Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAB III MEKANISME KERJA PENGELOLAAN MATERI PENYULUHAN BAB IV SANKS BAB V PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

06 November 2015

Tanggal Pengundangan

06 November 2015

Tanggal Berlaku

06 November 2015

Sumber

BD.2015/NO.85

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 392 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2015/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta agar penyampaian informasi dan teknologi pertanian dapat sesuai dengan kebutuhan sasaran sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menyusun Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawsan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/MENPAN/2/2007 Tanggal 18 Pebruari Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut – II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang telah diubah dengan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur mekanisme kerja penyuluhan pertanian; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN BAB III MEKANISME KERJA PENGELOLAAN MATERI PENYULUHAN BAB IV SANKS BAB V PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015. Nomor : 85 TAHUN 2015 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 85 Tahun 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN MATERI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT