Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 419 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 93 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 93 Tahun 2015.pdf

ATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, BD.2015/NO.93

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah diperlukan keterpaduan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang; b. bahwa rangka meningkatkan keterpaduan sistem perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang milik daerah perlu mengatur tata cara perencanaan dan penganggaran kebutuhan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 11); 6. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 53 Tahun 2009 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 50); 7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 40);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BAB III TATA CARA PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN PENELAAHAN RKBU DAN RKPBU BAB IV PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 93 TAHUN 2015
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 91 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN KLINIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 91 Tahun 2015.pdf

PEMBENTUKAN KLINIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2015/NO.91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN KLINIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa menindak lanjuti Proyek Perubahan Percepatan Pencairan Anggaran serta penyerapan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Klinik Keuangan sebagai tempat konsultasi, koordinasi dan pembimbingan masalah Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba; b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab dan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 2 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III TUJUAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.
NOMOR 91 TAHUN 2015
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 88 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 88 Tahun 2015.docx

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2015/NO.88

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba maka ketentuan mengenai penyelenggaran perizinan perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 12);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAB IV JENIS PERIZINAN BAB V STANDAR PELAYANAN BAB VI PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN BAB VII JANGKA WAKTU PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB VIII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN BAB IX DUPLIKAT DAN LEGALISASI BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB XI PENGGUNAAN PAKAIAN/SERAGAM KHUSUS BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR 88 TAHUN 2015
19

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 87 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 87 Tahun 2015.pdf

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2015/NO.87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa dalm rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai serta sebagai tindak lanjut Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu menetapkan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan agar dapat berjalan efektif dan efisien; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawsan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian,Perikanan, Dan Kehutanan; 7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan 01.140 /12/2009 tentang Pedoman Stándar Minimal Dan Pemanfatan Sarana Dan Prasarana Penyuluh Pertanian; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;
Pasal 1 Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR : 87 TAHUN 2015
0

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 86 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 86 Tahun 2015.pdf

MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2015/NO.86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, disebutkan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor; 4438); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952); 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/MENPAN/2/2007 Tanggal 18 Pebruari Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang telah diubah dengan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur mekanisme kerja penyuluhan pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MenhutII/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut – II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
Pasal 1

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
Nomor : 86 TAHUN 2015
33

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2015/NO.85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta agar penyampaian informasi dan teknologi pertanian dapat sesuai dengan kebutuhan sasaran sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menyusun Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawsan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/MENPAN/2/2007 Tanggal 18 Pebruari Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut – II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang telah diubah dengan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur mekanisme kerja penyuluhan pertanian; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAB III MEKANISME KERJA PENGELOLAAN MATERI PENYULUHAN BAB IV SANKS BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
Nomor : 85 TAHUN 2015
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 84 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 84 Tahun 2015.pdf

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2015/NO.84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan untuk mengoptimalkan kinerja penyuluh maka perlu menyusun Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 1822); 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 / Permentan / OT.140/10/2009 Tentang Kebijakan Penyuluhan Pertanian; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.13/MEN/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.78/MenhutII/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 46/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Bulukumba;
BAB I BAB II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
Nomor : 84 TAHUN 2015
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 82 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 82 Tahun 2015.pdf

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2015/NO.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa menindaklanjuti pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, maka perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi penyuluh pertanian, mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja balai. c. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diperlukan sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan Pengembangan Balai Penyuluhan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Ttambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 5. Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian unsur antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT-140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KELEMBAGAAN PENYULUHAN PADA TINGKAT KECAMATAN BAB III PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN BAB IV MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR : 82 TAHUN 2015
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 81 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 81 Tahun 2015.pdf

Perbup Bulukumba Nomor 81... 2015 Lampiran 1.pdf

TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melakukan pengawasan Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun maka perlu ada alat kontrol berupa laporanPengelolaanlimbah bahan berbahaya dan beracun oleh pihak pemrakarsa usaha; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan tata cara pelaporan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 2 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup Di Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3); 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Tata Cara Dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 14); 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BAB IV PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BAB V SANKSI ADMINISTRASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
NOMOR 81 TAHUN 2015
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 69 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bulukumba No. 12 Tahun 2019 tentang PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 69 Tahun 2015.pdf

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2015/NO.69

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V PENGELOLAAN KEGIATAN BAB VI PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI SWAKELOLA BAB VII PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA BAB VIII PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA BAB IX SANKSI BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015.
NOMOR 69 TAHUN 2015
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT