Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 6 Tahun 2015

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANO LINGKUP BAB III : PETERNAKAN BAB IV : PENGENDAL!AN PENYAKIT, OBAT, DAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN BAB V : KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN BAB VI : PELAYANAN KESEHATAN HEWAN BAB VII : PEMBERDAYAAN PETERNAK, PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN USAHA DI B!DANG KESEHATAN HEWAN BAB VIII : PENGEMllANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB XI : PENELITiAN DAN PENGEMBANGAN BAB XII : SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII : PENYIDIKAN BAB XIV : KETENTUAN PIDANA BAB Xlll : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

21 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

21 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.6, TLD NO.336

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 847 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-6-TAHUN-2015_compressed.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6, TLD NO.336
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	a. bahwa hewan yang jenisnya beraneka ragarn sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia, dan karenanya pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahtera-an masyarakat; b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan penyediaan pangan asal hewan yang a.man, sehat, utuh, dan halal; c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah clan globalisasi, maka pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara rnandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANO LINGKUP BAB III : PETERNAKAN BAB IV : PENGENDAL!AN PENYAKIT, OBAT, DAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN BAB V : KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN BAB VI : PELAYANAN KESEHATAN HEWAN BAB VII : PEMBERDAYAAN PETERNAK, PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN USAHA DI B!DANG KESEHATAN HEWAN BAB VIII : PENGEMllANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB XI : PENELITiAN DAN PENGEMBANGAN BAB XII : SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII : PENYIDIKAN BAB XIV : KETENTUAN PIDANA BAB Xlll : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 51

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521