Pencarian Peraturan

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2017/No.43

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palopo

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palopo yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pasar Tradisional dan usaha kecil sejenis maka di pandang perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Palopo;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerJindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 739). 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 11. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 37 13. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M - DAG/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Trasional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modem. 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8).
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA PALOPO pasal 1 Beberapa Ketentuan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem Di Kota Palopo diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : pasal 6 Jam operasional Toko Modem adalah sebagai berikut : a. Jam operasional supermarket, hypermart dan departemen store adalah sebagai berikut: (1) untuk hari senin sampai dengan Jumat Pukul 10.00 sampai dengan Pukul 22.00 WITA. (2) untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA. (3) Untuk hari Besar Keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 WITA. b. Jam operasional minimarket dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 24.00WITA c. Jam operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diberikan waktu 24 (dua puluh empat) jam dalam hal Minimarket dimaksud berlokasi ditempat tempat tertentu pada fasilitas umum seperti terminal bus, rumah sakit, SPBU dan hotel sertajalan Nasional/Provinsi. d. Jam operasional Minimarket diluar daripada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal 6 terkait dengan pengaturan waktu dapat diberikan jam operasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi manajemen usaha tersebut dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : pasal 8 (3) Pendirian usaha pusat perbelanjaan dan toko Modem sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan ketentuanjarak: a. Minimarket paling rendah berjarak 100 m (seratus meter) dari pasar tradisional dan minimarket lainnya atau berbeda arah jalur jalan/ berseberangan; b. Supermarket dan Department Store paling rendah berjarak 500 m (lima ratus meter) dari pasar trad.isional; c. Hypermarket dan perkulakan, paling rendah berjarak 1000 m (seribu meter) 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) d.iubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (!UPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dengan melampirkan : a. KTP; b. akta pendiri perusahaan dan pengesahannya; c. rekomendasi peruntukan lahan (Advice Planning); d. su.rat izin lokasi dan \Zin prinsip pemanfaatan rnang; e. hasil anaJisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta dari instansi yang berwenang, kecuali untuk minimarket; f. surat izin mendirikan bangunan (!MB) sesuai peruntukan g. surat izin undang - undang ganguan (HO); h. surat peryataan kemitraan dengan UMKM; ,. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau bangunan (khusus minimarket); j. rekomendasi dari Dinasyang membidangi perdagangan Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palo po

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
4

BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD.2017/No.74

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bentuk Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pemerintah dan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, perlu mengatur tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Palopo dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga.
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian International (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA. BABI KETERTUAN UMUM pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemeritah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Lembaga Pemerintah adalah Pemeritah Daerah Lain dan Lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan yang berada di bawahnya dan Lembaga Pemerintah Negara Lain. 6. Pihak Ketiga adalah Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. 8. Kerjasama adalah suatu rangaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna � mencapai efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi, dan saling menguntungkan. 9. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 10. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama yang berisi Peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. 11. Calon Mitra Kerja sama adalah semua pihak baik Lembaga Pemerintah, Maupun Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN pasal 2 Kerjasama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 3 Tujuan kerjasama yaitu : a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah; b. meningkatkan pelayanan dan kesejatraan masyarakat di daerah; c. mempercepat akselerasi transper ilmu dan teknologi; dan d. pemberdayaan sumberdaya dan potensi daerah dalam berbagai bidang, untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat. BAB Ill RU.ANG LllfGKUP pasasl 4 (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki daerah. (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kerjasama pada setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau kerjasama yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun tetapi materi muatannya bukan merupakan tugas pokok dan fungsi secara langsung dari unit kerja yang bersangkutan. (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada kebijakan umum Pembanguan Nasional dan Daerah. BABIV PRllfSIP KERJASAMA pasal 5 Kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan Lembaga Pemerintah atau dengan pihak ketiga yang dilaksanakan atas dasar prinsip : a. efisiensi; b. efektifitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; J. keadilan; k. kepastian hukum; dan 1. saling mendukung. BABV PENYELENGARAAN KERJA SAMA pasal 6 (1) Kerjasama dapat dilakukan oleh: a. pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah; dan b. pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah lain dan Lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan yang berada dibawahnya dan Pemeritah negara lain serta perusahaan/ organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Prof esi Dalam dan Luar Negeri yang tunduk pada hukum Indonesia sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerjasama. BABVI IKATAN KERJA SAMA pasal 7 lkatan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Pasal 8 (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah (2) Kesepakatan Bersama berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk, pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan pasal 9 (1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Walikota atau SekretarisDaerah. (2) Perjanjian Kerjasama yang bersifat strategis ditandatangani oleh Walikota. (3) Kriteria Kerjasama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, kompleksitas persoalan dan instansional, jangka waktu perjanjian, mitra kerjasama. (4) Perjanjian kerjasama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan difasilitasi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Kerjasama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. pasal 10 (1) Naskah kesepakatan bersama memuat paling rendah: a. judul; b. konsideran; c. dasar hukum; d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan e. penutup. (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling rendah : a. judul; � b. konsideran; c. dasar hukum; d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, subyek dan obyek kerjasama, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan serta hal lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan e. penutup BAB VII TATA CARA KERJASAMA Bagian Pertama Persiapan pasal 11 Daerah dalam melakukan kerjasama dapat memilih bentuk kerjasama yang ada atau menetapkan sendiri bentuk kerjasamanya berdasarkan kesepakatan. pasal 12 (1) Tata cara kerjasama diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Walikota (2) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah paling rendah terdiri atas: Pembina : walikota Pengarah/Penasehat : wakil walikota Ketua : sekertaris daerah wakil Ketua I ; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah wakil Ketua II :Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris :Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Anggota Tetap :a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Anggota Tidak Tetap :a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama; dan c. Tenaga Ahli/Pakar. (3) Tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah : a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan; b. menyusun dan mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan;c. menyiapkan proposal penawaran kerja sama kepada Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; d. menyiapkan jawaban atas penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; e. menentukan kriteria kerjasama yang bersifat strategis dan non strategis; f. menyiapkan naskah kesepahaman bersama; g.melakukan pembahasan studi kelayakan (feasibility study) terhadap penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan calon mitra kerjasama; i.menyiapkan dan melakukan pembahasan rumusan Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra kerjasama; j. menyiapkan perubahan Perjanjian Kerjasama atauAddendum; k. menyiapkan penandatanganan kerjasama; l. dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi kerjasama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan; dan m. menyusun telaah staf. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Kerjasama dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli/pakar. Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf Pertama Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah pasal 13 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah lainnya dengan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Penentuan Lembaga Pemerintah Daerah tergantung pada urusan yang akan dikerjasamakan dengan mempertimbangkan keserasian pembangunan antar daerah, dampak lintas daerah, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan sumber daya manusia, efisiensi pelayanan publik, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. 2 Bagian Kerjasama Daerah, memfasilitasi seluruh proses permohonan kerja sama, penawaran untuk melakukan kerjasama dilakukan dengan surat permohonan dengan tembusan ke Gubemur, Menteri Dalam Negeri dan DPRD, dengan sekurang-kurangnya memuat bidang urusan yang akan dikerjasamakan, manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah, bentuk kerjasama dan jangka waktu kerja sama. 3. Penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah diterima oleh Bagian Kerjasama Daerah. 4. Bagian Kerjasama Daerah, melakukan pengkajian terhadap penawaran kerjasama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait urusan yang akan dikerjasamakan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani yang hadir dalam pembahasan. 5. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan bersama yang selanjutnya akan dibahas oleh kedua belah pihak. 6. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. 7. Bagian Kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama oleh Tim Teknis sampai perjanjian kerja sama siap untuk ditandatangani. Paragraf Kedua Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 14 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga dengan pelaksanaan sebagai berikut : 1. Penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga maupun jawaban atas penawaran kepada calon mitra kerjasama akan diterima oleh Bagi.an Kerjasama Daerah. 2. Bagian Kerjasama Daerah akan melakukan pengkajian terhadap permohonan/penawaran kerjasama dari calon mitrakerjasama. 3. Bagi.an Kerjasama Daerah memfasilitasi pembahasan dan pengkajian yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan bentuk kerjasama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait, pejabat terkait dan apabila diperlukan dengan Pemohon Kerjasama untuk proses kerjasama. 4. Bagian Kerjasama Daerah memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani. Bagian Ketiga Koordinasi Pasal 15 Bagian Kerjasama Daerah sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi keriasama. Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan Pasal 16 (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama akan . diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak terselesaikan, penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh : a. apabila perselisihan terjadi antar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan maka difasilitasi oleh Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersifat final dan mengikat. b. apabila perselisihan terjadi antar daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan maka difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final dan mengikat. (3) Apabila Kerjasama Daerah dengan pihak terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat � ( 1), (2) dan (3) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIN.AAN DAN PELAPORAN Pasal I7 (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota. (2) Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan fungsinya melaporkan seluruh Kegiatan Kerjasama kepada Walikota. BABIX PEMBIAY.AAN Pasal 18 Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerjasama dibebankan dalam APBD. BABX KETENTUAN PERALIHAN pasal 19 (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama. (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan W alikota lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
10

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTAPALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Palemmai Tandi Kota Palopo

ABSTRAK:

1. bahwa dengan pcningkatan kelas RSU Sawerigading Kota Palopo dari tipe C ke tipe B berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo, maka tcrjadi kekosongan pclayanan kesehatan rujukan kelas C; 2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka pemerintah Kota Palopo memandang perlu mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; 3. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Mamasa tentang pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nrgara RI Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4186; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang . . : , ' -2 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 10.Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 11.Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 12.Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan pra.sarana rumah sakit. 13. Keputusan . . . . , · I -3 - 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/Ill/2008, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor8;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALO PO TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO. BABI r-. K&TitllTUAll' Ull'DM Pual 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo; 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo; 8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah r-,,,. RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 9. Direktur adalah direktur RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 10. Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu; 11. Instalasi adalah Unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo: 12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarn suatu satuan organisasi yang datam pelaksanaan tuga secara snya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu mandiri; 13.Satuan. . -4- 13. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingka.t SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo. Yang bertugas membantu direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan dan pengedalian Internal pada bidang Pelayanan, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan, dan kegiatan Sosial sekitamya; I 14. Kelompok Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi I tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka. mendukung kelancaran tugas pokok RSUD; 15. E�lon adalahjenjang tingka.tanjabatan struktural; 16. TJnaga Medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja puma waktu dan paruh waktu di unit pelayanan RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; I . 17. Kc;>mite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau pt';ofesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan � J)tllayanan rumah sakit; 18. Tenaga non Medik adalah tenaga yang tidak berhubungan dengan ilmu �ngobatan (kedokteran) atau tenaga untuk mengurus administrasi. PBMBBlfTUKAll BABD DAX KBDUDUKAII PuaJ.2 (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr Palemmai Tandi; (2) �sifikasi RSUD Dr. Palemmai Tandi adalah Rumah Sakit Kelas C. l Pasal 3 (1) RSUD Dr.Palemmai Tandi merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota I yang menyelenggaraka.n sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; (2) RSVD Dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1 ' I BABm susmra ORGAlllSASI PASAL4 (1) sueunen Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Palemmai Tandi a. Direktur . :·. ' -5 - a. Direktur ; b� Bagian Tata Usaha; c.; Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan; a. Bidang Pelayanan Asuhan Keperawatan; e -. Bidang Rekam Medik, Pelayanan dan penunjang Medik; f. '. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; g. Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat clan Akreditasi; h. Sub Bagian Keuangan; i. \ Seksi Penyusunan Program Pengawasan dan Evaluasi; j. i Seksi Kesehatan Lingkungan dan Prasarana; k. • Seksi Keperawatan; l. , Seksi Pengawasan dan Pengedalian; m, Seksi Rekam Medik; n.. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; o. · Jabatan Fungsional. � (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. BABIV TUGAS, FUll'GSI D.Al'f RINCI.Al'f TUGAS Bagtan Kesatu Tugaa, Fungal dam Rlnclan Tugaa Dlrektur Pasal 4 (1) RSUD dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah. (2) Di.i-ektur mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penetapan kebijakan teknis program, penyusunan , menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasa.rana Rumah Sakit serta pembinaan ketatausahaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi : a. 'Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan, medis kesehatan. b. .Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di [bidang pelayanan medik kesehatan. c. Pembinaan ..... r-. -6 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik : kesehatan serta ketatausahaan RSUD d .. • Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Walikota sesuai denagn . tugas dan fungsiya. (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan clibidang pelayanan meclik kesehatan dan . pengolahan RSUD; b. • merumuskan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan medik kesehatan ; c. • memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah . dibidang pelayanan medik kesehatan; d. · membina dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan medik I kesehatan serta ketatausahaan RSUD; e . : Membina dan mengarahkan Kepala bagian Tata Usaha dan para Kepala · Bidang dalam melaksanakan tuga.snya; f. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup .RSUD; g. : Melakukan upaya pembinaan dan penigkatan kualitas sumber daya ; pegawai dalam lingkup RSUD. h .: Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengolaaan keuangan · dan penerimean RSUD; i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan , perlengkapan dan peralatan RSUD; j. , Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. 5. Baglan Kedua Rin�n Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Baglan Tata Usaha 1. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang ketata usahaan meliputi perencenaan dan pelaporan, k�pegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Perumusan ..... -7 - a, Perumusan kebijakan tekhnis dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan,rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang ketatausahaan meliputi perencenaan dan pelaporan,kepegawaian, . keuangan, rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; d .. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b .. Membina dan mengelola urusan rumah tangga; c. · Membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian; d. Membina dan mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; e. Membina dan mengelola urusan administrasi keuangan; f. : Membina dan mengelola urusan administrasi kearsipan; g. · Melaksanakan tugas lain yang iberikan oleh Direktur Rumah Sakit; h. Dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Ketlga Rl�cian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural .� Kepala Sub Baglan Admlnlstrasl Kepegawalan 1. Kepala Sub Bagian Admistrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang Administrasi Kepegawaian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang Administrasi Kepegawaian; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian; c. , Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian ; d. Pelaksanaan . . . .. : ... . . -8 - � ' I d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja Sub bagian Administrasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam bidang Kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai; Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembanagan pegawai; Menyelenggarakan pembinaan karier pegawai dan peningkata.n kesejahteraan pegawai; Mengelola dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian meliputi absen, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; Melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian; Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan sub bagian Administrasi Kepegawaian; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Keempat �clan Tugaa Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Stl'llktural Kepala Sub Bagtan AclmlDlstrasl Umum, Dlklat 4an Akreditasi 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan adminisrtatif kepada semua satuan organisasi di bidang administrasi umum, Diklat dan Akreditasi, 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairoana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang administrasi umum, diklat dan akreditasi; b. . Pemberian dukungan ata.s pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum, diklat dan a.kreditasi; c. Pembinaan . . .. . d. e . . f. g. r-. h .. i. j. k. l. : . . . c. d. -9 - Pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi umum,diklat dan . akreditasi; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai · dengan tugas fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menerima,meneliti,mengagenda dan mendistribusikan sura.t-surat masuk dan serta surat keluar; c. Melakukan pengarsipan surat-surat Dinas dan dokumen lainnya; d. Mengelola urusan rumah tangga; e. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; f. Melaksanakan infentarisasi aset RSUD; g. Menfasilitasi pegawai yang akan mengikuti diklat; h. Menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan akreditasi : 1) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain daJarn lingkup RSUD 2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi. i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melakeanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur RSUD; k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Kelhna �clan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kopala Sult Baglaa Keuenpn 1. Kepala sub Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang keuangan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. . Penyiapan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keuangan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dfibidang keuangan; c. · Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan; d. Pelaksanaan . ... . : . · : -10 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai ; dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagairnena dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana angggaran tahunan, RKA DPPA; c. . Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; d . . Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan; e. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana d.ibidang keuangan; f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan RSUD; g . . Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. · Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; k. Dalam melaksanakan tugasnya berta.nggung jawab kepada Direktur RSUD Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; Bagian Keenam Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Bidang Perencanaan, Pengemba.ngan dan Pemellharaan 1. Kepala bidang perencenaaan, pengembangan dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan perencenaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasarana Rumah Sakit. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan . sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis dibidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; c. Memberikan ..... -11 - c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah • dibidang perencanaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; d. Membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit; e. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana kesehatan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehata.n lingkungan; g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan basil pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawata.n; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Baglan Keenam � �clan Tugas Pokok, :Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Penyusun Program, Pengawasan dan Bvaluasl 1. Kepala seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi. 2. Dalam melaksnakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaraka fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan program, � pengawasan dan evaluasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tuga.s sebagai berikut: a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnisdibidang penyusunan program pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas clibidang penyusunan program, pengawasa.n da evaluasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyusun program pengembangan rumah sakit; d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan rumah sakit; e. Melaksanaka.n ..... : . . � -12 - e. Melaksanakan evaluasi clan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sa.kit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang perencanaan, pengembangan. Bagian Ke�uh Rinclan Tupa Pokok., Fun.gsl clan Uralan Tupa Jabatan Stl'llktural Kepala Seka! Kesebatan Lingkungan dan Pruarana 1. Kepala seksi kesehatan lingkungan dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan lingkungan clan prasarana. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), r-. menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan dan prsarana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana climaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis di bidang kesehatan lingkungan dan prasarana; � b. Menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasa.rana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan; d. Menyusun perencenean pengadaan prasarana Rumah Sakit; e. Menyusun rencana pengembengan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun Iaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasarana h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Kepala Bidang perencanaan,pengembangan dan pemeliharaan. Bagian ..... -13 - Bagtan Kedelapan Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugaa Jabatan Struktural Kepala Bidang Pelayanan dan Aauhan Keperawatan 1. Kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawata.n mempunyai tugas pokok membina dan mengkordinasikan pelayanan perawatan, asuhan keperawatan, dan etika serta mutu keperawata.n. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; � c. Pembinaan dan pelksanaan tugas di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membina dan merencanakan pelayanan keperawatan; c. Membina dan mengkorodinasikan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Membina etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup � RSUD; f. Melaksanakan evaluasi dan pelapoaran kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagian ..... -14- Bagian Kesembllan Rlncfan Tugu Pokok, Fungal clan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Keperawatan 1. Kepala seksi keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang keperawatan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keperawatan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keperawatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis penyelenggaraan keperawatan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Menjaga etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitas keperawatan; f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keperawatan; g. Melaksanakn evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi keperawatan; h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanaka.n tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawatan. Baglan Kesepuluh Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsl clan Uralan Tupa Jabatan Struktural Kepala Seksl Pengawasan dan PengendaJfaa 1. Kepala mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam ..... -15 - 2. Dalam melaksa.nakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgairnana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; MeJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Kesebelaa Rlnclan Tugas Pokok, l'ungsl dan Uralan Tugas Jabatan Struktural � Kepala Bidang Rekam Meclik, Pelayanan clan Penwtjang Mecllk 1. Kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan rekam medik, pengawasan dan pengedalian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang reka.m medik, pengawasa.n dan pengendaJian; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidng rekam medik, pengawasa.n d. Pelaksanaan ..... b. r-. c. d. e. f. g. -16 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalia sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; c. Memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang · rekam medik, pengawasan clan pengendalian; d. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik; e. M,elkasanakan pengawasan dan pengendalian; f. Menyelenggrakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan rekam medik, pengawasan dan � pengendalian; h. Melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Keduabelas Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsi dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Sekai Rekam Medlk 1. Kepala seksi reka.m medik mempunyai tugas pokok menyelenggrakan tugas di bidang rekam medik. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), � menyelenggrakan fungsi : a . . Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhns di bidang rekam medik; b. Pemeberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang rekam medik; c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Direktur RSU sesuai dengan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana mempunyai uraian tugas sebagai berlkut : a. Menyusun petunjuk tekhnis rekam medik; b. Menyusun program dan kegiatan seksi rekam medik sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan rekam medik; d. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan informasi data rekam medik; e. Menyusun basil evaluasi kegiatan dalam bentuk profil rumah sakit f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun basil pelaksanaan kegiatan seksi rekam medik; g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Ketlgabelas Rincian Tugas Pokok, Fungal dan Uraian Tugaa Jabatan Stnaktural Kepala Seksl Pelayanan clan Penunjang MecUk 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalatn menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), � mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendaUan pelayanan; e. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; g. Da1am melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. BABV ...•. -18 - BABV INSTALASI, KOIIITB, SATUAlf PEJIGAWAS llfTERll'AL, DAB KELOMPOK JABATAR FUNGSIORAL Pasal 6 (1) Insta.lasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Dr. Palemmai Tandi; (2) Insta.lasi dipimpin oleh seorang Kepala daJam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur; (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Dr. Palemmai Tandi dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur; (4) Kepala Instalasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan kepala bidang Pelayanan dan asuhan. keperawatan. BABVI TATAKBRJA Pasal 7 (1) Direktur RSUD dr. Palernmai Tandi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil pada RSUD dr. Palemmai Tandi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi clan Pejabat Fungsional serta seluruh personil RSUD dr. Palernrnai Tandi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerapkan prinsip: a. Hirarki; b. Koordinasi; c. Kerjasama; d. Integrasi; e. Sinkronisasi ..... . . . . -19 - e. Sinlaonisasi; f. Simplifikasi; g. Akuntabilitas; h. Transparansi; i. Efektivitas; dan j. Efisiensi. Pa&al 8 (1) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh personil dalam lingkungan RSUD dr. Palemmai Tandi wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-rnasing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis RSUD dr. Palemmai Tandi. (3) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pemgawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi mengembangkan koordinasi dan kerjasarna dengan Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Palemmai Tandi. BAB VD PBNGAllGKATAR DAR PBMBBRHENTIAll DAI.AM JABATAJf Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan Fungsional di Lingkungan RSUD dr. Palernmai Tandi, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Ketentuan ..... BAB KETENTUANPENUTUP Pasal Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
21

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2017/No.09, TLD No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;
1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7. Ketentuan Lain-Lain 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
21

PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

bahwa untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, pasal: 6 ayat (4), pasal 7 ayat (1), pasal 8, 9, 17, 20 (ayatl, huruf d) pasal 21 ayat (3), Pasal 25, 26 ayat(l) huruf c), Pasal 27 ayat (2), Pasal 35, 39 ayat (3), pasal 43 ayat (3), pasal 44, 45 ayat (2) huruf d Pasal 53 Ayat (1,3, huruf,a), Pasal 55 ayat (1) huruf a) pasal 63, 95 ayat (1), huruf, d), Pasal 96 ayat (6), pasal 99 ayat (3), pasal 133 ayat (4), Pasal 139 ayat (3), Pasal 146 ayat (2) huruf (c), Pasal 148 (huruf, c), Pasal 152 huruf (a), Pasal 176 huruf e, 179 huruf d, Pasal 182 huruf d, Pasal 197, 198, 242 ayat (1), dan pasal 245 ayat (2). bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Palopo, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 1 , • ' -- ... ! 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAB TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidangindustri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan. 5. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 8. Kepala Dinas adalah pejabat yang diangkat oleh walikota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas. 11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 14. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara. 15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 3 16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalanyang terdiri atas Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. 18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraanyang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. 19. Kendaraan bennotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. 20. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang beradapadapermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaantanahdan/atau air, serta di atas permukaan air. 22. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringansekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan denganpersil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. 23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untukmengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 24. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraanbennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan 25. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan. 26. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraanbermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atautidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 29. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 30. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalanyang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 31. Alat pemberi lsyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 32. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 33. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 34. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, badanusaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. 35. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukumyang menyediakan jasa angkutan orang dan/ ataubarang dengan kendaraan bermotor umum. 4 ' T -� '1 !! 36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/ atau jasa perparkiran. 37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikankendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. 38. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunajalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. 39. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. 40. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 41. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 42. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan.pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan,mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 43. Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas. 44. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanadalah suatu keadaan terhindamyasetiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan olehmanusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan. 45. Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna jalan. 46. Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang be bas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 4 7. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang sating berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 48. Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 49. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya. 50. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 5 1. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.SOO(tiga ribu lima ratus)kilogram. 52. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 53. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bennotor. 54. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 55. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap danjadwal tetap maupun tidak terjadwal. 56. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan. 5 'r t ', ! 57. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang. 58. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayekyang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 59. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek. 60. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 61.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 62. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/ atau mobil penumpang umum yang terikat dalamtrayek. 63.Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda. 64. Angkutan Pariwisata adalah angkutan denganmenggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata ataukeperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya. 65. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraanbermotor berikut muatannya yang diperbolehkanmenurut rancangannya. 66. Fasilitas Park.ir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. 67. Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitasuntuk parkir kendaraandengan menggunakan sebagian badan jalan. 68. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum. 69. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektifuntuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobilbarang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. 70. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran. 71. Pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan. 72. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yangdilaksanakan setiap periode tertentu. 73. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 74. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujiankendaraan yang bertugas membantu/ mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan. 6 1, ,( ·, ! 75. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya basil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu. 76. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelasJalanterendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan. 77. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya basil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan. 78. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraanbermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin. 79. Uji Emisi dan Perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraanbermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraanbermotor. 80. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraanbermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraanbermotor bukan untuk umum dan sepeda motor. 8 1. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel ujiemisi. 82. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar. 83. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan. 84. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraanbermotor. 85. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan. 86. Petugas pemeriksa adalah petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ. 87. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal. 88. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan. 89. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 7 • 4 BABII ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas: a. transparan; b. akuntabel; c. berkelanjutan; d. partisipatif; e. bermanfaat; f. efisien dan efektif; g. seimbang; h. terpadu; dan i. mandiri. Pasal 3 Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan: a. pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda -angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan dankesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. etika berLalu Lintas dan budaya bangsa; dan c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. BABW RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; b. Jaringan LLAJ; c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; d. Bengkel; e. Terminal; f. Pembinaan Pemakai Jalan; g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; i. Analisis Dampak Lalu Lintas; j. Angkutan; k. Perparkiran; 1. Pemindahan Kendaraan m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan; o. Kerjasama; p. Peran serta Masyarakat; q. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; r. Forum LLAJ; s. Pengawasan dan Pengendalian; t. Penyidikan; u. Ketentuan Pidana; v. Ketentuan Peralihan; w. Ketentuan Penutup. 8 ' .. BABIV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 5 (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah. Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 6 Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau masyarakat. BABV JARINGAN LLAJ Bagfan Kesatu Rencana lnduk Jaringan Pasal '1 (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJDaerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 8 (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat: a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas; b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dan c. tujuan perJalanan; d. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; e. rencana kebutuhan lokasi simpu1. (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan. 9 ' ' • .! • :. Pasal 9 (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah. (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan. (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Walikota. (4) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan TerminalPenumpang Antar Kota Dalam Provinsi. (5) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Walikota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi. Bagian Kedua Jalan Paragraf 1 Penggunaan Jalan Pasal 10 (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan. (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Walikota. Paragraf2 Perlengkapan Jalan Pasal 11 ( 1) Perlengkapan Jalan terdiri dari: a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas; b. rambu Lalu Lintas; c. marka Jalan; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas kecepatan; dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan. f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas: 1. pagar pengaman; 2. cermin tikungan; 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau Lalu Lintas; 5. pita penggaduh; dan 6. median Jalan. g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;dan/atau h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; 10 ' t f T � f "' {2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana climaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas. Pasal 12 (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan. {2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat {2) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL. (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung. Paragraf 3 Sistem Kecerclasan Transportasi Pasal 14 (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transporta.sf (Intelligent Transport System}, Dinas menera.pkan penggabungan a.plfka.sf berbagai teknologi transporta.sf melfputf. komunika.sf, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekom.unika.sf un't"uk uu;mbuat prasarana dan sarana transporta.sf lebfh informa.tf.f, lancar, aman, nyama.n dan ramah lfngkungan. (2J Penerapan Intelligent Tran.sport System sebagcdman.a dimaksud pada ayat (l} melf.putf.: a. bus priority; b. railbus priority; c. Variable Message Sign (VMS}; d. traJlf.c report dengan radio dan televlsi; e. e-payment/e-tf.cketfng; f. display informasi angkutan um.um/bus; dan g. Ruang Pengendali (CC Room}. Paragraf4 Pengendalian Lingkungan Jalan Pasal 15 (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas. 11 . . • • .. ! ' 1, (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan Jalan; b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan. Pasal 16 Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 17 (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 18 Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Pasal 19 Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi: a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakkan Kendaraan; b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan; c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang be bas. Pasal 20 (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalansebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Walikota. (2) Izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pasal 21 Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/ atau instansi yang berwenang. 12 . . " T !_! , ,II Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalanselain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf6 Dispensasi Penggunaan Jalan Pasal 23 (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas. (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan itu. Pasal 24 (1) Walikota dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan Jalan-Jalantertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (2) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil; b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan yang dilaluinya; c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/ atau bahan bakar; d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat. (3) lzin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan. Pasal 25 (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Walikota melaluipejabat yang ditunjuk (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya berisikan pemilik Kendaraan, spesifikasi Kendaraan, ruteJalan, jenis muatan, dan lama penggunaan Jalan. (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinasmenerbitkan surat izin dispensasi penggunaan Jalan dengan jangka waktu tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota. 13 , t • "' . . .. Paragraf7 Fasmtas Pejalan Kaid Pasal 26 (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi: a. trotoar; b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari: 1. jembatan penyeberangan orang; 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas; 3. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan zebra crossing); 4. terowongan; dan/atau 5. bentuk lainnya c. tempat-tempat menunggu dan/ atau pemberhentian Kendaraan; dan d. pedestrl.a.n/cl.ty walk. (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan. (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf 8 Bak dan Kewajiban Pejalan Kaid dalam .BerLalu Lintas Pasal 27 (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yangberupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Pasal 28 ( 1) Pejalan Kaki wajib: a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan. {2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaid wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas. (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yangjelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain. 14 ,- t ':" Paragraf9 Fasilitas Dlfabel Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabeL (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan. {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BABVI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN Bagian Kesatu Pengujian Paragrar 1 Jenis dan Fungsi Pasal 30 (1) Pengujian dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. Jenis yang meliputi mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus; b. Fungsi yang meliputi Kendaraan bennotor perseorangan dan Kendaraan bennotor umum. (3) Pengujian Kendaraan tidak bennotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh orang, Kendaraan tidak bennotor yang digerakkan secara elektrik. Paragraf2 Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 31 (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bennotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan, sepeda motor roda tl.ga yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumahrumah, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan. (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada yat (2) berupa pemberian buku uji dan/ atau kartu uji serta tanda uji. 15 . � ., Pasal 32 (1) Pengesahan basil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberikan oleh: a. penguji Kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri; dan b. penguji swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merk dan unit pelaksana pengujian swasta. (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan. Paragraf 3 Pengujian Berkala Pasal 33 (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas. (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor. (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling Pasal 34 (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Walikota berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Pasal 35 (1) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan bermotor dilakukandengan kegiatan: a. pengujian pertama; dan b. pengujian berkala. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 36 Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah: a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI; b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan d. sepeda motor tanpa kereta samping. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 31 ayat (1), pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dan model bukti lulus pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota 16 r T !_( I . , Pasal 38 (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang. (2) Persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. pengujian berkala; b. pemeliharaan dan/ atau perawatan. Pasal 39 Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 40 (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Sertiflkat Registrasi Uji Tipe; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan; c. identitas pemilik; dan d. bukti pelunasan biaya uji. (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir. Pasal 41 (1) Terhadap pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenai retribusi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengujian berkala Kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah. Pasal 42 (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan. (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling. (3) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap. (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji. (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/ atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap. (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17 Pasal 43 (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan sekurangkurangnya meliputi: a. perbaikan yang harus dilakukan; dan b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang. (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji. (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang temyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji u1ang selanjutnya dikenai retribusi. Pasal 44 ( 1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji. (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan. (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji u1ang. (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), temyata tetap tidaklulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan Pasal 45 (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili. (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas. Pasal 46 Perubahan status dan/ atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraanbermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Paragraf4 Tenaga Pelaksana Pengujlan Pasal 47 (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari penguji pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia. (2) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menandatangani buku uji dan/ atau kartu uji serta tanda uji. (3) Penguji Kendaraan bermotor penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pemyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukumpemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/ atau pelelangan. 18 ' , �t .r ' ., Paragraf 5 PenguJian Kendaraan Tidak Bermotor Pasal 48 (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan untuk orang dan/atau barang di Jalan wajib memenuhi uji persyaratan keselamatan yang meliputi: a. persyaratan teknis; dan b. persyaratan tata cara memuat barang. (2) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi dimensi dan berat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf"6 Tenaga Telmis PenguJi Kendaraan Ticlak Bermotor Pasal 49 (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan tidak bermotor terdiri dari: a. tenaga teknis administrasi penguji; dan b. tenaga penguji. (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas Paragraf 1 Pemerilrsaan Kenclaraan Bermotor Pasal 50 (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan dan/ atau pengujian Kendaraan bermotor; dan b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraanbermotor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 51 ( 1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di Jalan. (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan teknis dan laik Jalan; dan b. emisi gas buang. (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat melibatkan Polres dan Instansi yang terkait. 19 I -, Pasal 52 (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. mobil pribadi; e. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan f. ICendaraan bermotor roda 3 (ti.ga} dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang. (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor. Paragraf2 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Pasal 53 (1) Kendaraan bermotor milik pribadi wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang. (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotormilik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi. (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi pada pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah atau bengkel pelaksana Uji Emisi dikenai retribusi (5) Sebagai bukti bahwa Kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan danStiker yang dipasang pada Kendaraan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 54 Setiap Kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan. Paaal 55 (1) Bengkel pelaksana Uji Emisi Kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan. 20 . ·'-' ' ., (2) Peralatan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisisetelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 56 Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas. Paragraf 3 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Pasal 57 (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan: a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis penyelia; dan b. pemberlakukan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan kota sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan. (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota. (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar Jalan kota diteta.pkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi. Paragraf4 Penilaian Telmis Pasal 58 (1) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scapping) dan/atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan. (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah. (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf 5 Pemeliharaan, Perawatan, dan/ atau Perbaikan Kendaraan Bermotor Pasal 59 (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik Jalan dan emisi gas buang, Kendaraanbermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/ atau perbaikan. (2) Pemeliharaan, perawatan dan/ atau perbaikan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus. 21 .. �, • -# Bagian Ketiga Sanksi Administratif Pasal 60 (1) Pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, yang dimodifikasi atau sepeda motor dengan rumah rumah yang melaksanakan uji berkala yang melanggar Pasal 40 ayat (1) atau pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemindahan pengujian berkala yang melanggar Pasal 45 ayat (2) atau setiap orang yang melakukan perubahan status dan/ atau spesifikasi teknis Kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 46 dikenai sanksi aclministratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif paling sedikit RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. (4) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. BAB VII BENGKEL Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan. (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. persyaratan sistem mutu; b. mekanik; c. fasilitas dan peralatan; d. manajemen informasi Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 62 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat ( 1) meliputi: a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor; b. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi: a. Bengkel umum swasta besar; b. Bengkel umum swasta kecil; 22 .. ,, Bagian Ketiga Perizinan dan Sertifikasi Paragraf 1 Perizinan Pasal 63 Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) dan ayat (2) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Paragraf2 Sertifikasi Pasal 64 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) wajib bersertifikasi (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C; b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Bagian Keempat Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala Pasal 65 (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat ( 1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelima Pembinaan Bengkel Pasal 66 Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/ atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas. 23 . . • ,, 1 , Pasal 67 (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi : a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan; b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Baglan Keenam Kerjasama Pasal 68 (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor. (2) Sasaran kerjasama meliputi: a. terciptanya kondisi Kendaraan bennotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan; b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku; c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor; d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku; e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala KendaraanBermotor; dan f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraanbermotor. Baglan Ketujuh Sanksi Administratif Pasal 69 ( 1) Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda administratif; dan/ atau c. Penghentian sementara pelayan umum. Pasal 70 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender 24 (2) Sanksi adminstratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara Bengkel setelah berakhimya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak RpS.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Sanksi adminstratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada · Pasal 69 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Bengkel 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (5) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. BAB VIII TERMINAL Bagian Kesatu Umum Paragraf 1 Penyelenggaraan Pasal 71 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal. (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban Paragraf2 Fungal Pasal 72 Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut: a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda; b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ; c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal. Paragraf3 Lokasi Pasal 73 (1) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan: 25 • f a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan: b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas; d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan; e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain; f. permintaan angkutan; g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi; h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau i. kelestarian lingkungan hidup. (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yangjelas dengan patok rencana Terminal. Paragraf4 Tipe Terminal Pasal 74 (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari: a. Terminal penumpang tipe A; b. Terminal penumpang tipe B; dan c. Terminal penumpang tipe C; (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/ atau angkutan perdesaan. (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/ atau angkutan perdesaan. (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani Kendaraan umum untuk angkutan perdesaan. Paragraf 5 Pembangunan Terminal Pasa175 (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD. (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal. (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan: a. rencana tata ruang wilayah daerah; b. rancang bangun Terminal; c. Andalalin; dan d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan {AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). 26 Paragraf6 FasWtas Terminal Pasal 76 (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum; b. jalur kedatangan Kendaraan umum; c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum; d. bangunan kantor Terminal; e. ruang tunggu penumpang; f. menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV); g. loket penjualan karcis; h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan; i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi; j. fasilitas untuk penyandang cacat (difable), manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit; k. pos keamanan; 1. ruang terbuka hijau; dan m. musholla. (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kamar kecil/ toilet; b. kios/kantin; c. ruang pengobatan; d. ruang peristirahatan pengemudi; e. ruang informasi dan pengaduan; f. ruang akses telepon/ internet; g. alat pemadam kebakaran; h. tempat penitipan barang; i. tempat perawatan dan perbaikan ringan; j. pencucian Kendaraan; dan k. sarana dan prasarana kebersihan; Pasal 77 Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/ atau menengah. Pasal 78 Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/ atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal. 27 . . ,, Paragraf7 Lingkungan Kerja Terminal Pasal 79 (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter diluar tembok Terminal. (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas. Paragraf8 Pengelolaan Terminal Pasal 80 (1) Pengelolaan Terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf9 Pemeliharaan Terminal Pasal 81 (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitas utama; dan b. fasilitas penunjang. (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/ atau oleh Pihak Ketiga. Paragraf 10 Penertiban Terminal Pasal 82 (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 28 Paragraf 11 Tata Tertib Terminal Pasal 83 Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan. Pasal 84 (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan. (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya. Pasal 85 Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/ atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tandatanda Lalu Lintas yang ada di Terminal. Pasal 86 Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan dan perbatasan wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayelmya. Pasal 87 (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang.ditunjuk (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Paragraf 12 Kewajiban Pasal 88 Pedagang wajib menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan Pasal 89 Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/ atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya. 29 Bagian Kedua Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha Paragraf 1 Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Loket Penjualan Karels Pasal 90 Setiap orang dan/ atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 91 (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana climaksud dalam Pasal 90,berlalru untukjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lZll1 penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 92 (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame. (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/ atau Pajak Daerah Paragraf2 Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang Pasal 93 (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Pasal 94 (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia. Pasal 95 (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan. (2) Dinas bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal. 30 . ., Paragraf 1 Larangan Pasal 96 Pedagang dan/ atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang: a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/ atau Tanda Pengenal; b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; c. menjual barang dan/ atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya. Pasal 97 Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang: a. bertempat tinggal/menetap; b. merusak, mengambil, memindahkan dan/ atau mengotori inventaris Terminal; c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya; d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/ derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan; e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu. Bagian Keempat Terminal Barang Paragraf 1 Pengaturan Pasal 98 (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya. (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang; b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan; c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan-Jalan di Daerah; dan e. Terminal Barang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. Paragraf2 Perizinan Pasal 99 (1) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan: a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan merugikan pemakai Jalan lainnya. 31 (2) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas. (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 100 Setiap orang atau Badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Paragraf3 Fasllitas Pasal 101 Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/ atau antar mod.a transportasi. Pasal 102 (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. bangunan kantor Terminal; b. tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar dan/ atau muat barang; c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang; d. tempat parkir Kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; e. rambu-rambu dan papan informasi; dan f. alat bongkar muat; (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. tempat istirahat awak Kendaraan; b. fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; c. tempat ibadah; d. alat timbang Kendaraan dan muatannya; e. ruang pengobatan; f. kamar kecil/ toilet; g. kios/kantin; dan h. taman. Paragraf4 Jasa Pelayanan Pasal 103 (1) Atas jasa pelayanan Terminal dipungut retribusi. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari jasa: a. penggunaan tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang; b. penggunaan tempat parkir Kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; c. penggunaan fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; dan d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 32 • • r Bagian Kelhna Sanksi Administratif Pasal 104 (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 78 atau Pasal 89 atau pengguna jasa fasilitas Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 94 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Setiap orang yang berada di Terminal melalrukan perbuatan melanggar Pasal 83 atau Pasal 95 ayat (1) atau Pasal 97 huruf a dikenai sanksi administratif. (3) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 88 atau Pasal 96 huruf a dikenai sanksi administratif. (4) Pengemudi Kendaraan bermotor umum dalam Trayek yang melanggar Pasal 84 ayat (1) atau dalam Trayek tetap dan teratur ataupun insedentil yang melanggar Pasal 85 atau Trayek perkotaan dan perbatasan yang melanggar Pasal 86 dikenai sanksi administratif. (5) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 87 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa: a. Teguran; b. Peringatan tertulis; c. Denda administratif; dan/ atau d. Pencabutan izin. Pasal 105 (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf a dikenakan pada pelanggaran Pasal 83, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 94 ayat (2), Pasal 96 huruf a dan Pasal 97 huruf a. (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf b dikenakan pada pelanggaran Pasal 78, Pasal 89 , Pasal 94 ayat (2), dengan batas waktu akhir pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Sanksi administrasi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf c dikenakan pada pelanggaran Pasal 78, Pasal 84 ayat (1), Pasal 84 ayat (2), Pasal 84ayat (3), Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 89, Pasal 94 ayat (2), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 huruf a paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf d dikenakan pada pelanggaran Pasal 78 dan Pasal 96 huruf a setelah 60 (enam puluh) hari kalender dari batas waktu akhir pembayaran denda administrasi tidak dilaksanakan, dan Pasal 96 huruf a . (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. 33 • • f BABIX PEMBINAAN PEMAKAI JAL.AN Bagian Kesatu Budaya Tertib Berlalu Lintas Pasal 106 (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ; c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib. (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu Iintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi : a. pembinaan staf dan ka.ryawan Dinas; b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum; c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah; d. pembinaan petugas parkir; dan e. kampanye aksi keselamatan di Jalan. Bagian Kedua Penclidlkan Pengemucli Pasal 107 Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungiawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas. Pasal 108 Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Perorangan. Pasal 109 Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap keten tuan-ketentuan: a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai; b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi; c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi: 34 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang; 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur. d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi: 1. pengetahun umum; 2. peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ; 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraanbermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di Jalan; 4. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek; 5. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan; 6. praktek perawatan Kendaraan bermotor. e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi. Pasal 110 (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi. (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum. Pasal 111 ( 1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi Pasal 112 (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari. (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam. (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. 35 Bagian Keempat Pembinaan Pengemudi Anglmtan Umum Pasal 113 (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum. (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui: a. penyuluhan; b. pendidikan dan pelatihan;dan c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan. (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan: a. Kepolisian; c. Dinas Perhubungan Provinsi; d. Organda; e. Jasa Raharja; f. Organisasi Pengemudi; g. Organisasi Non Pemerintah; dan h. Badan dan Perorangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 114 (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan dan/ atau c. pencabutan izin. Pasal 115 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementa.ra kegiata.nselama 30 (tuga puluh) hari dikenakan kepada perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementa.ra tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin usaha angkutan umum dicabut. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. 36 • ·' r BABX PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS Bagian Kesatu Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 116 Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 117 Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi: a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan; b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas; c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas; d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas; e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas; f. audit keselamatan Jalan; dan g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum. Pasal 118 Dalam penyusunan program dan/ atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan: a. Satlantas Polres; b. Organda; c. Asuransi Jasa Raharja; d. Rumah Sakit; e. Palang Merah Indonesia; f. Organisasi Non Pemerintah; dan g. Badan atau perorangan. Bagian Kedua Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ Pasal 119 Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan didaerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 120 (1) P3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi kegiatan: a. audit; b. inspeksi; dan c. pengam.atan dan pemantauan. 37 . . ( (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/ atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas. (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas. (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas. (5) Hasil pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dengan Peraturan Walikota. MANAJEMEN BABXI DAN REKAYASA LALU LINTAS Bagian Kesatu Penanggung jawab Pasal 121 Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas. Bagian Kedua Tujuan Pasal 122 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ Bagian Ketiga Kegiatan Pasal 123 Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; dan e. pengawasan. Bagian Keempat Perencanaan Pasal 124 (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123huruf a meliputi: a. identifikasi masalah Lalu Lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan; 38 . . . e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas; f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas; g. penetapan tingkat pelayanan; dan h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas. (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasdilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelhna Pengaturan Pasal 125 Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Walikota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu. Pasal 126 (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat ( 1) huruf h ditetapkan oleh Walikota untuk Jalan kota. (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalantertentu yang meliputi: a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalantertentu yang meliputi: 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum; 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan: 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/ atau dua arah; 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu; 3. penetapan larangan berhenti dan/ atau parkir tempat-tempat tertentu; 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan; 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalantertentu; 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/ atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat. 39 Bagian Keenam Perekayasaan Pasal 127 (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c meliputi: a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Pertaturan Walikota. Pasal 128 (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/ atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas. Pasal 129 (1) Badan, perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas. (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat. (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundangundangan, serta mendapat izin dari Dinas. (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/ atau instansi yang berwenang. Bagian Ketujuh Pemberclayaan Pasal 130 (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d meliputi kegiatan: a. arahan; b. bimbingan; c. penyuluhan; d. pelatihan; dan e. bantuan teknis. (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 40 (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas; (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat. (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ddilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia. (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e (7) dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/ atau dipersimpangan Jalan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 131 (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum LLAJ. BABXII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Bagian Kesatu Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 132 (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/ atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Analisa dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (2) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurangkurangnya memuat: a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; b. perencanaan dan metodologi Analisa dampak lalu lintas; c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ; d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan; e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. (3) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat: 41 . . . a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ; c. analisis distribusi perialanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan; d. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang; e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak:; f. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak (4) Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun (5) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh perorangan. (6) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota Bagian Kedua Tim Evaluasi Pasal 133 (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Analisa dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Analisa dampak lalu lintas. (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 134 (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) adalah: a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas; b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Walikota memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas. Bagian Ketiga Tinclak Lanjut Penilaian Pasal 135 (1) Dalam hal basil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan 42 ' • "f .. "' (2) Dalam hal basil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumenAnalisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/ atauinfrastruktur dioperasionalkan. (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Walikota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bagian Keempat Persetujuan Pasal 136 (1) Dokumen Analisis dampak lalin atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) wajib mendapat persetujuan Walikota bagi Jalan kota. (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan. (3) Dokumen Analisis dampak lalu lintas atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) Bagian Kellina Sanksi Administratif Pasal 137 (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pelayanan umum; c. penghentian sementara kegiatan; d. denda administratif e. pembatalan izin; dan/atau f. pencabutan izin Pasal 138 pernyataan (2) dikenai (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender 43 . �, (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi adminstratif berupa denda sebesar 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhimya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangunan tidak melaksanakan kewajibannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan atau dicabut. (5) Ketentuan mengenai ta.ta cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2} diatur dengan Peraturan Walikota. BABXIII ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kenclaraan Bermotor Pasal 139 (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu. (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaansarana angkutan massal. Pasal 140 (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari: a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek. (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Trayek Antar Kota Antar Provinsi; b. Trayek Antar Kota Dalam Provinsi; c. Trayek Angkutan Kota yang sepenuhnya beroperasi di Wilayah Daerah; d. Trayek Angkutan Kota dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya. e. Trayek angkutan khusus, terdiri dari: 1. angkutan karyawan; 2. angkutan permukiman; 3. angkutan pemadu moda; dan 4. angkutan antar jemput, 44 . . (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bemotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu Pasal 141 (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan Daerah Kota Palopo. (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota. Pasal 142 (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek. (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 143 (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata. (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus. Paragraf2 Perencanaan Angkutan, Jarlngan Trayek dan Wllayah Operasi Takai Pasal 144 Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi. Pasal 145 (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dilakukan berdasarkan basil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. analisis potensi faktor muatan; b. asal dan tujuan perjalanan; c. kondisi Jalan; d. jenis pelayanan dan prototype Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh; e. perhitungan tarif angkutan; dan f. ketersediaan Terminal. (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala. 45 , • " t .. ., Pasal 146 (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), W alikota: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan Trayek Antar Kata Antar Provinsi untuk jaringan Trayek di wilayah Daerah kota Palopo; b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kata Dalam Provinsi diwilayah Daerah Kata Palopo; c. menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kota Palopo; d. melakukan kerjasama transportasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan dengan Kata Palopo. (2) Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diumumkan kepada masyarakat. (3) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. perencanaan, penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan dengan Daerah Kata Palopo: b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masingmasing Daerah; c. perencanaan, penetapan Terminal perbatasan; d. penetapan bagi hasil retribusi Terminal perbatasan; dan e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan. Pasal 147 (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat 2 memuat: a. kode Trayek; b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani; c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek; d. jenis pelayanan, prototype Kendaraan dan warna dasar Kendaraan; e. Terminal asal dan tujuan. (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat 2 memuat: a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan. Pasal 148 (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru. (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1). Pasal 149 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikata. 46 \ , Paragraf3 Pengadaan Kendaraan Pasal 150 (1) Setiap jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi. (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototype wama dasar Kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masingmasingjaringan Trayek. (3) Setiap Badan dan/ atau Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila Kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 151 (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2) Setiap dealer/ agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Paragraf4 Perizinan Pasal 152 Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi: a. Izin Usaha Angkutan; b. Izin Trayek; dan c. Izin Operasi. Pasal 153 ( 1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan. (2) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib: a. merealisasikan kegiatan usaha dan/ atau pengadaan Kendaraanpaling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah. 47 t , 'It f • A Pasal 154 (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek. (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama l(satu) tahun dan do.pat diperpanjang untuk l (satu) tahun berikutnya. ?? (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayekharus melaporkan operasional Kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas. (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan. (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan. (6) Penerbitan dan perpanjangan izin Trayek dikenakan retribusi. (7) Ketentuan tentang tarif retribusi izin Trayek diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 155 Izin Trayek angkutan dalam Daerah kota Palopo diterbitkan oleh oleh Walikota. Pasal 156 lzin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c meliputi izin untuk: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu. Pasal 157 Izin untuk angkutan tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dikeluarkan oleh walikota untuk taksi dan kawasan tertentu yang wilayah operasionalnya dalam wilayah Daerah Kota Palopo. Pasal 158 (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari izin Trayekyang dimiliki. (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan: a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain. (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perJalanan pergipulang dan berlaku paling lama 14 (empat betas) hari serta tidak dapat diperpanjang. (4) Izin insidentil untuk rute/Trayek Antar Kota Dalam Provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas. Pasal 159 Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila: a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan; b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang; c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; d. dikembalikan oleh pemegang izin. 48 Pasal 160 Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 diatur dengan Peraturan Walikota. ParapafS Peremajaan, Penggantian clan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Pasal 161 (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas. Pasal 162 (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) clilaksanakan setelah: a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama. Pasal 163 ( 1) Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pemilik kendaraan melakukan penggantian kendaraan umum". (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/ atau karena Kendaraanhilang; atau b. terjadi pengalihan Trayek. Pasal 164 Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap. Pasal 165 Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalanatas pertimbangan keselamatan. Pasal 166 Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diatur dengan Peraturan Walikota. 49 'r Paragraf6 Pool Kenclaraan Bermotor Umum Pasal 167 (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki. (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. tempat istirahat Kendaraan; dan b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan; (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyediakan: a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Jalan; b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurangkurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah; c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraanyang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/ percepatan; d. lampu kelap-kelip (flashing light) wama kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat. Pasal 168 (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya harus dilengkapi fasilitas: a. gedung/ruang kantor; b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput; c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan; d. tempat ibadah (mushola); e. kamar kecil/ toilet. (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap pen um pang; c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 169 Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal. so ' • .. f Paragraf7 Agen Jasa Angkutan Pasal 170 (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang. (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan. (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang. Pasal 171 (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bennotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis. (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang Pasal 172 (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat. (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang. Pasal 173 (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur denganPeraturan Walikota. Bagian Kedua Angkutan Barang Paragraf 1 Umum Pasal 174 (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bennotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus. (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya. (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: a. angkutan barang umum; b. angkutan bahan berbahaya; c. angkutan barang khusus; d. angkutan peti kemas; dan e. angkutan alat berat. 51 • 'I ... , ii Paragraf2 Angkutan Barang Umum Pasal 175 Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan; b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan c. menggunakan mobil barang. Tata Cara Pengangkutan Barang Umum Pasal 176 Untuk memuat dan/ atau membongkar barang umum harus memenuhi ketentuan: a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas; b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraanpengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat; c. barang umum yang diangkut dengan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 (dua ribu) mm terhitung dari bagian belakang; d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) mm, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan. Pasal 177 (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu Kendaraan. (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB). Paragraf4 Angkutan Bahan Berbahaya Pasal 178 (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya. (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimak:sud dalam ayat (1) di klasifikasikan se bagai berikut: a. mudah meledak; b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu; c. cairan mudah menyala; d. padatan mudah menyala; e. oksidator, peroksida organik; f. racun dan bahan mudah menular; g. barang yang bersifat radio aktif; h. barang yang bersifat korosif; dan i. barang berbahaya lainnya. 52 ., . . ' Pasal 179 Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya; d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; e. memiliki tanda-tanda khusus. Pasal 180 (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, penjalaran cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pennohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat keterangan sebagai berikut: a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran; c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan; d. waktu dan jadwal pengangkutan; e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 181 (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan pokok: a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf eharus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor. b. Melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan; c. Identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard; d. Kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya; e. Alat pemadam kebakaran. (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) harus memenuhi persyaratan tambahan: a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan / atau sebaliknya; b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak Kendaraan; c. lampu tanda bahaya berwama kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi. 53 1 .. • t .. ParapafS Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya Pasal 182 Untuk memuat dan/ atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan: a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar bahan berbahaya; b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/ atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak; d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya Pasal 183 Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan. Paragraf6 Angkutan Barang Khusus Pasal 184 (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas: a. barang curah; b. barang cair; c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan; d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; Pasal 185 Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 adalah: a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya; d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; Pasal 186 Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan : a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan; b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard. 54 . . ,, Paragraf 7 Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus Pasal 187 Untuk memuat dan/ atau membongkar barang khusus ke dan dari Kendaraan bermotor pengangk:ut, harus memenuhi ketentuan: a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar barang khusus; b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus cliikat dengan k:uat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan; d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan. Paragraf8 Angkutan Peti Kemas Pasal 188 Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan Kendaraan khusus pengangk:ut Peti Kemas. Pasal 189 Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkanberdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani oleh rangkaian Kendaraan yang terdiri dari satu Kendaraanbermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan; d. pelayanan lambat. Pasal 190 Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan : a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Paragraf9 Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas Pasal 191 Untuk menaikan dan/ atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan: a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane; b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas. 55 · Pasal 192 Peti kemas yang diangkut dengan Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada Kendaraan pengangkutnya. ParagraflO Angkutan Alat Berat Pasal 193 Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya. Pasal 194 (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, pengangkut alat berat yang muatan sum bu terberat dan/ atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. jenis alat berat yang diangkut; b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran; c. waktu dan jadwal pengangkutan; d. jumlah dan jenis mobil barang yang digunakan untuk mengangkut. Pasal 195 Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut : a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas; b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya; d. melalui lintas yang ditetapkan oleh Dinas; dan e. pelayanan lambat. Pasal 196 (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan: a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwama kuning yang ditempatkan diatas atap ruang pengemudi; Paragraf 11 Tata Cara Pengangkutan Alat berat Pasal 197 Untuk menaikkan dan/ atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan: 56 ' ., • r � a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/ atau bongkar alat berat; b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban La.lu Lintas dan masyarakat di sekitarnya; c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan; d. apabila alat berat yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan. Paragraf 12 Perizlnan Pasal 198 (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari: a. angkutan barang umum; dan b. angkutan barang khusus (2) Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh: a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b. Badan usaha swasta ; c. Koperasi; d. Perorangan warga negara Indonesia. Pasal 199 (1) Untuk melakukan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum, identitas diri bagi pemohon perorangan; c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; d. persyaratan kesanggupan untuk memiliki dan/ atau mengelola 5 (lima) Kendaraan bermotor; e. pemyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan/pool. (3) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpisah dari perizinan pokok perusahaan yang bersangkutan. (5) Izin penyelenggaraan angkutan barang umum dilengkapi dengan kartu pengawasan untuk masing-masing Kendaraan. (6) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 57 Pasal 200 Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang wajib dilengkapi: a. surat perjanjian pengangkutan; b. surat muatan barang. Bagian Ketiga Bongkar muat Pasal 201 (1) Dinas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang. (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya. (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang; b. Iokasi perdagangan dan industri serta pergudangan; c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan e. Terminal barang. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Kendaraan Tldak Bermotor Pasal 202 (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor. (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah becak. Pasal 203 (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di .Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas. (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor tanpa dipungut biaya ? Pasal204 Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas. 58 <r ... .. ' ,. Bagian Kelhna Sauksi Administratif Pasal 205 (1) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 167 ayat (1) atau Pasal 168 ayat (3) huruf a dan Pasal 168 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif. (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 170 ayat (2) atau Pasal 171 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179 atau Pasal 181 atau ( 1) huruf a, 181 atau ( 1) huruf b, 181 atau ( 1) huruf c, atau Pasal 181 ayat (2) huruf a, Pasal 181ayat (2) huruf b, Pasal 181 ayat (2) huruf c, Pasal 183, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188 huruf a, Pasal 188 huruf b, Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 199 atau Pasal 202 dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau d. pencabutan izin. Pasal 206 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) huruf b dikenakan paling sedikitRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota 59 .,_ .. ' BABXIV PERPARKIRAN Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir Pasal 207 (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tempat parkir tepi Jalan umum b. tempat khusus parkir (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Badan, perorangan Bagian Kedua Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir Pasal 208 Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah; b. analisis dampak Lalu Lintas; dan c. kemudahan bagi Pengguna Jasa. Bagian. Ketiga Parldr Di Tepi Jalan Umum Pasal 209 (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/ atau Marka Jalan. (2) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan (3) Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat. (4) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan menjadi: a. ZonaA; b. Zona B; c. Zona C; d. Zona D; dan e. Zona E. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 210 (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalanumum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi. (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakansesuai basil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas. 60 Pasal 211 (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintasditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang parkir di tepi Jalan umum (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Parldr Di Tempat Khusus Parldr Pasal 212 ( 1) Tempat khusus parkir dapat berupa: a. Pelataran parkir; b. Taman parkir; dan c. Gedung parkir; (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya. (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundangundangan Bagian Kelima Pengelolaan Parldr Pasal 213 (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan danatau penunjukan. (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut: a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; b. menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh per seratus) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan; c. menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dibayar dimuka sebelum izin diterbitkan; d. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; e. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desembertahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu. Pasal 214 (1) Dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta.ta cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 61 1 .. .... Pasal 215 . Potensi pendapatan parkir didasarkan pada basil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan atau pengelola parkir. Paaal 216 Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Pasal 217 (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizman, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Keenam Bak Dan KewaJiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa Parldr di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Paragraf 1 Bak Pengelola, Petugas Parldr dan Pengguna Jasa Parldr Paaal 218 Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut: a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan; b. memperoleh basil pungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/ tidak resmi; dan d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir Pasal 219 Petugas Parkir mempunyai hak: a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan c. mendapatjaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir. Pasal 220 Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak: a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; c. mendapat jaminan keamanan. 62 Paragraf2 Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir Pasa1221 Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban: a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola; b. menyerahkan basil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas sesuai kontrak/ ketetapan retribusi; c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil; e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan; f. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir; dan Pasa1222 (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban: a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas; b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir; c. menyerahkan basil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola; d. kartu memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan tanda anggota; e. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik; f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan; g. memberikan jaminan keamanan; h. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/ atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan; i. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota Pasal 223 Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban: a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya; b. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/ atau petunjuk yang ada; c. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan d. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir. Pasal 224 Selain pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1), dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir. 63 • I t Bagian Ketujuh Sanksi Administratif Pasal 225 (1) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 221 huruf d, Pasal 221 huruf f atau petugas parkir yang melanggar Pasal 222 huruf d, Pasal 222huruf e dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l} berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pencabutan Kartu Tanda Anggota; dan/ atau c. Pencabutan izin Pasal 226 (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhadap pelanggaran Pasal 221 huruf d, Pasal 221 huruf f, Pasal 222 huruf d, Pasal 222 huruf f. (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Petugas Parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 222 huruf d, Pasal 222 huruf fsetelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dikenakan kepada pengelola parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 221 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN Pasal 227 (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Dinas dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor. (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. atas permintaan pemilik dan/ atau pengguna Kendaraan; atau b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan. Pasal 228 (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/ atau mogok. (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/ atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut: 64 .. ":" . a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, yang dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas; b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan; c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/ atau penggunakendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empatjam); atau d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 {dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pasal 229 (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penggembokan pada roda Kendaraan; b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor; (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya pemindahan kendaraan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan, penyimpanan, dan penentuan biaya pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XVI PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAlf DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ Pasal 230 ( 1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan: a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum; b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan terhadap: a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan; b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraanbermotor; c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ; d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya 65 . , Pasal 231 (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminaldan/ atau tempattempat lain yang ditetapkan oleh Dinas. (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota BABXVII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN Bagian Kesatu Sumberclaya Manusia Pasal232 (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi: a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi. Pasal 233 (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang: a. Lalu Lintas Jalan; b. angkutan umum; c. Kendaraan; d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan e. keselamatan La.lu Lintas Jalan. (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang LLAJ. Bagian Kedua Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pasal 234 (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh W alikota. (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangandi bidang perhubungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat {2} diatur dengan Peraturan Walikota. 66 - .. � ·,. ,' t BABXVID KERJASAMA Pasal 235 (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah Kota Palopo. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama. BABXIX PERAR SERTA MASYARAKAT Pasal 236 (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ; b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempumaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ; c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJyang menimbulkan dampak lingkungan; dan/ atau d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ. (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/ atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 237 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Pasal 238 Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ. BAB XX PENYELENGGARAAR SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Pasal 239 (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu. (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi: a. bidang Terminal; b. bidang perparkiran; c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor; d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas. 67 (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 240 (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional. (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) (3) Data, inform.asi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat. BABXXI FORUMLLAJ Pasal 241 (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraanLLAJ. (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ Pasal 242 (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241ayat (1) terdiri atas Walikota, Kapolres, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah {BUMD) yang bergerak. di bidang LLAJ. (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Walikota mengikutsertakan SKPD terkait (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintassebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas Pasal 243 (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 68 . ' I ( I � ... BABXXII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 244 (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB XXIII PENYIDIKAN Pasal 245 (1) PPNS/ASN di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/ atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/ atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS/ASN dilakukan di Terminal dan/atau tempat yang ditentukan sesuai dengan perundang-undangan. (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS/ ASN wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. BABXXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 246 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 2 1, Pasal 48 ayat (1), Pasal 96 huruf b, Pasal 96 huruf c, Pasal 111 ayat ( 1), Pasal 182, 184 ayat (1), Pasal 186,187,189190, Pasal 204, Pasal 224 dipidana dengan pidana kurungan. 69 ' . "' . � (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 13 ayat (2), Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 huruf b, Pasal 97 huruf c, Pasal 97 huruf d, Pasal 97 huruf e, Pasal 97 huruf f, Pasal 100, Pasal 129 ayat (2), Pasal 129 ayat (4), Pasal 132 ayat (1), Pasal 152, dipidana dengan pidana kurungan. (3) Pidana kurungan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. BABXXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 247 (1) Peraturan Walikota yang mengatur sebelumnya tentang Pengelolaan dan atau penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kata Palopo tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; BABXXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 248 Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PeraturanDaerah ini diundangkan. Pasal 249 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
70

PENYELENGGARAAN PERIZJNAN DI DINAS PERDAGANGA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Dinas Perdagangan

ABSTRAK:

a. babwa untuk dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik didalam melakukan usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan keJancaran pelayanan publik; b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha bagi pelaku usaha di bidang Perdagangan, perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (S[UP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP) sesuai ketentuan Perundang-undangan. c. bahwa dalam rangka membantu perusahaan perdagangan yang akan memulai usahanya, perlu mempercepat dan mempermudah proses pelayanan penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan; d. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi perusahaan perdagangan dalam memulai usaha yang terkait dengan Gudang sebagai sarana distribusi, perlu menyingkronkan ketentuan penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan penerbitan sertifikat layak fungsi untuk gedung yang difungsikan sebagai Gudang; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas per[u ditetapkan penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha [ndonesia (KBLI) dengan Surat Keputusan Walikota Palopo yang akan diterbitkan Mengingat tersendiri berdasarkan Peraturan W alikota. f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a.b,c, dan d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan di Dinas Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725). 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ten tang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /MOAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/3/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN r,.. PERIZINAN DI DINAS PERDAGANGAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Palopo yang berkedudukan sebagaiunsurPenyelenggaraPemerintahanDaerah. 5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kata Palopo. 6. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala DinasPerdagangan Kata Palopo. 7. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) adalah Dinas ' Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kata Palopo 8. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu(DPMTSP)adalah KepalaDinasPenanamanModalTerpaduSatu Pintu Kata Palo po 9. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 10. Perdagangan adalah kegiatan jual bell barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas "'. ( I �' barang dan/ atau jasa dengan disertai imbalan jasa atau kompensasi. 11. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Suratlzin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar. 13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP. 14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi Perubahannama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama; 15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit ataubagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempatyangberlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri ataubertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya. 16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan 17. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. 18. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran; 19. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 20. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha; 21. Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi. 22. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/ atau terbukadengan tujuan tidak untuk dilrunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 23. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin. 24. Gudang terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu. 25. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium,beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan. 26. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TOG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang. 27. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan. 28. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yangclitujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain. 29. Pejabat Penerbit TOG adalah Gubemur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota. 30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangselanjutnya disingkat PI'SP adalah kegiatan penyelenggaraansuatu penzman dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian ataupelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinan yangproses sampaidengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 31. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturanketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaanya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiapperusahaan serta disahkan olehpejabat yang berwenang dari kantor Pendaftaran Perusahaan. 32. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TOP adalah surat tanda Pengesahan yangdiberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 33. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat dataperusahaan yangdiisi dan clitandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TOP. BAB II RUANO LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : 1. Penyelenggaraan Perizinan; 2. Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Tanda Daftar Perusahaan; 4. Tanda Daftar Gudang; 5. Pembinaan dan Pengawasan. BAB III PENYELENGGARAANPERIZINAN Pasal 3 Penyelenggaran perizinandi Dinas Perdagangan dilaksanakan oleh DPMPTSP. Pasal 4 Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan wajib memperoleh izin, tanda daftar yang diajukan kepada Kepala DPMPTSP BAB IV KETENTUAN PERIZINAN DI DINAS PERDAGANGAN Bagian Kesatu SuratlzinUsahaPerclagangan Pasal 5 (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari . a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; dan c. SIUP Besar. Pasal 6 (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) pada huruf a Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) pada huruf b Menengah wajib dimiliki oleh perusa.haan perdagangan yang kekayaan bersihnyalebih dari Rp, 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.,- (Sepuluh Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) pada huruf c wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. l 0.000.000.000 , (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. ( 4) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih ditetapkan sebagai berikut; a. Pemegang SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) tetapi tidak melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus jutarupiah) tidak termasuk tanahdan bangunan tempat usaha tidak perlu mengajukanperubahan SIUP. b. Pemegang SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan perubahan SIUP kecil menjadi SIUP menengah. c. Pemegang SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan perubahanan SIUP kecil menjadi SIUP besar. d. Pemegang SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) tetapi tidak melebihi Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak perlu mengajukan perubahan SIUP. e. Pemegang SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi dibawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP menengah menjadi SIUP kecil. f. Pemegang SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP menengah ke SIUP besar. g. Pemegang SIUP besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi dibawah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP besar menjadi SIUP menengah. h. Pemegang SIUP besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP besar menjadi SIUP kecil. Pasal 7 (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) dikecualikan terhadap : a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan. b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan. c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut: - Usaha Perseorangan atau Persekutuan; - Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola olehpemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan. r,. \ (3) Penulisan bidang usaha perdagangan barang dan jasa berdasarkan nama komoditas utama yang diperdagangkan. ( 4) Cara penulisan kode klasifikasi bidang usaha barang dan jasa didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Pasal 8 (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan: a. Usaha perdaganganyang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP. b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana darimasyarakat denganmenawarkan janji keuntunganyang tidak wajar (money game) atau c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 9 ( l) SIUP diterbitkan berdasarkan tern pat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan. (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanamanmodal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal. Pasal 10 SIUP berlaku selarna Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 11 (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. wama hijau untuk SIUP Milera; b. warna putih untuk SIUP Kecil; c. warna biru untuk SIUP Menengah; d. warna kuning untuk SIUP Besar; (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini. Pasal 12 (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam: a. SP-SIUP baru; b. SP-SIUP perubahan dan/ atau penggantian yang hilang atau rusak;atau c. La.poran pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;temyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/ atau SIUP pengganti yang telah diterbitkandan pencatatan pendaftaran Kantor Cabangatau Kantor Perwakilan yang telah dilakukandinyatakan batal dan tidak berlaku. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/ atau SIUP pengganti,dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabangatau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan. (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Pasal 13 (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala DPMPI'SP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat. (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan. Pasal 14 (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakanfomulir secara simultan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. (2) Paling Iambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir simultan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 15 ( 1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IVPeraturan ini. (2) Paling Iambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam La.mpiran III Peraturan ini. Pasal 16 (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Kepala DPMPrSP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkandokumen persyaratan sebagaimanatercantum dalam La.mpiran IVPeraturan ini. (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan diatas meterai cukup. (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan. Pasal 17 Setiap pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan apabila diperlukan Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam La.mpiran V Peraturan ini. Pasal 18 ( 1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam La.mpiranVI Peraturan ini. Pasal 19 (1) Kepala DPMPTSP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 20 SANKS I (1) Pemilik, pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis (Format Lampiran VIII} atau Pasal 8 (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP (Format Lampiran IX) (2) Pemilik atau pengurus/penanggungjawab perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ( 1) atau Pasal 20 ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP. (3) Pencabutan SIUP sebagaiman pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan keputusan pencabutan SIUP. (4) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana climaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan ini. Bagian Kedua Tanda Daftar Perusahaan Pasal 21 ( 1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PTJ, Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing denganstatus Kantor Pusat.Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan,dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kata Palopo wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya. (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada kantor DPMPI'SP tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan. Pasal 22 ( 1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) terdiri dari : a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); b. perusahaan kecil perorangan;atau c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomianyang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/ atau laba. (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari : a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknyasendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri; b. perusahaan yang tidak diwajibkan memilik:i izin usaha atausurat keterangan yang dipersamakan denganitu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;atau c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhikeperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. (3) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomiandan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencarikeuntungan dan/ atau laba sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri atas: a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jejang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha; b. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintahdan/ atau diselenggarakan oleh masyarakatserta tidak dalam bentuk badan usaha; c. jasa notaris; d. jasa pengacara/ advokat dan konsultan hukum; e. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokteryang tidak dikelola oleh badan usaha; f. rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha; g. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha. (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TOP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu. Pasal 23 Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan, dalam penerbitan TOP harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di Bidang Perdagangan. Pasal 24 (1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas yang menangani perdagangan Provinsi dan Kantor Pusat Perdagangan Pusat (KPP) per bulan. (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa . a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan b. tembusan pengesahan formulir. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Pasal 25 ( 1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada DPMPfSP di tempat kedudukan perusahaan. (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan. (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisr formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II Peraturan ini r-. yang disampaikan langsung kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya. (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan. (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV),Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan. (7) Kepala DPMPfSP mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TOP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap. (8) TOP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko wama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A sampai dengan Lampiran IV.D Peraturan ini. (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. ( 10) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggalditerbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulansebelum masa berlakunya berakhir. ( 11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulirpendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumenbelum lengkap. (12) Penola.kan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l l)disampaikanoleh DPMPTSP secara tertulis kepada perusahaan palinglambat 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penola.kan dengan mengguna.kan format surat penolakan sebagaimanatercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/ atau melengkapidokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulirpendaftaran ulang secara simultan. (14) Pembaharuan TOP sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara simultan dengan melampirkan dokumen asli TOP yang akan di perbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang teladisampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya. (15) OPMPTSP menerbitkan TOP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pembaharuan secara benar dan lengkap. Pasal 26 (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada OPMPTSP dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan III Peraturan ini dan melampirkan dokurnen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini. (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh : a. Pr paling Iambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan ataubukti penerimaan pemberitahuanperubahan dari Menteri Yang tugas dantanggungjawabnya di bidang peraturan perundangundangan;atau b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan BUL paling Iambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan. Pasal 27 (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TOP sebagai berikut: a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan peru.sahaan; permohonan b. perubahan nama perusahaan; c. perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan; d. perubahan alamat perusahaan; e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau f. khusus untuk PT tennasuk perubahan Anggaran Dasar, (2) Masa berlaku TOP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhimya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan TOP pengganti paling Iambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pennohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap. (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP dan tidak perlu dilakukan penggantian TOP. (5) Kepala DPMPTSP mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan, (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TOP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/ atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan pormat surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini. Pasal 29 (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a. perubahan bentuk perusahaan; b. pembubaran perusahaan; c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; ·-- d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsaatau berakhir;atau e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri. (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TOP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TOP asli kepada DPMPTSP yang menerbitkannya. (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Peraturan Perundang-Undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala OPMPTSP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;dan b. TOP asli. (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala OPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. salinan Aleta Pembubaran atau keterangan yang sejenis;dan b. TOP asli. (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPMPTSP memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu I {satu) bulan. (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhimya peringatan ketiga Kepala OPMPTSP melak:ukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Biikii induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan ini. (7) Kepala DPMPTSP melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Pasal 30 Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah cliperiksa sesuai dengan aslinya. Pasal 31 (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada DPMPTSP. (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli. (3) Masa berlaku TOP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti. (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima Bagian Ketiga Tancla Daftar Guclang Pasal 32 Setiap orang atau badan yang mengusahakan gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang, kecuali gudang-gudang yang berada pada : a. kawasan berikat; dan b. gudang yang melekat dengan usaha ritel/ eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran. r=. Pasal 33 (1) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Oaftar Isian Permohonan TOG yang telah clitandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII peraturan ini, dengan melampirkan : a. Fotocopy KTP pemohon; b. Fotocopy IMB dengan fungsi gudang; c. Fotocopy surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi gudang; d. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Oaftar Perusahaan; e. Pas Photo terbaru penanggung jawab/clirektur perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. f. Fotocopy akta pendirian PT dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang bagi pemilik gudang badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. g. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing. (2) Permohonan TOG disampaikan kepada Kepala OPMPTSP; (3) Pengurusan permohonan TOG, dapat clilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang clitandatangani oleh Pemilik Gudang. {4) Pejabat Penerbit TDG menerbitkan TDG selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TOG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara lengkap dan benar. (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan TOG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum clilakukan secara lengkap dan benar, maka Kepala DPMPTSP, dapat menolak daftar isian permohonan TOG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TOG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya. Pasal 34 (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang. Pasal 35 { 1) Pencatatan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 34 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang. (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai pemilik barang, jenis/kelompok barang, jumlah barang, tanggal masuk barang, tanggal keluar barang dan sisa yang tersimpan di Gudang (stok), sebagaimana tercantum pada format di lampiran IV. Pasal 36 ( 1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang terbuka; (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas : a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria : luas antara 100 m2 ( seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2( seribu meter persegi),kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik)sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik). b. Gudang Tertutup Golongan 8, dengan kriteria: luas diatas 1000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi)dan kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3(tiga ribu enam ratus meter kubik). c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria : luas diatas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3 ( sembilan ribu meter kubik ) . d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria Gudang berbentuk Silo atau Tangki dengan kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 (tujuhratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa Gudangterbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000m2 ( seribu meter persegi). Pasal 37 ( 1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TOG, pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG. (2) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan yang berlaku dikenakansanksi administratif berupa pencabutan izin di DPMTSP. (3) Pencabutan perizinan di Dinas PMTSP sebagaimana dimaksud dapat diterbitkan kembali setelah Pemilik atau Pengelola Gudang mentaatiketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan. (4) Penerbitan kembali perlzinan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan pennohonan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. BABV PEMBINMN DAN PENGAWASAN Pasal 38 (1) Walikota melalui Instansi Teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di Bidang Perdagangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. pemasaran; b. sumber daya manusia;dan c. desain dan tehnologi. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 (1) SIUP, TDP, dan TDG yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. (2)Setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, jika pemilik SIUP, TDP, dan TOG akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUPnya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
69

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.