Pencarian Peraturan

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN LUWU UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat lstimewa, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/ atau bakat lainnya adalah bagian dari hak dasar yang bersangkutan untuk diselenggarakan secara inklusif oleh Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku hak yang berkepentingan sesuai lingkup kewenangan masing-masing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 59 · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34841, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi kecerdasan dan/ atau bakat Istimewa; 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Analisa Berkebutuhan Khusus; 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII PUSAT SUMBER BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014.
NOMOR 5 TAHUN 2014
12 Halaman

PENGATURAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN UMUM ANGKUTAN BARANG YANG KELUAR MASUK JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2014/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan dan Pengawasan Kendaraan Umum Angkutan Barang Yang Keluar Masuk Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengaturan dan pengawasan Jalan Daerah serta upaya terwujudnya tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan terkoordinasi oleh semua pihak terkait berdasarkan peraturan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Dan Pengawasan Kendaraan Barang Yang Keluar Masuk Jalan Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesi Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); "I '· . ·, . ·4 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 192); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224).
: PENGATURAN DAN PENGAWASAN KENDARAAN UMUM ANGKUTAN HARANG DAN A�AU ORANG YANG KELUAR MASUK JALAN DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, 2. Jalan Lokal yang selanjutnya disebut Jalan Daerah adalah jalan kelas III c yaitu jalan yang menghubungkan antara desa dengan ibukota kecamatan atau ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten yang dibangun dan dipelihara dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II. 3. Jalan kelas III c adalah jalan lokal yang dilalui oleh kendaraan bennotor paling lebar 2.100 milimeter, panjang maksimum 9.000 milimeter dan muatan sumbu paling berat 8.000 kilogram. 4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. l'l' . . -.. 5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin yang terpasang pada kendaraan itu sencliri. 6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor: yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 7. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi. 8. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi. 9. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus. 10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari mobil bus dan mobil barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus. 11. Angkutan adalah pemindahan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 12. Jumlah Berat diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan yaitu berat kosong kendaraan ditambah dengan muatannya yang yang diperbolehkan menurut rancangannya. 13. Dimensi adalah ukuran panjang, lebar dan tinggi kendaraan bermotor. 14. Berat kosong kendaraan adalah berat kendaraan tanpa muatan. 15. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah berat yang diperbolehkan pada sumbu belakang saat memuat Pasal 2 Jalan Daerah yang memerlukan pengaturan dan pengawasan adalah: a. Kecamatan Sabbang: 1. Jalan Poros To'nangka; 2. Jalan Poros Batualang; 3. Jalan Poros tete Uri. b. Kecamatan Baebunta: 1. Jalan Poros Baebunta - Lara; 2. Jalan Poros Baebunta - Tarobok, 3. Jalan Poros Baebunta Meli 4. Jalan Poros Baebunta- Sassa c. Kecamatan Masamba: 1. Jalan Poros Masamba - sepakat; 2. Jalan Poros Masamba - Pincara; 3. Jalan Poros Masamba - Rompu; 4. Jalan Poros Masamba - Pongo; 5. Jalan Poros Masamba - Maipi. d. Kecamatan Mappedeceng: Jalan Poros Mappedeceng - Kapidi. e. Kecamatan Sukamaju: 1. .Jalan Poros Cakaruddu - Tulung indah; 2. Jalan Poros Kaluku - Katulungan; 3. Jalan Poros Kaluku - Tamboke; 4. Jalan Poros Sukamaju - Salulemo. f. Kecamatan Bone-Bone: 1. Jalan Pores Patila - Sidobinangun; 2. Jalan Poros Bone-Bone-Sidomukti; 3. Jalan Poros Bone-Bone-Tamuku; 4. Jalan Poros Bone-Bone - Bantimurung. g. Kecamatan Tanalili: a. Jalan Poros Bungadidi - Beringin; b. Jalan Poros Bungadidi - Poreang. h. Kecamatan malangke: Jalan Poros Masamba - Malangke . v I I • • ' '( Pasal 3 Jenis Kendaraan Angkutan Barang yang diizinkan keluar masuk Jalan Daerah dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah: a. Truck Kecil dengan berat kosong kendaraan antara 2.800 Kg sampai dengan 3.200 Kg muatan paling banyak 4.800 Kg; b. Truck Sedang dengan berat kosong antara 4.800 Kg sampai dengan 5.800 Kg. Pasal 4 Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang yang diizinkan keluar masuk jalan daerah dalam wilayah Kabupaten luwu Utara adalah Bus Sedang yang mempunyai jumlah ternpat duduk paling banyak 26 seat. Pasal 5 Jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara teknis dipasang rambu-rarnbu Lalu Lintas Angkutan jalan. Pasal 6 Kendaraan Angkutan barang curah roda 4 (empat) atau lebih tidak diizinkan melewati Jalan Andi Djemma. Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pengawasan Kendaraan Umum Angkutan Barang dan Atau Orang yang Keluar Masuk Jalan Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
4

PENETAPAN PAGU SEMENTARA ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pagu Sementara Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang . Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pagu Sementara Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang •Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangPeraturan Bupati tentang Pagu Semcntara Alokasi Dana Pemcrintab Ocsa 2014 1 ., -. .t., ' . J • • ' , . :-· .� Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); · 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Pcraturan Bupati tcnlaag Pagu Sementam Alokasi Dana Pemcrintah Desa 2014 2 " ''.• .· r :·, · ', : .... 'I ' : • • � e , 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten I,uwu Utara Nomor 158); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8); 17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Penibahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Luwu Utara (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34); 19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2).
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PAGU SEMENTARA ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal 1 Bobot Desa dan Pagu Sementara Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
17

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.214/No.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Alokasi
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 9- Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 158); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA. pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. 6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Dana Perirnbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. 7. Alokasi Dana Bagian Pernerintah Desa adalah penerirnaan daerah yang bersumber dari ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan ke Pernerintah Desa. 8. Tata Cara Perhitungan Penetapan ADD adalah sejurnlah variabel yang menjadi dasar perhitungan yang terdiri dari Jenis Pendapatan Daerah yang dibagikan ke Pernerintah Desa, Variabel Independen, Bobot dan Angka Bobot Desa. 9. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh rnasing-masing desa dan dibagikan jurnlah yang sama menurut asas merata. 10. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang diterirna suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. 11. Variabel adalah indikator yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa. ,.• I• f· 12. Nilai Bobot Desa adalah angka bobot variabel dan indikator desa yang bersangkutan terhadap jumlah veriabel seluruh desa. 13. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disebut DAU, adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 14. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 15. Pajak Daerah adalah kontribusi terhadap kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar• besarnya kemakmuran rakyat. 16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pa�2 Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, ADD, dan Penyisihan PBB Provinsi Sulawesi Selatan. Pasal3 Alokasi dana bagian Pemerintah Desa dihitung sebagai berikut: a. ADD dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar minimal 10% dari jumlah Pendapatan ADD Pemerintah Daerah setelah dikurangi Anggaran Belanja Pegawai. ' b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar minimal 10% dari jumlah anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah masing• masing jenis pendapatan; dan c. Penyisihan PBB dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibagikan ke Pemerintah Desa berdasarkan · aturan yang ditetapkan oleh Gubemur Sulawesi Selatan. Pasa14 Tata cara perhitungan alokasi dana bagian masing-masing Pemerintah Desa sebagai berikut: a. ADD dibagikan ke masing-rnasing Pemerintah Desa secara rnerata sebesar '60% (persen) yang merupakan ., . .. .., i· ADD Minimal dan 40°/o (persen) secara proporsional yang merupakan· ADD Proporsional; b. Retribusi Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa berdasarkan atas perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf (a); c. Pajak Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa secara merata atau berdasarkan perhitungan ADD Minimal. Pasal 5 (1) Variabel Independen, Bobot dan Angka Bobot, Indikator Variabel Independen yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa (DB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Rumus Perhitungan Nilai Bobot Desa (BD) bagian Pemerintah Desa yang sumber dananya dari ADD dan Retribusi · Daerah, menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Alokasi dana bagian Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan realisasi penerimaan di Kas Umum Daerah tahun anggaran berkenaan. Pasal 7 (1) Dana Bagian Pemerintah Desa disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah yang besarannya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Dana Bagian Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang ada di Bank Sulselbar Cabang Masamba. (3) ADD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat clisalurkan per-bulan, triwulan atau semester tergantung realisasi penerimaan masing-masing sumber dana pada Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya. (4) Dana Penyisihan PBB yang bersumber dari Pemerintah Provinsi 'Sulawesi Selatan disalurkan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan anggarannya telah diterima di Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 8 (l) Pagu Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se• Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan pada Awai Tahun Anggaran Berkenaan. (2) Pagu Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se• Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan. (3) Pagu Sementara dan Pagu Definitif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 9 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 9) sebagairnana telah diubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
6

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2014/No.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masmba

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Sarang/Jasa pada Sadan Layanan Umum Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewengangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB Ill KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
NOMOR 1 TAHUN 2014
5 Halaman

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20.A, BD.2013/No.20.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, .dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Ketja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); . 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun · 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahon 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahon 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahon 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahon 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahon 2010- 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahon 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor422); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013; 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor179); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213); . 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8); 20. Peraturan Bupati Luwu Utara 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaniutnva disingkat ... \ ,,. '. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penelitian dan Statistik, Penanaman Modal serta Sekretariat Badan. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode (satu) tahun yaitu tahun 2013 sebagai penjabaran dari RPJMD 2010-2015 yang dimulai tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah. 11.Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat DPPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 12.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara selaku Pengguna Anggaran/ Biaya. Pasal2 Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2013, yang disusun akibat terjadinya perubahan asurnsi-asumsi dari RKPD Tahun 2013 yang meliputi : a. perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendapatan; b. prioritas dan sasaran pembangunan; c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pasal 3 (1) Perubahan RKPD Tahun 2013 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah pada tahun 2013 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BAB III : PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BABV : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI: PENUIUP (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Perubahan RKPD Tahun 2013 digunakan sebagai : a. instrumen pelaksanaan RPJMD; b. acuan Penyusunan perubahan rencana kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SI<PD dan/ atau lintas SI<PD; c. konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; d. alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; e. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;dan £. pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Oaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2013.
5

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Luwu Utara (Lembaran daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III URAIAN TUGAS BAB IV TATA KERJA BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
NOMOR 40 TAHUN 2013
26 Halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2013/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka sinkronisasi antara tugas dan jabatan perlu dilakukan revisi terhadap tugas pokok dan fungsinya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); ., ( ... 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Perneriritah Nornor 41 Tahun 2001 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 474i); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penatan organisasi Perangkat Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang MenJacH Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA ·NoMOR 42 TAHON 2012 TENTANG TUG.As POKoK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUK.TURAL PADA DINAS PEKERJAAN UMm4 KABUPATEN LUWU UTARA Pas.al I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2012 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata KeIJa .Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2012). 1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a,b,c dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 10 (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Bina Marga. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang; b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan penyelenggaraan program kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam Iingkup bidang; dan c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang, . . (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut: a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja bidang bina marga; b. menyelenggarakan perencanaan teknis kegiatan bidang bina marga; c. mengatur kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan; d. melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan penyajian data dan infonnasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; e. melaksanakan konsultasiykoordinasi dengan unit kerja terkait: f. menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang; g� melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; h. mengevaluasi program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. Ketentuan dalarn Pasal 11 ayat 3 huruf a,b,c dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 11 (1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisi, memberi tugas, Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan C; pernbinaan, penggkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi. (3) Untuk menyenggarakan tugas dan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2}, Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan clan pemeliharaan jalan dan jembatan; b. melaksanakan analisis, survey terhadap peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; c. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusun laporan penyajian data dan informasi, terhadap basil pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana jalan dan jembatan; d. melaksanakan pendataan terhadap program pemeliharaan jalan dan jembatan, pengumpulan, pemuktahiran serta penyimpanan data; e. membuat rincian 81)._ggaran _ pere�can_a� pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a,b,c,d,e,f dan h diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 12 (1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan .Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas rnerencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyeienggaraan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) clan ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. rnelaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; b. melaksanakan analisis, survey terhadap peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; c. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan Prasarana jalan dan jembatan; d. melaksakan pendaaan terhadap program peningkatan prasarana jalan dan jembatan; e. membuat rincian anggaran perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 13 (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petujuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I], Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; b. pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; dan . c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraia.n tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; b. menentukan lokasi pemeliharaan jalan dan jembatan; c. penyusunan estimasi anggarar; pemeliharaan rutin clan rencana tahunan; d. melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan; . e. meiaksanakan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan; f. melaksanakan kegiatan tanggap darurat pemeliharaan termasuk perbaikan jalan dan jembatan; g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. . ' 5. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut Pasal 15 (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf d dipirnpin oleh seorang Kepaia Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggararaan tugas Bidang Cipta Karya. {2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut: a. merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi; b. melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; c. melaksanakan rencana pengawasan dan pengembangan dan pengawasan; d. melaksanakan survey terhadap penataan pembangunan dan lingkungan; e� melaksanakan penyusunan perencanaan bidang pemuk.iman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman; g. menyelenggarakan bidang permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan permukiman; h. Melakukan pengujian /pemeriksaan lab, untuk pengawasan mutu pekerjaan di bidang cipta karyaan; i. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam 1inglrup bidang; J. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; k. merurnuskan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP); 1. melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; _ _ m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. 6. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan(2) dan diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 20 (1) Bidang tata ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas Menyususn program perencanaan dan pengembangan tata Ruang secara teknis yang berkaitan dengan penataan ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang .. mengkoordinaslkan dan penilaian pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [l), Kepaia B1dang mempunyai Iungsi sebagai berikut: a. Membantu kepala Dinas dalam bidang Penataan ruang; b. Pelaksanaan koordinasi menyusun proses pelaksanaan penataan ruang dibidang penataan ruang; c. Melaksanaan pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang pemanfaatan ruang, pengendalian manfaat ruang, pengawasan penataan ruang dan pengaturan zonasi atas pelaksanaan urusan bidang penataan ruang; d. Memberikan petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; e. Mengkoordinasikan kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terja1in kerja sama yang baik; f. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang; g. Memberikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang penataan ruang; h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan ruang sebagai bahan evaluasi; dan i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 7. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 21 ( 1) Seksi Pemetaan dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas menyusun program perencanaan dan pengembangan pemetaan clan tata ruang dalam rangka penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi, memberi petunjuk, menkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan seksi pemetaan dan tata ruang. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Mempunyai Fungsi sebagai berikut: a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya; b. melaksanakan penyiapan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis pemetaan dan tata ruang berskala kecil dan besar; c. melakukan penyusunan rencana pemetaan clan tata ruang berskala kecil dan besar; d. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemanfatan, pengendalian pemanfatan, pengawasan, dan pengaturan zonasi atas pelaksanaan pemetaan dan tata ruang; e. membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; f. memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya; g. mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; h. menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; i. mernberikan saran pertimbangan kepada bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ; j. menyusun iaporan pelaksanaan tugas seksi pemetaan dan tata ruang sebagai bahan evaluasi; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang/atasan. 8. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2} diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 22 (1) Seksi Tata Kota dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas menyusun program perencariaan dan pengembangan tata kota dalam rangka penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan seksi tata kota. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. rnembantu kepala bidang dalam bidang tugasnya; b. Melaksanakan penyiapan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis tata kota berskala kecil dan besar; c. Meiakukan penyusunan rencana tata kota berskala kecil dan besar; d. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi atas pelaksanaan tata kota; e. Membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; f. Memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; g. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik; h. Menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya yang perlu diarnbil dalarn bidang tugasnya; j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pemetaan dan tata ruang sebagai bahan evaluasi; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang/atasan. 9. Ketentuan dalarn Pasal 23 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 23 (1) Seksi pengawasan dan pengendalian gedung dipimpin oleh seorang kepala seksi rnempunyai tugas menyusun program pengawasan dan pengendalian gedung dalam rangka penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pemanfatan, pengendalian pemanfaatan, pengawasan dan pengaturan zonasi, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian gedung; (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya; b. Melaksanakan penyiapan bahan/data dalam rangka pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian gedung; c. Melakukan penyusunan dan membuat jadwal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gedung; d. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gedung; e. Membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; f. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; g. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalinkerjasama yang baik; h. Menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; i. Memberikan saran dan pertimbangan kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang oerlu diambil dalam bidang tugasnya yang oerlu diambil dalam buidang tugasnya; J. Meyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan pengendalian gedung sebagai bahan evaluasi; dan k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh kepala bidang/ atasan. 10. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 24 (1) Bidang pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memberi petunju, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang pengairan dalam pelaksanaan pengembangan, pembangunan, peningkatan perbaikan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa, Air Baku, Sungai, Waduk, Pantai, Oprerasi dan Pemeliharaan (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis bidang b. penyelenggaraan program dan egiatan bidang c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala seksi beserta staf dalarn lingkup bidang. d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kregiatan kepala seksi serta staf dalam lingkup bidang. e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya. Dan f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dart fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Bidang pengairan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. mmenyusun rencana kegiatan Bidang pengairan yang mencakup Irigasi, rawa, Air Baku, Sungai, Waduk, pantai, operasi dan pemeliharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Kepada Kepala Seksi dan Staf; c. menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya d. menganalisa dan mengajikan data kebutuhan data konsultasi dan jasa kontruksil; e. rnemantau, mengawasi dan mengevalusi pelaksaan tugas kepala seksi dan kegiatan stat; f. menyusun data penilaian kinerja kepala seksi dan staf, serta jasa onsultan dan jasa kontruksi; g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk menduung kelancaraan pelaksanaan tugas. Dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang/atasan, 11. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d,e,f,g diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 26 (1) (2) (3) Seksi Irigasi, Rawa dan Air Baku mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi irigasi, Rawa, dan Air Baku dalam pelaksanaan pengembangan, pembangunan , peningkatan, perbaikan/rehabilitasi jaringan Irigasi, rawa dan air Baku Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [I}, Kepala Seksi mempunyai Iungsi sebagai berikut: b. penyusunan program dan kegiatan seksi; c. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; d. pelaksanaan pembina, pengkoordinasian, pengendali kawasan dan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan evaluasi pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf.dan f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2), Kepala Seksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. menyusun skala prioritas, rencana kegiatan seksi irigasi, Rawa, dan Air Baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b, mendistribusikan tugas - tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf; c, menyirnpan, mengumpulkan, menganalisa dart menyajikan basil survey dan desain; d. smelaksanakan pembangunan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan arr baku; e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf; f. melakukan inventarisasi kondisi asset jaringan irigasi, rawa dan air baku; g. mencatat dan menyimpan data lapangan; h. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada setiap seksi lingkup dinas; i. melaksanakan kegiatan administrasi umurn perkantoran; j. membuat laporan basil pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 12. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat {2) huruf e dan ayat {3) huruf a,b,d,e,f,g diubah, sebingga berbunyi sebagai barikut: Pasal 27 (1} Seksi Sungai, Waduk dan pantai mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, meberi, petunjuk.mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sesi Sungai, Waduk dan Pantai dalam pelaksanaan pengenbangan, pembangunan, perbaikan/rehabilitasi Sungai Waduk, pantai. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut: a. Menyusun program kegiatan Seksi. b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian , pengawasan program dan kegiatan staf; d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatabn staf dalam lingkup seksi. .dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan skala prioritas, rencana kegiatan Seksi Sungai, Waduk dan Pantai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf; c. menyiapkan, mengumpulkan, menganalisa dart menyajikan hasil survey dan desain; d. melaksanakan pembangunan, pengembangan sungai, waduk dan pantai; e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf; f. melakukan inventarisasi kondisi aset jaringan irigasi, Rawa dan Air baku; g. rnencatat dan rnenyiapkan data lapangan h. rnengkoordinasikan tugas dan kegatan kepada setiap seksi lingkup dinas; i. mernbuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan J. melaksanakan tuggas kedinasan lam yang dlperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 13. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai barikut : Pasal 28 ( 1) Seksi Operasi, Pemeliharaan mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan lmelaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan dalam peiaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa Air Baku, Sungai, waduk dan Pantai. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan program dan kegiatan seksi; b. pelaksanaan program dan kegiatan seksi; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendali, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi; d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan lingkup dan kegiatan staf di lingkup seksi; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a; menyusun skala prioritas, rencana kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf; c. melaksanakan rencana pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, air baku, sungai waduk dan pantai; d, melaksanakan rencana penggunaan alat; e. mencatat dan menyimpan data lapangan; f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan staf; g. melaksanakan pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan; h. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada setiap seksi lingkup dinas; 1. melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran; J_. membuat laporan basil pelaksanaan tugas; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. ·' Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratu.ran ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
13

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2008 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah . kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 30);
PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal 7 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nornor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nornor 30) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagairnana berikut: Pasal 8 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, mengurus dan menata usaha serta menyiapkan rencana program, kegiatan sekretariat DPRD serta laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagi.an Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan subbagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian; dan d. pelaksanaan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup subbagian. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian; b. Menyiapkan bahan bimbingan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; c. Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, peruntukan dan penggunaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; d. Melaksanakan pengurusan penatausahaan keuangan dan perencanaan program DPRD dan Sekretariat DPRD; e. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja / kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; f. Melaksanakan penyusunan dan penataan pelaporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; g. Menyusun laporan kinerja instansi Pemerintah ( LAKIP ) / Sekretariat DPRD; h. Menyusun rencana strategis Sekretariat DPRD; i. Membagi tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya; j. Mengkoordinasikan kepada staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; k. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; I. Menilai pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan kepada Kepala Bagian tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang stugasnya; m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian sebagai bahan evaluasi ;dan n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman. 2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Subbagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, penyelenggaraan keprotokoleran serta memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pers. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian; dan d. pelaksanaan evaluasi tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian; .'? •, •, b. Mengurns dan pengaturan penerimaan ta.mu dalam · rapat dewan; c. Menyiapkan dan memfasilitasi hubungan timbale balik antara DPRD dengan Pemerintah dan Masyarakat; d. Mengatur pelaksanaan acara kegiatan DPRD; e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan hubungan kerja sama dengan instansi lain yang bersangkutan dengan kegiatan keprotokolan; f. Melaksanakan pendampingan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan diluarkan kantor sesuai petunjuk Pimpinan; g. Mengatur persiapkan rapat-rapat, pertemuan yang memerlukan pelayanan bersifat keprotokolan; h. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat; i. Menampung aspirasi yang disampaikan masyarak atke DPRD dan menyalurkan kepada alat kelengkapan DPRD sesuai sifat dan keperluannya; J. Menangani dan pemberitaan kegiatan DPRD; k. mengelola, mengkaji data dan menyajikan berbagai kegiatan DPRD melalui protocol dan humas; I. mengatur penugasan fotografer dan Kameramen berdasarkan kegiatan yang ada; m. memelihara peralatan audio visual agar selalu siap untuk digunakan; n. meliput berita media cetak dan elektronik yang berhubungan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; o. membuat kliping pers DPRD yang diambil dari berita- berita yang terbit dikoran dan majalah serta mendistribusikan sesuai keperluan; p. mengolah, mengkaji data dan menyajikan berbagai kegiatan DPRD; q. mengkoordinir staf dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; r. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; s. menilai pelaksanaan tugas staf agar basil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; t. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian sebagai bahan evaluasi; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. . ' ,, .. ,} 3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas merumuskan kegiatan SubBagian Dokumentasi dan informasi produk hukum dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang dokumentasi dan perpustakaan. (2) Dalam Menyelenggarakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. penyusunan program dan kegiatan subbagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup subbagian; dan d. pelaksanaan evaluasi tugas pejabat non structural dalam lingkup subbagian. (3) Dalam Menyelengarakan Fungsi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian dokumentasi dan perpustakaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian; b. Menginventarisir pennasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi dan perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya; c. Menata dan memelihara keutuhan buku buku dokumentasi dan perpustakaan; d. menyimpan semua Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah; e. menyimpan semua arsip dokumen sebagai bahan untuk dapat dipertanggungjawabkan; f. mengumpulkan biodata Anggota DPRD; g. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; h. menilai pelaksanaan tugas staf agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian sebagai bahan evaluasi; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. .. Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
7

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2013/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba kabupaten Luwu Utara, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2008 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah Terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan ' Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230); JO. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba (Berita Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 52);
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal I Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa14 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif di sub ketatausahaan meliputi pelaporan, kepegawaian, keuangan, keprotokoleran dan perlengkapan serta peralatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan telmis di seksi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan; dan c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun program dan rencana kerja sub bagian tata usaha sebagai pedoman melaksanakan tugas; b. melakukan surat menyurat untuk kepentingan dinas; c. menerima, meneliti surat masuk dan surat keluar; d. mengelola pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya; e. mengelola urusan rumah tangga dan keprotokoleran; f. mengelola urusan administrasi keuangan; g. mengelola urusan kepegawaian; h. mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; 1. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan; dan k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan . Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
4

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT