Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut reformasi birokrasi, reformasi mental, penegakan disiplin dan memotivasi pegawai serta mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental
UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Gerakan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Mental dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d. Kewajiban Bagi ASN e.Sanksi f.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
8 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 50 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan, membangun budaya kerja pemerintah daerah yang optimal dan percepatan reformasi birokrasi, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah; berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunanj Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 96 tahun 2012; Permendagri No. 52 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunanj Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Prinsip c.Jenis SOP d.Tahapan e.Persiapan f.Identifikasi Kebutuhan g.Analisis Kebutuhan SOP h.Penulisan SOP i.Verifikasi dan Uji Coba j.Pelaksanaan k.Sosialisasi l.Pelatihan dan Pemahaman m.Monitoring dan Evaluasi n.Pengawasan Pelaksanaan o.Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP p.Pelaporan q.Sanksi r.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 Halaman; Lampiran: 8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 51 Tahun 2019
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG DISPOSISI PENCAIRAN ANGGARAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Disposisi Pencairan Anggaran
ABSTRAK:
untuk kepentingan perangkat daerah dan manajerial dalam rangka memperpendek rentang kendali dalam pelayanan bidang keungan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Disposisi Pencairan Anggaran
UU No. 17 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan kecamatan Pulau Rao dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pembentukan kecamatan c.Wilayah Desa dan Batas Wilayah Administratif d.Kedudukan, Tugas, dan Wewenang e.Pembagian Aset f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 52 Tahun 2019
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan Dinas dalam pelayanan bidang kepegawaian, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
UU No.30 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penandatanganan Surat Keputusan Mutasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 54 Tahun 2019
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENGOBATAN PASIEN STROKE KE RSPAD GATOT SOEBROTO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Soebroto
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang menderita penyakit Degeneratif khususnya penyakit stroke melalui bantuan biaya pengobatan dan biaya pendampingan rujukan; agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto.
UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien, Biaya Pendamping Rujukan Pasien, Biaya Pengobatan Pasien Stroke ke RSPAD Gatot Subroto dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Kebijakan c.Pembiayaan d.Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan e.Ketentuan Peralihan f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan Dari Keluarga tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk sinkronisasi peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk mejamin pemberian beasiswa agar telaksana secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis berasaskan persamaan, pemerataan, dan berkeadilan, diperlukan Pedoman yang menjadi acuan dalam rangka Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan dari keluarga tidak mampu; perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dari keluarga tidak mampu.
UU No. 23 tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; PP 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi dan Dari Keluarga Tidak Mampu dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Sasaran c.Kriteria Penerima Beasiswa d.Tata Cara Pemberian Bantuan dan Biaya ePertanggungjawaban f.Pengawasan g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 56 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk memberikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020
UU No. 06 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pedoman Penyusunan APB Desa c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 Halaman; Lampiran: 15 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 57 Tahun 2019
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah; agar pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 64 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat