Pencarian Peraturan

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, ta.ta cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah adiubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \• I 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 518); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 243); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 214); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215); • r I 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329); 13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 35);
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 38
5 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2008 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah . kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 30);
PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal 7 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nornor 30) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagairnana berikut: Pasal 8 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, mengurus dan menata usaha serta menyiapkan rencana program, kegiatan sekretariat DPRD serta laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagi.an Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan subbagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian; dan d. pelaksanaan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup subbagian. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian; b. Menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, peruntukan dan penggunaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; d. Melaksanakan pengurusan penatausahaan keuangan dan perencanaan program DPRD dan Sekretariat DPRD; e. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja / kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan penyusunan dan penataan pelaporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; g. Menyusun laporan kinerja instansi Pemerintah ( LAKIP ) / Sekretariat DPRD; h. Menyusun rencana strategis Sekretariat DPRD; i. Membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; j. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; k. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; I. Menilai pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan kepada Kepala Bagian tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang stugasnya; m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian sebagai bahan evaluasi ;dan n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman. 2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Subbagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, penyelenggaraan keprotokoleran serta memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pers. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian; dan d. pelaksanaan evaluasi tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian; .'? •, •, b. Mengurns dan pengaturan penerimaan ta.mu dalam · rapat dewan; c. Menyiapkan dan memfasilitasi hubungan timbale balik antara DPRD dengan Pemerintah dan Masyarakat; d. Mengatur pelaksanaan acara kegiatan DPRD; e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan hubungan kerja sama dengan instansi lain yang bersangkutan dengan kegiatan keprotokolan; f. Melaksanakan pendampingan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan diluarkan kantor sesuai petunjuk Pimpinan; g. Mengatur persiapkan rapat-rapat, pertemuan yang memerlukan pelayanan bersifat keprotokolan; h. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat; i. Menampung aspirasi yang disampaikan masyarak atke DPRD dan menyalurkan kepada alat kelengkapan DPRD sesuai sifat dan keperluannya; J. Menangani dan pemberitaan kegiatan DPRD; k. mengelola, mengkaji data dan menyajikan berbagai kegiatan DPRD melalui protocol dan humas; I. mengatur penugasan fotografer dan Kameramen berdasarkan kegiatan yang ada; m. memelihara peralatan audio visual agar selalu siap untuk digunakan; n. meliput berita media cetak dan elektronik yang berhubungan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; o. membuat kliping pers DPRD yang diambil dari berita- berita yang terbit dikoran dan majalah serta mendistribusikan sesuai keperluan; p. mengolah, mengkaji data dan menyajikan berbagai kegiatan DPRD; q. mengkoordinir staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; r. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; s. menilai pelaksanaan tugas staf agar basil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian sebagai bahan evaluasi; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. . ' ,, .. ,} 3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas merumuskan kegiatan SubBagian Dokumentasi dan informasi produk hukum dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang dokumentasi dan perpustakaan. (2) Dalam Menyelenggarakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. penyusunan program dan kegiatan subbagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup subbagian; dan d. pelaksanaan evaluasi tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian. (3) Dalam Menyelengarakan Fungsi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian dokumentasi dan perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian; b. Menginventarisir pennasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi dan perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; c. Menata dan memelihara keutuhan buku buku dokumentasi dan perpustakaan; d. menyimpan semua Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah; e. menyimpan semua arsip dokumen sebagai bahan untuk dapat dipertanggungjawabkan; f. mengumpulkan biodata Anggota DPRD; g. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; h. menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian sebagai bahan evaluasi; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. .. Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
7

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);· 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ·2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I ' ! • Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); r t » ., 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 10); 19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 88). r . • 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017; 21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 58};
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 39
5 halaman

SATU-DATA-INDONESIA-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Tingkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai wali data tingkat Daerah dan wali data pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
UU Nomor 16 Tahun 1997; UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 4 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 51 Tahun 1999; PP Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA DAERAH. BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH. BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA. BAB V PENDANAAN. BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
-
VI Bab, 32 Pasal (16 Hlm.)

SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SERTA KRITERIA PENERIMA MANFAAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam Penanggulangan Kemiskinan Serta Kriteria Penerima Manfaat

ABSTRAK:

a. bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematik, terpadu, menyeluruh dan merupakan permasalahan yang harus diatasi karena menyangkut harkat _dan martabat kehidupan manusia; b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan peningkatan kualitas dan percepatan penanggulangan kerniskinan di kabupaten Luwu Utara, maka perlu suatu data kemiskinan yang menjadi kriteria bagi penerima manfaat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Kriteria Penerima Manfaat.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ·, r· • 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan); 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KRITERIA PENERIMA MANFAAT. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Utara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah daerah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Luwu Utara. 7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara. 8. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Luwu Utara. 9. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 11. Keluarga miskin adalah orang dan atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasamya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati 1n1 untuk mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta kriteria penerima manfaat. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur sinergitas mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta kriteria penerima manfaat. BABII DATA KEMISKINAN SERTA PENERIMA MANFAAT Pasal 4 ( 1) Data kemiskinan terdiri dari : a. basis data terpadu yang telah diverifikasi dan validasi; dan b. basil pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ,,· -.. (2) Kriteria penerima manfaat adalah: a. keluarga penerima Program Keluarga Harapan ( PKH ) ; b. keluarga penerima beras sejahtera; c. keluarga penerima Kartu Indonesia Sehat ( KIS ); d. keluarga yang namanya terdapat dalam basis data terpadu ( BDT ); e. hasil pendataan keluarga miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB Ill PERENCANAAN Pasal 5 (1) Kelurahan dan perangkat daerah merencanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. (2) Rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan, kecamatan dan kabupaten. (3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diketahui oleh TKPKD. BABIV PELAKSANAAN Pasal 6 ( 1) Program kegitan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi. (2) Ketua TKPKD mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. -, ,'' \ , (3) Camat selaku pembina TKPKD kelurahan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulan kemiskinan di tingkat kelurahan. (4) Tim kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan dibawah koordinasi camat. (5) Perangkat daerah melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kerniskinan. BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 ( 1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. (2) Tim kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan. (3) TKPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. BABVI PELAPORAN Pasal 8 ( 1) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang. (2) Tim kelurahan dan perangkat daerah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan disampaikan kepada TKPKD. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan. BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
6

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2013/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka sinkronisasi antara tugas dan jabatan perlu dilakukan revisi terhadap tugas pokok dan fungsinya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); ., ( ... 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Perneriritah Nornor 41 Tahun 2001 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 474i); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penatan organisasi Perangkat Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang MenJacH Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA ·NoMOR 42 TAHON 2012 TENTANG TUG.As POKoK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUK.TURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMm4 KABUPATEN LUWU UTARA Pas.al I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2012 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata KeIJa .Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2012). 1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a,b,c dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 10 (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Bina Marga. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan penyelenggaraan program kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam Iingkup bidang; dan c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang, . . (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja bidang bina marga; b. menyelenggarakan perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga; c. mengatur kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan; d. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan infonnasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; e. melaksanakan konsultasiykoordinasi dengan unit kerja terkait: f. menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang; g� melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; h. mengevaluasi program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. Ketentuan dalarn Pasal 11 ayat 3 huruf a,b,c dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 11 (1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisi, memberi tugas, Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan C; pernbinaan, penggkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi. (3) Untuk menyenggarakan tugas dan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2}, Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan clan pemeliharaan jalan dan jembatan; b. melaksanakan analisis, survey terhadap peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; c. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusun laporan penyajian data dan informasi, terhadap basil pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; d. melaksanakan pendataan terhadap program pemeliharaan jalan dan jembatan, pengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data; e. membuat rincian 81)._ggaran _ pere�can_a� pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a,b,c,d,e,f dan h diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 12 (1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan .Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas rnerencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyeienggaraan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) clan ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. rnelaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; b. melaksanakan analisis, survey terhadap peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; c. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan Prasarana jalan dan jembatan; d. melaksakan pendaaan terhadap program peningkatan prasarana jalan dan jembatan; e. membuat rincian anggaran perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 13 (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petujuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I], Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan . c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraia.n tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; b. menentukan lokasi pemeliharaan jalan dan jembatan; c. penyusunan estimasi anggarar; pemeliharaan rutin clan rencana tahunan; d. melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan; . e. meiaksanakan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan; f. melaksanakan kegiatan tanggap darurat pemeliharaan termasuk perbaikan jalan dan jembatan; g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. . ' 5. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut Pasal 15 (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf d dipirnpin oleh seorang Kepaia Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggararaan tugas Bidang Cipta Karya. {2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut: a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi; b. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; c. melaksanakan rencana pengawasan dan pengembangan dan pengawasan; d. melaksanakan survey terhadap penataan pembangunan dan lingkungan; e� melaksanakan penyusunan perencanaan bidang pemuk.iman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman; g. menyelenggarakan bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan permukiman; h. Melakukan pengujian /pemeriksaan lab, untuk pengawasan mutu pekerjaan di bidang cipta karyaan; i. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam 1inglrup bidang; J. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; k. merurnuskan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP); 1. melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; _ _ m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 6. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan(2) dan diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 20 (1) Bidang tata ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas Menyususn program perencanaan dan pengembangan tata Ruang secara teknis yang berkaitan dengan penataan ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang .. mengkoordinaslkan dan penilaian pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [l), Kepaia B1dang mempunyai Iungsi sebagai berikut: a. Membantu kepala Dinas dalam bidang Penataan ruang; b. Pelaksanaan koordinasi menyusun proses pelaksanaan penataan ruang dibidang penataan ruang; c. Melaksanaan pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang pemanfaatan ruang, pengendalian manfaat ruang, pengawasan penataan ruang dan pengaturan zonasi atas pelaksanaan urusan bidang penataan ruang; d. Memberikan petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; e. Mengkoordinasikan kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terja1in kerja sama yang baik; f. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang; g. Memberikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang penataan ruang; h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan ruang sebagai bahan evaluasi; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 7. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 21 ( 1) Seksi Pemetaan dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas menyusun program perencanaan dan pengembangan pemetaan clan tata ruang dalam rangka penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi, memberi petunjuk, menkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan seksi pemetaan dan tata ruang. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Mempunyai Fungsi sebagai berikut: a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya; b. melaksanakan penyiapan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis pemetaan dan tata ruang berskala kecil dan besar; c. melakukan penyusunan rencana pemetaan clan tata ruang berskala kecil dan besar; d. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemanfatan, pengendalian pemanfatan, pengawasan, dan pengaturan zonasi atas pelaksanaan pemetaan dan tata ruang; e. membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; f. memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya; g. mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; h. menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; i. mernberikan saran pertimbangan kepada bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ; j. menyusun iaporan pelaksanaan tugas seksi pemetaan dan tata ruang sebagai bahan evaluasi; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang/atasan. 8. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2} diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 22 (1) Seksi Tata Kota dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas menyusun program perencariaan dan pengembangan tata kota dalam rangka penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan seksi tata kota. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. rnembantu kepala bidang dalam bidang tugasnya; b. Melaksanakan penyiapan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis tata kota berskala kecil dan besar; c. Meiakukan penyusunan rencana tata kota berskala kecil dan besar; d. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi atas pelaksanaan tata kota; e. Membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; f. Memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; g. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; h. Menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya yang perlu diarnbil dalarn bidang tugasnya; j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pemetaan dan tata ruang sebagai bahan evaluasi; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang/atasan. 9. Ketentuan dalarn Pasal 23 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 23 (1) Seksi pengawasan dan pengendalian gedung dipimpin oleh seorang kepala seksi rnempunyai tugas menyusun program pengawasan dan pengendalian gedung dalam rangka penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pemanfatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian gedung; (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya; b. Melaksanakan penyiapan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian gedung; c. Melakukan penyusunan dan membuat jadwal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gedung; d. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gedung; e. Membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; f. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; g. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalinkerjasama yang baik; h. Menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; i. Memberikan saran dan pertimbangan kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang oerlu diambil dalam bidang tugasnya yang oerlu diambil dalam buidang tugasnya; J. Meyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan pengendalian gedung sebagai bahan evaluasi; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh kepala bidang/ atasan. 10. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 24 (1) Bidang pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memberi petunju, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pengairan dalam pelaksanaan pengembangan, pembangunan, peningkatan perbaikan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa, Air Baku, Sungai, Waduk, Pantai, Oprerasi dan Pemeliharaan (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis bidang b. penyelenggaraan program dan egiatan bidang c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala seksi beserta staf dalarn lingkup bidang. d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kregiatan kepala seksi serta staf dalam lingkup bidang. e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya. Dan f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dart fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Bidang pengairan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. mmenyusun rencana kegiatan Bidang pengairan yang mencakup Irigasi, rawa, Air Baku, Sungai, Waduk, pantai, operasi dan pemeliharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Kepada Kepala Seksi dan Staf; c. menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya d. menganalisa dan mengajikan data kebutuhan data konsultasi dan jasa kontruksil; e. rnemantau, mengawasi dan mengevalusi pelaksaan tugas kepala seksi dan kegiatan stat; f. menyusun data penilaian kinerja kepala seksi dan staf, serta jasa onsultan dan jasa kontruksi; g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk menduung kelancaraan pelaksanaan tugas. Dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang/atasan, 11. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d,e,f,g diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 26 (1) (2) (3) Seksi Irigasi, Rawa dan Air Baku mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi irigasi, Rawa, dan Air Baku dalam pelaksanaan pengembangan, pembangunan , peningkatan, perbaikan/rehabilitasi jaringan Irigasi, rawa dan air Baku Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I}, Kepala Seksi mempunyai Iungsi sebagai berikut: b. penyusunan program dan kegiatan seksi; c. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; d. pelaksanaan pembina, pengkoordinasian, pengendali kawasan dan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan evaluasi pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf.dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2), Kepala Seksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun skala prioritas, rencana kegiatan seksi irigasi, Rawa, dan Air Baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b, mendistribusikan tugas - tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf; c, menyirnpan, mengumpulkan, menganalisa dart menyajikan basil survey dan desain; d. smelaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan arr baku; e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf; f. melakukan inventarisasi kondisi asset jaringan irigasi, rawa dan air baku; g. mencatat dan menyimpan data lapangan; h. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada setiap seksi lingkup dinas; i. melaksanakan kegiatan administrasi umurn perkantoran; j. membuat laporan basil pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 12. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat {2) huruf e dan ayat {3) huruf a,b,d,e,f,g diubah, sebingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 27 (1} Seksi Sungai, Waduk dan pantai mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, meberi, petunjuk.mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sesi Sungai, Waduk dan Pantai dalam pelaksanaan pengenbangan, pembangunan, perbaikan/rehabilitasi Sungai Waduk, pantai. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut: a. Menyusun program kegiatan Seksi. b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian , pengawasan program dan kegiatan staf; d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatabn staf dalam lingkup seksi. .dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan skala prioritas, rencana kegiatan Seksi Sungai, Waduk dan Pantai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf; c. menyiapkan, mengumpulkan, menganalisa dart menyajikan hasil survey dan desain; d. melaksanakan pembangunan, pengembangan sungai, waduk dan pantai; e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf; f. melakukan inventarisasi kondisi aset jaringan irigasi, Rawa dan Air baku; g. rnencatat dan rnenyiapkan data lapangan h. rnengkoordinasikan tugas dan kegatan kepada setiap seksi lingkup dinas; i. mernbuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan J. melaksanakan tuggas kedinasan lam yang dlperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 13. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 28 ( 1) Seksi Operasi, Pemeliharaan mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan lmelaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan dalam peiaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa Air Baku, Sungai, waduk dan Pantai. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendali, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan lingkup dan kegiatan staf di lingkup seksi; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a; menyusun skala prioritas, rencana kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf; c. melaksanakan rencana pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, air baku, sungai waduk dan pantai; d, melaksanakan rencana penggunaan alat; e. mencatat dan menyimpan data lapangan; f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf; g. melaksanakan pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan; h. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada setiap seksi lingkup dinas; 1. melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; J_. membuat laporan basil pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. ·' Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratu.ran ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
13

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DAN/ATAU BONUS KEPADA MAHASISWA, ATLET DAN SENIMAN BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, CALON MAHASISWA YANG KULIAH DI LUAR NEGER! DAN HAFIDZ

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2018/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan atau Bonus Kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa Yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan dan/atau bonus kepada mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan hafidz, perlu mengatur pedoman pemberian bantuan dan/atau bonus; b. bahwa bantuan dari Pemerintah Daerah merupakan motivasi dan stimulan bagi mahasiswa kurang mampu, mahasiswa, atlet dan seniman berprestasi, calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri dan hafidz; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan dan/atau Bonus kepada Mahasiswa, Atlet dan Seniman Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, Calon Mahasiswa yang Kuliah di Luar Negeri dan Hafidz;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik - I - ., . ·< Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah - 2 - diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354); 12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 14);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN DAN/ ATAU BONUS BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BABV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
NOMOR 4LJ TAHUN 2018
15

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
UU Nomor 13 Tahun 1999: UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
1.SATUAN BIAYA HONORARIUM. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI. 3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR. 4.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT. 5.SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS. 6.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN. 7.SATUAN BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
8 Pasal (6 Hlm.) dan 158 Hlm. Lampiran.

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Luwu Utara (Lembaran daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III URAIAN TUGAS BAB IV TATA KERJA BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
NOMOR 40 TAHUN 2013
26 Halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.