Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2002

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1).Jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang memungkinkan menimbulkan dampak lingkungan, wajib melakukan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). (2).Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki AMDAL, UKL dan UPL diwajibkan menyusun dokumen pengelolaan Lingkungan (DKL).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2002 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

02 Desember 2002

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2002

Tanggal Berlaku

02 Desember 2002

Sumber

LD.2002/NO.21

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 512 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 21 Tahun 2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

lingkungan hidup
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2002/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN
ABSTRAK:	1. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tetap lestari, diperlukan adanya upaya pengendalian dan pengawasan pada setiap usaha dan atau kegiatan pembangunan sehingga dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat terhindarkan dengan mengembangkan dampak positif. 2. Untuk menghindari dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup, maka agar setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan tetap berjalan, diperlukan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309 ); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 ); 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); (1).Jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang memungkinkan menimbulkan dampak lingkungan, wajib melakukan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). (2).Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki AMDAL, UKL dan UPL diwajibkan menyusun dokumen pengelolaan Lingkungan (DKL).
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2002. 24 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2002

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT