Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, diperlukan pedoman manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 35 Tahun 2022
Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. Budaya Risiko;
b. Struktur Manajemen Risiko;
c. Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
d. Anggaran Manajemen Risiko
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
81 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 TAhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib adaministrasi pelaksanaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang tata cara penerimaan Hibah Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah.
PP No. 27 tahun 2014; Permendagri No.19 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tata Cara c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
9 Halaman; Lampiran: 13 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KEBUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 824.565.063.695 (Delapan ratus dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 43 Tahun 2019
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat desa, maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan disesuaikan secara proporsional; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapak Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. KM 89 Tahun 2002; Permenhub No. PM 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Tarif d.Tarif Tambahan dan Pungutan Lain e.Sanksi f.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian g.Ketentuan Peralihan h.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi izin Trayek
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 176 huruf e dan pasal 179 ayat (1) huruf d, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin trayek dan ijin operasi angkutan umum untuk jaringan trayek dan wilayah operasi yang menjadi kewenangannya; sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Penetapan Kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Retribuso Izin Trayek.
UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; Permenhub No. PM 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Nama, Objek, dan Subjek Retribusi c.Golongan Retribusi d.Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa e.Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi f.Struktur, Besaran Tarif dan Cara Penghitungan Retribusi g.Masa Berlaku Izin h.Wilayah Pemungutan i.Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang j.Tata Cara Pemungutan k.Tata Cara Pembayaran l.Sanksi Administratif m.Tata Cara Penagihan n.Keberatan o.Pengembalian Kelebihan Pembayaran p.Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa q.Pemeriksaan r.Insentif Pemungutan s.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 44 Tahun 2022
SUSUNAN ORGANISASI-TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Peraturan Bupati; bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tidak termuat tugas dan dan Fungsi bidang kearsipan, maka perlu diubah dan penyesuaian sebagaimana mestinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016
Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Daerah Tipe C terdiri dari:
1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Perpustakaan membawahi:
a. Seksi Pelayanan Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan
Pustaka;
b. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi;
4. Bidang Kearsipan membawahi:
a. Seksi Pengelolaan Arsip Aktif;
b. Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
5. Unit Pelaksana Teknis;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 45 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 576 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang Milik Daerah dan untuk memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan melalui inventarisasi setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 27 tahun 2014; Permendagri 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang etunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Petunjuk Teknis Inventarisasi BMD d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
6 Halaman; Lampiran: 12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 46 Tahun 2019
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib administrasi pelaksanaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri no. 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 8 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Penilaian c.Pemindahtanganan d.Penjualan e.Tukar Menukar f.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
25 Halaman; Lampiran: 48 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 47 Tahun 2019
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Psal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang ini; untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara negara pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk melaporakan kekayaannya; untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasa Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Wajib Lapor c.Penyampaian LHKPN d.Pengelola LHKPN e.Sanksi f.Tata Cara Penjatuhan Sanksi g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN WARGA MISKIN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
masih banyaknya kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi keluarga miskin yang tersebar pada 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai; untuk mempercepat penanganan perumahan masyarakat sebagaimana dimaksud, perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
UU NO. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup; d.Kriteria Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin dan Persyaratan Penerima Bantuan e.Prosedur Penerima Bantuan f.Besaran Biaya Pembangunan dan Pemanfaatannya g.Sanksi-sanksi h.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
