Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 200 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 15 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perda Selayar Nomor 15 Tahun 2003.pdf

otonomi daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pasimasunggu perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan; b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 13 Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar 7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2002); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09)
Dengan pembentukan Kecamatan Pasimasunggu Timur maka Wilayah bawahan Kecamatan Pasimasunggu yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa terpecah dan berubah masing-masing : a. Kecamatan Pasimasunggu sebagai Kecamatan yang dimekarkan berubah menjadi 6 (enam) Desa yaitu: - Desa Kembang Ragi; - Desa Labuang Pamajang; - Desa Bontosaile; - Desa Massungke; - Desa Maminasa; - Desa Tanamalala; b. Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai kecamatan hasil pemekaran memptinyai Wilayah Bawahan 4 (empat) Desa yaitu: - Desa Bontobulaeng; - Desa Bontobaru; - Desa Bontomalling; - Desa Lembang Baji.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2003.
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

KETENTUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perda Selayar Nomor 14 Tahun 2003.pdf

otonomi daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENTUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka memperlancar Pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/ maka dipandang perlu membuat Ketentuan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09);
(1) Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dari kriteria yang ditentukan, yaitu : a. Jumlah Penduduk; b. Luas Wilayah; c. Jumlah Desa/Kelurahan. (2) Di samping dari kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemekaran kecamatan harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat. (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan paling sedikit 6.250 jiwa. (2) Jumlah penduduk dari Kecamatan yang dimekarkan/ dipecah paling sedikit sama dengan Kecamatan hasil pemekaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2003.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 07 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2003.

Download file:

Perda Selayar Nomor 7 Tahun 2003.pdf

Desa

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 07, LD.2003/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri- Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
1. Desa yang akan dipecah harus mempunyai jumlah penduduk minimal: a). 3000 jiwa; b). 600 KK. 2. Desa hasil pemecahan harus mempunyai jumlah penduduk minimal: a), 1.500 jiwa; b). 300 KK

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2003.
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan
3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 05 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU

Abstrak

Desa

Download file:

Perda Selayar Nomor 5 Tahun 2003.pdf

Desa

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2003/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat Desa Bontosunggu, maka perlu melakukan upaya pemekaran Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu menjadi dua desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu raenetaplcan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun. 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
(1) Desa Bontotangnga merupakan hasil pemecahan dari Desa Bontosunggu yang wilayahnya meliputi: 1. Dusun Tana bau 2. Dusuis Subur; 3. Dusun Baerah Utara; 4. Dusun Baerah Selatan; (2) Wilayah Desa Bontotangnga sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan wilayah Desa Bontosunggu. (3) Dengan dibentuknya Desa Bontotangnga, maka wilayah Desa Bontosunggu meljputi: 1. Dusun Bontomanai; 2. Dusun Padang Utara; 3. Dusun P adang Selatan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2003.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda Selayar Nomor 21 Tahun 2002.pdf

lingkungan hidup

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2002/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN

ABSTRAK:

1. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tetap lestari, diperlukan adanya upaya pengendalian dan pengawasan pada setiap usaha dan atau kegiatan pembangunan sehingga dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat terhindarkan dengan mengembangkan dampak positif. 2. Untuk menghindari dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup, maka agar setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan tetap berjalan, diperlukan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309 ); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 ); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
(1).Jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang memungkinkan menimbulkan dampak lingkungan, wajib melakukan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). (2).Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki AMDAL, UKL dan UPL diwajibkan menyusun dokumen pengelolaan Lingkungan (DKL).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2002.
24 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

PENETAPAN OBYEK WISATA DALAM DAERAH KABUPATEN SELAYAR

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda Selayar Nomor 20 Tahun 2002.pdf

pariwisata - kebudayaan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2002/NO.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENETAPAN OBYEK WISATA DALAM DAERAH KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK:

Untuk menjaga kelestarian dan keamanan obyek-obyek wisata agar dapat berfungsi lebih optimal sebagai tujuan wisata, maka setiap kawasan obyek wisata perlu diatur pemanfaatannya.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tirigkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34271); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
Mengatur mengenai tempat-tempat wisata di Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2002.
33 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download file:

Perda Selayar Nomor 12 Tahun 2002.pdf

program, rencana pembangunan dan rencana kerja

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2002/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK:

a. bahwa Program Pembangunan Daerah merupakan suatu arahan dan pedoman di dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah, baik bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Propinsi di Daerah maupun masyarakat pada umumnya; b. bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Selayar sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Nasional, Program Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan merupakan suatu komitmen dalam melaksanakan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan spesifik daerah dengan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan makro Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor Kep. 010/ K/ 01/ 1999 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pemberian Tanggung Jawab Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah.
mengatur tentang program pembangunan daerah selayar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2002.
67 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Selayar Nomor 27 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HART RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI KEPULAUA... APBD TAHUN 2024.pdf

APBD

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024 NOMOR 813

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HART RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 3. PEMBAYARAN 4. PENDANAAN 5. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, Peraturan Supati Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 757), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO 37 TAHUN 2023 BPKPD.pdf

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 NOMOR 785

Peraturan Bupati (Perbup) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan belanja daerah yang efektif dan efisien, perlu berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan Fisik dan Non Fisik di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ANALISIS STANDAR BELANJA BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PERBUP NO 34 THN 2023 DINKES pdf.pdf

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023 NOMOR 782

Peraturan Bupati (Perbup) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : SISTEMATIKA BAB III : PERUBAHAN POLA TATA KELOLA BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
6

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT