Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 46 Tahun 2017

Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETETNTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN BAB IV : PEMBENTUKAN BAB V : RUKUN WARGA BAB VI : PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA BAB VII : MEKANISME DAN TAHAPAN PEMIIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA BAB VIII : MASA BAKTI KETUA RUKUK TETANGGA DAN KETUA RUKUK WARGA BAB IX : PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAB X : KEWAJIBAB DAN RAK WARGA BAB XI : FORUM MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BAB XII : HUBUNGAN KERJA BAB XIII : SUMBER DANA DAN ANGGARAN BAB XIV : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI : KELENGKAPAN LEMBAGA BAB XVII : SANKSI ADMINISTRASI BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

29 September 2017

Tanggal Pengundangan

29 September 2017

Tanggal Berlaku

29 September 2017

Sumber

BD.2017/No.46

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 627 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa Nomor 46 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2017/No.46
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) dalam Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2006 Nomor 4); b. bahwa Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Dalam Daerah Kota Palopo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini terutama dalam upaya meningkatkan peran serta secara aktif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sehingga dipandang pcrlu unluk dilinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Palopo. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan {LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga {RW) dalam Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2006 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8). BAB I : KETETNTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN BAB IV : PEMBENTUKAN BAB V : RUKUN WARGA BAB VI : PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA BAB VII : MEKANISME DAN TAHAPAN PEMIIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA BAB VIII : MASA BAKTI KETUA RUKUK TETANGGA DAN KETUA RUKUK WARGA BAB IX : PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAB X : KEWAJIBAB DAN RAK WARGA BAB XI : FORUM MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BAB XII : HUBUNGAN KERJA BAB XIII : SUMBER DANA DAN ANGGARAN BAB XIV : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI : KELENGKAPAN LEMBAGA BAB XVII : SANKSI ADMINISTRASI BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017. Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2006 tentang mekanisme Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Daerah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 46 Tahun 2017

Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT