Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 67 Tahun 2012

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TORAJA UTARA BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON BAB V TATA KERJA BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 67 Tahun 2012 tentang RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Toraja utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Rantepao

Tanggal Penetapan

31 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2012

Tanggal Berlaku

31 Desember 2012

Sumber

Subjek

JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Toraja utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 499 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 67 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA
ABSTRAK:	a.bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari - hari ; wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan jiwa Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah [aku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Seketanat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara, perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara, perlu pembentukan organisasi dan tata kerja Seketariat Pengurus Kabupaten Korpri Toraja Utara ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Toraja Utara. 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah dr ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenl,ang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4018); (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 8 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ) ; Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor [01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 ) ; 5. 5. Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor I 00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn Jabatan Struktural ; Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengaagkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil ; 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI ; 7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang KORPRI; 8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRl dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ; 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI ; 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan KORPRI dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Seketariat Dewan Pengurus Korpri ; 9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI ; l0.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah 50 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menten Dalam Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ; Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Departemen Dalam Negeri 1 l l.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 47 Tahun 2008 tentang 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korpri Departemen Dalam Negeri ; Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Pengurus Unit Nasional Korpri Departemen Dalam Negeri ; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TORAJA UTARA BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON BAB V TATA KERJA BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012. NOMOR 67 TAHUN 2012 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 67 Tahun 2012

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT KORPRI KABUPATENTORAJA UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT