Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 447 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Kesehatan

Download :
PERBUP NO. 14 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (7), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (5), dan pasal 34 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
. Vndang-Vndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 2. Vndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentnag Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran - 1 - {• .. : ' Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 347).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK BAB IV SYARAT, BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK SERTA PENGENDALIAN BAHAYA ASAP ROKOK BAB V TEMPAT YANG DIKECUALIKAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
TAHUN 2018 NO 14
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2010

Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERBUP NO. 9 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2010/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a bahwa untuk mewujudkan pengembangan clan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien, perlu penyelenggaraan sistem irigasi dengan prinsip satu sistern irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan petani; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, untuk melaksanakan serta terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar daerah irigasi dan I antar sektor terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai; 8. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan. Sistim Irigasi Partisipatif; 9. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; 10. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Oprasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 11. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN BAB VI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DAERAH IRIGASI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VII TATA KERJA BAB VIII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2010.
NOMOR 9 TAHUN 2010
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 6 Tahun 2015

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA-NO.-6-TAHUN-2015_compressed.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 43 Tahun 2014

Desa/Kelurahan Sehat

Kesehatan

Download :
PERBUP NO. 43 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

DESA/KELURAHAN SEHAT

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2014/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa/Kelurahan Sehat

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana Program Desa/Kelurahan Sehat dalam menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat dan sejahtera; b. bahwa dalam meningkatkan upaya kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam penciptaan desa/ kelurahan sehat perlu dilakukan perbaikan dan penyusunan program kesehatan bagi masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF BAB V PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK SEMUA BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN DESA SEHAT BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
NOMOR 43 TAHUN 2014
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO.-1-THN-2011-TENTANG-PAJAK-DAERAH.pdf

Abstrak

pajak dan retribusi daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1 TLD NO.211

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Luwu Utara sudah tidak sesuai lagi;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Jenis Pajak terdiri atas: a. Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran; b. Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; c. Pajak Hiburan, dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan pungutan bayaran; d. Pajak Reklame, dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklame; e. Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas pengunaan tenaga listrik; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan; g. Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan; h. Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan; dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A No. 3); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A No. 6); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 3); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 4); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 5); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 177); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 184);
77 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2008

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO. 4 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2010

Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Baracun

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO. 33 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN PENGELOLAAN, TATA CARA DAN PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2010/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Baracun

ABSTRAK:

a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai bidang terutama dibidang industri dan perdagangan, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya limbah bahan berbahaya dan beracun; b. bahwa sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, akan tetapi masih belurn cukup memadai terutama untuk mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; c. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan mahluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara terpadu sesuai dengan perkernbangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, buruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan, Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 12, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan, Tata Cara dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II IDENTIFIKASI LIMBAH B3 DAN PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH B3 BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BAB IV TATA LAKSANA BAB V SANKSI BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
NOMOR 33 TAHUN 2010
91 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2013

Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PERBUP NO. 13 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2013/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); 12. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara T'ahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB V KEDUDUKAN PPID BAB VI TUGAS PPID BAB VII TANGGUNG JAWAB PPID BAB VIII WEWENANG PPID BAB IX PETUGAS INFORMASI BAB X TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB XI KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK BAB XII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA BAB XIII INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA BAB XIV INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT BAB XV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVI JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVII TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BAB XVIIl TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN BAB XIX REGISTRASI KEBERATAN BAB XX TANGGAPAN DAN KEBERATAN BAB XXI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BAB XXII PELAPORAN BAB XXII PENDANAAN BAB XXIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013.
NOMOR 13 TAHUN 2013
64 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO. 23 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat JI Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MEN/KES/PER/IV/ 1997 tentang Minuman Keras; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348); 20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 21.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; 22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 ten tang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL BAB III TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL BAB IV PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL BAB V WAKTU PENJUALAN BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG BAB VII PENGECUALIAN BAB VIII MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA SIUP-MB BAB IX PELAPORAN BAB X MEKANISME PENCABUTAN SIUP-MB BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
NOMOR 23 TAHUN 2018
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2018

Pengelolaan Barang Program Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Subsidi, PSO

Download :
PERBUP NO. 13 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN BARANG PROGRAM JEMBATAN UDARA SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Program Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan serta untuk mendukung penurunan disparitas harga barang di daerah terpencil perlu diselenggarakan program jembatan udara yaitu subsidi angkutan udara perintis kargo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Program Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Kementerian Perhubungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817) 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Peraturan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046). 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS BARANG BAB III PENGELOLAAN BARANG KIRIMAN BAB IV TARIF PENGELOLAAN BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
NOMOR 13 TAHUN 2018
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .