Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao
ABSTRAK:
kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan sebagai organisasi perangkat daerah, mempunyai kedudukan yang strategis dan dapat memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan; Kabupaten Pulau Morotai merupakan Kabupaten terluar dan perbatasan yang merupakan pusat kawasan strategis nasional yang wilayahnya terdisi dari pulau-pulau diantaranya adalah pulau Rao, jarak tempuh ke ibu kota kecamatan yang cukup jauh, perumbuhan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan semakin meningkta sehingga perlu membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud serta ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao.
UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan kecamatan Pulau Rao dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pembentukan kecamatan c.Wilayah Desa dan Batas Wilayah Administratif d.Kedudukan, Tugas, dan Wewenang e.Pembagian Aset f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN PELAJARAN 2019/2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Pelajaran 2019/2020
ABSTRAK:
penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai tahun Pelajaran 2018/2019.
UU No. 20 Tahun 2003; PP No.19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai tahun Pelajaran 2018/2019 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tujuan dan Azas c.Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru d.Perpindahan Peserta Didik e.Rombongan Belajar f.Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru g.Mekanisme Penerimaan h.Tata Cara Pendaftaran Sistem PPDB; i.Pakaian Seragam Peserta Didik j.Kewajiban Satuan Pendidikan k.Sanksi Administratif l.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 56 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk memberikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
UU No. 06 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pedoman Penyusunan APB Desa c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Halaman; Lampiran: 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36 Tahun 2019
PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria; untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dalam rangka membangun efektivitas dan menjaga arah serta keberhasilan target Eliminasi Malaria di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022, dipandang perlu adanya suatu pedoman Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1991.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tujuan Eliminasi Malaria c.Kebijakan dan Strategi Eliminasi Malaria d.Target,Sasaran, dan Indikator e.Penetapan Teknis KEgiatan Malaria Menuju Pencapaian Eliminasi f.Pembentukan, Kedudukan dan Organisasi Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria f.Tugas dan Tanggungjawab Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria g.Peran Serta Masyarakat dalam Eliminasi Malaria h.Peran Serta Rumah Sakit i.Pendanaan j.Ketentuan Peralihan k.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 54 Tahun 2019
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENGOBATAN PASIEN STROKE KE RSPAD GATOT SOEBROTO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Soebroto
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menderita penyakit Degeneratif khususnya penyakit stroke melalui bantuan biaya pengobatan dan biaya pendampingan rujukan; agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto.
UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Kebijakan c.Pembiayaan d.Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan e.Ketentuan Peralihan f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; pengawasan sumber daya kelauatan dan perikanan adalahamanat undang-undang yang harus di implemantasikan sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kelestarian sumber perikanan yang berkelanjutan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2016; Perbup No. 54 Tahun 2017; Perda No.1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Buoati ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang wilayah perikanan; jenis perizinan usaha perikanan; syarat pemberian izin; tata cara pemberian izin; kewajiban pembegang izin usaha; tata cara berakhirnya dan atau pencabutan SIUP; Tata cara pemungutan dan penagihan; ketentuan penyidikan; Ketentuan sanksi; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 32 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17 Tahun 2019
INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi dilingkungan perangkat daerah melalui program one agency one innovation; untuk memberikan kepastian hukum guna mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi inovasi di lingkungan perangkat daerah dalam rangka implementasi program one agency one innovation diperlukan adanya fasailitasn, asistensi, dan pendampingan melalui pelaksanaan inovasi daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 38 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Sasaran c.Ruang Lingkup d.Pembangunan dan Pengembangan Inovasi e.Tahapan Inovasi Pelayanan Publik f.Kriteria Inovasi g.Jenis Inovasi h.Tim Pelaksana Inovasi Daerah i.Monitoring dan Evaluasi j.Sanksi k.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi izin Trayek
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 176 huruf e dan pasal 179 ayat (1) huruf d, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin trayek dan ijin operasi angkutan umum untuk jaringan trayek dan wilayah operasi yang menjadi kewenangannya; sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Penetapan Kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Retribuso Izin Trayek.
UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; Permenhub No. PM 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Nama, Objek, dan Subjek Retribusi c.Golongan Retribusi d.Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa e.Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi f.Struktur, Besaran Tarif dan Cara Penghitungan Retribusi g.Masa Berlaku Izin h.Wilayah Pemungutan i.Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang j.Tata Cara Pemungutan k.Tata Cara Pembayaran l.Sanksi Administratif m.Tata Cara Penagihan n.Keberatan o.Pengembalian Kelebihan Pembayaran p.Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa q.Pemeriksaan r.Insentif Pemungutan s.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut reformasi birokrasi, reformasi mental, penegakan disiplin dan memotivasi pegawai serta mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental
UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d. Kewajiban Bagi ASN e.Sanksi f.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
8 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019
TATACARA PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Penetapaan Permusyawaratan Desa; dan Peresmian Badan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Keanggotaan BPD c.Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa d.Pelaksanaan e.Pembiayaan f.Ketentuan Peralihan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
