Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2010

Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN BAB VI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DAERAH IRIGASI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VII TATA KERJA BAB VIII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IIX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

13 Januari 2010

Tanggal Pengundangan

13 Januari 2010

Tanggal Berlaku

13 Januari 2010

Sumber

BD.2010/No.09

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 357 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 9 TAHUN 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2010/No.09
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:	a bahwa untuk mewujudkan pengembangan clan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien, perlu penyelenggaraan sistem irigasi dengan prinsip satu sistern irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan petani; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, untuk melaksanakan serta terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar daerah irigasi dan I antar sektor terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai; 8. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan. Sistim Irigasi Partisipatif; 9. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; 10. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Oprasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 11. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN BAB VI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DAERAH IRIGASI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VII TATA KERJA BAB VIII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IIX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2010. NOMOR 9 TAHUN 2010 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2010

Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT