengan inseminasi buatan (18). (2) Perkawinan ternak dengan cara kawin alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rasio jantan banding betina adalah 1 : 8-10 (satu berbanding delapan sampai sepuluh). (3) Perkawinan dengan inseminasi buatan (18) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memakai semen (sperma beku atau cair). (4) Dalam pelaksanaan kawin alam atau inseminasi buatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadinya kawin dalam (inbreeding). Pasal 17 ( 1) Persilangan sebagai salah satu cara perkawinan, perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara kerbau dari satu spesies yang berlainan rumpun. (2) Persilangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan dengan ketentuan kerbau yang disilangkan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasal 18 Setiap usaha pembibitan kerbau harus melakukan pencatatan (recording) meliputi: a. rumpun; b. silsilah; c. perkawinan (tanggal, pejantan, 18/ kawin alam); d. kelahiran (tanggal, bobot lahir]; e. penyapihan (tanggal, bobot badan); f. beranak kembali (tanggal, varietas); g. pakan [jenis, konsumsi); h. vaksinasi/pengobatan (tanggal, perlakuan); 1. mutasi ternak; dan j. pengeluaran temak. ' . c. kerbau bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya. Pasal 22 Pengeluaran temak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk bibit rumpun murni 50% (lima puluh persen) kerbau bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan dengan dikastrasi dan 400/o (empat puluh persen) dijual keluar kawasan; b. kerbau betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit lOo/o (sepuluh persen) dikeluarkan sebagai ternak tidak memenuhi syarat (afkir/culling); c. kerbau induk yang tidak produktif segera dikeluarkan. BABV KEBERLANJUTANPROGRAM Pasal 23 (1) Program pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan program yang berkelanjutan dengan sistem bertahap sesuai dengan prioritas program. (2) Program dengan sistem bertahap sesuai prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan lokasi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program pembibitan; b. penyiapan infrastruktur untuk mendukung program pembibitan; dan c. pengembangan IPTEK guna mendukung program pembibitan. Pasal 24 (I) Program pembibitan wajib dievaluasi untuk mengetahui pencapaian program setiap tahun anggaran. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Peternakan. (3) Hasil evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. . . Pasal 25 ( 1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) menjadi bahan penyusunan program untuk keberlanjutan kegiatan pada tahun berikutnya. (2) Keberlanjutan program/kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah pembibitan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26 (1) Pembinaan terhadap pengelolaan wilayah pembibitan kerbau dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembiayaan pendampingan dan bimbingan teknis serta pengadaan sarana pendukung utama pembibitan temak; b. penjaminan kelangsungan wilayah pembibitan; c. pemberdayaan terbentuknya kelompok pembibitan ternak; dan d. penerapan cara pembibitan temak yang baik (Good Breeding Practice). (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang dapat dialokasikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pasal27 (1) Pengawasan pengelolaan wilayah pembibitan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pelaporan dan evaluasi. Pasal 28 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali oleh Bupati. Pasal 29 Pembinaan dan pengelolaan pembibitan kerbau yang memperoleh hasil sesuai dengan tujuan program pembibitan maka diusulkan menjadi wilayah sumber bibit. . . BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan pembibitan kerbau yang telah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan verifikasi dan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit. BAB VIII PENUTUP Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2014.
11

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2013/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksa.naan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, maka perlu melakukan penambahan jaringan untuk menjangkau daerah terpencil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk; b. bahwa penambahan jaringan Organisasi Dinas Kesehatan merupakan perwujudan dari pemerataan pembangunan, peningkatan dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu membentuk UPTD Puskesmas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerinatah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844) 3. undang -undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 7. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Ut.ara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Ut.ara Nomor 2); J 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisa.si dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPfD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksa.na Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usa.ha Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusa.t Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksa.na Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 10. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksa.nakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS Bagian Kesa.tu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk: a. UPTD Puskesmas Ma'dong; b. UPTD Puskesmas Ranteuma; dan c. UPTD Puskesmas Bokin. (2} Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}, maka UPTD Puskesmas di Daerah berjumlah 25 (dua puluh lima] yaitu : Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} membawahi: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); c. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi masing• masing jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pasal 4 Wilayah kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) adalah : a. UPTD Puskesmas Ma'dong berkedudukan di Lernbang Ma'dong Kecamatan Dende Piongan Napo dengan wilayah kerja sebagian wilayah Dende Piongan Napo ; b. UPTD Puskesmas Ranteuma berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan dengan wilayah kerja sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan; dan c. UPTD Puskesmas Bokin berkedudukan di Lembang Bokin Kecamatan Rantebua dengan wilayah kerja sebagian wilayah Kecamatan Rantebua. Pasal 5 (1) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ma'dong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l} huruf a, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasang dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puskesmas Ma'dong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. (2) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ranteuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Ta'ba dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranteuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. (3) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Bokin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Rantebua dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puksesmas Bokin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c. BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 6 (1) Jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7 (1) Pembiayaan atas terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. pengadaan bangunan gedung; b. pengadaan perlengkapan kantor (mobiler); c. pengadaan alat kesehatan; dan d. pengadaan atau penempatan pegawai pada jabatan struktural dan jabatan fungsional. BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bangunan, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan yang sudah ada dan diperuntukkan penggunaan dan pemanfaatan dalam pelayanan kesehatan merupakan barang mllik Daerah. Pasal 9 Pengoperasian atau pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 ( 1) Tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPI'D Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2} huruf a berdasarkan ketentuan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Organisasi - .... • I Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60). (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional UPTD Puskesmas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pelantikan Pejabat Struktural pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. (2) Penempatan Pejabat Fungsional pada UPTD Puskesmas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1} dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
7

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2015, maka sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 201 O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye\enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran :-.Jegara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia. Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); 24. Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelo!aan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Torajaa Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraia-UtaraTahun 2010 Nomor 8). 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas: 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.548.864.575.• b. c. L Dana Perimbangan ain-lain Pendapatan yang Sah Rp. Rp. 582.719.101.800,• 134.652.532.075.• J urnlah Pendapatan Rp. 744.920.498.450,- 2. Belanja: a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Bunga 3) Belanja Subsidi 4) Belanja Hibah 5) Belanja Bantuan Sosial 6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten I Kota dan Pemerintahan Desa 8) Belanja Tidak Terduga b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai sejumlah 2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah 3) Belanja Modal sejumlah Jumlah Belanja Surplus/(Defisit 3. Pembiayaan : a. Penerimaan b. Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 354.465.567.545,- Rp. , Rp. 0,- Rp. 2.524.000.000,- Rp. 0,- Rp. 2.347.603.800,- Rp. 61.096.884.180,• Rp. 1.000.000.00C.• Rp.421.434.055.525- Rp. 16.341.699.500,• Rp. 150.119.080.775,• Rp. 159.961.781.050.• Rp. 326.422.561.325,• Rp. 747.856.616.850,- Rp. (2.936.118.400) Rp.6.350.806.400,• Rp.3.414.688.000.• Rp. 2.936.118.400,- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan Rp. 0, Pasal4 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 6.350.806.400,- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 3.414.688.000,- 2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitunqan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Rp.4.000.000.000,- b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp. 0,- c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,• f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,- g. Kegiatan lanjutan Rp.2.350.806.400,- 3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,- b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 1.914.688.000,- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- e. Utang Biaya Lanjutan Rp. 0,- Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran Ill Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orqanisas., Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 6. Lampiran VI dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Oaerah dan Obligasi Daerah. s Pasal6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
6

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORA.IA UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43Ol); Menimbang Mengingat : 1 2 t 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dal Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatal (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O06 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 20, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 I I tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 ter:talrg Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I l. Perafuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang Wajib Belajar (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 9O, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 20 1O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OtO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20lO tentang Pembahan I I I Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O|O-2O14; 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2}ll tentang Rencana Kery'a Pemerintah Tahun 2O12; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2O10 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 20O9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 9); 21. Peraruran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan (lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); I I I 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Ke{a DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor ll Tahun 201O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 25. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan S truktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol2 Nomor 5).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara' 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara 5. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang te{angkau dan berkualitas' 6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/SMPLB). 7. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA/SMALB) darl Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/SMKLB), serta sekolah swasta' Menetapkal I I 8. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Torqia Utara. 9. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan gratis. 10. Bebas biaya pendidikan ada.lah salah salu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung. 11. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebrgian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 12. Beasiswa pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi siswa berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik. 13. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis. 15. Profrl sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan. 16. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkal lulusan yang bermutu. 17. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar guru yaitu diatas 24 (dua puluh empat) jam mengajar' I I 18. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan (bukan guru) tetapi kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/ lulusan. 19. Komisi Pengawas Penyelenggara Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas Led igra adalah lembaga independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratjs agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Toraja Utara. 20. Tim Pengenda-li Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten adalah Tim yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraal pendidikan gratis, agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB II SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 2 Sasaran pembiayaan pendidikan gratis meliputi : a. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas : 1. Sekolah Dasar; 2. Sekolah Dasar Luar Biasa; 3. Madrasah lbtidaYah; 4. Sekolah Menengah Pertama; 5. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan 6. Madrasah TsanawiYah. b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas : 1. Sekolah Menengah Umum; 2. Sekolah Menengah Kejuruan / sederajat; 3. Madrasah AIiYah; dan 4. Sekolah Menengah Umum Luar Biasa' I I BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI Bagian Kesatu Tata Cara Dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaa-n Pasal 3 (l) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikaa dasar. (2) Pengalokasian anggaran didasarkan pada jumlah peserta didik untuk pendidikan menengah. (3) Pengalokasian anggaran dilakukaa dengan prosedur: a. setiap sekolah sasarar penyelenggaran pendidikan gratis mengajukal data prohl sekolah pada awal tahun pelajaran yang telah ditentukan da-lam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten, dan Tim Pengendali Provinsi dan arsip sekolah yang bersangkutal; b. Tim Pengendali Kabupaten melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil sekolah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Pengendali Provinsi guna penyusunan penetapan alokasi anggaran kepada Gubernur; (a) Tim Pengendali Kabupaten wajib melakukan verifrkasi darr va-lidasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya' (5) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Dan Prosedur Verihkasi Pasa] 4 (1) Tim Pengendali Kabupaten melakukan verifikasi data profil sekolah dan pertanggungiawaban keuangan yalg diajukan oleh sekolah sasarar penyelenggara pendidikan gratis. I I I (2) Tim Pengendali Kabupaten berwenang mengusulkan penangguhan pembayaran jika pihak sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan yang lalu atau laporan pertanggungiawaban tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana pendidikan gratis tersebut. Pasal 5 (1) Penetapan pengalokasiar biaya oleh Gubemur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan Tim Pengendali Kabupaten. (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten mengusulkan rencana biaya pendidikan gratis ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. (3) Gubernur Suiawesi Selatan menetapkan alokasi pendidikan gratis setiap Tahun sesuai usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. BAT} IV PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Penolakan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pasal 6 (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang diruangkan dalam suatu pernyataan dan / atau kepufusan yang telah mendapat persetujuan dari yayasan dan /atau komite sekolah / majelis madrasah. (2) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan Yang berrnutu' I I I Bagian Kedua Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis Pasal 7 Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila sekolah penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi azas penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB V STANDAR MUTU PROSES BELAJAR MENGAJAR Pasal 8 Penyelenggaraan pendidikan gratis harus mendorong standar mutu proses belajar mengajar secara efektif. Pasal 9 Standar mufu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAB VI KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PEI{YALURAN DANA PEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan Pasal 10 (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi : a. pembiayaan proses belajar mengajar; b. pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan khusus untuk Pendidikan Dasar; c. pembiayaan ekstrakurikuler; dan d. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Rincian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Keda Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite I I sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. (3) Item pembiayaan yang diatur dalam rincian komponen sebagimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggunglawab APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : 1. pengembangan Profesi Guru dan Kompetensi Guru / Kepala Sekolah; 2. pemberian bantuan siswa miskin; 3. biaya dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis; 4. pelatihan Kepemimpinan Masa Depan Terpadu yaitu : a) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); b) Kepramukaan; c) Palang Merah Remaja (PMR); d) Disiplin Lalulintas; e) Usaha Kesehatan Sekolah / Dokter Kecil, dan Pencegahan Narkoba; f) Spiritual Question, Emotional Question, Intelektual Question / Pendidikan karakter; g) Kantin kejujuran; h) Olahraga, Jantung sehat, dan Kesenian; i) Wawasan Wiyata mandala; j) Pendidikan Bela Negara; k)Pelatihan PASKIBRAKA/Tata Upacara Bendera; dan l) Kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan. 5. lomba Guru I Kepala Sekolah Berprestasi I Berdedikasi; 6. lomba Siswa Berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); dan 7. pembinaan peserta l,omba Guru, Kepala Sekolah dal Siswa Berprestasi ke Tingkat Nasional; b. Untuk jenjang pendidikan dasar (SD, SDLB, MI dan SMP, SMPLB, MTs) yang menjadi tanggungiawab APBD KabuPaten, Yaitu : I l. Insenlif Pendidik; 2. Insenlif Tenaga Kependidikan yang mencakup : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) WaIi Kelas; d) Kepala Tata Usaha; e) Staf Tata Usaha; f) Bendalrara Pendidikan Gratis; g) Kepala Urusan; h) Guru Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling (BPlBK) i) Laboran; j) Pustakawan; k) Satuan Pengamanan (SATPAM); 1) Bujang Sekolah (Bl); dan m) kelebihan jam mengajar Guru (PNS), baik serLifikasi maupun non sertifikasi; 3. Pengadaan Lembar Ke{a Siswa; c. untuk jenjang pendididkan menengah (SMA, SMK, MA, SMLB) yang menjadi tanggungiawab APBD Provinsi yaitu : 1. peningkatan mutu manajemen, Profesi guru dan perumusan kurikulum melalui BIMTEK dan MGMP meliputi : a) pengadaan Peralatan Praktek Siswa / Peralatan [.aboratorium; b) BIMTEK Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah; c) BIMTEK Peningkatan Kompetensi Guru; d) BIMTEK PenSmsunan Kurikulum Implementasi; e) MGMP tentang Rencana Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar; f) Pembinaan Lomba Kesiswaan, Pemilihan Guru Teladan dan Kepala Sekolah Berprestasi; g) BIMTEK Karakter Bargsa; h) BIMTEK Pembinaan Disiplin Lalulintas; dan I I i) BIMTEK Pembinaan PMR, Kepramukaan, OSIS, UKS dan Kegiatan Kesiswaan lainnya. 2. pembelian / pengadaan Buku Referensi Muatan Lokal; a) pembelian Buku Bahasa Daerah; b) pembelian Buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan; c) pembelian Buku Sejarah tokal; dan d) pembelian Buku Potensi Daerah Lainnya; 3. pembiayaan Panitia dan Pengawas Ujian serta pembiayaan laporan Hasil Belajar Siswa yang melipuli : a) pembiayaan transportasi dan Pengawasan Ujian; b) pembiayaan laporar Hasil Belajar Siswa; c) pembiayaan Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian; dan d) pembelian Alat tulis Kantor untuk pelalsanaan Ujian. d. untuk jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK, MA, SMALB) yang menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten yaitu : 1. pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan meliputi: a) Pembiayaan lrmbar Kerja Siswa; b) Insentif Guru; c) Penggandaan Materi; dan d) Penggandaan Bahan Ujian. 2. pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Barr kecuali penggandaan formulir PSB meliPuti : a) pengadaan AIat Tulis kantor; b) pengadaan Buku RaPor dan Photo; c) insentif Panitia PSB; d) konsumsi Panitia; e) pembiayaan Kegiatan MOS; f) pembiayaan Tes Bakat; dan I I g) pen5rusunan l,aporan Penerimaan Siswa Baru; 3. insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri atas : a) Kepala Sekolah; b) Wakil Kepala Sekolah; c) Wali Kelas; d) Ketua Program Studi Keahlian (SMK); e) Penanggungiawab Labl Bengkel; f) Teknisi; g) Pustakawan; h) Saluan Pengamanan (SATPAM) i) Bujang Sekolah; dan j) Cleaning Service; 4. pembiayaan kantor lainnya. (4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (5) Pembiayaan pemeliharaan / perbaikan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan pemeliharaan terhadap infrastruktur sekolah berkategori ringan adalah 10% (sepuluh persen) dari total dana Pendidikan Gratis yang diterima pada tahun berjalan dan tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (6) Pembiayaan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf c, meliputi pembiayaan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya. (7) Insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pembiayaan jasa pelaksanaan kegiatan terkait dengan kegiatan operasional pembelajaran dan pengembangan profesi yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lain. (8) Insentif tenaga pendidik darr tenaga kependidikan dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis insentif sesuai beban tugas dan tanggungiawab masing-masing. I 1 I (9) Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memerlukan pengembangan profesi melalui organisasi profesi keguruan yang sah dan disetujui berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dibiayai dari penyelenggaraan pendidikan gratis secara proporsional. Pasal 11 Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan. Pasal 12 Penetapar prioritas komponen pembiayaan dalam pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. Bagian Kedua Syarat dan Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Gratis Untuk Jenjang Pendidikar Dasar dan Menengah Pasal 13 (1) Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis sebagai berikut : a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan gratis; b. wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan graLis diatas kertas bermeterai cukup; c. wajib membebaskan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah; dan d. wajib menempelkan alokasi dana dan laporan penggunaan dana pendidikan graLis pada papan pengllmuman sekolah yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur sebagai berikut : I I I a. penyaluran Dana dilakukan setiap triwulan (tiga bulan sekali) masing-masing pada tahun be{alan; b. penyaluran dana triwulan kedua dan selanjutnya, dilakukan setelah sekolah penerima dana pendidikan gratis telah menyampaikan laporal pertanggung jawaban pada triuulan sebelumnya; c. Pemerintah Daerah dapat menunda dan / atau menghenLikan pembayaran jika sekolah penerima dana pendidikan gratis tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; d. biaya penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang tidak dimanfaatkan pada tahun berjalan wajib disetorkan kemba.li ke Kas Daerah Provinsi jika dana APBD Provinsi dan Kas Daerah Kabupaten jika dana APBD Kabupaten sebelum tahun be{alan bera}hir; dan e. hasil penyetoran kembali ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan ke Dinas Pendidikan berupa tanda bukti penyetoran kembali paling lambat minggu ke II (dua) Bulan Januari tahun berikutnya. Bagiaa Ketiga l,aralgan Penggunaan Dana Pendidikan Gratis Pasal 14 ( 1) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukannya. (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimara dimaksud pada ayat (1), adalah : a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain; b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga) ; c. dipinjamkan kepada pihak laia; d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, sfudy tour (karya wisata), dan sejenisnya; I I e. membayar bonus atau pakaian guru; f. membangun gedung/ruang baru; g. merehabilitasi sedang/ berat gedung; h. membeli bahan/ peralatan yang tidak proses pembelajaran; dan i. menanam saham. mendukung BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis. (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur. (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan eva.luasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berjenjang dan Kornisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 16 ( I ) Masyarakat dapat berperanserta dan memperoleh akses da-lam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu luaran/lulusan. (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawasan. I (3) Ketentuan le bih lanjut menge nai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 (1) Peran serta masyarakat dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua murid / masyarakat dan atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga. (2) Besarnya parlisipasi masyarakat dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan. (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukkan bagr peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KOMISI PENGAWAS PEI.IYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS Pasal 18 Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersifat independen dan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Daerah. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan mekanisme pembentukaa, serta tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas sebagaimala dimaksud dalam Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati. I I I Pasal 20 Pengawasan atas penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi untuk peningkatan mutu lulusan penyelenggaraan pendidikan gratis. BAB X PENUTUP Pasal 2l Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
19

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN },}'NDAPATAN DAN BELAN.]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BIIPATI TORAJA UTARA NOMOR l TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2OL4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tar bahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengar kode rekening 1.O1.O1.O1.O1.21, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1 .01 .O 1.01. 16.80, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 1 Menimbang t ) ) dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK) dengan kode rekening 1.O 1.01.O I .17 .7O, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/SMK, dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.17.71, Pembangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1.01.01.01.24.01, pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.O1.O1.01.07, Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.02.01.01.O1.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.03, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.09, Penyrrsunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.02.O1.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.O2.O 1.01. 19.02, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan kode rekening 1.O2.01.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.21.04, Peny'uluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1 .O2.O f .01.2 1 .0 I , Penyemprotan/fogging szuang nyamuk dengan kode rekening l.O2.Ol.Ol.22.0l, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01 .25.07, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.O3, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.02.O1.O1.33.O4, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.01.03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.O3.01.O1.O1.O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1.03.01 .0 1.01. 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1 .03.01.01.01 . 18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O1.01.O2.O3, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.O9, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.15.03, Pembalgunan Jembatan dengan kode rekening 1.O3.O1.01.15.05, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.O3.O1.01.21.O1,2 ) ) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.O3.O1.O1.24.10, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan _ kode rekening 1.03.06.0 1 .O I .O3, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.01.O1.04, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.03.06.01.02.10, Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.O6.O1 .02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 O3.06.01.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening I .03.06.0 1.2 1 .01, Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.O5.01.O1.O1.O4, Penyediaan penataan ketatamsahaan administrasi dengan kode rekening 1.05.O1.01.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .O5.O 1 .0 I .O1.21, Pengadaan peralatan gedung kantor derrgan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.O 1.O 1.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kocie rekening f .05.01 .01 .05.O 1, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.O5.O1.01.1' ' 1 D.'t'.''.li:len sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode re kening I.OS.0I.I., . 6.02, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.05.01.01.24.05 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening LO6.O 1 .01.01.07, Pengadaal peralatan gedung kantor dengan kode rekening l.Oe, (.)i Ci -r..,-. neliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.O1.02.22, Penyediaan gedung kantor de"':an kode rekening 1.06.01.O 1.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah deng',n kode rekening 1.06.01.O1.15.01, Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening f .O6.0f .0f .15.03, Koordinasi perencanaan bidasng frsik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.O 1.01. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.01.O1.19.O1, Perencanaan survey/design 3 ) pembangunan daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1.O I .20.O7, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.0l.0l.22.O2, Pada Badal Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.O1.01.02.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.O1.01.15.O1, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.O1.01.23.01, pada Badan Koordinasi Keiuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.01.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.O1.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyrrsunan RKA dengan kode rekening 1.17.01.01.Ol.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.09, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.17.01.01.O5.O1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.O1.01.05.O3, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.O1.05.04, Pelaksanaan promosi pariwisata nr.lsantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.05, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.0f .O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.01.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.O1.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening L77.O7.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.17.O7, Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1.19.O1.O1.21.07, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.O1.01.2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.O3.O 1.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1 .O2.O3, Pengadaan 4 ) ), kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.O2.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.03.O 1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening l.2O.O3.O5.01,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1 .2O.03.0 I .16.04, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.2O.03.01. 16.O9, Pentas seni dan budaya, festival. lnmba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening l.2O.O3.Ol.22.Ol, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1 .20.03.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O 1.26.0 1, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O .O3.Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening | .2O.O3.O\ .26.05, Penyelesaian rencana keda rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening l.2O.O3.Ot.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 7 .2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.O4.O1.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1 .2O.O5.0 1 .O 1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening i.2O.O5.01.O1.18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.02.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.0 1.O2.07, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode reke ning 1 .20.03.01 .02.24 , Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .2O.05.01 .17 .06, penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening l-200501 l- 11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.0 1. 17.23, Asistensi rencana keda alggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.20.05.01.17.31, Penlrusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening 1.20.05.01.17.36, Penyusunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.O5.17.45, ) 5 ) Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01. 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.2O.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuargan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5. 1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5.1 .7, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening l.2O.O7 .01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.O1.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.01.16.O9, pada Badan pelaksana penyr:luhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.22.O1.O1.O2.05, Pengadaal peralatan gedung ka-ntor dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.O9, Pengadaan dengan kode rekening | .22.O1 .Ol .02. 1 I , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.O1.03.05, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.01.15.O7, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening l.22.Ol .Ol.l7 .O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.2'2.01.O1.17.03, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.l7 .06, Pelatihal aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.18.01, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.01.01.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan l,embang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O 1.O l 01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 2.01.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.0f .01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.01.01.01.06.02, Pelatihal petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.01.01.16.15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.O1.01.O1.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.01.01.O1.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, 6 ) produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.O1.O1.2O.O3, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.24.01, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.01.01.0I.24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.O2.42, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.01.O2.01.15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.Ol .O2.O1.22.01, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.08 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.05, Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.02.01.01.02.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l5.O3, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.01.15.11, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.02.01.01.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16. 11, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.02.01.01.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.2O.05, Peningkatan Produksi, produktifitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekenin g 2.O2.Ol .Ol .16.29 , Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.0l.0l.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.O7, Penyediaan s€rana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan 7 ) ) Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentar Pajak Bumi dan Bangr:nan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaharr Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nu;;rul t- ,ahur, r994 tentang Perubar.. r atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehar Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 20O0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8 ) kode rekening l.2O.22.Ol.O l.OT,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.O l.lO,Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.20.22.O1.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsul+-asi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.22.O1.0l.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.21, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.2O.22.01.O2.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening I.2O.22.O1.02.24, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening |.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening \.2O.22.OLO5.OI Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.62.01.02.45, pada Kelurahan Singki', Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening l.2O.42.Ol.O2.45,pada Kelurahan Malango'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. ) ) 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba]ran l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442r1; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O08 Nomor 1O1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 ) 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20O1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dal Anggota Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent:-.nr If ana perin.rlr.ingan (Lemt,:,:: " Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan l,eml '5); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2' 1 ' rrstem informasr Keuanga; aerah lLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor f .iE, Tarnl:ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10 ) ) ) 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Peny'usunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Ta}run 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan L,embararr Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (t embaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2Ol4 (I.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O 14 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KBTIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I darr Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarar 2014 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut : Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O14 berjumlah sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/ Delisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.69a.263.575.775,- Rp. 3.0OO.OOO.000,- Rp. 1.500.O00.00o,- Sisa l,ebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp.369.434.324.730,- Rp.326.32Q.11- I r1 15,: Rp. (1.5O0.OOO.ouu, Rp. 1.500.ooo.ooo t2 ) ) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dite di Rantepao 'i -.' September 2Ol4 5EK[]:f+ pada BUP FRtrD RAJA UT ORRING Diundangkan di Rantepao pada tanggal 20 September 2014 a AERAH KABU RAJA LEWARAN LAtsI' BERITA D H KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13 ) ) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2014.
26

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT