Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Jenis Pajak terdiri atas: a. Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran; b. Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; c. Pajak Hiburan, dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan pungutan bayaran; d. Pajak Reklame, dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklame; e. Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas pengunaan tenaga listrik; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan; g. Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan; h. Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan; dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

02 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2011

Tanggal Berlaku

02 Februari 2011

Sumber

LD.2011/NO.1 TLD NO.211

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 893 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.-1-THN-2011-TENTANG-PAJAK-DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1 TLD NO.211

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Luwu Utara sudah tidak sesuai lagi;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Jenis Pajak terdiri atas: a. Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran; b. Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; c. Pajak Hiburan, dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan pungutan bayaran; d. Pajak Reklame, dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklame; e. Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas pengunaan tenaga listrik; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan; g. Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan; h. Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan; dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 4 Seri A No. 3); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 7 Seri A No. 6); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 3); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 4); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 5); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 177); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 184);
77 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT