Pencarian Peraturan

TUNJANGAN KOMUNIKASI UfTENSIF, TUNJAN'GAN RESES DAN DANA OPERASIONAL.PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA PALOPO TAIIUN ANGG.ARAN 2017

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD.2017/No.48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinahn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka perlu mengatur Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
:1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oparasional; 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
Menetapkan: TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017 BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Walikota adalah Walikota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD 5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD 6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin sekretariat DPRD. 7. Kemampuan keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menetukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD; 8. Tunjangan komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuki menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas , ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari; 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. BAB ll PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2 ( 1) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara; (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana bagi basil dan dana alokasi umum; (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara. pasal 3 (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015; (2) TingkatKemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. (3) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. BAB III BESARAN TUNJANGAN Pasal 6 BesaranTunjanganKomunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan dana OperasionalPimpinandanAnggota DPRD sebagaiberikut: (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (Tiga) Kali Uang Representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: a. Ketua : Rp.2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) b. Wakil Ketua :Rp.2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) c. Anggota :Rp.2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) (2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) Kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses dengan rincian sebagai berikut : a. Ketua : Rp. 2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) b. Wakil Ketua : Rp. 2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) c. Anggota : Rp. 2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) (3) Dana Operasional Ketua DPRD sebesar 2 (dua) Kali uang representasi Ketua DPRD dan Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 (satu koma lima) Kali uang representasi Wakil Ketua DPRD serta diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut : a. Ketua : Rp. 2.100.000,- x 2 Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) b. Wakil Ketua :Rp.1.680.000- x 1,5 Rp.2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) BAB IV PELAKSAlf.AAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL Pasal 7 Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diberikan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebutlumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. pasal 8 (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun Anggaran kepada bendahara umum daerah. (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan : a. Daftar penerima DO; dan b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD. Pasal 9 (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. pasal 10 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO. (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahn DO bulan berjalan. (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya. pasal 11 Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ( 1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 22/I/2017tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi intensif (TKI) kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan idak berlaku lagi. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
( 1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 22/I/2017tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi intensif (TKI) kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan idak berlaku lagi.
8

TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2017/No.49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD maka perlu mengatur besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo; b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
: I. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oparasional; 10. Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
Menetapkan: TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Walikota adalah Walikota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Anggita DPRD Kota Palopo. 5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo. 7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah. bab ll ASAS-ASAS PEIIBERIAN TURJANGAN TRANSPORTASI Pasa12 Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikanasas-asas sebagai berikut: a. Asas kepatutan adalah penentuan besaran tunjangan transportasi harus mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil ra.kyat. b. Asas kewajaran adalah bahwa penentuan besaran tunjangan transportasi harus mencerminkan rasa wajar yang dikaitkan dengan keadaan kemampuan keuangan dengan tanggung jawab dan beban kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. c. Asas rasionalitas adalah bahwa penentuan besaran tunjangan transportasi harus, terukur, dan akuntabel. d. Standar harga setempat adalah nilai sewa transportasi dimana Pimpinan dan Anggota DPRD bertempat tinggal. BABlll PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI pasal 3 ( 1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kendaraaan dinas operasional, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi. (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila telah memiliki Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional. pasal 4 (1) Besaran Tunjangan Kendaraan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebagai berikut: a. Ketua : Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) b. Wakil Ketua : Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) c. Anggota : Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan setelah dikurang Pajak Penghasilan (PPh). pasal 5 Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IV Penutup pasal 6 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Palopo. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
6

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, LK.2016/NO.49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sera Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Perpustakaan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Perpustakaan Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Perpustakaan Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Perpustakaan Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Perpustakaan Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, terdiri atas; c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri atas; 1) Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; 2) Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; 3) Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan. d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri atas; 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; 3) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca. e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Kota Palopo sebagaimna tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Perpustakaan membantu Walikota Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 ( 1) Dinas Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala Dinas Perpustakaan mempunyai 'I'ugas Pokok : melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Perpustakaan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perpustakaan, mempunyai Fungsi.: a. perumusan Kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perpustakaan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perpustakaan; c. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Perpustakaan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perpustakaan, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menetapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Perpustakaan; b. menetapkan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perpustakaan; c. menetapkan pelaksanaan penyusunan Rencana dan Program Kerja Dinas Perpustakaan; d. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; e. menyelenggarakan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; f. menyelenggarakan Penertiban Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fu.ngsi : a. melaksanakan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam lingkup dinas; d. merumuskan penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran Dinas Perpustakaan; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. membuat laporan basil kegiatan Sekretariat kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi kerjanya. (4) Untuk melaksanakan Togas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perpustakaan, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; a. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; b. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; c. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; d. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; f. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; dan h. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengembalian kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan administrasi Kepegawaian. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. melakukan administrasi surat menyurat dan urusan rumah tangga; b. melakukan Pengelolaan aset; c. melaksanakan pengadministrasian Kepegawaian; d. melakukan monitoring dan mengevaluasi basil kerja bawahan; e. melakukan pengelolaan kearsipan Kantor; f. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h, menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan Keuangan, membuat laporan, melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kerja dan kebutuhan anggaran Dinas; b. melakukan pengadministrasian keuangan; c. melakukan penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan dinas; d. melakukan monitoring, evaluasi program kerja Dinas dan penyelesaian tindaklanjut; e. melakukan pengolahan data base Dinas; f. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya. h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENGOLAHAN, LAYANANAN DAN PELESTARIAN BARAN PERPUSTAKAAN Paragraf 1 Bidang Pengolahan, Layananan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Pasal 8 (1) Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan. (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, mempunyai Fungsi : a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteriapengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan; c. melaksanakan pelestarian bahan perpustakaan; d. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan layanan, otomasi, dan kerja sama perpustakaan; e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; f. melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporanPengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perpustakaan mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnik Pembinaan Perpustakan; b. melaksanakan Pembinaan Perpustakaan pada OPD; c. melaksanakan pembinaan Perpustakaan pada Perusahaan, Ormas/Orpol, dan lembaga pendidikan serta masyarakan; d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; e. membuat laporan basil kegiatan Bidang Pembinaan Kearsipan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Saban Perpustakaan Pasal 9 ( 1) Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan dan melakukan penganekargaman bahan perpustakaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun kebijakan pengembangan koleksi; b. melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan perpustakaan; c. melaksanakan pengembangan koleksi bahan perpustakaan; d. melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan; e. melakukan pemetaan, pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local conten�; f. menerima, mengolah, dan memverifikasi bahan perpustakaan; g. menyusun deskripsi bibliografi, klasiftkasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan; dan h. melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data, dan menyusun literatur sekunder; i. mendistribusiakan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. membuatlaporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Pasal 10 ( 1) Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai Tugas Pokok : menyelenggarakan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, lnstansi terkait dan masyarakat, otomasi. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai Rincian Tugas : a. mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, Instansi terkait dan masyarakat; b. menyelenggarakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan refrensi, layanan pinjam antar perpustakaan dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling) serta melaksanakan pengolahan dan pengembangan website; c. melaksanakan penyusunan statistik perpustakaan, bimbingan pemustaka, stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding) serta promosi layanan; d. menyediakan kotak saran, dan kajian kepuasan pemustaka serta melaksanakan inisiasi kerjasama perpustakaan; e. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerjasama, kerjasama antar perpustakaan dan kerjasama jejaring perpustakaan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf keempat Seksi Pelestarian Pengolahan Bahan Perpustakaan Pasal 11 ( 1) Seksi Pelestarian Pengolahan Bahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pelestarian Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai Tugas Pokok : mengklasifikasikan bahan perpustakaan, membuat kartu katalog dan mempersiapkan penyajian bahan pustaka. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelestarian Pengolahan Bahan Perpustakaan, mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan survey kondisi bahan perpustakaan; b. melestarikan isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk digital, pemberian identitas dan pengimputan data pada computer; c. memelihara dan menyimpan master reprografi, fotografi, digital dan bahan perpustakaan lainnya; d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; e. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian 4 BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA Paragraf 1 Bidang Pengembangan Perpustakaand dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Pasal 12 (1) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pengembangan perpustakaan, pembinaan, pengembangan tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Perpustakaan serta layanan dan pemanfaatan Perpustakaan; b. penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Perpustakaan serta layanan dan pemanfaatan Perpustakaan; (4) Untuk rnelaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan; b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan; c. melaksanakan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca; d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; e. membuat basil laporan kegiatan bidang pembinaan,pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Pasal 13 (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai Tugas Pokok pelaksanaan penyusunan dan perencanaan kegiatan pembinaan perpustakaan, pengembangan pendidikan dan latihan kerja sama teknik perpustakaan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan; b. melaksanakan implementasi norrna, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); c. melaksanakan pendataan, memasyarakatkan/sosialisasi, dan evaluasi serta mengoordinasikan pengembangan perpustakaan; d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; dan e. membuat basil laporan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan Pasal 14 (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan mempunyai Tugas Pokok : pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga perpustakaan dan pengembangan pendidikan dan latihan kerja sama telmik tenaga perpustakaan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan mempunyai Rincian Tugas : a. melakukan pendataan tenaga perpustakaan; b. melaksanakanbimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis dan penilaian angka kredit pustakawan; c. melaksanakankoordinasi, sosialisasi, dan evaluasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; e. membuat basil laporan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca Pasal 15 ( 1) Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan pengkajian kegemaran minat baca masyarakat dan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan pengkajian minat baca dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat; b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca; c. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan pembudayaan kegemaran membaca; d. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; e. membuat basil laporan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Perpustakaan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi; simplifikasi, Pasal 18 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perpustakaan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perpustakaan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perpustakaan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing• masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perpustakaan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan peraturan Walikota. JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dengan keahlian tertentu; Pasal 23 (1) Jabatan fungsional yang dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian Jabatan Fungsional; (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jumlah, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; BAB VII PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Palopo
19

STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2019

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2018/No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri / Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2019;
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi• Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 ". ,, ·.·!' Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 2 \, . . .. \! Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 2036; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo; 18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palopo.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
NOMOR 52 TAHUN 2018
23 halaman

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, LK.2016/NO.50

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTAHANAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu lf Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Le aran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
enetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTAPALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Pertanahan Kota Palopo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pertanahan Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pertanahan Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pertanahan Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri atas: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lan jut. c. Bidang Pelayanan Pertanahan, terdiri atas : 1) Seksi Administrasi Pertanahan; 2) Seksi Pengadaan Tanah; 3) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan. d. BidangPerencanaan dan Pengendalian Tanah, terdiri atas : 1) Seksi Perencanaan Tanah; 2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum; 3) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan. e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pertanahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 ( 1) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala Dinas Pertanahan mempunyai TugasPokok : melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanahan mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan Bidang pertanahan; b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi pertanahan, pengadaan tanah, dan penyelesaian masalah pertanahan; c. Pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah, serta pengendalian dan pemberdayaan pertanahan; d. Pelaksanaan Pembinaan administrasi pelayanan pertanahan serta perencanaan dan pengendalian pertanahan; e. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pelayanan pertanahan serta perencanaan dan pengendalian pertanahan; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas. (4) Untuk melaksanakan Togas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas; c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkup Dinas; d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas; e. mensinkronisasikan antara program kerja Dinas dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pembinaan pelayanan pertanahan serta perencanan dan pengendalian pertanahan; f. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi hubungan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga• lembaga lainnya; g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijakan di lingkup Dinas; h. memberikan masukan, usul, saran dan pertimbangan terkait penyusunan kebijakan di Bidang Pertanahan Kepada Walikota; i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di Dinas; j. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas; k. melaporkan basil pelaksanaan kegiatan Dinas kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan telmis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pertanahan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan urusan sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan umum, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; c. pelaksanaan administrasi dan surat menyurat dalam lingkup dinas; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran dinas; e. pelaksanaan pendataan dan statistik di Dinas. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris mempunyai Rinci.an Tu.gas. a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan lingkup sekretariat; c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan; d. mengoordinasikan dan mengevaluasi sub bagian di lingkup sekretariat; J1 -s � e. melaksanakan pengawasan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian di lingkup dinas; f. mengoordinasikan perencanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset Dinas serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; g. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan; h. mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat menyurat di seluruh unit kerja dilingkup Dinas; i. mengelola urusan rumah tangga serta penyelenggaraan rapat kedinasan dilingkup Dinas; j. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas; k. membuat laporan pencapaian kinerja (LAKIP) dilingkup Dinas; 1. membuat laporan hasil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai "l'u.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian"l'u.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; d. memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. merencanakan dan mempersiapkan usulan pengikutsertaan dalam latihan pra jabatan bagi calon pegawai dan ujian dinas, diklat penjenjangan, teknis maupun fungsional; f. mempersiapkan dan mengevaluasi daftar hadir pegawai dari unit-unit kerja dilingkungan dinas pertanahan; g. melaksanakan tertib administrasi kepegawaian melalui pembuatan kartu pegawai, karis/karsu, taspen dan askes; h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian termasuk urusan DP3 dari masing-masing bagian dan Bidang dilingkungan dinas pertanahan; i. menyusun Daftar Usulan Kepangkatan (DUK) dan Daftar Susunan Pegawai (DPS) dilingkungan dinas pertanahan; j. mempersiapkan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun; k. mempersiapkan usulan urusan kesejahteraan pegawai, pemberian cuti serta pengusulan pemberian tanda jasa bagi pegawai; 1. melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat dan keamanan dokumen baik surat masuk maupun surat keluar dilingkupDinas; m. menyusun perencanaan pengadaan perlengkapan, inventarisasi dan pengawasannya; n. mengelola urusan perjalanan dinas; o. mengelola sarana fisik dan non fisik dilingkup Dinas; p. mengoordinasikan kegiatan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan; q. membuat daftar inventaris perlengkapan kantor dan aset Dinas; r. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan kearsipan serta menyiapkan sarana dan pelaksanaan rapat dinas, upacara di lingkup Dinas; s. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; t. menilai prestasi kerja bawahan; dan u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, evaluasi dan Tindak lanjut basil pemeriksaan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai RincianTugas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. menyiapkan bahan perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak Ianjut; e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD / DPA-SKPD serta penyusunan DPPA-SKPD Dinas; g. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran dinas; j. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penggunaan belanja langsung lingkup dinas; k. melakukan pembukuan dan verifikasi; 1. mempersiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut basil pemeriksaan; m. melakukan pengurusan gaji, tunjangan, lembur, biaya perjalanan dinas dilingkungan Dinas; n. mempersiapkan bahan pembinaan kesekretariatan dalam urusan keuangan; o. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada Sekretaris untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANGPELAYANAN PERTANAHAN Paragraf 1 BidangPelayanan Pertanahan Pasal 8 (1) Bidang Pelayanan Pertanahan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai Fungsi : a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Pelayanan Pertanahan; b. perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Pertanahan; c. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. pelaksanaan konsultasi dan/atau koordinasi di Bidang Pelayanan Pertanahan dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dan organisasi/lembaga terkait; e. pembinaan Pelayanan Pertanahan; dan f. pengelolaan administrasi BidangPelayanan Pertanahan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Bidang Pelayanan Pertanahan; c. mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan; d. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dengan perangkat Daerah lain, instansi vertikal dan organisasi/lembaga terkait Pelayanan Pertanahan; e. melaksanakan administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Bidang Pelayanan Pertanahan; h. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Pertanahan serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Administrasi Pertanahan Pasal 9 ( 1) Seksi Administrasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan; (2) Kepala Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai Tugas Pokok : melakukan pengumpulan bahan, data dan pengelolaan administrasi Pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai Rlncian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Administrasi Pertanahan; c. mengumpulkan data dan informasi peta pola penatagunaan tanah dan peta wilayah tanah usaha; d. menyiapkan bahan koordinasi proses persetujuan pemberian izin lokasi; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan proses persetujuan perpanjangan peralihan dan pembebasan hak tanggungan tanah HOB di atas tanah HPL Pemerintah Kota; f. memproses sertifikasi tanah pemerintah kota; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Seksi Adminstrasi Pertanahan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiat.an kepada bawahan; i. membuat laporan hasil kegiata.n Seksi Administrasi Perta.nahan serta memberi saran pertimbangan kepada Kepala Bidang untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawaban; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengadaan Tanah Pasal 10 (1) Seksi Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan berta.nggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan; (2) Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai Tugas Pokok : melakukan pengumpulan bahan dan data penyusunan pedoman, petunjuk danpelaksanaan Pengadaan Tanah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi Pengadaan Tanah mempunyai Rincian Tugas: a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Pengadaan Tanah; c. menginventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari perangkat Daerah untuk kepentingan pembangunan; d. melaksanakan kegiata.n pengadaan atau pembebasan ta.nab untuk aset pemerintah kota atau untuk kepentingan fasilitas umum; e. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan tukar menukar aset tanah pemerintah daerah; f. memfasilitasi pelaksanaan tugas panitia pengadaan tanah; g. menyiapkan bahan pengendalian penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan atas tanah untuk pembangunan; h. memproses pelepasan hak atas tanah ulayat/bekas adat; i. menyiapkan bahan penyuluhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan pemerintah Kota; j. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pengadaan Tanah serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Penyelesaian Masalab Pertanahan Pasal 11 ( 1) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan; (2) Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai Tugas Pokok : melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk, pelaksanaan penyelesaian sengketa masalah pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas: a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; . b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan; c. menyiapkan bahan pembinaan dan penanganan permasalahan tanah pemerintah kota; d. menyiapkan bahan penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan masalah tanah; e. menyiapkan bahan penelitian terhadap objek dan subjek sengketa; f. melaksanakan penelitian terhadap objek dan subjek sengketa; g. menyiapkan bahan penyuluhan pencegahan dampak sengketa tanah; h. melaksanakan koordinasi bersama perangkat daerah dan instansi terkait serta mengambil langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa; i. menyiapkan bahan fasilitasi musyawarah dalam sengketa tanah; j. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. membuat laporan basil kegiatan Seksi penyelesaian masalah pertanahan serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Bidang untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN' TANAH Paragraf 1 Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah Pasal 12 (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan Perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah Kota, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan, serta pembinaan dan pengawasan pertanahan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah mempunyai Fungsl.: a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; c. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dan organisasi terkait; e. pengelolaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; f. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemberdayaan tanah; g. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perencanaan dan pengendalian tanah. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. melaksanakan program kerja tahunan perencanaan dan pengendalian tanah; c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d. melakukan koordinasi dan fasilitasi bersama perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi/lembaga terkait Perencanaan dan Pengendalian Tanah; e. melaksanakan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah Kota, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan serta Pembinaan dan pengawasan pertanahan; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan serta pembinaan dan pengawasan pertanahan; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya; i. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah serta memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; dan j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Perencanaan Tanah Pasal 13 (1) Seksi Perencanaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; (2) Kepala Seksi Perencanaan Tanah mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan pengumpulan bahan dan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pengendalian dan pemberdayaan tanah pemerintah dan fasilitas umum; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Perencanaan Tanah, mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan Tanah; c. menginventarisasi aset tanah Pemerintah Kota; d. menghimpun data dan informasi peta persediaan tanah, peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peta rencana pembangunan; e. melakukan koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; f. melaksanakan koordinasi bersama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta mengambil langkah-langkah perencanaan penggunaan tanah; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi Perencanaan Tanah serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Bidang untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum Pasal 14 (1) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; (2) Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bidang mengumpulkan bahan dan data penyusunan pedoman dan petunjuk telmis pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja; b. membantu merumuskan kebijakan teknis di Bidang perencanaan dan pengendalian tanah; c. menyiapkan bahan koordinasi penggunaan dan penatagunaan tanah pemerintah kota; d. melaksanakan sosialisasi, pengkajian dan pembinaan; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengaturan tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; f. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; g. menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan pengaturan tanah; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan Pasal 15 (1) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah; (2) Kepala seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bidang mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan; (3) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. menyiapkan bahan koordinasi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan dengan satuan kerja dan instansi terkait lainnya; d. melaksanakan proses administrasi terhadap peningkatan hak atas tanah exgemente dan tanah lain yang sudah dalam penguasaan pemerintah daerah; e. melaksanakan proses administrasi sewa tanah exgemente pemerintah kota; f. menyiapkan bahan monitoring dan pembinaan kebijakan Pengendalian di Bidang Pengendalian Pertanahan; g. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan dan penatagunaan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada staf serta mengoreksi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATA KERJA Pasal 16 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Pertanahan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan '� . dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanahan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan berada dibawah Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
17

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 51, LK.2016/NO.51

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGAlflSASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas: 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan; 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas : 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; 2) Seksi Jamian Pelayanan KB; 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB. e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas : 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi. : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman kerja; c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar bersinergi dan sating mendukung dalam pelaksanaan tugasnya; d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan; e. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; f. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; g. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitaspenduduk h. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; i. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; j. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB; k. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; 1. melaksanakan pelayanan KB; m. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; n. melaksanakan Pembinaan kelompokjabatan fungsional; o. membuat basil kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q.. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; I. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip; m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; J. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENGENDALIAN' PENDUDUK, PENYULURAN DAN PENGGERAKAN Paragraf 1 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Pasal 8 (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas; (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagiamana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai Fungsi : a. perumusan dan pelaksanaaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; d. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk; e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. (4) Untuk melaksanakan Togas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncanakan; d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya, organisasi/ masyarakat; e. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; f. memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; i. membuat laporan basil kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Advokasi dan Penggerakan Pasal 9 (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai Rind.an Tu.gas : a. menyiapkan bahan-bahan advokasi dan melaksanakan advokasi; b. membuat dan menjabarkan kebijakan teknis advokasi dan kerjasama dengan media cetak dan elektronik; c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pembimbingan institusi masyarakat pedesaan, PPKBD dan Sub PPKBD; d. melakukan pemetaan dan pemantauan pelaksanaan advokasi dan penggerakan masyarakat; e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan Penggerakan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; b. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB Pasal 10 ( 1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin pleb seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, mempunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, dan pendayagunaan PLKB dan kader KB; b. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan; c. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP; d. menyusun dan melaksanakan rencana kerja pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP; e. melaksanakan pembinaan, pembimbingan teknis pergerakan masyarakat bagi PKB/PLKB dan IMP; f. melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerja; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Seksi Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga Pasal 11 (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan lnform.asi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan lnform.asi Keluarga mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norm.a, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Inform.asi Keluarga, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana kerja pada seksi pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; c. melakukan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norm.a, standar, prosedur dan kriteria pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemaduan serta sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan inform.asi keluarga; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja; g. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian keempat BIDANG KELUARGA BERENCANA Paragraf 1 Bidang Keluarga Berencana Pasal 12 (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tu.gas pokok : melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyai Fungsf. : a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana; b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana; c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat dan kontrasepsi (alokon); d. pelaksanaan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan ber KB; e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang, keluarga berencana; f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga berencana mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana; c. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; d. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncanakan; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya, organisasi/masyarakat; f. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang Keluarga Berencana; g. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat, obat dan kontrasepsi (alokon); h. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup bidang Keluarga Berencana; i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; j. membuat laporan basil kegiatan Bidang Keluarga Berencana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi Pasal 13 (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di awah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; b. menyusun rencana kerja pada Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; c. menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi dan alat pendukung pelayanan KB; d. melaksanakan bimbingan teknis dan menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi dari faskes KB; e. membuat daftar kebutuhan / rencana distribusi alat kontrasepsi untuk fasilitas kesehatan KB secara berkala; f. menerima dan meneliti pengadaan alkon dan sarana pendukung pelayanan KB; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Jaminan Pelayanan KB Pasal 14 (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; (2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai Tu.gas Pokok : penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis operasional pelayanan keluarga berencana; b. membuat rencana dan bimbingan pelayanan KB serta jaminan ketersediaan alat kontrasepsi; c. melakukan fasilitasi dan rujukan serta pengayoman terhadap komplikasi dan kegagalan pemakai alat kontrasepsi; d. menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsi KB bagi fasilitas kesehatan atau pelayanan KB mobile; e. membuat rencana pelayanan KB serta peningkatan jaminan pelayanan KB; f. melakukan evaluasi terhadap perkembangan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi bagi fasilitas kesehatan; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja; h. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB Pasal 15 (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB clipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana; (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB dipimpin mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan pembinaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Ber KB mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB; b. menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB; c. menyusun rencana operasional dan bimbingan teknis peningkatan kesertaan ber-KB bagi petugas pembinaan KB kelurahan; d. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan kesertaan ber-KB aktif maupun calon peserta KB; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; f. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian kellma BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Paragraf 1 Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 16 (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; "' (2) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Fungsi: a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina keluarga Balita (BKB), Ketahanan Remaja dan Lansia; d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; e. pemantauan dan mengevaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan f. pemberian bimbingan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai Rincian Tu.gas : a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan yang direncananakan; d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya, organisasi/masyarakat; e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana; f. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana; g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; h. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; i. membuat laporan basil kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; k. menilai prestasi kerja bawahan; ••. 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Pasal 17 (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempuyai Rt.net.an Tu.gas: a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera; b. menyusun rencana kerja pada Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; c. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan keluarga; d. melakukan upaya terciptanya pelaksanaan dan pengendalian program ekonomi keluarga; e. melakukan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; f. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga; g. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia Pasal 18 ( 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan La.nsia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, anak dan lansia mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis di Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; b. menyusun rencana kerja pada Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan lansia; c. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, Anak; d. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan Lansia ; e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas keluarga Balita , Anak, dan Lansia; f. melakukan identifikasi, analisis terhadap kondisi ketahanan keluarga Balita, Anak dan lansia; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan bina BKB, Anak dan Lansia; h. melaksanakan pemetaan pengelolaan kelompok BKB, Anak & Lansia; i. melaksanakan program keterpaduan pelaksanaan Bina Keluarga Balita, Anak & Lansia; j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; k. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Bina Ketahanan Remaja Pasal 19 (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan ketahanan remaja; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis di Bidang Bina Ketahanan Remaja; b. menyusun rencana kerja pada seksi bina ketahanan remaja; c. mengumpulkan data data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja; d. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan remaja; e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; f. membuat rencana dan program pembinaan remaja , keluarga remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui kelompok BKR dan PIK-R Melaluijalur sekolah dan masyarakat; g. melakukan upaya terciptanya pengembangan perumusan program dan kegiatan peningkatan partisipasi remaja pada bina ketahanan remaja; h. meningkatkan partisipasi remaja pada program keluarga berencana melalui pramuka saka kencana; 1. melakukan Bimbingan teknis/fasilitas di bidang ketahanan remaja ke kecamatan; j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; k. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 20 \ \ BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 23 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alngkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 25 (1) UPI'D dipimpin oleh seorang Kepala UPI'D yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggung jawab dan berada dibawah Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. • BAB VIII PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo
25

RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH-KOTA-PALOPO-TAHUN-2023

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD Kota Palopo 2022 No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 17 Tahun 2017; PP Nomor 38 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 81 Tahun 2022; Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Perda Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013; Perda Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016; Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017; Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2021; Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2023. BAB III KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
III Bab, 6 Pasal (6 Hlm.)

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, LK.2016/NO.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kata Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETABANAN PANGAN KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerinta.han Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Ketahanan PanganKota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Keta.hanan Pangan Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang t�rtentu. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub BagianPerencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut. c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas : 1) Seksi Ketersediaan Pangan; 2) Seksi Distribusi Pangan; 3) Seksi Kerawanan Pangan. d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas : 1) Seksi Konsumsi Pangan; 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Seksi Keamanan Pangan. f. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam La.rnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Ketahanan Pangan, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kata Palopo; b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan; c. pengoordinasian program dan kegiatan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan; d. penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; dan e. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok danFungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; b. melaksanakan perumusan teknis di Bidang Ketahanan Pangan; c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan; d. melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi,dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan Sekreta.riat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; .• c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; 1. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; n. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; q. menilai prestasi kerja bawahan; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagi.an yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub BagianPerencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketlga BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN Paragraf 1 Bidang Ketersediaan dan Distrlbusi Pangan Pasal 8 (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai Tugas Pokok: melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan penanganan penanggulangan kerawanan pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai Fungsl: a. penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan; b. penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan distribusi pangan; dan c. penyiapan, penyusunan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan penanganan kerawanan pangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang ketersediaan dan distribusi pangan, mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; c. melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; d. memberikan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; e. melaksanakan penyusunan dan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Ketersediaan Pangan Pasal 9 ( 1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danpelaksanaan kegiatan di seksi ketersediaan pangan; b. melaksanakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Harl Besar Keagamaan Nasional (HBKN); e. melaksanakan penyiapan bahan analisis data ketersediaan pangan; f. melaksanakan penyiapan data, pengolahan serta penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); g. melaksanakan penyiapan data, pengolahan serta penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaanpangan; h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringaninformasi ketersediaan pangan; i. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,supervisi dan pelaporan kegiatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Distribusi Pangan Pasal 10 (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai Tugas Pokok : penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunandan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pengawasan, dan evaluasi di seksi distribusi pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Pangan, mempunyai Rinci.an Tu.gas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait distribusi dan harga pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis data terkait distribusi dan harga pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi distribusi pangan; d. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan; e. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan; f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; g. melaksanakan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan kegiatan distribusi dan harga pangan; 1. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi distribusi pangan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kerawanan Pangan Pasal 11 (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pengawasan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan analisis data cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; d. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Kota Palopo; e. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan panganmasyarakat dan Pemerintah Kota Palopo; f. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi; h. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan Kota Palopo: i. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan terkait cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi kerawanan pangan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Keempat BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Paragraf 1 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 12 ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai Tu.gas Pokok: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan Pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai Fungsi: a. pelaksanaanpenyiapan penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Konsumsi Pangan; b. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan; c. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, koordinasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan. (4) Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi mengenai konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; b. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan terkait konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan; c. melaksanakan kebijakan terkait konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; d. melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; e. melaksanakan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Konsumsi Pangan Pasal 13 (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Tugas Pokok: melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan, serta pemberian pendampingan, pengawasan dan evaluasi di seksi konsumsi pangan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi konsumsi pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis data konsumsi pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danpelaksanaan kegiatan di seksi konsumsi pangan; d. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun; e. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun; f. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan; h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan konsumsi pangan; i. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi konsumsi pangan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pasal 14 ( 1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemberian pendampingan, pengawasan dan evaluasi penganekaragaman konsumsi pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait promosi penganekaragaman konsumsi pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis terkait promosi penganekaragaman konsumsi pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danpelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; d. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seim.bang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya pangan lokal; e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; f. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal; h. melaksanakan penyiapan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan; i. melaksanakan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangandan pengembangan pangan lokal; j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Keamanan Pangan Pasal 15 (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di seksi keamanan pangan. (3) Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama serta informasi keamanan pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar; e. melaksanakan penyiapan data untuk bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar; f. melaksanakan penyiapan data jejaring keamanan pangan daerah (JKPD); g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan; h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi keamanan pangan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; 2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing• masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional yang dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jumlah, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo
18

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTAPALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Palemmai Tandi Kota Palopo

ABSTRAK:

1. bahwa dengan pcningkatan kelas RSU Sawerigading Kota Palopo dari tipe C ke tipe B berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo, maka tcrjadi kekosongan pclayanan kesehatan rujukan kelas C; 2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka pemerintah Kota Palopo memandang perlu mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; 3. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Mamasa tentang pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nrgara RI Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4186; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang . . : , ' -2 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 10.Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 11.Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 12.Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan pra.sarana rumah sakit. 13. Keputusan . . . . , · I -3 - 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/Ill/2008, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor8;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALO PO TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO. BABI r-. K&TitllTUAll' Ull'DM Pual 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo; 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo; 8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah r-,,,. RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 9. Direktur adalah direktur RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 10. Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu; 11. Instalasi adalah Unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo: 12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarn suatu satuan organisasi yang datam pelaksanaan tuga secara snya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu mandiri; 13.Satuan. . -4- 13. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingka.t SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo. Yang bertugas membantu direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan dan pengedalian Internal pada bidang Pelayanan, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan, dan kegiatan Sosial sekitamya; I 14. Kelompok Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi I tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka. mendukung kelancaran tugas pokok RSUD; 15. E�lon adalahjenjang tingka.tanjabatan struktural; 16. TJnaga Medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja puma waktu dan paruh waktu di unit pelayanan RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; I . 17. Kc;>mite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau pt';ofesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan � J)tllayanan rumah sakit; 18. Tenaga non Medik adalah tenaga yang tidak berhubungan dengan ilmu �ngobatan (kedokteran) atau tenaga untuk mengurus administrasi. PBMBBlfTUKAll BABD DAX KBDUDUKAII PuaJ.2 (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr Palemmai Tandi; (2) �sifikasi RSUD Dr. Palemmai Tandi adalah Rumah Sakit Kelas C. l Pasal 3 (1) RSUD Dr.Palemmai Tandi merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota I yang menyelenggaraka.n sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; (2) RSVD Dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1 ' I BABm susmra ORGAlllSASI PASAL4 (1) sueunen Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Palemmai Tandi a. Direktur . :·. ' -5 - a. Direktur ; b� Bagian Tata Usaha; c.; Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan; a. Bidang Pelayanan Asuhan Keperawatan; e -. Bidang Rekam Medik, Pelayanan dan penunjang Medik; f. '. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; g. Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat clan Akreditasi; h. Sub Bagian Keuangan; i. \ Seksi Penyusunan Program Pengawasan dan Evaluasi; j. i Seksi Kesehatan Lingkungan dan Prasarana; k. • Seksi Keperawatan; l. , Seksi Pengawasan dan Pengedalian; m, Seksi Rekam Medik; n.. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; o. · Jabatan Fungsional. � (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. BABIV TUGAS, FUll'GSI D.Al'f RINCI.Al'f TUGAS Bagtan Kesatu Tugaa, Fungal dam Rlnclan Tugaa Dlrektur Pasal 4 (1) RSUD dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah. (2) Di.i-ektur mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penetapan kebijakan teknis program, penyusunan , menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasa.rana Rumah Sakit serta pembinaan ketatausahaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi : a. 'Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan, medis kesehatan. b. .Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di [bidang pelayanan medik kesehatan. c. Pembinaan ..... r-. -6 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik : kesehatan serta ketatausahaan RSUD d .. • Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Walikota sesuai denagn . tugas dan fungsiya. (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan clibidang pelayanan meclik kesehatan dan . pengolahan RSUD; b. • merumuskan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan medik kesehatan ; c. • memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah . dibidang pelayanan medik kesehatan; d. · membina dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan medik I kesehatan serta ketatausahaan RSUD; e . : Membina dan mengarahkan Kepala bagian Tata Usaha dan para Kepala · Bidang dalam melaksanakan tuga.snya; f. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup .RSUD; g. : Melakukan upaya pembinaan dan penigkatan kualitas sumber daya ; pegawai dalam lingkup RSUD. h .: Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengolaaan keuangan · dan penerimean RSUD; i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan , perlengkapan dan peralatan RSUD; j. , Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. 5. Baglan Kedua Rin�n Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Baglan Tata Usaha 1. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang ketata usahaan meliputi perencenaan dan pelaporan, k�pegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Perumusan ..... -7 - a, Perumusan kebijakan tekhnis dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan,rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang ketatausahaan meliputi perencenaan dan pelaporan,kepegawaian, . keuangan, rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; d .. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b .. Membina dan mengelola urusan rumah tangga; c. · Membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian; d. Membina dan mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; e. Membina dan mengelola urusan administrasi keuangan; f. : Membina dan mengelola urusan administrasi kearsipan; g. · Melaksanakan tugas lain yang iberikan oleh Direktur Rumah Sakit; h. Dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Ketlga Rl�cian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural .� Kepala Sub Baglan Admlnlstrasl Kepegawalan 1. Kepala Sub Bagian Admistrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang Administrasi Kepegawaian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang Administrasi Kepegawaian; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian; c. , Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian ; d. Pelaksanaan . . . .. : ... . . -8 - � ' I d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja Sub bagian Administrasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam bidang Kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai; Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembanagan pegawai; Menyelenggarakan pembinaan karier pegawai dan peningkata.n kesejahteraan pegawai; Mengelola dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian meliputi absen, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; Melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian; Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan sub bagian Administrasi Kepegawaian; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Keempat �clan Tugaa Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Stl'llktural Kepala Sub Bagtan AclmlDlstrasl Umum, Dlklat 4an Akreditasi 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan adminisrtatif kepada semua satuan organisasi di bidang administrasi umum, Diklat dan Akreditasi, 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairoana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang administrasi umum, diklat dan akreditasi; b. . Pemberian dukungan ata.s pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum, diklat dan a.kreditasi; c. Pembinaan . . .. . d. e . . f. g. r-. h .. i. j. k. l. : . . . c. d. -9 - Pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi umum,diklat dan . akreditasi; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai · dengan tugas fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menerima,meneliti,mengagenda dan mendistribusikan sura.t-surat masuk dan serta surat keluar; c. Melakukan pengarsipan surat-surat Dinas dan dokumen lainnya; d. Mengelola urusan rumah tangga; e. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; f. Melaksanakan infentarisasi aset RSUD; g. Menfasilitasi pegawai yang akan mengikuti diklat; h. Menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan akreditasi : 1) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain daJarn lingkup RSUD 2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi. i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melakeanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur RSUD; k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Kelhna �clan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kopala Sult Baglaa Keuenpn 1. Kepala sub Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang keuangan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. . Penyiapan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keuangan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dfibidang keuangan; c. · Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan; d. Pelaksanaan . ... . : . · : -10 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai ; dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagairnena dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana angggaran tahunan, RKA DPPA; c. . Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; d . . Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan; e. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana d.ibidang keuangan; f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan RSUD; g . . Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. · Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; k. Dalam melaksanakan tugasnya berta.nggung jawab kepada Direktur RSUD Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; Bagian Keenam Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Bidang Perencanaan, Pengemba.ngan dan Pemellharaan 1. Kepala bidang perencenaaan, pengembangan dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan perencenaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasarana Rumah Sakit. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan . sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis dibidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; c. Memberikan ..... -11 - c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah • dibidang perencanaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; d. Membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit; e. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana kesehatan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehata.n lingkungan; g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan basil pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawata.n; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Baglan Keenam � �clan Tugas Pokok, :Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Penyusun Program, Pengawasan dan Bvaluasl 1. Kepala seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi. 2. Dalam melaksnakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaraka fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan program, � pengawasan dan evaluasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tuga.s sebagai berikut: a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnisdibidang penyusunan program pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas clibidang penyusunan program, pengawasa.n da evaluasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyusun program pengembangan rumah sakit; d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan rumah sakit; e. Melaksanaka.n ..... : . . � -12 - e. Melaksanakan evaluasi clan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sa.kit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang perencanaan, pengembangan. Bagian Ke�uh Rinclan Tupa Pokok., Fun.gsl clan Uralan Tupa Jabatan Stl'llktural Kepala Seka! Kesebatan Lingkungan dan Pruarana 1. Kepala seksi kesehatan lingkungan dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan lingkungan clan prasarana. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), r-. menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan dan prsarana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana climaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis di bidang kesehatan lingkungan dan prasarana; � b. Menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasa.rana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan; d. Menyusun perencenean pengadaan prasarana Rumah Sakit; e. Menyusun rencana pengembengan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun Iaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasarana h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Kepala Bidang perencanaan,pengembangan dan pemeliharaan. Bagian ..... -13 - Bagtan Kedelapan Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugaa Jabatan Struktural Kepala Bidang Pelayanan dan Aauhan Keperawatan 1. Kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawata.n mempunyai tugas pokok membina dan mengkordinasikan pelayanan perawatan, asuhan keperawatan, dan etika serta mutu keperawata.n. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; � c. Pembinaan dan pelksanaan tugas di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membina dan merencanakan pelayanan keperawatan; c. Membina dan mengkorodinasikan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Membina etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup � RSUD; f. Melaksanakan evaluasi dan pelapoaran kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagian ..... -14- Bagian Kesembllan Rlncfan Tugu Pokok, Fungal clan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Keperawatan 1. Kepala seksi keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang keperawatan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keperawatan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keperawatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis penyelenggaraan keperawatan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Menjaga etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitas keperawatan; f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keperawatan; g. Melaksanakn evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi keperawatan; h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanaka.n tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawatan. Baglan Kesepuluh Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsl clan Uralan Tupa Jabatan Struktural Kepala Seksl Pengawasan dan PengendaJfaa 1. Kepala mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam ..... -15 - 2. Dalam melaksa.nakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgairnana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; MeJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Kesebelaa Rlnclan Tugas Pokok, l'ungsl dan Uralan Tugas Jabatan Struktural � Kepala Bidang Rekam Meclik, Pelayanan clan Penwtjang Mecllk 1. Kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan rekam medik, pengawasan dan pengedalian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang reka.m medik, pengawasa.n dan pengendaJian; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidng rekam medik, pengawasa.n d. Pelaksanaan ..... b. r-. c. d. e. f. g. -16 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalia sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; c. Memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang · rekam medik, pengawasan clan pengendalian; d. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik; e. M,elkasanakan pengawasan dan pengendalian; f. Menyelenggrakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan rekam medik, pengawasan dan � pengendalian; h. Melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Keduabelas Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsi dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Sekai Rekam Medlk 1. Kepala seksi reka.m medik mempunyai tugas pokok menyelenggrakan tugas di bidang rekam medik. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), � menyelenggrakan fungsi : a . . Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhns di bidang rekam medik; b. Pemeberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang rekam medik; c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Direktur RSU sesuai dengan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana mempunyai uraian tugas sebagai berlkut : a. Menyusun petunjuk tekhnis rekam medik; b. Menyusun program dan kegiatan seksi rekam medik sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan rekam medik; d. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan informasi data rekam medik; e. Menyusun basil evaluasi kegiatan dalam bentuk profil rumah sakit f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun basil pelaksanaan kegiatan seksi rekam medik; g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Ketlgabelas Rincian Tugas Pokok, Fungal dan Uraian Tugaa Jabatan Stnaktural Kepala Seksl Pelayanan clan Penunjang MecUk 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalatn menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), � mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendaUan pelayanan; e. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; g. Da1am melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. BABV ...•. -18 - BABV INSTALASI, KOIIITB, SATUAlf PEJIGAWAS llfTERll'AL, DAB KELOMPOK JABATAR FUNGSIORAL Pasal 6 (1) Insta.lasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Dr. Palemmai Tandi; (2) Insta.lasi dipimpin oleh seorang Kepala daJam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur; (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Dr. Palemmai Tandi dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur; (4) Kepala Instalasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan kepala bidang Pelayanan dan asuhan. keperawatan. BABVI TATAKBRJA Pasal 7 (1) Direktur RSUD dr. Palernmai Tandi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil pada RSUD dr. Palemmai Tandi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi clan Pejabat Fungsional serta seluruh personil RSUD dr. Palernrnai Tandi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerapkan prinsip: a. Hirarki; b. Koordinasi; c. Kerjasama; d. Integrasi; e. Sinkronisasi ..... . . . . -19 - e. Sinlaonisasi; f. Simplifikasi; g. Akuntabilitas; h. Transparansi; i. Efektivitas; dan j. Efisiensi. Pa&al 8 (1) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh personil dalam lingkungan RSUD dr. Palemmai Tandi wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-rnasing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis RSUD dr. Palemmai Tandi. (3) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pemgawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi mengembangkan koordinasi dan kerjasarna dengan Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Palemmai Tandi. BAB VD PBNGAllGKATAR DAR PBMBBRHENTIAll DAI.AM JABATAJf Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan Fungsional di Lingkungan RSUD dr. Palernmai Tandi, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Ketentuan ..... BAB KETENTUANPENUTUP Pasal Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
21

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.