Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Kepmenkes No. 1079/Menkes/SK/2008; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No. 178/Menkes/PB/II/2009 dan No. 12 Tahun 2009; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Kepmenkes No. 686/Menkes/SK/VI/2010; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Tata Cara Penghitungan Retribusi;
6. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
7. Ketentuan Besarnya Tarif;
8. Wilayah Pungutan;
9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
10. Pengendalian dan Pengawasan;
11. Tata Cara Pemungutan;
12. Tata Cara Pembayaran;
13. Sanksi Administrasi;
14. Keberatan;
15. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
17. Kadaluwarsa Penagihan;
18. Pembukuan dan Pemeriksaan;
19. Insentif Pemungutan dan Jasa Pelayanan;
20. Ketentuan Penyidikan;
21. Ketentuan Pidana;
22. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Muna untuk menuju masyarakat yang maju dan sehat perlu pelaksanaan kebijakan pedesaan sehat, serta pedoman bagi penyelenggaraan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan
Peraturan
Bupati
Muna
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan.
1.
Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah-
DaerahTingkat
It
di
Sulawesi(LembaranNegaraRepubHkIndonesia
Tahun
1959
Nomor
74,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor1822);
2.
Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286);
3.
Undang-UndangNomor29Tahun2004tentangPraktekKedokteran
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
116,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4431)-
4.
Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimanatelahdiubahbeberapa
kali,terakhirdenganUndang-
Undang
Nomor
12Tahun
2008tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844)-
5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Pertimbangan
Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemertntahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
126,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438)*
6.
Undang-UndangNomor40Tahun2004tentangSistemJaminanSosial
Nasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor
150,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4456); 7.
Undang-Undang
Nomor
44
Tahun
2009
tentang
Rumah
Sakit
(Lembaran
Negara
RepublikIndonesiaTahun2009Nomor153,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063);
8.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
PembangunanJangkaPanjangNasionalTahun2005sampai2025;
9.
Undang-UndangNomor 36Tahun2009tentangKesehatan(Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaTahun2009Nomor144,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5063);
10.Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011>tentang
Pembentukan
PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor5234);
11.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan
KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005
Nomor
140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor4578);
12.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPembinaandan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaTahun
2005Nonrrar165,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4593);
13.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,danPemerintahanDaerahKabupaten/Kota(LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4737);
14.PeraturanPemerintahNomor41
Tahun2007tentangOrganlsasi
PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007
Nomor
89,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor4741);
15.PeraturanMenteriPembangunanDaerahTertinggalNomor1Tahun
2003tentangPedomanPembangunanPerdesaanSehatdiDaerah
Tertinggal;
16.PeraturanMenteriDalam
Negeri
Nomor13Tahun2006tentang
PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun2007danterakhir
denganUndang-UndangNomor21Tahun2011;
17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangTata
NaskahDinasdiLingkunganPemerintahanDaerah;
18.PeraturanMenteri
Dalam
Negeri
Nomor1Tahun2014tentang
PembentukanProdukHukumDaerah;
19.PemerintahDaerahKabupatenMuna Nomor 04Tahun2012tentang
PerubahanatasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun
2007
tentang
Pembentukan
Organisasi
Dinas-Dinas
Daerah
KabupatenMuna; 20.PeraturanDaerahKabupatenMuna Nomor 01Tahun2014tentang
Penetapan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(APBD)
KabupatenMunaTahunAnggaran2014.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT
BAB III MONITORING DAN EVALUASI
BAB IV PEMBIAYAAN
BAB V PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwasesuaidengandenganaspirasimasyarakatsertaperkembangan
situasi
dan
kondisi
masyarakatyang
lebih
dinamis,
menuntut
peningkatanpelayananpublikdibidangpemerintahan,pembangunan,
dankemasyarakatangunamempercepatterwujudnyakesejahteraan
masyarakat;
b. bahwagunamempercepatprosespelayanandenganmemperhatikan
perkembangan
kemampuan
ekonomi,
sosial
budaya,
jumlah
penduduk,luaswilayahdanpertimbanganlairmya,makadipandang
perluadanyapembentukandesapersiapan;
c. bahwaberdasarkanhasilpenilaianTimPembentukanDesaPersiapan
diKabupatenMuna,terdapatbeberapadesayangmemenuhisyarat
untukdimekarkan;
d. bahwaberdasarkanpertimbanganhurufa,hurufbdanhurufc,perlu
menetapkanPeraturanBupatitentangPembentukanDesaPersiapan
dalamWilayahKabupatenMuna.
1. Undang-UndangNomor 29Tahun1959tentangPembentukanDaerah-
DaerahTingkatII diSulawesi(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun
1959
Nomor
74,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor1822);
2. Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan
Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011
Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234);
3. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 7,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor 5495);
4. Undang-UndangNomor 23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587)
sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndang-Undang
Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang
Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58,
Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 5.
PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturan
PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa
(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2014
Nomor
123,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539);
6.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
1
Tahun
2014
tentang
PembentukanProdukHtikumDaerah;
7.
PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor16Tahvm2007tentang
PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten
Muna(LembaranDaerahKabupatenMimaTahim2007Nomor16,
TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor16)sebagaimacia
telahdiubahkeduakalinyadenganPferaturanDaerahKabupatenMima
Nomor5Tahun2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerah
KabupatenMunaNomor16Tahun2007tentangPembentukanOrganisasi
Lembaga-LembagaTeknisDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerah
KabupatenMunaTahun2012Nomor5,TambahanLembaranDaerah
KabupatenMunaNomor5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan E-Goverment Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di lingkungan Pemkab Muna, perlu adanya suatu sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mewujudkan e-government berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan e-government di lingkungan Pemkab Muna
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan e-government yang meliputi infrastruktur jaringan dan computer; penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi; pengembangan sumber daya manusia; kelembagaan; pengadaan barang dan jasa secara elektronik; keamanan informasi; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1), Perbup Muna No.30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dipandang belum memadai
UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kegijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013
Maksud, tujuan dan ruang lingkup, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Tugas dan Wewenang TPK, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Force Majure, Pemutusan Surat Perjanjian dan Perselisihan, Pengawasan dan Sanksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Perbup Muna No.30 Tahun 2015
60 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2011
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Pajak Hiburan.
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002; Perda Kabupaten Muna No. 54 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak;
3. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan Pajak;
5. Masa Pajak;
6. Surat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pembayaran Pajak;
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
10. Kadaluwarsa Penagihan;
11. Pemeriksaan;
12. Insentif Pemungutan;
13. Ketentuan Khusus;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Muna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Muna
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulaw esi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang N o m o r 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab Keuangan Negara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaim ana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5 9, Tam bahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang N o m o r 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah P u sat dan Pem erintah Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 4438);
8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran N egara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5234);
9. Peraturan Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4577);
10. Peraturan Pem erintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem erintahan Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pem erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian Urusan Pem erintahan Antara Pem erintah, Pem erintah Daerah Provinsi dan Pem erintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lem baran
. N egara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pem erintah Nomor 41 Tahun 2007 te n t a n g O rganisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pem erintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2012;
15. Peraturan M enteri Dalam N eg eri1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan M enteri D alam N egeri N o m o r 21 Tahun 2011;
16. Peraturan M enteri Dalam N egeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pem erintah Daerah;
17. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan D ekonsentrasi dan Tugas Pem bantuan Provinsi dan Pembentukan T im Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupeten/Kota.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pem erintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pem bentukan O rganisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat Yang Disetarakan Dengan Pejabat Eselon, Dan Pegawai Negeri Sipil Serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas pejabat serta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna
: 1. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 9 T a h u n 1 9 5 9 te n ta n g P e m b e n tu k a n D a e r a h - D a e r a h T in g k a t II di S u la w e s i ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 1 9 5 9 N o m o r 7 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 1 8 2 2 );
2. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 8 T a h u n 1 9 9 9 te n ta n g P e n y e le n g g a r a a n N e g a r a y a n g B e rs ih d a n B e b a s d a r i K o r u p s i, K o lu s i d a n N e p o tis m e ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 1 9 9 9 N o m o r 7 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 3 8 5 1 );
3. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 3 te n ta n g K e u a n g a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 3 N o m o r 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 2 8 6 );
4. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g . P e r b e n d a h a r a a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a ra R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 5, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 3 5 5 ) ;
5. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 15 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e r ik s a a n
P e n g e lo la a n d a n T a n g g u n g J a w a b K e u a n g a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 4 0 0 ) ;
6. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 32 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e r in ta h a n
D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 1 2 0 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 4 3 7 ) s e b a g a im a n a te la h d iu b a h b e b e r a p a k a li t e r a k h ir d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 ta h u n 2 0 0 8 te n ta n g P e r u b a h a n K e d u a a ta s U n d a n g - U n d a n g N o m o r 32 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e m e r in ta h a n
D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 59 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 8 4 4 ) ;
7. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 3 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g P e rim b a n g a n
K e u a n g a n A n ta r a P e m e r in ta h P u s a t d a n P e m e r in t a h a n D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 126, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m or 4438); 8. U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 T a h u n 2 0 1 1 te n ta n g P e m b e n tu k a n P e r a tu r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 20 11 N o m o r 82 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 5 2 3 4 );
9. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 2 4 T a h u n 2 0 0 4 te n ta n g K e d u d u k a n P r o to k o le r d a n K e u a n g a n P im p in a n d a n A n g g o t a D e w a n P e r w a k ila n R a k y a t D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 9 0 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 4 1 6 ) s e b a g a im a n a te la h d iu b a h b e b e r a p a k a li d a n t e r a k h ir d e n g a n P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 21 T a h u n 2 0 0 7 ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 7 ,T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 7 1 2 );
10. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 2 4 T a h u n 2 0 0 5 te n ta n g S ta n d a r A k u n ta n s i D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 4 9 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 5 0 2 ) ;
11. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 58 T a h u n 2 0 0 5 te n ta n g P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a ra - R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 14 0, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 5 7 8 ) ;
12. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 7 9 T a h u n 2 0 0 5 te n ta n g P e d o m a n P e m b in a a n d a n P e n g a w a s a n P e n y e le n g g a r a a n P e m e r in ta h a n D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 5 N o m o r 16 5, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 5 9 3 );
13. P e r a tu r a n P e m e r in ta h N o m o r 41 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g O r g a n is a s i P e r a n g k a t D a e ra h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia T a h u n 2 0 0 7 N o m o r 89 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b lik In d o n e s ia N o m o r 4 7 4 1 ) ;
14. P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 te n ta n g P e d o m a n P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e r a h s e b a g a im a n a te la h d iu b a h b e b e r a p a k a li t e r a k h ir d e n g a n P e ra tu r a n P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i N o m o r 21 T a h u n 2 0 1 1 te n ta n g P e r u b a h a n K e d u a A ta s P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i T a h u n 2 0 0 6 te n ta n g p e d o m a n P e n g e lo la a n K e u a n g a n D a e ra h ;
15. P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e ri N o m o r 5 4 T a h u n 2 0 0 9 te n ta n g T a ta N a s k a h D in a s di L in g k u p P e m e r in ta h D a e ra h ;
16. P e r a tu r a n M e n te r i D a la m N e g e r i N o m o r 5 3 T a h u n 2 0 1 1 te n ta n g P e n y u s u n a n P r o d u k H u k u m D a e ra h ;
17. P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 12 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g
P e n e ta p a n U ru s a n P e m e r in ta h a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a
( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 12 T a h u n 2 0 0 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e r a h T a h u n 2 0 0 7 );
18. P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 14 T a h u n 2 0 0 7 t e n ta n g P e m b e n t u k a n O r g a n is a s i S e k r e t a r ia t D a e ra h d a n S e k r e t a r ia t D e w a n P e r w a k ila n R a k y a t D a e ra h K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 14 T a h u n 2 0 0 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e r a h T a h u n 2 0 0 7 );
19. P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g P e m b e n t u k a n O r g a n is a s i K e c a m a ta n d a n K e lu r a h a n K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2 0 0 7 ); 2 0 . P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 0 4 T a h u n 2 0 1 2 t e n ta n g
P e r u b a h a n A ta s P e r a tu r a n D a e ra h N o m o r 15 T a h u n 2 0 0 7 t e n ta n g
P e m b e n tu k a n O r g a n is a s i D in a s - D in a s K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e r a h N o m o r 04 T a h u n 2 0 1 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2012);
2 1 . P e r a tu r a n D a e ra h K a b u p a te n M u n a N o m o r 0 5 T a h u n 2 0 1 2 t e n ta n g P e r u b a h a n K e d u a a ta s P e ra tu r a n D a e ra h N o m o r 16 T a h u n 2 0 0 7 te n ta n g P e m b e n tu k a n O r g a n is a s i L e m b a g a - le m b a g a T e h n is D a e ra h K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 0 5 T a h u n 2 0 1 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2012); 22 . P e r a tu r a n D a e r a h K a b u p a te n M u n a N o m o r 0 6 T a h u n 2 0 1 2 te n ta n g P e m b e n tu k a n O r g a n is a s i S a tu a n P o lis i P a m o n g P r a ja K a b u p a te n M u n a ( L e m b a r a n D a e ra h N o m o r 0 6 T a h u n 2 0 1 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n D a e ra h T a h u n 2 0 12);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II JENIS DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS SERTA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI PERINTAH
BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Pe
raturan Menteri D
alam Negeri No
mor 112 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan B
a
rang/ Jas
a Pemerintah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pengadaan barang/ jasa
, layanan pengadaan secara elektronik
, dan advokasi pengadaan barang/jasa, sehingga Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Te
ntang Kedudukan, Susunan Organi
sasi, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna sebagaim
ana telah d
i
ubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua At
as Peratura
n Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Ten tang Kedudukan, Susunan Organi
sasi
, Togas dan Fungsi
, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
, perlu ditinjau kembali. b
. bahwa berdasarkan pe
rt
i
mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Ketiga ata
s Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan O
rganisasi, Tugas dan Fungs
i
, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
.
1. Undang
-
Undang Nomor 29 Tahun 1
959 tentang Pembentukan Daerah
-D
aerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 2. Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T
ahun 2014 Nomor 244
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah b
e
berapa kali t
erakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T
a
hun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4
. Peraturan Menteri Dalam N
egeri Nomor 11
2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ J
asa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan K
abupaten/K
o
ta (Berita N
egara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543)
; 5. Peraturan Daerah K
abupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah K
abupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6
); 6. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2016 Ten tang K
e
dudukan
, Susunan Organisasi, Tuga
s dan Fungsi, Serta T
ata Kerja Sekretariat Daerah K
abupaten Muna (B
erita D
a
e
rah K
abupat
en Muna T
ahun 2016 Nomor 1
2
).
Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c diubah
Ketentuan Pasal 27 ayat {1) dan ayat (2) diubah
Ketentuan Pasal 28 ayat {1) dan ayat {2) diubah
Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah
Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah
Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah
Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah
Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah
Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2015 Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
:a.berdasarkanketentuan
pasal132ayat
(3)
PeraturanMenteriDalamNegeri
Nomor
13
Tahun
2006
Tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan,
sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganPeraturanMenteri
DalamNegeriNomor21Tahun2011tentangPedomanPengelolaanKeuangan
Daerahantaralainmenyatakanbahwapengeluarankasyangmengakibatkan
beban
APBD
tidak dapatdilakukansebelumRancanganPeraturanDaerah
tent^g
APBD
ditetapkan,kecualipengeluaran
kas
untuk
belanja
yang
bersifatmengikatdanbelanjayangbersifatwajibyangditetapkandalam
PeraturanKepalaDaerah;
b.bahwa
Alokasi
Anggaran
pembayaran
Listrik/lampu
jalan
yang
telah
dianggarkandalam
APBD
TahunAnggaran2015tidakmencukupiuntuk
periode
1
(satu
)
Tahun,makadalamrangkakelancaranpenyelenggaraan
Pemenntahan,sambilmenunggupenetapan
Perubahan
APBD
tahun2015,
dipandangperlumelakukanpengeluarankasuntukpembayaranbelanja
yangbersifatmengikatdanbelanjayangbersifatwajibatasbebanTahun
Anggaran2015;
c.
bahwauntukmaksudtersebutpadahurufa
dan
b
perluditetapkandalam
PeraturanBupatiMuna;
:
1.
Undang-Undang
Nomor29
Tahun1959
tentang
Pembentukan
Daerah-
DaerahTmgkatII diSulawesi;
2.
Undang-Und^g
Nomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara(Lembaran
NegaraRepubhkIndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLemabaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4286);
3.Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaim^atelahdiubahbeberapakali,terakhirdiubahdenganUndang-
UndangNomor
12Tahun2008tentangPerubahanKeduaatasUndang-
UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah'
4.Undang-UndangNomor
12Tahun2011
tentangPembentukanPeraturan
Perundang-undangan;
5.
PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaanKeuangan
ae^
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
140,
Tambahan
LembaranNegaraNomor4578);
ciiixuaiictii
41
Tahun2007tentangOrganisasiPerangkat
Neg^No^mor^741^^^^^RepublikIndonesiaNomor89,TambahanLembaran
2006tentangPedoman
engelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimanatelah
diubah
beberapakali
erakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor21
Tahun2011; 8.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04Tahun2012tentangPerubahan
atasPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor15Tahun2007tentang
PembentukanOrganisasiDinas-DinasDaerahKabupatenMuna;
9.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor10Tahun2014tentangAnggaran
PendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahunAnggaran2015;
10.PeraturanBupatiMunaNomor 25Tahun2014tentangPenjabaranAnggaran
PendapatandanBelanjaDaerahKabupatenMunaTahunAnggaran2015;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III BESARAN DAN JENIS PENGELUARAN
BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
