Pencarian Peraturan

PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2013/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengoptirnalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka para aparat pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai motivasi kepada para aparat atau lnstansi Pelaksana Pernungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mencapai kinerja tertentu atau target per triwulan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Target Pertriwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat SEKDAKAB. 6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja Utara; 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang• undangan yang berlaku. 8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar• besamya kemakmuran rakyat. 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. .. 5 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 12. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati. BAB II TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2 ( 1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013. (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan pertriwulan dan dijabarkan sesuai jenis penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Uraian lebih lanjut dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. DASAR PEMBAYARAN INSENTIF Pasal 3 Penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai dengan jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sebagai dasar pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati. SEK DA ASI STEN BAG.HUKUM 6 Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2013.
6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAja UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2013/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Kabupaten Toraj a Utara ; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 terrtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tenta-ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2O3O (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga L^ain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 9); 2O. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 - 2O16 (lembaran Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahaa Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2012
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER.IA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA*IA UTARA TAHUN 2OI4. Menetapkan : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adatah l,embaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tora.ia Utara yang disebut Setdakab. 6. Badan adalah Badan Perencanann Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda sebagai unsur penyelenggaraan perencanaan pembangunarr Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. Inspelrtorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara; 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tatrun terhitung s€jak 1 Januari 2014 sampai dengan 3l Desember 2O14. BAB II PROGRAM PRIORITAS RKPD Pasal 2 RKPD Tahun 2Ol4 memuat Program kioritas Pembangunan Daerah Tahun 2Ol4 terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengaa 3l Desember 2014. Pasal 3 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan r:rncangan Kebiiakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014. (3) Materi Muatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PET{YUSUNAN RKPD Pasal 4 Dalam rangka penJrusunErn RAPBD Tahun 2014, maka: a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebljakan umum anggaran dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Toraja Utara; dan b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran dengan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 5 (l) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (21 ayat (1) disamPaikan ePada KePala BaPPeda rah Paling lambat 14 (emPat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan' (3) l,apoian kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan ' ' b"gr analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasal 6 Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Ke{a dan Anggaran SKPD Tahun 2014 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2014. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2013.
5

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2013/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2012 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.04, Pengadaan alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.04 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.03, Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan kode rekening 1.05.01.01.15.06, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.01.16.02,Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.01.15.02, pada Sadan pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.01.03, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.20.03.01.01.10, Rapat-rapat koordinasi dan konsu\tasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.20.03.01.01.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan kode rekening 1.20.03.01.01.21, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.09, pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.20.03.01.02.10, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.03.01.05.01, Peningkatan pelayanan publik dengan kode rekening 1.20.03.01.05.05, Peningkatan pelayanan aparatur dengan kode rekening 1.20.03.01.05.06, Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri dengan kode rekening 1.20.03.01.16.02, Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Pembentukan forum anak padatindo Kabupaten Toraja Utara dengan kode rekening 1.20.03.01.19.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening 1.20.03.01.22.01, Pembentukan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan kode rekening 1.20.03.01.23.02, koordinasi/fasilitasi penyelesaian batas wilayah administrasi antar kecamatan dengan kode rekening 1.20.03.01.27.05, pada Sekretariat Daerah, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.05.01.02.09, Peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.20.05.01.17.23, lntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penetapan) dengan kode rekening 1.20.05.01.17.29 pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja hibah dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.05.01 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana te\ah diuban dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tarrah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengg,ara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo:r 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu� 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penge'lolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ) ) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), diubah sebagai berikut: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/Defisit c. Pembiayaan Pasal2 Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah sebagai berikut: Rp.619.316.996.100,• Rp.622. 176.052.500.• Rp.317. 933.392.900,• Rp.304.242.659.600,• Rp. (2.859.056.400,-) - Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.359.056.400,- - Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.500.000.000.- Pembiayaan Netto Surplus Rp. 2.859.056.400,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran 11 (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 6 ) ) (3) Ketentuan lebih Ianjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2013.
11

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2013/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor'104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2186); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3318); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3469f, Menimbang Mengingat 6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 347); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antiara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 2 lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5230); 16. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik lndonesia Nomor 276); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2), 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 ) 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 21).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 3 Menetapkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga peruakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab. 7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toraja Utara. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usah Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi 4 massa, organisasi sosial politik' organisasi lainnya' lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetaP' 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada' diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung. 14. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu' ba,ia dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun' 16. Bangunan sementara adalah bangunan Yang diPakai untuk Sementaradanumurbangunandinyatakankurangdari5(lima) tahun. 17. Bangunan-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah. 18. Cagar budaya adalah kawasan perlindungan terhadap bendabenda purbakala. 19. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan. 20. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 2'l . Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun kawasan sebagai alat kendali pemanfaatan ruang. 22. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan rencana teknik ruang kota. 23. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman dikota atau wilayah, halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika. 5 24. Ruang terbuka hijau pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama. 25. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang dan tata bangunan yang ada. 26. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan. 27. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. 28. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan. 29. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum. 30. Utilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran. 31. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,pelestarian dan pembongkaran. 32. Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarananya bagi kegiatan masyarakat dunia usaha dan pemerintah. 33. Harga bangunan adalah harga menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh dinas teknis terkait. 34. lnstalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan. 6 35. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sesuatu bangunan yang dimaksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan. 36. IPB adalah lzin Penggunaan Bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 37. Jarak bangunan adalah jarak yang paling pendek dlperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan/atau sampai belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana. 38. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah jumlah lantai bangunan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan koefisien dasar bangunan. 39. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan persil yang dinyatakan dalam prosentase. 40. Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan yang bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. 41. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu. 42. Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 43. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi. 44. Patane adalah bangunan yang khusus yang berfungsi sebagai tempat kuburan. 45. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 7 53. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata_ rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai pada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap. 54. Hak atas tanah adale tanah yang ,"0", 0,,'n hak atas permukaan bumi yang disebut orang baik ."non, ,'"'*"n kepada dan dipunyai oleh orangserta badan hukum. raupun bersama_sama dengan orang lain 46. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 47. Petugas adalah pegawai negeri sipil yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan. 48. PIMB adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 49. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya meliputi petunjuk pelaksanaan bangunan. 50. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, udara dan air termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 51. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 52. Teras adalah bagian lantai bangunan yang bersifat tambahan, yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. BAB I' OBJEK DAN SUBJEK RETR'BUS' Pasal 2 (1) Objek retribusi bangunan. adalah 8 pemberian Lin untuk mendirikan (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penin auan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agat tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 3 Subjek retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi lzin Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan diukur dengan mengunakan tarif luas lantai bangunan meter persegi (m2) ditetapkan seragam untuk tiap jenis bangunan sebagai berikut : a. Untuk bangunan permanen berlantai 1 (satu) Rp. 8.000,J m2; b. Untuk bangunan permanen berlantai 2 (dua) atau lebih Rp. 5.000,-/ m2; c. Untuk bangunan semi permanen berlantai 1 (satu) Rp. 4.000,-/ m2; 9 d. Untuk bangunan semi permanen berlantai 2 (dua) Rp. 3.000,-/ m2; e. Untuk bangunan sementara Rp. 2.000,-/ m2; dan f. Untuk bangunan tower 4o/o dari RAB. (2) Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, dan Koefisien Tingkat Bagunan ditetapkan sebagai berikut : a Koefisien Guna Bangunan b. Koefisien Luas Bangunan : c. Koefisien Tingkat Bangunan : No Guna Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 Bangunan Sosial Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal Bangunan Fasilitas Umum Bangunan Pendidikan Bangunan Kelembagaan/ Kantor Bangunan Perdagangan dan Jasa Bangunan Industri 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 2,50 No Luas Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 No Tingkat Bangunan Koefisien 1 2 3 4 Bangunan 1 Lantai Bangunan 2 Lanlai Bangunan 3 Lantai Bangunan 4 Lantai keatas 1,00 2,00 2,50 3,00 l0 BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut : a. untuk bangunan permanen Rp. 200.000,J IMB; b. untuk bangunan semi permanen Rp. 150.000,-/ IMB; c. untuk bangunan sementara Rp. 100,000,J IMB; d. untuk bangunan tower Rp. 500.000,J IMB; dan e. untuk bangunan rumah adat Toraja Rp. 200.000,J IMB (3) Khusus untuk bangunan milik swasta yang melalui proses pelelangan, biaya Rekibusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) diatur sebagi berikut : a. bangunan baru sebesar 2Yo dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; b. rehabilitasi berat atau revitalisasi sebesar 1% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; dan c. rehabililasi ringan sebesar 0,57o dari nilai rencana anggaran biaYa (RAB) bangunan l1 (1) Struktur dan besar tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dihitung sebagai perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m2; dit<ati koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Rekibusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSITERUTANG Pasal g Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 10 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 11 ( 1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Toraja Utara dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknik. (2) Pemohon mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang berisikan hal-hal sebagai berikut : - permohonan lzin Bangunan; - surat Pemyataan Pemohon; - surat Persetuiuan Tetangga; - surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah; dan - Sertifikat / Akta Jual Beli / Surat Keluasan Tanah. (3) Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang telah diisi data pemohon, diperiksa, dinilai, dipantau dan ditandatangani oleh Kepala lembang / lurah dan camat , tempat lokasi bangunan tersebut dibangun. (4) Permohonan tersebut diperiksa, dinilai dan disetujui oleh petugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sebagai dasar untuk pemberian lzin Mendirikan Bangunan. t2 (5) Setelah permohonan izin dinilai petugas sempadan meninjau lokasi bangunan tersebut untuk menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (6) Setelah gambar peta lokasi bangunan diterbitkan, pemohon membayar Retribusi IMB untuk penerbitan IMB oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran (1) Permohonan lzin Mendirikan Bangunan wajib didaftar oleh petugas dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman. (21 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penetapan retribusi. (3) Bentuk pendaftaran sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut : - mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan (lMB); - gambar bangunan (denah, tampak dan potongan bangunan); - surat buKi tentang status hak atas tanah; dan - Rekomendasi dari instansi terkait. Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Pasal 13 (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), petugas polisi sempadan Dinas Tata Ruang dan Permukiman meninjau ke lokasi bangunan tersebut. (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, petugas polisi sempadan menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (3) Petugas menghitung besarnya Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) berdasarkan perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m21 dikali koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). IJ Pasal 12 Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pasal 14 (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) maka petugas menetapkan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP). (2) Pemungutan dilakukan oleh Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Pasal 15 Pembayaran rekibusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Tata cara pembayaran yaitu para pemohon IMB membayar sesuai dengan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada bendahara penerima Dinas Tata Ruang dan Permukiman' (1) (2) BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 16 (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kineria tertentu' Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah' Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 huruf b peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara p"'Ut'i'n dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan e4af Oaeran dan Retribusi Daerah (Berita Daerah *"irp","n Toraia Utara Tahun 201 1 Nomor 12)' (2) (3) Pasal 17 Hasil penerimaan berupa biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)' dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 14 (1) Daerah, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan dengan pembagian sebagai berikut : a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman, 50 % (lima puluh persen); b. Kecam&n, 15 % (lima belas persen); dan c. Lembang / Kelurahan, 35 % (tiga puluh lima persen). (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayal (2) disetor ke kas daerah dan dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian diberikan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
15

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2013/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksa.naan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, maka perlu melakukan penambahan jaringan untuk menjangkau daerah terpencil yang disesuaikan dengan jumlah penduduk; b. bahwa penambahan jaringan Organisasi Dinas Kesehatan merupakan perwujudan dari pemerataan pembangunan, peningkatan dan pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu membentuk UPTD Puskesmas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara di Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerinatah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844) 3. undang -undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 7. Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Ut.ara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Ut.ara Nomor 2); J 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisa.si dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPfD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksa.na Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usa.ha Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusa.t Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksa.na Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 10. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksa.nakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS Bagian Kesa.tu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk: a. UPTD Puskesmas Ma'dong; b. UPTD Puskesmas Ranteuma; dan c. UPTD Puskesmas Bokin. (2} Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}, maka UPTD Puskesmas di Daerah berjumlah 25 (dua puluh lima] yaitu : Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} membawahi: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); c. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi masing• masing jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pasal 4 Wilayah kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) adalah : a. UPTD Puskesmas Ma'dong berkedudukan di Lernbang Ma'dong Kecamatan Dende Piongan Napo dengan wilayah kerja sebagian wilayah Dende Piongan Napo ; b. UPTD Puskesmas Ranteuma berkedudukan di Kecamatan Buntu Pepasan dengan wilayah kerja sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan; dan c. UPTD Puskesmas Bokin berkedudukan di Lembang Bokin Kecamatan Rantebua dengan wilayah kerja sebagian wilayah Kecamatan Rantebua. Pasal 5 (1) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ma'dong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l} huruf a, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasang dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puskesmas Ma'dong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. (2) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ranteuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Ta'ba dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranteuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. (3) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Bokin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Rantebua dikurangi dengan wilayah kerja UPTD Puksesmas Bokin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c. BAB III PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 6 (1) Jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana di.maksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat (2) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7 (1) Pembiayaan atas terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. pengadaan bangunan gedung; b. pengadaan perlengkapan kantor (mobiler); c. pengadaan alat kesehatan; dan d. pengadaan atau penempatan pegawai pada jabatan struktural dan jabatan fungsional. BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bangunan, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan yang sudah ada dan diperuntukkan penggunaan dan pemanfaatan dalam pelayanan kesehatan merupakan barang mllik Daerah. Pasal 9 Pengoperasian atau pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 ( 1) Tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPI'D Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2} huruf a berdasarkan ketentuan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Organisasi - .... • I Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 60). (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional UPTD Puskesmas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pelantikan Pejabat Struktural pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. (2) Penempatan Pejabat Fungsional pada UPTD Puskesmas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1} dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
7

SISTEM PENGADAAN SECAra elektronik LINGKUNGAN PEMERINTAH KABupaten toraja UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONlK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunlang pe n velenggzlraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaral(atzrrt, Irtaka pcrllt adanya pelayanan untuk pengadaan barang/jasa secirra clektronik; b. bahwa untuk menjamin kelzrncaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik cli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentarg Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, 'l'ambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 'i'ahun '2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, 'lambahan Lembaran Negara Nomor 432 1) ; 4. Undang - Undang Nomor' 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran i\iegara Repubiik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nonror' 33 Tahurt 2004 Lerrlarrg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Eiektronik (l,emba,-an liegara Republik Indonesia, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 7. Unclang-Undang Nomor l.l 'l'alrrrrr 2008 tcltar.rg l(eterbukaan lnformasi Publil< (Lembaran N(.garir Ilr'publil< [ndonesia Nomor 58, Tambahan [,embaran Negara lleplrl>lili lntlonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 28 'l'ah rrrr 2008 tentzrng Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di I'rovinsi Sularvesi Selatan (LemLraran Negara Republik Indonesia 'l'ahr-rr-r 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lncloncsia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 12 'l'ahLrn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'lahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur-r 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinterh ; 14. Keputusan Presiden Nomor 9 'lahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telemeatikan lndonesia: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Atas i)eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang l)edoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasr dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Deu'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (L.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7).
PERATURAN ELEI(TRONIK UTARA. BUPATI TENTANC SISl'I'M PENCADAAN SECARA DI LINGKUNGAN I'EMIiIIIN'I'AH I(ABUPATEN TORAJA BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sel:agai unsur penyelenggara pemerinrah dzLerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara 4. e-Procurement adaiah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis ueb/ intemet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalr-Li pelelangan umum secara elektronik. 5. Layanan Pengadaan Secara Elektrorrik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang mt:mfasilitasi Unit Layalan Pengadaan/ Panitia Pengadaan parla l)roses pengadaan barang /jasa pemerintah secara elektronik. 6. LPSE lain adaiah LPSE di luar l)emcrintah l(abupaten Toraja Utara. 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lcmbaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukar-r pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/j asa penrerintah. B. Direktorat e-Procurement LKPP aclalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monitoring, Evalurrsi dan Pengernbangan Sistem lnformasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 9. Sistem Pengadaan Secara Eiektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan clatabase eProcurement yang dikembangkan oleh Direktorat eProcurement LKPP untuk digunakar-r pada implementasi LPSE. 10. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang dianggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilili pckerjaan 1'ang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan bar :rng7'jasa. 1 1. Pengguna Anggaran selanjutr-r-va rlisingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggLrrriliLn anggalan l(emnterian / Lenrbaga/ Satuan Kerja Perarrgkzrt [)rLerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi lain I'cng|,urrrr AI'jBN/r\l'B[). 12. Kuasa Pengguna Anggaran, sclan.jutrrra disingliat l(PA adalah pejabat yang ditunjuk olch l'cr)gguna Anggaran r,rntuk menggunakan anggaran Lem baga/ Satr-ran licrja Perangkat Daerah. 13. Unit Layanan Pengadaan selanjutnl,a disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D lI yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 14. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa. 16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /j asa konsultasi/jasa lainnya. 17. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement18. User ID adalah nama atau pengena) unil< sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk bcroperasi di dalam SPSE. \9. Passutord ada-iah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverilll<asi Usr:r ID kepada SPSE. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD I)AN TUJUAN Bagian Kesatu Ruang Lingl<up Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pclaksanaant e-Procurentent tli [ingkungan Pemenntah Daerah. Bagian Ked r-ra Maksud dern Tujuan Pasal 3 ( 1) Maksud Peraturan Bupati ini zrdalah sebagai penerapan sistem e-ProcurenretLt d i rvillr_vah daerah (2) 'lujuan Peraturan Bupati irri rrtlalith unLLll( elisiensi, efektrvitas. tran sl)i r rar . si. pt'r'sairrgirrr akuntabilitas dalam pelerlisirna,rrr pt'ngarlaan pemerintah. dasar untuk rrr eningkatkar-r sehat, dan barang/jasa BAIJ ]II ETIKA e-PROCU ll Lt',l ENT Pasal 4 ( 1) Setiap orang yang terkait dengarr pclal<sanaan e Procurement wajib mentaati etika dan l<eterrtuan peratul'an perundangundangan di bidang pengadaan barang/3asa pemerintah. (2) Daiam melaksanakan e-Procurement, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyaiahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan pa-ssutord; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang : a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curarlS dalam sistem e-Proc1fiement. BAB IV PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E.PROCURENIENT Pasal 5 (1) Para pihak yang terlibat dalam e-Proatrement, terdiri dari : a. Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejatrat Pelaksana Kegiatan ( PPK ); b. U LP/ PanitiaPengadaan/ Pejabat Pengadaan; c. Penyedia Barang/Jasa; d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil l)ekerjaan; dan e. LPSE. BAB V TATA CARA PELAKSANAAN C PROCUREMENT Bagian Kesatu Standar Prosedur Operasional Sistem Per-rgadaan Secara Elektronik Pasal 7 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dal:rm Pasal 6 a"vat (1) men)'usun dan melaksanakan Standar [)roscdur Operasronal untuk menjamin keberlangsungan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup : a. registrasi dan verifikasi Penggr,Lna SPSE; b. layanan Pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup). (21 Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, dan etika e-Procurement. Pasal 6 (1) LPSE sebagaimana dimaksucl dalirm Pasal 5 a-vat (1) huruf e bertugas mengelola sistem e l,roctrernent di lingkungan Pemerintah Daerah dan mempuny:ri ftu.tgsi : a. penyusunan program kegiatan pt:rtrlelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah I(a l> rrpzr r t'n 'l olaja Urtrra; b. pelaksanaan pelalihan f truthurtq l<t'pacl:r I);r n itia/ Pejabat Pengadaan/ULP dan Pen_verlia I iarirrrg/Jasa ur)rul( menguasai sistem e-Procu rement; c. pelaksanaan pelayanan kepacliL I'rLnitia/Pe1:rbat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jzrsa rli masing-masing wilayah kerj anya; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultas\ | helpdesk I yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan der-rgan sistem e-Procurement; e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan eva-luasi; f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE; g. pelaksaraan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas; dan h. pelaksanaan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagizrn l(cr I r ra Registrasi dan Venfiliasi I'cngguna SPSD Pasal 8 (1) Substansi Standar Prosedur Opclzrsional registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wa.1ib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut : a. bagi penyedia barang/jasa. 1 . meiakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri dokumen penunjalg dan menunjukkal dokumen asli yang terdiri dari : a) KTP direktur/pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha /penanggung jawab bagi perusahaan perorangan atau perorangan bagi penyeciia barang/jasa perorangan: dan d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing. b. bagi pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan surat tugas asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputLrsal dari instansi masingmasing. (2) Verifikasi kepada penyedia btrrang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran peiaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan User lD dan Passutord sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan U saha/ Perusahaan Perseroan atau Perorangan. (3) LPSE tidak perlu menambahkan persya.ratan registrasi selain yang diatur sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1). (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan. (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kua.lifikasi oleh ULPlPejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/j asa. (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE. (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/l'ejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau entitas iain yar-rg rlitetapkan dalam syarat dan ketentuan Pengguna SPSE. Bagi:rrr l(et Lgrr Layanan Penggur r LlLr r l,l'SE Pasirl 9 LPSE sebagaimana dimaksud clalarn [':rsal 7 a-vat (2) huruf b menyediakan : a. ruang layanan pemasukan penaw.r ran lbiddirtg roonr), pelatihan clan verifikasi; b. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE; c. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedalg menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPStr. Bagian Keempat Penanganan Masalah lEnor Honding) Pasal 10 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE menjadi saksi dalam isi dol<r-rmen penawaran tidak dapat dibuka oleh UlP/Pejabat Pengadaan dan rrenuangkannya dalam benta acara kesaksian. (3) LPSE dapat meneruskan ken dala teknis ke LKPP jika berkaitan : a. pefinasalahan aplikasi SPSE -vang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan b. permasalahan yang belum tercakr-rp dalam aplikasi SPStr. Bagian Kelima Pemeliharaan dan Pengamanan lnfrstruktur LPSE Pasai 1 1 (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 huruf d memuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan seruer dan jaringan. (2) Pengelolaan seruer LPSE sebagaimana dimaksud pada alat (1) mengacu kepada standar pengelolaan dota center. (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu day'a, dan keamanan fisik. (4) Setiap pengunjung yang akan rnenrzrsuki rLrang seruer harus mendapat izin dari pejabat _vang )rerrr r-'nang di LPSE. (5) Pengelolaan seruer SPStr sebirgairnarra dimzrksr-rd pada ayat (1) harus memperhatikan aspel< \';urg mcnruclahl<an untuk kegiatan pemeliharaan sepcrti p, n)irrltrluan, (lol(umentasi dan penyimpanan data. Bagiar-r Kecnanr Pemeiiharaan Kinerja dan l(iLpasitas SPSD Pasal 12 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c melakukan : a. melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukrin penggantian /penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis; b. membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic; c. melakukan pemantauan terhadap koneksi internet sen,er SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika tedadi gangguan koneksi; d. memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan seruer SPSE dan/ atau perangkat lain; e. memantau kinerja piranti iunak. piranti keras dan jaringan, serta melakukal peningkatan/penggantian/ penambahan jika diperlukan; dan i memberikan akses kepada LKPP untrik melakukan monitorlng seruer SPSE' Bagian l(ettrjulr . ^. n ,--.--\ Pengarsipan Dokuircn Eleli tror I ik I File Ba c xupl Pasai 13 LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (2) huruf f harusmelakukanback"p...r,.a"pflesistemdandatabase SPSE. \2);;;'.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam media p".ryr-p"t'"t' yang m udah dipindah -QtortabLel J"r, aifetat tarr di suaiu tempat yang aman terpisah dari ruang sen)er. (3) Ketentuan pengarsipan doku-men elektronik sebagaimana dimaksud pada iyat [21 sesuai ketentuan yang berlaku' Bagian KedelaPan Pengadu irn Pzrsal 1'l (1) Tata cara pengaduan pelaksatrirtttr Ll'Sli (liittul' strbirgai bcrikut : zr. pengaduan dari masyarakttt tlat irtirLt pctl-v('(lla l;arang/jasa dapat dilakukan melalui lasililrrs r rrng terseclia rialarn SPSE; dan b. LPSE meneruskan laporan pt:ngircluirr-r dari mas-yarakat dan/ atau penyedia barang/jasa ke pader Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement I-l< PP Pasal i ll LPSE sebagaimana dimaksud clalam Pasal 14 rvajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK, apabila drtemukan penyimparrganpenyimpangan atas pelaksanaar-r pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16 Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pengelolaan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini rrultri berlaku, maka seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/ SKPD mulai Tahun Anggalan 20 13 harus menerapkan e- Procurement. (2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja/SKPD dan/atau PAlKPA, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengatlaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atar,r sebagian pengadaan paket di unit kerja/ SKPD menggunakan e- Procurement. Dr und n di Rantepao (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/ SKPD harus meiakukan koordinasi <lt'rrgan LPSE. (4) Dalam melaksanakan fungsinya tcnltama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakr-rkan koortlinasi dan konsultasi dengan LPSE lairr clan Dirclitolrrt c Proculernenl LKPP serta dapat mengaj ukan sar.ln Pt'r'rr l[r han- pcr-r,rbahan yang diperlukan untuk penyempr-r rrraar r S I 'SIi. (5) Untuk mempercepat implementasi e' I'roculcnrt'nt, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSIi lajn ,r,zrng lelah memiliki infrastruktur memadai dengan ili.ut selta c.lalarn pemanfaatan rnfrastruktu r LPSE lain. BAB VIII KETENTUAN PENU'IUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar-r. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
9

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2013/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu adanya pelayanan untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik ; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Toraja Utara.
Mengingat l.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); �·. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah; 10.Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telemeatikan Indonesia; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7).
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. . ' 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 6. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Ekbang dan Kesra adalah Asisten Ekbang dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 9. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas tehnologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. 10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pusat layanan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 11. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit pelayanan tehnis yang melayani pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 ( 1) Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lernbaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Aisten Ekonomi. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. (3) Organisasi Unit LPSE dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkoordinasi dengan Bagi.an Pembangunan. (4) Organisasi Unit LPSE dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh Ketua Unit Tehnis/Pelaksana. Bagian Kedua Togas Pasal4 Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat ( 1) mempunyai tugas menyelenggarakan layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Organisasi Unit LPSE mempunyai fungsi : a. pelaksanaan ketatausahaan ( administrasi) Unit LPSE; b. pelaksanaan pelatihan penggunaan LPSE ( training l; c. pelaksanaan pelayanan informasi ( help desk ) ; d. pelaksanaan verifikasi proses LPSE ( verifikator ) ; dan e. pelaksanaan admnistrasi aplikasi ( admin PPE ). BAB Ill ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal6 (1) Organisasi Unit LPSE terdiri dari: a. Pembina/ Pengarah terdiri dari: 1. Bupati; 2. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab; 3. Asisten Ekonomi. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pengendali Kegiatan; 4. Kabag Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pengendali Kegiatan; 5.Anggota; b. Ketua Unit Teknis / Pelaksana; c. Sekretariat; d. Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi; e. Sub Unit Registrasi dan Verifikasi; f. Sub Unit Pelayanan Informasi; dan g. Sub Unit Administrasi Aplikasi. (2) Sekretariat dan Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh Koordinator. (3) Bagan susunan organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Pembina/Pengarah Pasal 7 Pembina/Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas : a. membina dan mengarahkan program kerja Unit LPSE; b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; c. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan e. menganalisa laporan Unit Tehnis Pelaksana sebagai bahan evaluasi. Bagian Kedua Kepala Unit Tehnis Pelaksana Pasal 8 Ketua Unit Teknis/Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. mernimpin operasional harian Unit LPSE; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Unit LPSE; c. menyusun program operasional Unit LPSE; d. rnemberikan arahan tehnis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; e. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Unit LPSE secara berkala kepada Ketua Tim Pengendali Kegiatan. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 9 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan/adminsitrasi umum; b. menyelenggarakan hubungan kerja dibidang ketatausahaan Unit LPSE dengan unit kerja/lembaga terkait; c. melaksanakan pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan data dasar serta sistem aplikasi; d. menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir tahun; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Tehnis Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya. ,• Bagian Keempat Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi Pasal 10 Sub Unit Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf d mempunyai tugas : a. memberikan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tehnis kepada pengguna mengenai tata cara dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik sera pengoperasian sistem aplikasi; dan b. memberikan penjelasan terhadap berbagai pertanyaan terkait dengan fungsi sistem aplikasi perangkat tehnis dan proses sistem aplikasi. Bagian Kelima Sub Unit Registrasi dan Verifikasi Pasal 11 Sub Unit Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf e mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi seluruh infonnasi, dokumen dan persyaratan pendaftaran; b. memberikan persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; c. mengelola arsip dan dokumentasi lelang; d. melakukan konfirmasi persetujuan dan penolakan kepada pendaftar; dan e. menyampaikan informasi tentang kesalahan ataupun kekurangan informasi/dokumen kepada pendaftar yang ditolak atas dasar basil verifikasi. Bagian Keenam Sub Unit Pelayanan Informasi Pasal 12 Sub Unit Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf f mernpunyai tugas : a. memberikan layananan konsultasi mengenai proses pengadaan sec�a elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di Umt LPSE; b. me�bantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa; c. rnenjawab pertany�an-pertan!aan terkait kebijakan tentang pengadaan barang/Jasa pemenntah secara elektronik d. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE· dan ' e. �emberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia barang/ jasa. .' Bagian Ketujuh Sub Unit Administrasi Aplikasi Pasa.113 Sub Unit Administrasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf g mempunyai tugas : a. menyiapkan (set up) perangkat teknis (hardware); b. memelihara server dan perangkat komputer lainya;, c. mengenali dan menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi ( trouble resolution); dan d. memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Nasional dan LPSE Provinsi tentang kendala-kendala terkait dengan fungsi sistem aplikasi dan perangkat tehnis, BABV TATA KERJA Pasal 14 (1) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. (2) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugasnya masing-masing. (3) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinataror Sekretariat dan Koordinator masing-masing Sub Unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta (4) memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (5) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinaror masing-masing Sub Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan secara berjenjang. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 15 Personil Unit LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas moral yang baik, disiplin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang menjadi tanggung jwabnya ; dan c. memahami prosedur sistem pengadaan secara elektronik ( e-Procurement ). BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 16 (1) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinator Sub Unit serta personil LPSE didalarnnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dari Ketua Tim Pengendali Kegiatan. (2) Ketua Unit Teknis/Pelaksana, Koordinator Sekretariat dan Koordinator Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 17 Pernbiayaan atas pembentukan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
9

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2013/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa barang milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka barang Daerah perlu dikelola secara tertib aga-r dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; b. bahwa dalam rangka pengamanan barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratu ran Bupati tentang Pengelolaal Barang Milik Daerah Kabupaten Toraja U tara.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196O Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 2 3 TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 3890); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana(l,embaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 1981 Nomor 76' Tambahan Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Nomor 3211); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 t€ntang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 Tentang Perbendaharaan Negara (Lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874); 5 J 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s2341; 1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 197 1 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Ta-hun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Talah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahar Lembaran Negara Nomor 3643); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan T\:gas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 203, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20O 1 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao73\; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntalsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O3); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia I 4 Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta-hun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46091; 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urrsan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Keputusan Presiden Nomor 4O Ta-hun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 23. Keputusan Presiden Nomor 8l Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri; 24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 25. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3 tentalg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8O Tahun 2OO3 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 5 Barang/ Jasa Pemerintah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2O01 tenta-ng Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Darah Yang Dipisahkan; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20O6 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OO7 tenlang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tenlalg Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedomal Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Ta-hun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 6 \ 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sydtem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah. 8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah. 10. Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Barang. 7 11. Milik Daerah adalah semua barang yang Bdiabrealni gatau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. . 12. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaiah kegi.atan dan tindakan terhadap barang Daher meliputi perencanaan, penentuan kebutu an, yang . dan harga, penganggaran, pengadaan, inventarisasi, standarisasi barang penyimpanan, pengendali1an, penyaluran, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. 13. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 14. Penyi.rnpan Barang MT11k Daerah adalah Pe. gawai 15. yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. 16. Rumah Daerah adalah rurnah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawaj Negeri Sipil. 1 7. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengau keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan jasa. 19. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan; pengiriman barang milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 20. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik Daerah selah; 8 dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 21. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya nukum. 22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/ kuasa pengguna dalam rnengelola dan rnenatausahakan barang rnilik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. 23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalarn bentuk sewa, pinjarn pakai, kerjasarna pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 24. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 25. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. 26. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 27. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara rnendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kernudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jangka waktu tertentu yang 9 telah d'isepakati kembali tanah , untuk selanjutnya d" beserta b iserahkan berikut f. . . angunan dan; asi11tasnya set atau sarana Waktu. elah beraJch · irnya jangka 28. Bangun serah guna d ·1· a alah pe nu ik Daerah b manfaatan b erupa tanah oleh . arang cara mendirikan b p1hak lain dengan angunan dan/ t fasilitasnya dan a au sarana berikut . , setelah selesai peznb d1serahkan untuk did angunannya I ayagunakan ol h . tersebut dalam . e Pthak lain Jangka Waktu disepakati. tertentu Yang 29. Penghapusan adalah ti ndakan menghapus milik Daerah dari daftar barang barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 30. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah. 31. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 32. Tokar menukar barang milik Daerah/tukar gu1ing adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menenma penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 33. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 10 \. 34. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah at.au badan hukum lainnya. 35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah. 37. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Daerah. 38. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 39. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalarn 1 (satu) periode tertentu. BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaan barang milik Daerah sebagai bagian dari pengeJolaan keuangan Daerah yan d ilak . g 1 sanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Pasal 3 (1) Barang milik Daerah meliputi: 11 a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 4 ( 1) Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. (2) Ruang lingkup Pengelolaan barang milik Daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penerimaan, d. penggunaan; e. penatausahaan· ' f. pemanfaatan · ' g. pengamanan dan pemeliharaan., h. penilaian; 1. penghapusan; J. pemindahtanganan; k. pemb.naan, pengawasan dan pengendalian. ' I. pembiayaan; dan m. tuntutan ganti rugi. 12 Pasal 5 Maksud pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk : a. mengamankan barang milik Daerah; b. menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik Daerah; dan c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik Daerah. Pasal 6 Tujuan pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk : a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah; b. terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik Daerah; dan c. terwujudnya Pengelolaan barang milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien. BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Pasal 7 (1)) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan �arang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah · ' (2) Bupati selaku Pemegang K ku e asaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang: a. menetapkan k bi iak e IJ an pengelolaan baran .. Daerah., b. menetapkan en g m1hk . P ggunaan, pemanfaatan atau pemmdahtanganan tanah d , an bangunan. c. menetapkan kebijakan , milik Daerah. ' d. mengajukan . pengamanan barang usut pemmdahtan milik Daerah ganan barang Yang memerlukan Dewan Perwakil persetujuan an Rakyat Daerah (DPRD)· e. menyetujui usul . , penghapu b pem1ndahtanganan dan san arang milik kewenangannya; dan Daerah sesu . b tas ai a 13 f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku pengelola; b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna: c. Kepala Bidang/Bagian/Umum/Unit pengelola Barang Milik Daerah selaku pembantu pengelola; d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; e. Penyimpan Barang Milik Daerah; dan f. Pengurus Barang Milik Daerah. (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah; c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik Daerah; d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapu• san, dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah; dan f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah. (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas: a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) bagi Satuan Kerja 14 h (SKPD) yang dipimpinnya Perangkat Daera . . elalui Pengelola Barang, kepada Bupatl m status . ermohonan penetapan b. mengaJukan p an barang miik tuk penguasaan dan pengguna un di eroleh dari beban Anggaran oaerah yang P . ah (APBD) dan dan BelanJa Daer Pendapatan d Bupati yang sah kepa a perolehan lainnya melalui Pengelola Barang; . . t tan dan inventansas1 barang melakukan penca a c · milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; -menggunakan barang rnilik Daerah yang b�rada d. u tuk kepentmgan dalam penguasaannya n penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemimdahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (OPRD) dan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang; g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang; dan h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya. 1. Menyusun dan menyarnpaikan laporan Barang Pengguna Sementara (BPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalarn penguasaannya kepada Pengelola. (6) Kepala Bidang/Kepala Bagian/Umum/Unit Pengelola .. 15 Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola dan Pusat lnfonnasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggung jawab mengkoordinir penyelendggaraadn penge1olaan barang milik Daerah yang a a pa a Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). . (7) Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang bertugas untuk menen·ma, menJyi&mpan dan menge1uarkan barang yang berada pada SKPD. (8) Pengurus Barang adalah Pegawai yang bertugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Perangkat Daerah/unit kerja. Satuan Kerja BAB IV PERENCANMN DAN PENGADMN Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pasal 8 (1) Kepala Bidang/Kepala Bagian/Umum/Unit Pengelola Barang Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun: a. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; dan b. Standarisasi Harga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PasaJ 9 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaj bahan 16 dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar barang standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga. (3) Pengelola melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. (4) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan pengganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V PENGADAAN Pasal 11 Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing' adil/ ' tidak diiskrimi.nati.f dan akuntabel. ' (1) Pelaksanaan Pasal 12 pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeriksaan kepada Pengelola dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). � 17 (3) Pengelola menetapkan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan barang dan jasa. (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan barang dan jasa. Pasal 13 ( 1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola Barang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui Panitia Pengadaan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri atau swakelola. Pasal 15 Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Pengelola dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan. Pasal 16 (1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan untuk lampiran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 (1) Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah 18 berdasarkan perjanjian dan ata.u pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola. (2) Penerimaan Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf clan penyerahan dari masyarakat atau Pemerintah menjadi barang milik Daerah. (3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2). (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah. (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PENERIMAAN DAN PENYALURAN Pasal 18 ( 1} Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak diterima oleh penyimpan barang/pengurus barang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (2} Penyimpan/pengurus barang melakukan tugas administrasi penerimaan barang milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris selak:u atasan langsung pengurus barang/penyimpan barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4} Ketentuan lebih I · anjut mengenai tata cara penerimaan dan pengurusan barang rnilik Daerah 19 . ak ud pada ayat (1), ayat (2), dan · ana dim s . sebagaim Peraturan Bupatl. ayat (3) diatur dengan (1) pasal 19 tidak bergerak dilakUkan Penerimaan barang yangp . bat yang ditunjuk, dan oleh Kepala SK.PD atau eja d Bupati melalu. (2) (3) ·1 rkan kepa a selanjutnya d1 apo Pengelola. ah bagaimana dimaksud . Barang Daer se h Penenmaan lah diperiksa ole ) dilakUkan sete pada ayat (� Daerah (PPBD). Panitia Pemenksa Barang . d' aksud dalam . Barang sebagaimana im . Penenmaan lah d'periksa instansi tekn1s Pasal 1 7 , dilakukan sete 1 b t Berita Acara yang berwenang, Pemeriksaan. dengan mem ua (4) (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 20 Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan kepada Bagian Keuangan. Pasal 21 (1) Pengeluaran/penyaluran barang Daerah oleh Pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja wajib melaporkan keadaan atau sisa barang kepada Bupati melalui Pengelola. 20 BAB VII PENGGUNAAN Pasal 22 (1) Status penggunaan barang milik Daerah untuk masing-rnasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan oleh Bupati. (2) Penetapan status penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan yang diterima kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;dan b. Pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya. Pasal 23 Barang milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Pasal 24 (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang clan/atau kuasa pengguna barang. (2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati melalui Pengelola. 21 Pasal 25 ( 1) Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dicabut penetapan status penggunaannya. BAB VIII PEMANFMTAN Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan Pasal 26 (1) Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (2) Pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 27 Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; dan d. bangun guna serah dan bangun serah guna. 22 Bagian Ketiga Sewa Pasal 28 (1) Barang milik Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dirnanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah. (2) Barang milik Daerah yang clisewakan tidak merubah status hukum/ status kepemilikan. (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama S (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan atau d. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Barang milik Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemanfaatan/ penggunaan barang tersebut. (7) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (8) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah. Bagian Keempat Pinjam Pakai Pasal29 (1) Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan. (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada 23 Instansi Pemerintah. (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum (memindahtangankan) kepemilikan barang Daerah. (4} Jangka waktu pinjam pakai barang milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab permnjam atas biaya operasional dan perneliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan atau d. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Pinjam pakai barang milik Daerah dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik Daerah kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Kerjasama pemanfaatan Pasal 30 K . eIJasama pemanfaatan baran .. pihak Iain dilaksanak dal g nuhk Daerah dengan an am rangka· a. mengoptimalkan d . aya suna dan hasil Milik Daerah; dan guna Barang b. meningkatkan penerimaan D aerah. (1) Kerjasama PasaI 31 pemanfaatan b dilaksanakan d arang milik Daerah engan bentuk· a. keIJ·asama peman' · 1aatan ba atas tanah d rang milik Daerah an/atau bangunan Yang sudah 24 diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan atau c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pasal32 (1) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik Daerah dimaksud; b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila diumumkan 2 X (dua kali), peserta kurang dari 5 dapat dilakukan pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga, kecuali untuk barang milik Daerah yang bersifat khusus; c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selarna jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan; 25 d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik Daerah yang menjadi obyek kerjasarna pemanfaatan; dan g. jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak ketiga. _.F Bagian Keenam Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Pasal 33 (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi; b. tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan 26 c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan bangunan clan fasilitas dimaksud. (2} Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal34 Penetapan status penggunaan barang milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok clan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Pasal 35 ( 1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. (2) Peneta.pan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 {lima) peserta/ peminat dan apabila diumumkan 2 X (dua kali) peserta kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan pemilihan langsung/penunjukan langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga. (3} Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarannya 27 ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan c. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. (4) Dalarn jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Daerah. (5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; c. jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalarn perjanjian; dan e. persyaratan lain yang dianggap perlu. (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah. (7) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (8) Biaya persiapan perjanjian dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal36 (1) Mitra Bangun Guna Serah barang milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu 28 pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah. (2) Bangun Serah Guna barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; -.. b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 38 (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan barang milik Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) meliputi: a. pengamanan administrasi dengan cara pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen; b. pengarnanan fisik dengan cara pemagaran, pematokan/tanda batas untuk tanah dan •• 29 bangunan, selain tanah dan bangunan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan c. pengamanan hukurn, dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan. Pasal 39 ( 1) Barang milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. (2) Barang milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas Pemerintah Daerah. nama {3) Barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Pasal 40 ( 1) Bukti kepemilikan barang milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang. (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang. Pasal 41 Barang milik Pemerintah Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengarnanan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 43 '• • 30 (1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal44 ( 1) Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola secara berkala. (2) Pengelola Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik Daerah. Pasal 45 ( 1) Pelaksanaan pemeliharaan barang rnilik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). Pasal 46 (1) Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab untuk membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dalarn lingkungan 31 wewenangnya dan wajib melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola secara berkala. (2) Pengelola Barang atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan. Pasal 47 (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah. Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BABX PENILAIAN Pasal 49 Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik Daerah. PasalSO Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan 32 dengan berpedoman Pemerintahan (SAP). pada Standar Akuntansi Pasal 51 (1) Penilaian barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai independent bersertifikat dibidang penilaian aset. (2) Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). (3) Hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. BAB XI PENGHAPUSAN Pasal 52 ( 1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna; dan b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam ha! barang milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Pasal 53 (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul Pengelola Barang. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 1) huruf b ditetapkan dengan surat 33 keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pasal 54 ( 1) Penghapusan barang milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan surat keputusan dari Pengelola Barang atas nama Bupati. (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati. BAB XI PEMINDAHTANGANAN Pasal 55 ( 1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena perencanaan kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris atau dipindahtangankan (2) Setiap pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). b. pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu: 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota; 34 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau 5. dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. c. pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); d. pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Barang Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2), dilaksanakan melalui: a. penjualan/pelelangan; b. tukar menukar (ruilslag); c. hibah; atau d. penyertaan modal Pemerintah Daerah. (4) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluruhnya ke Kas Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindatanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesatu Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas 35 Pasal 56 (1) Kendaraan dinas yang dapat dihapus/dijual terdiri dari: a. kendaraan perorangan dinas; b. kendaraan Dinas Operasional; dan c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. (2) Kendaraan perorangan dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dihapus/ dijual setelah berumur 7 tahun atau lebih. (3) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus/dijual setelah berumur 7 (tujuh) tahun atau lebih. (4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus setelah berumur 5 (Hrna) tahun atau lebih. (5) Umur Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diberikan bagi: a. Pejabat Negara/Daerah yang menggunakan kendaraan dinas dimaksud berumur 5 (lima) tahun atau lebih; dan b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggunakan kendaraan dinas dimaksud berumur 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 57 ( 1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Negara yang sudah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku. (2) Kendaraan dinas operasional yang digunakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 {lima) tahun atau lebih. 36 (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. (4) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di Daerah. Pasal 58 ( 1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 7 (tujuh) tahun atau lebih, karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus/dilelang kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. Pasal 59 (1) Pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Hasil penjualan/pelelangan disetor seluruhnya ke Kas Daerah. (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/ sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi. (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. (5) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus. Pasal60 37 (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipindahtangankan. (2) Selama kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pernbeli. (3) Bagi pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Penjualan Rumah Dinas Pasal 61 Bupati menetapkan penggunaan rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 Penjualan rumah milik Daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal63 (1) Rumah Daerah yang dapat dijual-belikan adalah: a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III; b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa-belikan kepada Pegawai. (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang 38 .! sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah. (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat ljin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dalam sengketa. (5) Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 ( 1) Harga Rumah Daerah golongan III beserta tanah atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (2) Hasil pelaksanaan penjualan/ sewa beli Rumah Daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 65 ( 1) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun. (2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar lnventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi. Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati. 39 Bagian Ketiga Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Pasal67 ( 1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara: a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); atau b. pelepasan dengan tukar menukar/tukar guling (ruislag). (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan dengan cara lelang. (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan harga pasaran umum setempat. (5) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai/ taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. (6) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan bagi tanah yang sudah ada bangunan rumah golongan III di atasnya. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Tukar Menukar Pasal 68 ( 1) Tokar menukar barang milik daerah sebagaimana 40 dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan : a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah; b. untuk optirnalisasi barang milik Daerah; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Tokar menukar barang milik Daerah dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan: a. Pemerintah Daerah lain; b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah Lainnya; dan c. Swasta. Pasal 69 ( 1} Tokar menukar barang milik Daerah dapat berupa : a. tanah atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Pengelola Barang; b. tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan c. barang milik Daerah selain tanah dan atau bangunan. (2) Tokar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya. Pasal 70 Tokar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar barang milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/ pertimbangan dan kelengkapan data; 41 b. Bupati melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/ atau bangunan yang akan dipertukarkan; d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); e. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan setelah mendapat persetujuan Bupati; dan f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Pasal 71 (1) Tokar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengguna Barang mengajukan usu! tukar menukar kepada Pengelola Barang disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim intern instansi pengguna barang; b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. Pengguna Barang menukar setelah Pengelola; dan melaksanakan tukar mendapat persetujuan 42 (2) e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalarn Berita Acara Serah Terima Barang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Hibah Pasal 72 {1) Hibah barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. bukan merupakan barang rahasia Negara/ Daerah; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan d. selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Pasal 73 (1) Hibah barang milik Daerah berupa: a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati; b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya dihibahkan; direncanakan untuk c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Pengelola Barang; atau .. .s 43 d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal pengadaannya dihibahkan. direncanakan untuk (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pasal 74 (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kecuali tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b. (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dan huruf d yang bemilai di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dilaksana• kan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pasal 75 ( 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 44 Pasal 76 (1) Barang Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah yang diserahkan kepada Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai Internal dan atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset. (3) Tim Penilai Internal dan atau Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XIII PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 77 (1) Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pengelola Barang dan atau pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan barang milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. (3) Penggolongan dan kodefikasi barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat {2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 78 45 (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penilaian, pendokumentasian dan penggunaan barang milik Daerah. (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik Daerah yang ada di satuan kerjanya dalam Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris. (4) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Kepala Bidang/ Bagian Umum/Perlengkapan/unit Pengelola Barang Milik Daerah secara periodik. Pasal 79 (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bidang/Bagian Umum/Perlengkapan/Unit Pengelola Barang Milik Daerah. (2) Bidang/Bagian Umum/Perlengkapan/Unit Pengelola Barang Milik Daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik Daerah, bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik Daerah. Pasal 80 (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventarisir beserta rekapitulasinya. (2) Pengguna Barang wajib melaksanakan sensus barang Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. (3) Bidang/Bagian Umum/Perlengkapan/Unit Pengelola Barang Milik Daerah sebagai pusat inventarisasi barang milik Daerah, bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan sensus barang. 46 (4) Pela.ksanaan sensus barang daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenru tata cara pelaksanaan sensus barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 81 ( 1) Pengguna/ kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. (3) Pengelola Barang menghimpun laporan sebagai• mana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 82 (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang/Bagian Perlengkapan/Umum, Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik Daerah dilakukan oleh Bupati. (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .. 47 BAB XV PEMBIAYAAN DAN INSENTIF Pasal 83 ( 1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Pengelolaan barang milik Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan upah pungut/ uang perangsang/ insentif kepada aparat pengelola barang yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas dapat diberikan insentif dan atau tunjangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XVI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG Pasal 84 ( 1) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan. (2) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) yang lalai/ mengakibatkan kerugian Daerah dikenakan tuntutan ganti rugi. (3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan atau lalai membuat perhitungan, maka Penyimpan Barang atau Bendaharawan Barang, diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa. (4) Dalam hal Bendaharawan barang meninggal, melarikan diri atau berada dibawah pengarnpunan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan ... 48 teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan, maka dikenakan Tuntutan Pengamanan Barang Daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII SENGKETA BARANG DAERAH Pasal 85 ( 1) Penyelesaian terhadap barang Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan Inspektorat, Bagian Hukum atau Lembaga Hukum yang ditunjuk. (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata. (3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII LARANGAN Pasal 86 Barang milik Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dilarang: a. digadaikan; b. dibebani hak tanggungan (sebagai jaminan); atau c. dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam ",, 49 Pasal 55 ayat (2). BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI Pasal87 (1) Penyimpan Barang dan Pengurus Barang yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat ( 1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi dan atau ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 ( 1) Pada saat Peraturan Daerah ini - rnulai berlaku, barang milik Daerah yang telah ada wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen pemilikannya. (2) Penyelesaian dokumen kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/ atau pengelola. (3} Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 89 Pengelolaan barang milik Daerah yang terkait dengan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dan pemindaht.anganan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 55 yang sudah berjalan dan atau sedang dalarn proses sebelurn ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan. • • 50 BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 91 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
59

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

ABSTRAK:

a.bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari - hari ; wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah [aku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Seketanat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara, perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara, perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Seketariat Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara.
1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah dr ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenl,ang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4018); (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 8 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ) ; Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor [01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ) ; 5. 5. Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn Jabatan Struktural ; Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengaagkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil ; 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI ; 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI; 8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRl dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ; 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI ; 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRI dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Seketariat Dewan Pengurus Korpri ; 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI ; l0.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah 50 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menten Dalam Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ; Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Departemen Dalam Negeri 1 l l.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 47 Tahun 2008 tentang 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korpri Departemen Dalam Negeri ; Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Pengurus Unit Nasional Korpri Departemen Dalam Negeri ; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TORAJA UTARA BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON BAB V TATA KERJA BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
NOMOR 67 TAHUN 2012
7 Halaman

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahr:n 1981 tentang Hukum 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Pengelolaan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tatnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 1Ol, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol I Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5); Tahun 2O1O tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); Tahun 2OlO tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TERIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TERIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB IX SURAT PENDAFTARAN BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI BAB XIII PENGELOLAAN RETRIBUSI BAB XIV TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
NOMOR 66 TAHUN 2012
13 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT