Pencarian Peraturan

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2OI9 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No.489

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

sehubungan meningkatnya kasus positif dan ditetapkannya Corona Virus Di sease 2019 sebagai pandemi, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid- 19; dalam rangka memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid- 19, maka perlu menerapkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan; berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengend aliart Corona Virus Disea.se 2019 d,an Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 di Daerah, maka Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid- 19;berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulaagan Wabah Penyakit Menular; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu; 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2O2O tentang Komite Penanganan Corona Vints Disease 2O19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Drsease 2Ol9 sebagai Bencana Nasional; 16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Vins Disease 2Ol9; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07lMENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengend alian Corona Vints Disease 2019 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; 2O. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.07/Menkesl4l3/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengend alian Corona Virus Di,sease 2019; 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Di sease 2Ol9 di Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
1. Pelaksanaan; 2. Monitoring dan Evaluasi; 3. Sanksi; 4. Sosialisasi dan Partisipasi; dan 5. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
11

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YA"ITG BERST'MBER DARI AITIGGIARAN PENDAPATAN DAN BEL/INJA DAERAII

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 593

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengelolaan keuangan daerah serta pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 202O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O20 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 42 TAHUN 2021
19

REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/No.491

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

ABSTRAK:

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarga miskin khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak la.yak Huni; berdasarkan pertimbangan ssfagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 20O8 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar provinsi Sulawesi Selatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahtn 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. PEMBERIAN BANTUAN; 2. PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI; 3. PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN TIM PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI; 4. MONITORING DAN EVALUASI; 5. PEMBIAYAAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 594

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan pemberian insentif ; b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Tenaga Kesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar;
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282); 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101); 15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGANGGARAN INSENTIF BAB III KRITERIA INSENTIF BAB IV TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF BAB V Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BAB VI PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN / INSENTIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
PERATURAN BUPATI BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 43 TAHUN 2021
10

PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DTSEASE 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/No.492

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH ANGGOTA BANTUAN SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

dalam rangka penanganan dan meningkatkan produktivitas kinerja anggota Satuan T\rgas Penanganan Corona Viru.s Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanal<an tugas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan uang lelah; untuk tertibnya pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan tata cara atau prosedur pemberian uang lelah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Uang Lelah Anggota Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O08 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dbease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
1. PEMBERIANUANG LELAH; 2. PELAKSANAAN KEGIATAN; 3. PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH; 4. WILAYAH KERJA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
15

PROSEDUR OPERASIONAI STANDAR SEKTOR PARTWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAIT ADAPTASI KEBIASAAN BARU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/No.493

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

ABSTRAK:

dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemik covid- 19 pada kegiatan kepariwisataan, dipandang perlu mempersiapkan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; penerapan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga dipandang perlu menyusun prosedur operasional standar tentang protokol kesehatan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar Sektor Pariwisata dalam Rangka Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
1. KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN; 2. SANKSI ADMINISTRATIF; 3. PARTISIPASI MASYARAKAT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
26

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN NOMOR 596

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Untuk sehubungan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 202l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Di.sease 20l9 (Covid-19) dan Dampaknya dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7 /2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 1 SALINAN 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 1067); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Pasal 2 APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pasal 3 Anggaran pendapatan Daerah Pergeseran Tahun Anggaran 2A2l direncanakan sebesar Rp1.089.693.652.666,00 (satu trilyun delapan puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) Pasal 4 Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaintana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp87.072.440.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiahlyang terdiri atas: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Pasal 5 (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.560.782.000,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 45 TAHUN 2021
18

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/NO.170

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 4 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas: 1. Bagian Tata Pemerintahan, meliputi: a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan c) Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga. 2. Bagian Hukum, meliputi: a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum; dan c) Sub Bagian Tindak Lanjut. 3. Bagian Pertanahan, meliputi: a) Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi; b) Sub Bagian Pengadaan Tanah; dan c) Sub Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah. 4. Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, meliputi: a) Sub Bagian Data Elektronik; b) Sub Bagian Statistik dan Persandian; dan c) Sub Bagian Penerbitandan Dokumentasi. c. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan, terdiri atas: 1. Bagian Ekonomi, meliputi: a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Produksi Daerah; dan c) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerja Sama dengan Swasta. 2. Bagian Pembangunan, meliputi: a) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program; b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan c) Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, meliputi: a) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; b) Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Masyarakat; dan c) Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial. 5 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meliputi: a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d) Asisten Administrasi, terdiri atas: 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, meliputi: a) Sub Bagian Umum; b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan c) Sub Bagian Perlengkapan. 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, meliputi: a) Sub Bagian Ketatalaksanaan; b) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis, dan Formasi; dan c) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah. 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, meliputi: a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan; b) Sub Bagian Protokol; dan c) Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan. 4. Bagian Keuangan, meliputi: a) Sub Bagian Anggaran; b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan c) Sub Bagian Pembukuan. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Sekretaris Daerah Pasal 4 Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. 6 Pasal 5 Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; d. pelaksanaan administrasi Sekretariat Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 6 Uraian tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah; g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah; h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; i. menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7 Bagian Kedua Asisten Pemerintahan Pasal 7 Asisten Pemerintahan dipimpin oleh Asisten yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, mengatur, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Pasal 8 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; d. pelaksanaan administrasi Sekretariat Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 9 Uraian tugas Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Asisten Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Asisten Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan dan perumusan rencana kerja lingkup tugas Asisten Pemerintahan; 8 g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; h. menyelenggarakan pembinaan staf dalam pelaksanakan tugas pada lingkup kerja bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; j. menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Bagian Tata Pemerintahan Pasal 10 Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan untuk pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan umum, penyelenggaraan otonomi daerah serta penyelenggaraan urusan kerjasama. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; d. pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9 Pasal 12 Uraian tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. merumuskan program kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan; g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; i. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; j. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama; k. melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama; l. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama; n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama; 10 o. menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati baik tahunan maupun akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; p. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama; q. mengoordinasikan, menyiapkan, dan mengolah bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Camat; r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; s. membuatkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t. menyampikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Sub Bagian Pemerintahan Umum Pasal 13 Sub Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum. Pasal 14 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 11 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pemerintahan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk atau arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; i. menyiapkan bahan rapat dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; j. menyiapkan bahan pembinaan pelaporan monografi Kecamatan, kependudukan dan kegiatan harian Camat; k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat; l. menyiapkan bahan penilaian dan penetapan Kecamatan Percontohan serta pembinaan administrasi Kecamatan; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan harian Bupati dan Wakil Bupati untuk dilaporkan secara rutin kepada Gubernur; n. menyiapkan bahan penyusunan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat; o. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; p. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan perangkat Kecamatan; q. menyiapkan dan mengumpulkan data dan informasi pencalonan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Camat; r. menyiapkan bahan inventarisasi dan verifikasi nama Rupa Bumi unsur alami dan buatan; 12 s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; t. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Sub Bagian Otonomi Daerah Pasal 15 Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum. Pasal 16 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Otonomi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Otonomi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. merumuskan program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 13 g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan; h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk atau arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; i. mencari bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah; j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan batas wilayah daerah dan mengumpulkan bahan dan data sebagai petunjuk pemecahan masalah; k. menyiapkan bahan dan menyusun keterangan pertanggungjawaban Bupati berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan; l. menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan Bupati berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan; m. menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan Sekretaris Daerah berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan; n. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai; o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan otonomi daerah; p. melakukan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 14 Bagian Keenam Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga Pasal 17 Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kerjasama antar lembaga. Pasal 18 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun program kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; g. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk atau arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; i. menyusun program kerja dan petunjuk pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; j. menyiapkan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; 15 k. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain dalam rangka kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; l. mengumpulkan, mengolah, menyiapkan data kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; m. melakukan pembinaan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; n. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang kerjasama antar lembaga dan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya; p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Bagian Hukum Pasal 19 Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perundang-undangan, pendokumentasian, sosialisasi produk-produk hukum dan melakukan pembinaan hukum. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang hukum; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang hukum; 16 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hukum; d. pelaksanaan administrasi di bidang hukum; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 Uraian tugas Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan dan perumusan rencana kerja lingkup tugas Bagian Hukum; g. mengoordinasikan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dan pendokumentasian produk peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelayanan bantuan Hukum dan tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah; i. melaksanakan pembinaan produk hukum desa; j. melaksanakan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas pada lingkup kerja bidang Hukum; k. melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang Hukum; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 17 Bagian Kedelapan Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Pasal 22 Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hukum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perundang-undangan dan dokumentasi. Pasal 23 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 22, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan dan dokumentasi; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan dan dokumentasi; h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang perundang-undangan dan dokumentasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama Bupati, dan Instruksi Bupati; j. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah; k. melakukan sosialisasi produk hukum daerah; l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah; 18 m. memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintah Kabupaten; n. melakukan penelitian dan pengkajian serta penelahaan produk-produk hukum; o. menerbitkan produk hukum daerah; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perundangundangan dan Dokumentasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum Pasal 24 Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hukum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang bantuan hukum dan bina hukum. Pasal 25 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan hukum desa; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum dan pembinaan hukum desa; 19 h. mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa PTUN/perdata; i. memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan kepada Pemerintah Daerah; j. menyiapkan konsep surat kuasa yang mewakili Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara; k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan hukum desa; l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang pelayanan bantuan hukum dan pembinaan hukum desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; m. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; n. melakukan fasilitasi asistensi atau evaluasi atas produk hukum desa dan memberikan tanggapan; o. menerbitkan nomor register peraturan desa; p. melakukan pengawasan atas produk hukum desa; q. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan bina hukum desa dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesepuluh Sub Bagian Tindak Lanjut Pasal 26 Sub Bagian Tindak Lanjut dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hukum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tindak lanjut. 20 Pasal 27 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tindak Lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tindak Lanjut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tindak lanjut; h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tindak lanjut laporan temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan tindak lanjut; j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tindak lanjut laporan temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah; k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 21 Bagian Kesebelas Bagian Pertanahan Pasal 28 Bagian Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pertanahan. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bagian Pertanahan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; d. pelaksanaan administrasi di bidang pertanahan; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30 Uraian tugas Kepala Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan yang terkait dengan pengadaan tanah, penanganan sengketa tanah, dan penyusunan administrasi pertanahan; g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan perencanaan penggunaan tanah; h. melaksanakan pembinaan administrasi bidang pertanahan, pengadaan tanah, penanganan sengketa tanah, dan perencanaan penggunaan tanah; 22 i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Pertanahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Belas Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi Pasal 31 Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pertanahan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi pertanahan dan dokumentasi. Pasal 32 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi untuk acuan pelaksanaan tugas; g. menginventarisir tanah aset Pemerintah Daerah; h. menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan; i. mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan rencana pembangunan; 23 j. menyusun draf final rencana kegiatan penggunaan tanah; k. melakukan koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; l. melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan dan Dokumentasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Belas Sub Bagian Pengadaan Tanah Pasal 33 Sub Bagian Pengadaan Tanah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pertanahan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan tanah. Pasal 34 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengadaan Tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pengadaan Tanah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun program kerja Sub Bagian Pengadaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; g. memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara; h. memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum; 24 i. memproses sertifikasi tanah; j. memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian; k. melakukan tukar menukar aset Pemerintah Daerah; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Belas Sub Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pasal 35 Sub Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pertanahan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan dan penyelesaian sengketa tanah. Pasal 36 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun program kerja Sub Bagian Permasalahan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; g. menerima, meneliti, dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah; h. melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah; i. mengoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah; 25 j. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan; k. melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan; l. melakukan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Belas Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Pasal 37 Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika dan statistik, dan persandian. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; d. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 39 Uraian tugas Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 26 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberitaan pembangunan daerah; g. melaksanakan pelayanan di bidang informasi, komunikasi, dan informatika kepada insan pers daerah dan masyarakat; h. melaksanakan pelayanan di bidang Statistik dan Persandian; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Belas Sub Bagian Data Elektronik Pasal 40 Sub Bagian Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang data elektronik. Pasal 41 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Data Elektronik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Data Elektronik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; 27 e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan pendokumentasian data elektronik kegiatan pemerintahan daerah; g. melakukan pengelolaan Radio Frekuensi Modulation; h. melakukan pengelolaan teknologi informasi, komunikasi, dan informatika dalam rangka pelaksanaan e-Governance; i. melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi informasi; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Data Elektronik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Belas Sub Bagian Statistik dan Persandian Pasal 42 Sub Bagian Statistik dan Persandian dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian. Pasal 43 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Statistik dan Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang statistik dan persandian; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang statistik dan persandian; 28 h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan statistik Daerah Kabupaten; i. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perluasan jaringan telekomunikasi Pemerintah Kabupaten; j. melakukan pencatatan segala kegiatan statistik dan persandian; k. menyusun dan menyiapkan data personil, materil serta inventarisasi persandian pemerintah kabupaten; l. mengamankan operasi dan kemampuan pesawat radio Single Side Band di seluruh jaringan telekomunikasi Pemerintah Kabupaten; m. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telekomunikasi atau mesin sandi; n. mengatur jadwal kerja dan mengawasi kelancaran para petugas operator telekomunikasi radio Single Side Band dan faximile selama 24 (dua puluh empat) jam; o. melakukan pencatatan/agenda berita /radiogram baik yang diterima maupun dikirim dari dan ke Provinsi dan Pusat maupun institusi/lembaga/organisasi lainnya; p. membantu pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia yang akan dikirim maupun diterima melalui hubungan persandian; q. membantu melancarkan hubungan Pemerintah Daerah dengan pihak lain melalui jaringan telekomunikasi; r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Statistik dan Persandian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Belas Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi Pasal 44 Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penerbitan dan dokumentasi. 29 Pasal 45 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. membantu Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya di bidang penerbitan dan dokumentasi; g. mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang penerbitan dan dokumentasi; h. menyusun rencana program kerja dan anggaran sub bagian; i. mengumpulkan data dari masyarakat sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten serta mendistribusikan bahan berita; j. meliput segala kegiatan Pemerintah Kabupaten dan mencetak film hasil foto liputan kegiatan; k. mengumpulkan penerbitan mass media dan mempelajari materi penerbitan; l. meneliti dan mengklasifikasikan berita yang dihimpun dalam bentuk klipping pers; m. menata foto kegiatan Pemerintah Kabupaten ke dalam album untuk didokumentasikan; n. menyimpan dan memelihara alat dokumentasi; o. mengumpulkan penerbitan mass media; p. menyusun rencana kegiatan dalam rangka mendokumentasikan kegiatankegiatan pemerintah daerah; q. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; 30 r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Belas Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Pasal 46 Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan dipimpin oleh Asisten yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, mengatur, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 47 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah; d. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dearah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 48 Uraian tugas Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 31 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan dan perumusan rencana kerja lingkup tugas Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan; g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; h. menyelenggarakan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas pada lingkup kerja bidang Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam bidang Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; j. menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam bidang Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Bagian Ekonomi Pasal 49 Bagian Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan dalam merumuskan kebijakan teknis dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan, sarana perekonomian, pengembangan produksi daerah serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan fasilitasi kerjasama dengan swasta. 32 Pasal 50 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Bagian Ekonomi mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi; d. pelaksanaan administrasi di bidang ekonomi; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 51 Uraian tugas Kepala Bagian Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Ekonomi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan dan mengolah data serta mengoordinasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk pembinaan di bidang pengembangan produksi daerah; g. melaksanakan pengolahan data laporan kegiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah, kerja sama pihak ketiga dan sarana perekonomian daerah; h. mengumpulkan data dan menyusun pedoman sebagai bahan koordinasi dan petunjuk di bidang industri perdagangan, koperasi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, perhubungan, pengelolaan energi dan sumber daya mineral; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Ekonomi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 33 Bagian Kedua Puluh Satu Sub Bagian Sarana Perekonomian Pasal 52 Sub Bagian Sarana Perekonomian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Ekonomi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana perekonomian. Pasal 53 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Sarana Perekonomian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Sarana Perekonomian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan bahan dan menyajikan data serta laporan dalam rangka koordinasi program pengembangan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; g. mengumpulkan, menganalisa data, dan petunjuk teknis pedoman pembinaan serta rekomendasi perizinan dan pengawasan depot, agen/pengecer bahan bakar minyak; h. menyiapkan bahan, mengoordinasikan kegiatan di bidang perhubungan, peningkatan kualitas, dan pelayanan kepariwisataan, dan lingkungan hidup; i. menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data dalam rangka mengoordinasikan pengolahan serta pengembangan pasar dan pusat perdagangan lainnya; j. mengumpulkan data, mengikuti perkembangan, dan evaluasi informasi pasar serta menyiapkan bahan statistik harga pasar dan harga sembilan bahan pokok; 34 k. melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan jaringan lembaga keuangan bagi pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Dua Sub Bagian Produksi Daerah Pasal 54 Sub Bagian Produksi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Ekonomi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi daerah. Pasal 55 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Produksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Produksi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Produksi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun pedoman dan program kegiatan dalam pengembangan produksi daerah meliputi bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan serta perkebunan dan kehutanan; g. menyusun pedoman dan mengoordinasikan petunjuk teknis pengelolaan hasil produksi masyarakat; h. menyusun pedoman dan petunjuk pembinaan dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan produksi daerah untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemitraan usaha; 35 i. melakukan evaluasi dan pengkajian data program pengembangan produksi daerah; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Produksi Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Tiga Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama dengan Swasta Pasal 56 Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama dengan Swasta dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Ekonomi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama dengan Swasta. Pasal 57 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama dengan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama dengan Swasta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerjasama dengan Swasta untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan, mensistematisasikan, menganalisa data dan laporan perusahaan daerah sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi; 36 g. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan bina usaha daerah serta prasarana pengembangannya; h. melakukan koordinasi dalam pelayanan, pembinaan dan pengendalian Surat Izin Tempat Usaha; i. melakukan koordinasi kegiatan bina usaha daerah; j. menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan kebijakan dalam rangka pembangunan kerjasama ekonomi dengan swasta maupun antar daerah; k. melakukan koordinasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka pembangunan dan kerjasama ekonomi dengan swasta maupun antar daerah; l. melakukan pengkajian, koordinasi, dan evaluasi bidang pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Kerja Sama dengan Swasta dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Empat Bagian Pembangunan Pasal 58 Bagian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan. Pasal 59 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kepala Bagian Pembangunan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan; d. pelaksanaan administrasi di bidang pembangunan; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 37 Pasal 60 Uraian tugas Kepala Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah; g. melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; h. mengumpulkan bahan dan pengadministrasian program bantuan dari provinsi, pemerintah pusat, dan bantuan pihak ketiga; i. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Lima Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program Pasal 61 Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pembangunan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisis dan evaluasi program. 38 Pasal 62 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menganalisa kebijakan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; g. menyusun formasi dan kebijakan pembangunan daerah; h. melakukan evaluasi penilaian atas pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah; i. mempersiapkan kajian rumusan kebijakan perencanaan serta petunjuk pelaksanaan kegiatan; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Program dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Enam Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Pasal 63 Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pembangunan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pembangunan. Pasal 64 Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengendalian Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 39 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pengendalian Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; g. melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah; h. menyiapkan perumusan dan kebijakan atas pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; i. melakukan kajian dan koordinasi terhadap teknis pelaksanaan pembangunan daerah; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Tujuh Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan Pasal 65 Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pembangunan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan pelaporan. Pasal 66 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 40 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan dan menghimpun data dan formasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; g. membuat rekapitulasi daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; h. melakukan pembinaan dan pelayanan serta penataan administrasi pembangunan daerah; i. melakukan penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan daerah; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Delapan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal 67 Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Rakyat. Pasal 68 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan rakyat; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; d. pelaksanaan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 69 Uraian tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 41 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial; g. mengoordinasikan dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosial; h. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan sarana dan pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan sosial; i. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama dan sosial budaya; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Puluh Sembilan Sub Bagian Pembinaan Keagamaan Pasal 70 Sub Bagian Pembinaan Keagamaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan keagamaan. Pasal 71 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan Keagamaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 42 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pembinaan Keagamaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keagamaan; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan petunjuk teknis bidang keagamaan; h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; i. mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan Safari Ramadhan; j. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan dakwah agama serta kegiatan keagamaan lainnya; k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembinaan dan pengembangan agama serta pembinaan sarana peribadatan, pendidikan agama, dan lembaga keagamaan; l. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembinaan dan pengembangan agama serta peningkatan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama; m. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan ibadah haji; n. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di bidang perjalanan, asrama dan urusan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta melakukan usaha dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji; o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 43 Bagian Ketiga Puluh Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Pasal 72 Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan organisasi masyarakat. Pasal 73 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengkaji berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan organisasi kemasyarakatan; g. melakukan, mengoordinasikan, dan menyinkronkan perencanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan; h. menyusun rencana kebijakan dan program pengembangan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; i. menyusun rencana pendanaan program pendukung pengembangan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; j. melakukan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan pengembangan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; k. memantau, mengevaluasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program pengembangan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; 44 l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Satu Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial Pasal 74 Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian kesejahteraan sosial. Pasal 75 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengkaji berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial; g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan peningkatan kesejahteraan sosial; h. menyusun rencana kebijakan dan program pengembangan peningkatan kesejahteraan sosial; i. menyusun rencana pendanaan program pendukung pengembangan peningkatan kesejahteraan sosial; 45 j. melakukan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial; k. memantau, mengevaluasi, menilai, dan melaporkan atas pelaksanaan rencana, kebijakan dan program pengembangan peningkatan kesejahteraan sosial; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian Kesejahteraan Sosial memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Dua Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 76 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 77 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; d. pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 78 Uraian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 46 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengoordinir keseluruhan pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Tiga Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 80 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan penataan kesekretariatan; 47 g. melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen pengadaan yang siap dilelangkan; h. melakukan peningkatan kapasitas lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah; i. memberikan asistensi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah kepada stakeholder; j. memfasilitasi penanganan masalah hukum lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Empat Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 81 Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 82 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyediakan usulan anggota kelompok kerja dan pejabat pengadaan; 48 g. menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; h. memfasiltas keselurahan kerja pokja pengadaan barang/jasa pemerintah; i. membuat laporan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah; j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Lima Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 84 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyediakan sarana akses internet yang cukup bagi pokja dan server Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 49 g. mengelolah sistem pengadaan secara elektronik; h. memberikan asitensi dan fasilitasi terkait pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Enam Asisten Administrasi Pasal 85 Asisten Administrasi dipimpin oleh Asisten yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, mengatur, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum, perlengkapan, organisasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan. Pasal 86 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang umum, perlengkapan, organisasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang umum, perlengkapan, organisasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang umum, perlengkapan, organisasi, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan; d. pelaksanaan administrasi dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. Pasal 87 Uraian tugas Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Asisten Administrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 50 c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Asisten Administrasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan dan perumusan rencana kerja lingkup tugas Asisten Administrasi; g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang umum, perlengkapan, organisasi kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan; h. menyelenggarakan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas pada lingkup kerja bidang umum, perlengkapan, organisasi kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan; i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam bidang umum, perlengkapan, organisasi kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan; j. menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam bidang umum, perlengkapan, organisasi kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, dan keuangan; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Asisten Administrasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Tujuh Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 88 Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam merumuskan kebijakan teknis dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang umum dan perlengkapan. 51 Pasal 89 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang umum dan perlengkapan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan perlengkapan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan perlengkapan; d. pelaksanaan administrasi di bidang umum dan perlengkapan; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 90 Uraian tugas Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata usaha umum, penerimaan, dan pengiriman surat; g. melaksanakan koordinasi program rumah tangga meliputi pelayanan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Kabupaten; h. melaksanakan koordinasi angkutan dan pelayanan perawatan kendaraan dinas; i. melaksanakan pembinaan kegiatan akomodasi dan transportasi tamu pemerintah daerah; j. melaksanakan pelayanan pemeliharaan Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Dinas; k. menyiapkan bahan pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang urusan umum dan perlengkapan; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 52 Bagian Ketiga Puluh Delapan Sub Bagian Umum Pasal 91 Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum. Pasal 92 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan urusan tata usaha umum; g. memberikan pelayanan dan pengaturan surat menyurat kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah; h. mengoordinasikan pendistribusian, pengelolaan surat masuk dan surat keluar; i. mengatur penggunaan stempel jabatan dan stempel dinas; j. melakukan pembinaan kearsipan sekretariat daerah; k. melakukan bimbingan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan kearsipan Sekretariat Daerah; l. melakukan pembinaan pegawai di Bagian Umum; m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya di bidang tugasnya; n. menyusun program kerja di bidang tugasnya dan memantau pelaksanaannya; 53 o. menyusun dan membuat laporan Rencana Strategi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Puluh Sembilan Sub Bagian Rumah Tangga Pasal 93 Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rumah tangga. Pasal 94 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Rumah Tangga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan pemeliharaan kendaraan dinas lingkup Sekretariat Daerah; g. mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; h. melakukan administrasi pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas; i. melakukan pelayanan pengurusan surat kendaraan dinas dan surat lainnya yang diperlukan; 54 j. melakukan pelayanan penyediaan bahan bakar minyak dan minyak pelumas kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas; k. menyiapkan bahan penyusunan dan penganalisaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah dan rumah tangga pimpinan; l. mengurus segala keperluan Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan Rumah Dinas Sekda; m. menyediakan dan pelayanan tempat keperluan rapat dan pertemuan; n. menyiapkan dan pelayanan kebutuhan para tamu pimpinan atau tamu Pemda; o. melakukan pengaturan pemeliharaan kebersihan kantor, keindahan dan ketertiban pada Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah; p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Sub Bagian Perlengkapan Pasal 95 Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlengkapan. Pasal 96 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perlengkapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 55 f. menetapkan pedoman, sasaran, dan dasar hukum pengaturan penyelenggaran penyediaan barang milik daerah yang dibutuhkan; g. merencanakan kebutuhan barang unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah; h. melakukan administrasi perencanaan dan penentuan kebutuhan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. mengelola administrasi pembelian dan pengadaan perlengkapan dan barang; j. melakukan koordinasi dengan Bagian lain yang terkait dalam rangka kelancaram pelaksanaan tugas; k. membuat, menyusun laporan kepada Kepala Bagian tentang hasil pelaksanaan tugas; l. melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan dalam gudang; m. melakukan pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani kebutuhan dengan cepat dan tepat; n. melakukan pendistribusian barang dari gudang kepada satuan kerja pemakai; o. memelihara semua aset Sekretariat Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna; p. melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan pencatatan data dan pelaporan barang inventarisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; q. memanfaatkan barang milik/dikuasai Sekretariat Daerah secara fisik, administratif, dan tindakan hukum; r. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan; s. memenuhi pelayanan kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penggandaaan pada Bagian lain dalam lingkup Sekretariat Daerah; t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 56 Bagian Keempat Puluh Satu Bagian Organisasi dan Kepegawaian Pasal 97 Bagian Organisasi dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang organisasi dan kepegawaian. Pasal 98 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang organisasi dan kepegawaian; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang organisasi dan kepegawaian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi dan kepegawaian; d. pelaksanaan administrasi di bidang organisasi dan kepegawaian; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 99 Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mengumpulkan bahan dan perumusan rencana kerja lingkup tugas Bagian Organisasi dan Kepegawaian; g. melaksanakan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas pada lingkup kerja bidang organisasi dan kepegawaian; h. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; 57 i. mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana; k. melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang organisasi dan kepegawaian; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Dua Sub Bagian Ketatalaksanaan Pasal 100 Sub Bagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketatalaksanaan. Pasal 101 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Ketatalaksanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan ketatalaksanaan; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang ketatalaksanaan; 58 h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Tiga Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Pasal 102 Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan, analisis, dan formasi. Pasal 103 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kelembagaan, Analisis, dan Formasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang kelembagaan; g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan daerah; h. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah; 59 i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Analisis, dan Formasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Empat Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Pasal 104 Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam melakukan penyaiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepegawaian Sekretariat Daerah. Pasal 105 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan dan menyusun data kebutuhan pegawai lingkup Sekretariat Daerah; g. menyusun data kepegawaian, daftar urut kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan pemensiunan pegawai lingkup Sekretariat Daerah; h. merencanakan dan mengadakan atribut Pegawai Negeri Sipil Daerah; i. mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai lainnya dalam lingkup Sekretariat Daerah; 60 j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Lima Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pasal 106 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan protokol. Pasal 107 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat dan protokol; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat dan protokol; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat dan protokol; d. pelaksanaan administrasi di bidang hubungan masyarakat dan protokol; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 108 Uraian tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 61 f. mengumpulkan bahan dan perumusan rencana kerja lingkup tugas Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Administrasi Tata Usaha Perjalanan; g. mengoordinasikan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dalam bidang kehumasan, keprotokoleran, serta Administrasi Tata Usaha Perjalanan; h. mengoordinasikan penyiapan bahan sambutan Bupati; i. melaksanakan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas pada lingkup kerja bidang kehumasan, keprotokoleran serta pengelolaaan Administrasi Tata Usaha Perjalanan; j. mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dalam bidang kehumasan, protokoleran, dan pengelolaaan Administrasi Tata Usaha Perjalanan; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Enam Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan Pasal 109 Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat dan pemberitaan. Pasal 110 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 62 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberitaan, informasi, dan komunikasi; g. menyusun rencana program Kerja dan Anggaran Sub Bagian; h. mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan Bupati dan melakukan perekaman, penyajian data; i. mencari dan mengumpulkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah; j. menginformasikan segala kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan Pemerintah Daerah baik berupa berita maupun foto; k. mempersiapkan/mengolah papan pengumuman/informasi; l. mempersiapkan bahan penyusunan rencana pembuatan folder, blooket, dan brosur; m. mengumpulkan bahan pidato Bupati untuk dijadikan Buku Himpunan Pidato Bupati; n. menyusun dan mendokumentasikan naskah pidato Bupati; o. mempersiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan keterangan pers atau konfrensi pers; p. memersiapkan bahan-bahan dalam rangka rencana penyelenggaraan pertemuan dengan wartawan Jurnalistik; q. mempersiapkan bahan dan kegiatan dalam rangka kegiatan membina hubungan dengan wartawan; r. mempersiapkan dan mengolah bahan dalam rangka siaran Pers dan mempersiapkan bahan dalam rangka kegiatan jumpa pers dengan Bupati; s. mempersiapkan chert, slight, bagan, dan panil penyelenggaraan Fhoto display dan mengeluarkan foto berita; t. melayani permintaan penerbitan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah; u. mengolah data dan bahan serta mencari, mengumpulkan dan menyaring/menganalisa informasi dari masyarakat dan pemerintah; v. menyusun dan mensistematisasikan data di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; w. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari masyarakat umum, organisasi non pemerintah maupun pers; x. mengambil langkah langkah kebijaksanaan dalam pemecahan masalah yang terdapat di kalangan masyarakat khususnya di kalangan pers; 63 y. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Tujuh Sub Bagian Protokol Pasal 111 Sub Bagian Protokol dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang protokol. Pasal 112 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Protokol untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya di bidang hubungan masyarakat dan memfasilitasi keprotokolan; g. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian; h. mempersiapkan keperluan penunjang kelancaran acara keprotokolan; i. mempersiapkan kelancaran perjalanan tamu pemerintah Kabupaten; j. mempersiapkan jadwal susunan acara kunjungan tamu Pemerintah Kabupaten; k. melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait dan unsur lainnya dalam rangka persiapan acara dan upacara; l. melakukan pengadministrasian yang berhubungan dengan perjalanan dan keprotokolan; 64 m. menyusun program kerja lanjutan dan program tetap tahunan sesuai kebutuhan; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Protokol dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Delapan Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan Pasal 113 Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata usaha perjalanan. Pasal 114 Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tata usaha lingkup Sekretariat Daerah; g. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan petunjuk teknis bidang tata usaha lingkup Sekretariat Daerah; h. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas ke pimpinan; i. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat, dan menyampaikan kepada unit kerja; j. mengatur dan memeriksa surat yang akan ditandatangani pimpinan; 65 k. menyimpan dan memelihara catatan, arsip, buku dokumentasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan; l. mengatur dan mengendalikan pelayanan dan pengadministrasian perjalanan dinas; m. mengatur dan menyelenggarakan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perjalanan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Puluh Sembilan Bagian Keuangan Pasal 115 Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keuangan. Pasal 116 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; d. pelaksanaan administrasi di bidang keuangan; dan e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 117 Uraian tugas Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 66 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana biaya tahunan di bidang pengelolaan administrasi keuangan; g. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran; h. melaksanakan pembukuan terhadap realisasi anggaran; i. menyusun bahan perumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan; j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Puluh Sub Bagian Anggaran Pasal 118 Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran. Pasal 119 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 67 f. melakukan penatausahaan anggaran Sekretariat Daerah; g. mengelolah administrasi gaji pegawai Sekretariat Daerah; h. menyusun anggaran Sekretariat Daerah; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Anggaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Puluh Satu Sub Bagian Perbendaharaan Pasal 120 Sub Bagian Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan. Pasal 121 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. membuat kelengkapan Surat Permintaan Pencairan dan Surat Perintah Membayar; g. melakukan verifikasi Surat Permitaan Pencairan; h. melakukan verifikasi harian penerimaan; i. menyiapkan laporan keuangan; 68 j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Puluh Dua Sub Bagian Pembukuan Pasal 122 Sub Bagian Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembukuan. Pasal 123 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembukuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Pembukuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah; g. melakukan pembukuan terhadap realisasi anggaran; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Pembukuan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 69 BAB V STAF Pasal 124 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua Staf berdasarkan kebutuhan. BAB VI TATA KERJA Pasal 125 (1) Sekretaris, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan seluruh personil dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Sekretaris, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Sekretaris, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 126 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 70 Pasal 128 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
71

PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/NO.171

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kepulauan Selayar
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar;
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi; 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; 5. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan; 6. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan; 7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas; 8. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan; BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Ahli Bupati. (2) Staf Ahli Bupati berada dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daearah. 4 BAB III NOMENKLATUR DAN PEMBIDANGAN TUGAS Pasal 3 Nomenklatur (1) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri 3 (tiga) Staf Ahli Bupati. (2) Nomenklatur dan pembidangan tugas Staf Ahli Bupati terdiri dari: a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pasal 4 Pembidangan Tugas (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, membidangi: a. Pemerintahan Umum, meliputi; 1. ketataprajaan; 2. hubungan dengan instansi vertikal; 3. ketentraman dan ketertiban; 4. pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah; 5. penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah. 6. pengawasan pulau-pulau kecil; 7. perubahan rupa bumi dan toponini; 8. pertanahan; 9. administrasi kependudukan dan catatan sipil; 10. komunikasi & informatika, statistik dan persandian; 11. laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan 12. tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati. b. Pemerintahan Daerah, meliputi: 1. penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten; 2. pelaksanaan urusan pemerintahan dan implementasi pembagian urusan pemerintahan; 3. kerjasama antar daerah dengan luar negeri dan badan hukum lainnya; 4. administrasi kepala daerah dan DPRD; 5. pemilihan kepala daerah; 5 6. pendapatan asli daerah; 7. produk kepala daerah di bidang otonomi daerah; 8. pelaksanaan tugas kepala daerah; 9. pemekaran daerah dan kecamatan; 10. peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan pemerintahan kepada camat; dan 11. tugas desentralisasi lainnya. c. Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi: 1. penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; 2. diklat/job training perangkat desa /kelurahan; 3. administrasi dan kekayaan desa; 4. pengembangan desa kelurahan; 5. pemilihan kepala desa; 6. pelimpahan tugas kepala daerah, kepala desa dan kelurahan; dan 7. kewenangan otonomi desa; (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, membidangi: 1. pembangunan bidang ekonomi; 2. pembangunan bidang kebudayaan; 3. pembangunan bidang infra-struktur; 4. pembangunan bidang kemaritiman; 5. pembangunan bidang kepariwisataan; 6. pembangunan bidang perhubungan; 7. pembangunan bidang penanaman modal; 8. pembangunan sektor strategi; 9. pembangunan pedesaan, daerah terpencil dan daerah terisolir; 10. kelompok jabatan fungsional; dan 11. unit pelaksana teknis dinas. (3) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf c, membidangi: 1. pembangunan bidang pendidikan; 2. pembangunan bidang kesehatan; 3. pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga; 5. pembangunan bidang sosial; 6. pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan; 6 7. pembangunan bidang perlindungan anak dan keluarga berencana; 8. pembangunan bidang ketenagakerjaan; 9. pembangunan bidang lingkungan hidup; dan 10. pembangunan di bidang lembaga sosial kemasyarakatan. BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Pasal 5 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/Wakil Bupati berkaitan dengan bidang pemerintahan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil bupati. (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pemerintahan; dan b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi; d. merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan; e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 7 Bagian Kedua Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pasal 6 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/Wakil Bupati berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil bupati. (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan; dan b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi; d. merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi dan pembangunan; e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 8 Bagian Ketiga Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat Pasal 7 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/Wakil Bupati berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil bupati. (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pemberian pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat; dan b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan rekomendasi; d. merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di kesejahteraan rakyat; e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 9 BAB V TATA KERJA Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. (2) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kepulauan Selayar
9

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/NO.172

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28); Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.342/8477/B.HK&HAM, tanggal 29 Desember 2016, hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Selayar
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. 9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan, terdiri atas: a. Sekretaris; b. Kepala Bagian Umum, meliputi: 4 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan 2. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga. c. Kepala Bagian Keuangan, meliputi: 1. Sub Bagian Anggaran; dan 2. Sub Bagian Perbendaharaan. d. Kepala Bagian Persidangan dan Hukum, meliputi: 1. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Sekretaris Dewan Pasal 4 Sekretaris Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 5 Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 6 Uraian tugas Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat Dewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Sekretariat Dewan; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Bagian Umum Pasal 7 Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam melaksanakan administrasi umum perlengkapan. Pasal 8 Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bagian umum; b. pelaksanaan kebijakan teknis bagian umum; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bagian umum; d. pelaksanaan administrasi di bagian umum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 9 Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 6 d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melaksanakan pembinaan administrasi umum; g. melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian; h. melaksanakan pembinaan administrasi perlengkapan; i. melaksanakan pembinaan perpustakaan; j. melaksanakan pembinaan urusan keprotokoleran; k. melaksanakan pembinaan pengelolaan kegiatan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan memberi saran pertimbngan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata usaha dan perlengkapan. Pasal 11 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. melakukan pembinaan dan mengoordinasikan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; 7 g. mengelola administrasi umum; h. melakukan urusan rumah tangga kantor; i. mengelola administrasi kepegawaian; j. mengelola perpustakaan; k. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sub bagian; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Pasal 12 Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis protokol dan hubungan antar lembaga. Pasal 13 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga; g. mengkompilasi rencana strategis pada lingkup Sekretariat Dewan; h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; 8 i. melakukan pembinaan dan mengoordinasikan tugas sub bagian; j. melakukan protokol dan penerimaan tamu; k. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bagian; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bagian Keuangan Pasal 14 Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan. Pasal 15 Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bagian keuangan; b. pelaksanaan kebijakan teknis bagian keuangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bagian keuangan; d. pelaksanaan administrasi di bagian keuangan; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 16 Uraian tugas Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; 9 f. melaksanakan pengelolaan administrasi anggaran keuangan dan perbendaharaan; g. melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan; j. melaksanakan perbendaharaan; k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Sub Bagian Anggaran Pasal 17 Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis anggaran. Pasal 18 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran sub bagian; g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan; h. melakukan pembinaan dan mengoordinasikan tugas Sub bagian; i. melaksanakan pengelolaan pembukuan/pengadministrasian anggaran; j. menghimpun dan mengecek rencana kerja anggaran masing-masing bagian; 10 k. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sub bagian; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Anggaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Sub Bagian Perbendaharaan Pasal 19 Sub Bagian Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan. Pasal 20 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja sub bagian; g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Anggaran; h. melakukan pembinaan dan mengoordinasikan tugas sub bagian; i. mengkoordinasikan penerimaan dana/anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD; j. mengoordinasikan pembayaran gaji/tunjangan serta hak keuangan DPRD; k. mengoordinasikan pembayaran gaji Sekretariat Dewan dan memberi petunjuk teknis pertanggungjawaban penggunaan dana/anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; 11 l. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sub bagian; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Bagian Persidangan dan Hukum Pasal 21 Bagian Persidangan dan Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis persidangan dan hukum. Pasal 22 Kepala Bagian Persidangan dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bagian persidangan dan hukum; b. pelaksanaan kebijakan teknis bagian persidangan dan hukum; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bagian persidangan dan hukum; d. pelaksanaan administrasi di bagian persidangan dan hukum; dan e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pasal 23 Uraian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Persidangan dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. mendukung pelaksanaan persidangan dan pendokumentasian risalah; g. melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang perundang-undangan; 12 h. mengoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Persidangan dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesembilan Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Pasal 24 Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Hukum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persidangan dan perundang-undangan. Pasal 25 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Persidangan dan Perundangundangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja sub bagian; g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bagian Persidangan dan Hukum; h. menyiapkan penyelenggaraan rapat/sidang; i. menyiapkan dan menyusun risalah atau catatan rapat/sidang; j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sub bagian; k. menyiapkan penyusunan perundang-undangan/rancangan produk hukum DPRD; 13 l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kesepuluh Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli Pasal 26 Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Persidangan dan Hukum dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis hubungan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan tenaga ahli. Pasal 27 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya; f. menyiapkan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan sub bagian; g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bagian Persidangan dan Hukum dan Kepala Sub Bagian Persidangan dan Perundangundangan; h. membina dan mengoordinasikan tugas lingkup sub bagian; i. mempersiapkan pelaksanaan Diklat dan Bimbingan Teknis; j. mengoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 14 k. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sub bagian; l. melakukan pendokumentasian hasil rapat/sidang, produk-produk hukum dan kegiatan DPRD lainnya; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Tenaga Ahli dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V Staf Pasal 28 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua Staf berdasarkan kebutuhan. BAB VI TATA KERJA Pasal 29 (1) Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan seluruh staf dalam lingkungan Sekretariat Dewan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Sekretariat Dewan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan. 15 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretaris DPRD, Bagian, Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Sekretaris DPRD, Bagian, Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar,
16

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT