Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2013

Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB V KEDUDUKAN PPID BAB VI TUGAS PPID BAB VII TANGGUNG JAWAB PPID BAB VIII WEWENANG PPID BAB IX PETUGAS INFORMASI BAB X TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB XI KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK BAB XII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA BAB XIII INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA BAB XIV INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT BAB XV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVI JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVII TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BAB XVIIl TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN BAB XIX REGISTRASI KEBERATAN BAB XX TANGGAPAN DAN KEBERATAN BAB XXI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BAB XXII PELAPORAN BAB XXII PENDANAAN BAB XXIII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

15 April 2013

Tanggal Pengundangan

15 April 2013

Tanggal Berlaku

15 April 2013

Sumber

BD.2013/No.13

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 672 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 13 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2013/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); 12. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara T'ahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB V KEDUDUKAN PPID BAB VI TUGAS PPID BAB VII TANGGUNG JAWAB PPID BAB VIII WEWENANG PPID BAB IX PETUGAS INFORMASI BAB X TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB XI KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK BAB XII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA BAB XIII INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA BAB XIV INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT BAB XV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVI JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB XVII TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BAB XVIIl TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN BAB XIX REGISTRASI KEBERATAN BAB XX TANGGAPAN DAN KEBERATAN BAB XXI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BAB XXII PELAPORAN BAB XXII PENDANAAN BAB XXIII PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013. NOMOR 13 TAHUN 2013 64 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2013

Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT