promosi-suksesi melalui talent pool-rencana suksesi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KEBUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI MELALUI TALENT POOL DAN RENCANA SUKSESI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi perlu melaksanakan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi secara objektif, kompetitif, dan akuntabel; bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara promosi dan mutasi melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 38 Tahun 2021
uang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. TPK PNS;
b. kelompok rencana suksesi;
c. promosi;
d. mutasi; dan
e. penetapan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawas Desa
ABSTRAK:
untuk efektif dan efisien penyelenggaraan Pemerintahan pembinaan
kemasyarakatan, diperlukan adanya pengawasan secara ketat Desa, pelaksanaan pembangunan dan dari unsur elemen masyarakat desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengawas Desa dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Tugas dan Fungsi e.Pengangkatan dan Pemberhentian f.Masa Tugas dan Pembiayaan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 33 Tahun 2022
PENYUSUNAN KEBUTUHAN-PENGADAAN APARATUR SIPIR NEGARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagai satu kesatuan dalam Manajamen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada sistem merit; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021
Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, mendukung pencapaian tujuan instansi Pemerintah dan rencana strategis instansi pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 34 Tahun 2019
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai dalam Peraturan Bupati.
UU No. 25 tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan d.Penyelenggaraan e.Jenis Perijinan f.Pengaduan g.Tata Cara Permohonan Penerbitan h.Pelaporan i.Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi j.Pembiayaan k.Ketentuan Peralihan l.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
7 Halaman; Lampiran: 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 34 Tahun 2020
PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tujuan dan Prinsip c.Prioritas Penggunaan Dana Desa d.Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa e.Pembinaan dan Pengawasan f.Publikasi dan Pelaporan g.Patisipasi Masyarakat h.Ketentuan Peralihan i.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
14 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi; bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara, melalui penerapan Sistem Merit yang meliputi beberapa aspek, salah satunya aspek perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35 Tahun 2019
IMUNISASI RUTIN PASTI LENGKAP PADA BALITA DAN ANAK SD
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Imunisasi Rutin Pasti Lengkap pada Balita dan Anak SD
ABSTRAK:
untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan dalam upaya mencapai salah satu tujuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diperlukan persiapan sumber daya manusia sejak dini; salah satu upaya perlindungan dan pencegahan sumber daya manusia adalah melalui pembentukan herd immunity (kekebalan komunitas) melalui program imunisasi; pencapaian herd immunityy yang bermutu dan berkesinambungan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Balita dan Anak SD.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 2 Tahun 2018; Permenkes No. 25 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Balita dan Anak SD dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Ruang Lingkup c.Tujuan d.Imunisasi Rutin e.Penyelenggaraan Imunisasi Pasti Lengkap f.Pelaksana Penyelenggara Imunisasi g.Manajemen Rantai Dingin h.Manajemen Limbah i.Pemantauan dan Evaluasi j.Peran Serta Masyarakat dan Swasta k.Pencatatan dan Pelaporan l.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
(1) Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Penetapan Rincian Dana Desa c.Penyaluran Dana Desa d.Penggunaan Dana Desa e.Sanksi f.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
10 Halaman; Lampiran: 12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36 Tahun 2019
PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria; untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dalam rangka membangun efektivitas dan menjaga arah serta keberhasilan target Eliminasi Malaria di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022, dipandang perlu adanya suatu pedoman Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1991.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tujuan Eliminasi Malaria c.Kebijakan dan Strategi Eliminasi Malaria d.Target,Sasaran, dan Indikator e.Penetapan Teknis KEgiatan Malaria Menuju Pencapaian Eliminasi f.Pembentukan, Kedudukan dan Organisasi Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria f.Tugas dan Tanggungjawab Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria g.Peran Serta Masyarakat dalam Eliminasi Malaria h.Peran Serta Rumah Sakit i.Pendanaan j.Ketentuan Peralihan k.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
