Pencarian Peraturan

PENETAPAN RINCIAN SEMENTARA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2008/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rincian Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dan yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten ke Desa, dipandang perlu menetapkan Rincian Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luru Utara Tahun Anggaran 2008; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ' 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 4004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertaggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat' dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu utara Tahun 2007 Nomor 20); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 09); 16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RINCIAN SEMENTARA ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2008 BAB III PENYALURAN DANA PERIMBANGAN DESA BAB IV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2008.
NOMOR 6 TAHUN 2008
18 Halaman

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Luwu Utara 2022 No.6/TLD No.380

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020;UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 1 Tahun Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB VI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB VII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN. BAB VIII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB IX AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. BAB X PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB XI KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH. BAB XII PENYELESAIAN PIUTANG DAERAH YANG MENGAKIBATKAN MASALAH PERDATA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH. BAB XIII BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. BAB XIV PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH. BAB XV INFORMASI KEUANGAN DAERAH. BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
XVII Bab, 210 Pasal (91 Hlm.) dan 22 Hlm. Penjelasan.

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pimpinan Serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Lainnya Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se-Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketetapan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan se-Kabupaten Luwu Utara.
1. Uridang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ' ' 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara , Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah ' diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); I' 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwuw Utara Nomor 3· Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343)
PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat PTAPD adalah penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. -. J f ;· 12. Tunjangan operasional Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepada Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Pasal 2 Peraturan Bupati ini menjadi dasar dalam penetapan penghasilan tetap dan tunjangan dalam APBDesa. Pasal 3 (1) Besaran PTAPD dan tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah anggaran belanja dalam APBDesa. (2) Pembayaran PTAPD dan tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setiap bulan. Pasal 4 (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mengisi jabatan kepala desa, maka penjabat kepala desa yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan jaminan kesehatan sebagai kepala desa. (2) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap danjaminan kesehatan sebagai kepala desa. (3) Penjabat kepala desa dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} berhak mendapatkan tunjangan operasional kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa. (4) Besaran tunjangan operasional ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah anggaran belanja dalam APBDesa dan wilayah kerja. (5) Pembayaran tunjangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan. Pasal 5 (1) Bendahara merupakan unsur pembantu kepala Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara Desa, diberikan tunjangan secara proporsional berdasarkan jumlah anggaran belanja dalam APBDesa. (3) Pembayaran tunjangan bendahara desa dilaksanakan setiap bulan. Pasal 6 Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan operasional kepala Desa dan penjabat kepala Desa, tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan bendahara Desa dan tunjangan lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masing-masing desa tahun anggaran berkenaan. Pasal 7 Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan tunjangan lainnya dalam APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Se Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2018/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menetapkan rincian Dana Desa untuk Setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Presiden Nomor : 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 8. Peraturan menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07 /2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 201 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAB III PENYALURAN DANA DESA BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA BAB V PELAPORAN DANA DESA BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
NOMOR 6 TAHUN 2018
16 Halaman

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM APBD DITETAPKAN DAN DITEMPATKAN DALAM LEMBAR DAERAH

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2009/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Sebelum APBD Ditetapkan dan Ditempatkan Dalam Lembar Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 132 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu diatur pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebelum APBD ditetapkan dan b. ditempatkan dalam Jembaran daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib sebelum Ditetapkan dan Ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5).
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM APBD DITETAPKAN DAN DITEMPATKAN DALAM LEMBARAN DAERAH. Pasal 1 Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. PasaI 2 Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban pihak ketiga. Pasal 3 Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah Obyek Belanja Gaji clan Tunjangan, antara lain Gaji Pokok/Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan [abatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji clan luran Kesehatan. Pasal 4 Belanja Barang clan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah belanja rekening telepon, rekening air, rekening listrik, belanja premi asuransi clan perjalanan dinas. Pasal 5 Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2009.
3

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6, TLD NO.177

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

a. bahwa memperhatikan potensi sumber daya mineral yang ada serta dalam rangka pengaturan pengelolaan Bahan Galian Golongan C wilayah kabupaten Luwu Utara; b. bahwa Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan amanat undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur usaha pertambangan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 10. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Repulblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum; 22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintaan di BIdang Pertambangan Umum; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82).
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang yang membidangi Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pertambangan Bahan Galian Golongan C. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku. 8. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi Bahan Galian Golongan C. 9. Bahan Galian Golongan C adalah semua Bahan Galian yang tidak termasuk Golongan Bahan Galian A (Strategis) dan Golongan Bahan Galian B (Vital). 10. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi penyelidikan umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengelolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan. 11. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan Geologi/Pertambangan untuk menetapkan lebih tinggi seksama adanyan dan sifat letakkan bahan tambang serta melakukan persiapan-persiapan dan manfaatnya. 12. Esploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian golongan C dan memanfaatkannya. 13. Pengolahan dan Pemurnian adalah usaha pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan Galian dari daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/kemurnian. 14. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dan atau hasil eksploitasi dan eksplorasi. 15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan pemurnian bahan galian dan atau dari daerah/tempat eksplorasi atau eksplotasi. 16. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna sesuai dengan fungsinya yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan. 17. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 18. Inspektur Tambang (IT) adalah pegawai dinas pertambangan yang ditunjuk/sebagai pelaksana Inspektur Tambang dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan hidup atau usaha pertambangan. 19. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 20. Memanfaatkan bahan galian golongan C adalah menggunakan dan mengolah bahan tambang golongan C, baik yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara maupun dari luar Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan dalam arti luas. 21. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pemberian izin kepada orang atau badan untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi bahan galian golongan C. 22. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh SKPD yang membidangi bahan galian golongan C kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas. 23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan dan Perundang–Undangan Perpajakan Daerah. 24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak seharusnya terutang. 30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retibusi Daerah. 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang–Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 33. Sanksi Adsministrasi adalah sanksi yang diberikan secara Administratif kepada subyek pajak maupun wajib pajak atas pelanggaran ketentuan-ketentuan teknis administratif dalam pengelolaan bahan galian golongan c dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada Pemerintah Daerah dapat berupa teguran tertulis, penutupan sementara lokasi penambangan, pembongkaran material, pengenaan bunga. 34. Iuran Tetap Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak tetap adalah pungutan daerah setiap tahun atas penguasaan wilayah pertambangan berdasarkan jenis bahan galian golongan C dan luas wilayah SIPD. 35. Iuran Produksi Galian Golongan C selanjutnya disebut Pajak Produksi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pengambilan/pengolahan bahan galian golongan C berdasarkan volume. 36. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Pengelolaan usaha pertambangan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pengusahaan bahan galian golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi : a. pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Isin Pertambangan Rakyat (SIPR); b. pemberian rekomendasi/persetujuan yang berkaitan dengan usaha pertambangan yang sifatnya mendesak dan menyangkut kepentingan umum; c. pembinaan dan pengawasan; d. penarikan iuran dalam bentuk pajak tetap dan pajak produksi. BAB III ORGANISASI PENGELOLA USAHA PERTAMBANGAN Pasal 3 (1) Untuk pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (2) Fungsi-fungsi usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aspek pengaturan; b. syarat-syarat perizinan/rekomendasi; c. pembinaan dan pengawasan produksi, pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan; d. pengelolaan informasi pertambangan; e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan; f. penarikan pajak tetap dan pajak produksi; g. penertiban pertambangan tanpa izin. BAB IV PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN Pasal 4 (1) Setiap usaha pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat SIPD dan atau rekomendasi dari SKPD yang membidangi. (2) Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh: a. perusahaan negara; b. perusahaan daerah; c. koperasi; d. perusahaan swasta nasional; e. perorangan. Pasal 5 SIPD dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri dari : a. SIPD eksplorasi; b. SIPD eksploitasi; c. SIPD Pengolahan/Pemurnian; d. SIPD Pengangkutan; e. SIPD Penjualan; f. rekomendasi yang sifatnya temporer dan mendesak. BAB V TATA CARA MEMPEROLEH SIPD DAN REKOMENDASI Pasal 6 (1) Permohonan SIPD dan rekomendasi diajukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan. (2) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan berdasarkan urutan pengajuan permohonan. BAB VI LUAS WILAYAH Pasal 7 (1) Luas wilayah pertambangan dapat diberikan untuk satu SIPD paling banyak 10 (sepuluh) hektar. (2) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedangkan kepada badan hukum dan atau koperasi dapat diberikan paling banyak 5 (lima) SIPD. (3) Untuk mendapatkan luas wilayah SIPD atau jumlah wilayah SIPD yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati. BAB VII MASA BERLAKU SIPD Pasal 8 (1) SIPD eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (2) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 9 (1) SKPD sebelum memberikan SIPR terlebih dahulu menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat. (2) Usaha pertambangan rakyat hanya diberikan kepada perorangan. (3) Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan Bupati. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD Pasal 10 (1) Pemegang SIPD berhak melakukan kegiatan di dalam wilayah SIPDnya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pemegang SIPD wajib : a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam SIPD; b. membayar iuran/pajak tetap dan pajak produksi sesuai ketentuan yang berlaku; c. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan hasil produksi setiap bulan kepada SKPD yang membidangi; d. melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai-sungai. Pasal 11 Apabila selesai melakukan usaha pertambangan pada satu tempat, pemegang SIPD diwajibkan untuk mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap mempunyai daya dukung lingkungan. BAB X HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH Pasal 12 (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada diatas tanah dengan pemilik tanah. (2) Pemegang SIPD diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak yang berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilakukan. (3) Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan wilayah SIPD, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara calon pemegang SIPD dengan yang berhak atas tanah berdasarkan musyawarah dan mufakat. (4) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan ganti rugi maupun tumpang tindih dibebankan kepada pemegang SIPD. BAB XI BERAKHIRNYA SIPD Pasal 13 (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian SIPD tanpa permohonan perpanjangan oleh pemegang SIPD, maka SIPD tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan, dan mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda/bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. (2) Pemegang SIPD mengembalikan SIPD kepada SKPD yang membidangi dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut. (3) Pengembalian SIPD baru sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari SKPD yang mebidangi. (4) SIPD dapat dibatalkan oleh SKPD yang membidangi, meskipun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang SIPD tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan SIPD maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi selama berlakunya SIPD : a. terdapat kekeliruan dalam penertiban SIPD, sebagai akibat kesalahan pemohon; b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan Lingkunagan Hidup; c. secara teknis maupun aspek sosial sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pertambangan; d. jika ternyata kegiatan eksploitasi belum dimulai dalam jangka 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD yang bersangkutan; e. tidak memenuhi/mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindakahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam SIPD. BAB XII PEMINDAHAN SIPD Pasal 14 (1) Dalam rangka peningkatan usaha maka SIPD dapat dipindahkan kepihak lain atas persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi; (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 15 Pemerintah Kabupaten wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara pemegang SIPD dengan masyarakat. Pasal 16 Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan pemegang SIPD disesuaikan dengan skala usahanya antara lain : a. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/masyarakat setempat; b. membina atau sebagai Bapak angkat usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat setempat dalam wilayah SIPDnya. c. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang; d. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 17 (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan baik yang memiliki izin maupun pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (2) Pengawasan kegiatan usaha pertambangan terdiri dari, pengawasan pengusahaan (produksi), pengawasan pemasaran, tata cara teknik pertambangan, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengawasan dampak lingkungan. (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau keselamatan kerja dilaksanakan oleh Inspektur Tambang. (4) Petunjuk dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pengangkatan pejabat pelaksana Inspektur Tambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XV DAMPAK LINGKUNGAN DAN REKLAMASI Pasal 18 (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengangkat Kepala Teknik Tambang dan bila dianggap perlu mengangkat Wakil Kepala Teknik Tambang. (2) Kepala dan Wakil Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tata cara penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dampak lingkungan dan reklamasi. (3) Pemegang SIPD diwajibkan menjaga segala dampak lingkungan yang ditimbulkan serta memperbaiki bila terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatannya. (4) Perlindungan terhadap dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. wajib tanam/penghijauan; b. mengamankan tanah pucuk; c. memfungsikan kembali lahan bekas penambangan; d. pengaturan pencegahan erosi; e. pencegahan pendangkalan sungai dan saluran pengairan; f. pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air; g. pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian air. BAB XVI KEGIATAN PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PASAL 19 (1) Kegiatan pengambilan bahan Galian Golongan C meliputi : a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah Permata; d. Batu Kapur; e. Batu Apung; f. Batu permata; g. Bentonit; h. Dolomit; i. Feldspar; j. Garam Batu (helite); k. Grafit; l. Granit/andesit; m. Gips; n. Kalsit; o. Kaolin; p. Leosit; q. Magnesit; r. Mika; s. Marmer; t. Nitrat; u. Opsiden; v. Oker; w. Pasir dan Kerikil; x. Pasir Kuarsa; y. Perlit; z. Phospat; aa. Talk; bb. Tanah Serap (fuller earth); cc. Tanah Diatome; dd. Tanah Liat; ee. Tawas (alum); ff. Tras; gg. Yorasit; hh. Zeolit; ii. Basal; jj. Trakkit. (2) Dikecualikan dari obyek pajak pengambilan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) adalah : a. kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis; b. pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pasal 20 Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C. Pasal 21 Wajib Pajak Pengambilan Golongan C adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Pengambilan bahan galian golongan C yang memiliki SIPD. BAB XVII DASAR PENGENAAN STRUKTUR TARIF PAJAK Pasal 22 (1) Atas pengelolaan bahan galian golongan C dikenakan pajak tetap dan pajak produksi. (2) Dasar Pengenaan Pajak tetap bahan galian golongan C adalah berdasarkan jenis bahan galian golongan C, lamanya pengelolaan dan luas wilayah SIPD. (3) Dasar pengenaan Pajak Produksi adalah nilai jual/nilai pasar per meter kubik setiap jenis bahan galian golongan C hasil eksploitasi dikalikan 20 % (dua puluh perseratus). (4) Nilai jual/nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (5) Pajak Tetap dan Pajak Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : No Jenis Bahan Galian Gol “C” Pajak Tetap (Ha/Thn) Pajak Produksi (M3) Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pasir Batu Kali Kerikil Sirtu Tanah Urug/ Tanah Timbunan Tanah Liat Pengambilan bahan galian golongan C lainnya Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Nilai Pasar/Harga Standar Per M3 dikalikan 20% BAB XVIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 23 (1) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Pengambilan bahan galian golongan C. (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dengan besar pajak pengenaan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4). BAB XIX MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 24 Masa pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Takwin. Pasal 25 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Bahan Galian Tambang Golongan C dilakukan. Pasal 26 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XX TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 27 (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Bupati dan atau pejabat yang berwenang menetapkan ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal 28 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan besarnya jumlah pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak daerah Bupati dan atau pejabat yang berwenang menerbitkan diterbitkan : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; dan c. SKPDN. (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila: a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; c. kewajiban mengisi SPTPD dan tidak dipenuhi, pajak yang berutang di hitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 (dua puluh lima) % (persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % (persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (serarus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (5) Kenaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan. (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan. BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 29 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang dtentukan, sesuai dengan yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam dan atau dalam waktu yang ditentukan. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 30 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 31 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat pada buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 32 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak, harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 33 (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 34 Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan. Pasal 35 Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 36 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Pasal 37 Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Peraturan Bupati. BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 38 (1) Bupati, berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati. BAB XXIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 39 (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak dapat : a. membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPBKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. (3) Bupati atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XXIV KEBERATAN DAN BANDING Pasal 40 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk atas suatu : 1. SKPD; 2. SKPDKB; 3. SKPDKBT; 4. SKPDLB; dan 5. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (4) Apabila sudah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak. (6) Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang dalam Keputusan Bupati. Pasal 41 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak atas pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan Bupati tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Pasal 42 Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. BAB XXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 43 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : a. nama dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP); (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 44 Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XXVI KADALUWARSA Pasal 45 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dalam masa kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB XXVII PENYIDIKAN Pasal 46 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 47 (1) Pembongkaran ditempat bagi yang menyangkut Bahan Galian Golongan C tanpa didukung dokumen yang sah dan atau denda 4 (empat) kali lipat dari jumlah pajak material yang diangkut. (2) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada (1) adalah milik/aset daerah dan dapat digunakan untuk kepentingan umum BAB XXIX KETENTUAN PIDANA Pasal 48 (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang : a. tidak mempunyai SIPD dan melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); b. tidak berhak atas tanah merintangai atau mengganggu usaha pertambangan yang sah; c. berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang SIPD memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. d. Setiap orang dan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. (2) Pemegang SIPD yang : a. tidak memenuhi dan/atau tidak membayar pajak produksi; b. tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini; c. Setiap pemegang SIPD sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 (1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah dan belum bayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu. (2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XXX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 52 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 21 Tahun 2000 Seri A) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 53 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara .

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

PEDOMAN PENGAJUAN, PENETAPAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2006

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2006/No.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengajuan, Penetapan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peratuan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., maka perlu menetapkan Pedoman Pengajuan, Penetapan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lown Utara (Lembaran Negara Tahon 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826) ; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahon 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahon 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahon 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan .DPRD (Lembaran Negara RI Tahon 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahon 2004 Nornor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4437); 5. Undang-Undang Nornor 33 Tahon 2004 tentang Perimbangan Keuangan ' ' I 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4513) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor OI) ;
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan I . Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara ' .. ' 7. Kesbang adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Luwu Utara 8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara 9. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melaluli Pemilihan Umum 10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD. 11 . Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten I Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 2 (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpimm Daerah Partai Politik ditandatangani Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan rnenggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan : a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Kabupaten Luwu Utara yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan Jainnya; b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD; d. Surat Pemyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan serkretaris DPD atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik; e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang; BAB ill PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADl\1lNISTRASl PARTAI POLITIK Pasal 3 (!) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Luwu Utara dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Unsur Sekretariat Daerah; (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Pasal 4 Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 3 ayat (I) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini ; BAB IV BANTUAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Besamya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta Rupiah pertahun) (2) Besarnya Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan dan tingkat kemahalan di Kabupaten Luwu Utara, . . BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAl POLITIK Pasal 6 ; (1) Penyerahan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. (2) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa alas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya. Pasal 7 Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan persyaratan administrasi: a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nornor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik; b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas rnaterai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Poltik dengan menggunakan Kop Surat dan cap stempel Partai Politik; c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik sebagai pihak kedua; Pasa18 Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam) huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan ini; BAB VI PENGAWASAN Pasal 9 Pengawasan dan atau Pemeriksaan atas penggunaan Bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Bawasda atau aparat pengawasan fungsional lainnya. BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 1 0 ( l) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kesbang setelah diaudit oleh Bawasda; (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), di ampaikan kepada Ketua KPUD ; Pasal 11 Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal I O ayat (J) , tercantum dalam Jampiran Ill Peraturan ini; BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.
9

pemilihan Umum Daerah - desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, BD.2018/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 20115 Tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan diubah.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
9 halaman

apbd

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undnag-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; 2. Undang-Undang No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;3 Undang-Undang No 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara; 4. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang TindakPidanaKorupsi; 5. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 7. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.
MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2011.
31 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .