Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusunan arsip fasilitatif dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional dilingkungan pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 PP No.34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, UU No.43 Tahun 2009, PP No.34 Tahun 1979, PP no.28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional No.37 Tahun 2012, Perda No.9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum;Jadwal retensi Arsip; penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 48 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien perlu pengaturan kembali mengenai pendoman pengelolaan keuangan desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2009, Perda No.1 Tahun 2009, Perbup No.13 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 36, Pasal 41 perbup No.13 Tahun 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan menyikapi keterbatasan ketersediaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.46 Tahun 2011, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Pengadaan Pegawai Tidak Tetap; Hak dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap; Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; Pemberhentian; ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 11 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.11 Tahun 2011, Permendagri No.52 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ketentuan Perjalanan Dinas; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan pertanggungawaban Perjalanan Dinas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Pencabutan Perbup No.29 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini memiliki 13 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 45 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Gelar Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Gelar Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; jenis dan Bentuk; Tim Pertimbangan Pemberian Gelar Daerah; Penyerahan dan Pencabutan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi SIswa Yang Tidak Mampu Dan Keperluhan Siswa Miskin Agar Bisa Sekolah Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan hak warga negara dan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.39 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.17 Tahun 2010, Permendiknas No.19 Tahun 2007, Permendiknas No.63 Tahun 2009, Perda No.6 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Jenis Bantuan; Kriteria Penerima Bantuan; Mekanisme Pemberian Bantuan; Monitoring dan Pelaporan; Sumber Dana; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan diperluhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-government) dalam proses tata kelola pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, Perda No.9 Tahun 2008, Perda no.1 Tahun 2015, Perbup No.34 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan E-Government; Tata Kelola; Evaluasi; Pembiayaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 13 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi dengan fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana .
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.9 Tahun 2003, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 3, pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Perbup No.57 Tahun 2008;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Perda No.10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2014, Perbup No.48 Tahun 2014, Perbup No.11 Tahun 2015, Perbup No.21 Tahun 2015, Perbup No.31 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015 dalam 4 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 57 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 40 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Dan Tata cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Bahwa dalam mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan penanaman modal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.13 Tahun 2003, UU No.19 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perbup No.54 Tahun 2008, Perbup No.19 Tahun 2014, Perbup No.36 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, maksud, Tujuan dan Prinsip; Jenis Pelayanan Perizinan; Penyelenggara Pelayanan Perizinan; Mekanisme Pelayanan Perizinan; Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal; Ketentuan Lain-Lain; Insentif; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 25 halaman dan 125 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
